73063 BAHASA INDONESIA Indonesia mengalami kemajuan dalam pengurangan kesenjangan gender di beberapa area kunci di endowment (kesehatan dan pendidikan), kesempatan, dan voice dan agency, serta perangkat hukum yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan, tetapi masih ada berbagai tantangan. Indeks paritas gender di pendidikan telah tercapai. Kesehatan ibu meningkat secara signifikan. Tidak ada kesenjangan gender yang berarti di kematian bayi dan anak di bawah lima tahun juga berbagai capaian kesehatan lainnya. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terus bertumbuh dengan kembalian yang lebih baik bagi perempuan berpendidikan dibanding laki-laki. Representasi politik perempuan meningkat. Tantangan tetap ada di MMR, HIV/AIDS, stunting dan wasting, ‘gender streaming’ di pendidikan, kesempatan ekonomi, akses terhadap keadilan, dan voice dan agency dalam pengambilan keputusan-keputusan berpengaruh. Tantangan ini kontras dengan munculnya kecenderungan kebijakan tidak ramah perempuan di tingkat daerah. Capaian-capaian kunci dan isyu-isyu yang masih harus digarap ini dipaparkan di delapan Kertas Kerja yang dikembangkan oleh Pemerintah (Kementerian Perencanaan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bersama dengan mitra pembangunan (Bank Dunia, AusAID, CIDA, Kedutaan Belanda, DFID, dan ADB). Kertas Kebijakan 1: Pengarusutamaan Gender diadopsi sejak penerbitan Instruksi Presiden No 9/2000. Instruksi Presiden No 3/2010 dan beberapa regulasi lainnya dari kementerian mengenai pengarusutamaan gender mengatur lebih jauh upaya-upaya menuju pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Munculnya peraturan-peraturan yang tidak ramah perempuan di tingkat daerah menandai pentingnya penegakan hukum dan kerangka kebijakan pengarusutamaan gender, koordinasi di antara kementerian nasional dan institusi publik di berbagai tingkat, serta replikasi praktek-praktek yang baik. Kertas Kebijakan 2: Kesetaraan Gender dan Kesehatan di Indonesia menunjukkan baik capaian positif maupun tantangan di keempat area kunci kesehatan terkait dengan MDGs. Upaya-upaya penting telah dilakukan untuk menaikkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan tetapi Indonesia perlu bekerja keras untuk mengurangi tingginya kematian ibu, meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi serta pencegahan dan perawatan HIV bagi perempuan dewasa dengan HIV yang jumlahnya terus meningkat. Kertas Kebijakan 3: Kesetaraan Gender dan Pendidikan merupakan salah satu capaian kunci untuk Indonesia. Target MDG untuk kesenjangan gender dalam APM berada pada jalur pencapaian di 2015, utamanya apabila kesenjangan di tingkat propinsi teratasi. Fokus saat ini adalah pada langkah-langkah sistemik untuk menaikkan akses terhadap peningkatan outcome dari pendidikan yang lebih responsif gender. Tantangannya tetap pada pengarusutamaan perspektif gender dalam pendidikan, melibatkan penaksiran implikasi dari berbagai aksi pendidikan yang direncanakan (legislasi, kebijakan atau program) terhadap anak-anak laki-laki dan perempuan, di keseluruhan area dan tingkat. Kertas Kebijakan 4: Kesempatan Kerja, Migrasi, dan Akes ke Keuangan masih menjadi tantangan dimana tanpa upaya yang memadai bisa menghambat pembangunan. Rata-rata pertumbuhan tahunan tenaga kerja perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja lebih tinggi dari laki-laki, tetapi perempuan terus mengalami lebih rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja dan lebih tingginya tingkat pengangguran, lebih buruknya kualitas kerja dan lebih rendahnya tingkat upah, terbatasnya akses terhadap sumber daya, diskriminasi dalam promosi dan perekrutan, dan lebih tingginya tingkat informalitas ekonomi. Perempuan merupakan mayoritas dari mereka yang bekerja sendiri, pekerja rumah tangga tak dibayar, dan buruh migran, membuat mereka rentan terhadap ketidakamanan pribadi dan finansial, trafficking dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Upaya menutup kesenjangan gender ini membutuhkan fokus perhatian pada kesetaraan kesempatan kerja, keterkaitan dan ketepatan pelatihan dan ketrampilan perempuan dengan pasar tenaga kerja, faktor-faktor yang mendasari segmentasi pasar tenaga kerja, dan kesenjangan gender dalam upah dan kesempatan berkarir. Kertas Kebijakan 5: Kemiskinan, Kerentanan dan Proteksi Sosial merupakan salah satu prioritas utama pembangunan dari Pemerintahan saat ini. Sementara tingkat kemiskinan nasional turun dari 16.7% (2004) ke 13.3% (2010) dan tingkat kemiskinan antara rumah tangga berkepala rumah tangga perempuan (RTP) lebih rendah dari rumah tangga berkepala rumah tangga laki-laki (RTL), tingkat penurunan kemiskinan secara keseluruhan untuk RTP lebih rendah dari RTL. Ini terlepas dari telah tercakupnya secara baik RTP di semua program Perlindungan Sosial. Peningkatan teknik-teknik pentargetan akan mengurangi kesalahan pengecualian dan pengikutsertaan serta akan memastikan bahwa lebih banyak RT miskin menerima perlindungan sosial. Tantangannya adalah memastikan bahwa mekanisma targeting yang baru memasukkan indikator-indikator kemiskinan yang mencerminkan karakteristik RT miskin dan rentan juga kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap manfaat program di dalam RT. Kertas Kebijakan 6: Kesetaraan Gender dalam Managemen Kebencanaan dan Adaptasi Iklim menyoroti dampak kebencanaan berbasis gender. Banyak pembelajaran berarti dari Tsunami Aceh mengenai praktek-praktek yang baik dari managemen kebencanaan yang responsif gender. Ini perlu menjadi masukan dan memperkuat keseluruhan kebijakan, program dan institusi di tingkat nasional dan lokal terkait upaya mengatasi akar masalah kerentanan berbasis gender, memastikan penggunaan analisa gender dan data terpilah berdasar jenis kelamin, serta memberikan pertimbangan yang setara untuk hak dan kapasitas laki-laki dan perempuan. Kertas Kebijakan 7: Suara Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan di Indonesia meningkat karena, antara lain, aksi afirmasi pencalonan dan partisipasi politik perempuan di 2008. Representasi perempuan di Parlemen (DPR) meningkat dari 11% (2004-2009) ke 18% (2009-2014). Representasi tetap lebih rendah dari 30% yang diharapkan dan tidak memadai di area-area kritis lainnya dari layanan publik dan peran-peran pengambilan keputusan. Kesenjangan yang berarti dalam partai politik dan keseluruhan tingkat pemerintah nasional dan daerah, membatasi pencapaian MDG untuk pemberdayaan perempuan. Konstitusi dan kerangka hukum Indonesia memastikan kesetaraan hak untuk perempuan. Pemerkuatan hukum/regulasi serta implementasi dan monitoring bisa lebih efektif mengatasi tantangan-tantangan institusional dan sosio-kultural perempuan. Kertas Kebijakan 8: Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP): Kekerasan Domestik dan Perdagangan Manusia di Indonesia menunjukkan baik kemajuan maupun hal-hal yang masih perlu diatasi. Dibutuhkan lebih banyak lagi upaya untuk penegakan hukum, pengembangan kapasitas dari pemberi layanan dan masyarakat lebih luas, dan penyebaran layanan ke wilayah kota dan desa. Meningkatnya kecenderungan perdagangan manusia membutuhkan upaya-upaya yang lebih terintegrasi untuk pencegahan, proteksi, prosekusi dan reintegrasi. KERTAS KEBIJAKAN 5 KEMISKINAN, KERENTANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL K ertas Kebijakan ini memberikan gambaran umum tentang masalah kesetaraan gender utama terkait upaya untuk mengatasi kerentanan dan memberikan perlindungan sosial warga miskin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan utama dalam pemerintahannya. Angka kemiskinan nasional turun dari 16,7% (2004) menjadi 13,3% (2010), tanpa adanya perbedaan angka kemiskinan antara laki-laki dan perempuan, yang dihitung berdasar jumlah konsumsi. Angka kemiskinan rumahtangga dengan kepala rumahtangga perempuan (RTP) tetap lebih rendah dibanding rumahtangga dengan kepala rumahtangga laki-laki (RTL). Selama tahun 2004-09, jumlah persentase RTL miskin sedikit lebih tinggi dibanding RTP, namun, angka penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan lebih lambat pada RTP daripada RTL, dan angka kemiskinan untuk RTP di perkotaan cenderung meningkat. Kenyataan ini terjadi walaupun RTP menerima manfaat dari semua program perlindungan sosial yang jauh lebih tinggi dibanding RTL. Dengan teknik penentuan target yang lebih tepat maka akan mengurangi kesalahan dalam menentukan siapa yang harus diikutkan (inclusion) dan yang tidak diikutkan (exclusion) dan dapat memastikan lebih banyak rumah tangga miskin yang memperoleh perlindungan sosial. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa indikator kemiskinan, yang menggambarkan karakteristik RTP miskin dan rentan, juga dimasukkan dalam mekanisme pembuatan target yang baru dan bahwa anggota RTL dan RTP memiliki akses sama terhadap manfaat program dalam rumahtangga. Status Saat ini: •• Penanggulangan S ecara keseluruhan, penanggulangan kemiskinan berjalan lambat, tanpa perbedaan signifikan antara kedua jenis kelamin. Walaupun lebih banyak RTL mis- Kemiskinan kin daripada RTP, namun angka penurunan kemiskinan RTP lebih lambat dibanding RTL, dan kemiskinan pada RTP perkotaan sebenarnya cenderung meningkat. In- Data kemiskinan menunjukkan adanya dikator kedalaman dan keparahan kemiskinan cukup sen­ ke­ jangan gender spesifik dalam pe­ rendah untuk kedua jenis rumahtangga dan sedikit gulangan kemiskinan, khususnya nang­ lebih rendah pada RTP, meskipun angka penurunan yang menyangkut keluarga dengan kepala secara signifikan lebih lambat pada RTP daripada RTL rumah tangga perempuan diperkotaan. [Note: Kedalaman kemiskinan diukur berdasar kesen- jangan kemiskinan, sehingga diketahui sejauh mana 1 NEW brief 5 indo.indd 1 6/13/2011 2:20:37 AM KERTAS KEBIJAKAN 5 sedikit lebih tinggi dibanding RTP, jika menggunakan pengukuran kemiskinan berdasar konsumsi. Pengukuran kemiskinan berdasar konsumsi ditentukan oleh nilai konsumsi per- capita per-hari/bulan. Angka kemiskinan RTL 11,7% dan RTP 10,6%. Kecepatan penurunan kemiskinan lebih lambat pada RTP dibanding RTL. Kemiskinan menurun sebesar 18% pada RTL dan 5,3% pada RTP. Angka hampir miskin RTL adalah 22,25% dan RTP 19,44%. [Garis kemiskinan untuk angka hampir miskin= garis kemiskinan x 1.2]. Angka sangat miskin RTP sama dengan RTL, yaitu (4%). [Garis kemiskinan untuk angka sangat miskin = garis kemiskinan x 0.8]. (Lihat Gambar 1.) umumnya individu berada dibawah garis kemiskinan.tangga Gambar Gambar11 Angka Kemiskinan : : Angka (tahun 2004-2009), Kemiskinan (tahun berdasar jenis 2004-2009), berdasar kelamin individu dan kepala rumah jenis kelamin individu dan kepala rumah tangga Indeks keparahan kemiskinan merupakan kuadrat dari indeks kesenjangan kemiskinan dan menjelaskan tingkat ketidaksetaraan dengan memberikan nilai lebih pada orang yang sangat miskin]. Permasalahan utama terkait kesenjangan antara ke­ luarga dengan RTL dan RTP adalah sebagai berikut (lihat Tabel 1) •• RTP mewakili 14,6% dari seluruh rumahtangga, 15,5% dari seluruh rumahtangga perkotaan dan Sumber: Susenas tahun 2004, 2009, Perhitungan Bank Dunia. [Individu adalah angkakemiskinan percapita berdasar angka 13,8% dari seluruh rumahtangga pedesaan. Seki­ tar jenis Sumber : Susenas tahun 2004, 2009, Perhitungan Bank Dunia. [Individu adalah kelamin dalam rumahtangga miskin. HOH adalah angka kemiskinan rumahtangga berdasar jenis kelamin kepala kemiskinan percapita berdasar jenis kelamin dalam rumahtangga miskin. HOH adalah rumahtangga setengah dari seluruh RTP dan 47,4% dari semua angka kemiskinan rumahtangga berdasar jenis kelamin kepala rumahtangga RTL tinggal di perkotaan. Tidak ada perbedaan ƒ Walaupun secara keseluruhan angka penurunan kemiskinan di perkotaan lebih lambat daripada di pedesaan, terdapat beberapa perbedaan gender yang signifikan. Angka kemiskinan untuk RTP angka kemiskinan laki-laki dan perempuan, yaitu perkotaan • • Walaupun meningkat 9,2%, keseluruhan secara sebesar angka 17%. sementara RTL menurun penurunan Di antara RTL perkotaan yang hampir miskin penurunan kemiskinan lebih tinggi yaitu sebesar 14%, dibanding RTP sebesar 3%. sekitar 14%. Selama 5 tahun terakhir (tahun 2004- Mengingat pesatnya kemiskinan di perkotaan laju urbanisasi lebih di Indonesia lambat maka perlu daripada di ditangani lebih lanjut. diselidiki dan 2009), angka kemiskinan per-capita laki-laki turun Kemiskinan pedesaan, menurun lebih lambat bagi RTP dibanding RTL di pedesaan. Angka kemiskinan RTP terdapat beberapa perbedaan gender pedesaan menurun sebesar 8%, sementara RTL menurun sebesar 16%. sebesar 2,6 poin persentase dan perempuan 2,4 yang signifikan. Angka kemiskinan untuk RTP ƒ Kajian tentang kedalaman (indeks kesenjangan kemiskinan) dan keparahan (kuadrat po­in [Note: Semua garis tren sementara disini perkotaan kesenjangan kemiskinan) meningkat kemiskinan antara sebesar RTL 9,2%, dan RTP sementara menunjukkan tren yang sama. yaitu antara tahun 2004 dan 2009]. Jumlah persen­ Meskipun angka RTL menurun 17%. Di antara RTL perkotaan sebenarnya sama dan relatif rendah untuk yang RTL dan RTP, tetapi penurunannya lebih menonjol pada RTL dibanding RTP, khususnya di perkotaan: dimana tase RTL miskin sedikit lebih tinggi dibanding kedalaman hampir kemiskinan RTLpenurunan miskin berkurang sebesarkemiskinan lebih tinggi 21% dibanding RTP 7%, dan tingkat RTP, jika menggunakan pengukuran kemiskinan keparahan kemiskinan yaitu sebesar berkurang14%, 25% dibanding bagi RTL dan RTP 19% sebesar RTP. Di 3%.pedesaan baik kedalaman berdasar konsumsi. Pengukuran kemiskinan ber­ maupun keparahan Mengingat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 16% di antara RTL dan 13% pesatnya laju urbanisasi di Indonesia di antara RTP. (Lihat Tabel 1) dasar konsumsi ditentukan oleh nilai konsumsi maka perlu diselidiki dan ditangani lebih lanjut. per-capita per-hari/bulan. Angka kemiskinan Kemiskinan menurun lebih lambat bagi RTP 2 RTL 11,7% dan RTP 10,6%. Kecepatan penurunan  dibanding RTL di pedesaan. Angka kemiskinan kemiskinan lebih lambat pada RTP dibanding RTL. RTP pedesaan menurun sebesar 8%, sementara Kemiskinan menurun sebesar 18% pada RTL dan RTL menurun sebesar 16%. 5,3% pada RTP. Angka hampir miskin RTL adalah •• Kajian tentang kedalaman (indeks kesenjangan 22,25% dan RTP 19,44%. [Garis kemiskinan untuk kemiskinan) dan keparahan (kuadrat kesenjangan angka hampir miskin= garis kemiskinan x 1.2]. kemiskinan) kemiskinan antara RTL dan RTP Angka sangat miskin RTP sama dengan RTL, yaitu menunjukkan tren yang sama. Meskipun angka (4%). [Garis kemiskinan untuk angka sangat miskin sebenarnya sama dan relatif rendah untuk RTL dan = garis kemiskinan x 0.8]. (Lihat Gambar 1.) RTP, tetapi penurunannya lebih menonjol pada RTL dibanding RTP, khususnya di perkotaan: dimana kedalaman kemiskinan RTL berkurang sebesar 21% dibanding RTP 7%, dan tingkat keparahan kemiskinan berkurang 25% bagi RTL dan 19% RTP. 2 NEW brief 5 indo.indd 2 6/13/2011 2:20:39 AM KERTAS KEBIJAKAN 5 Di pedesaan baik kedalaman maupun keparahan dibanding RTL (8%). Persentase anak RTP miskin kemiskinan mengalami penurunan sebesar 16% di perkotaan yang bekerja menurun dari 12% menjadi antara RTL dan 13% di antara RTP. (Lihat Tabel 1) 2% sementara kemiskinan pada RTP perkotaan meningkat pada kurun waktu yang sama, terlihat Tabel 1: Pengukuran Kemiskinan Berdasar Konsumsi adanya peningkatan kemiskinan RTP perkotaan, Tabel 1: Pengukuran Kemiskinan Berdasar Konsumsi Nasional Perkotaan Pedesaan Indikator ( %) RTL sebagai persentase 2004 2009 Perubahan 86 85 2004 85 2009 Perubahan 84 (0) 2004 87 2009 Perubahan 86 (1) kemungkinan karena adanya ketergantungan RTP (0) perkotaan atas penghasilan dari pekerja anak di dari total rumahtangga RTP sebagai presentase 14 15 15 16 0 13 14 3 3 dari total rumahtangga % thp semua RTL perkotaan 42 47 14 masa lalu (Lihat Tabel 2). % thp semua RTP 46 51 11 perkotaan Individu miskin dalam 17 14 12 11 (12) 20 17 (14) populasi (14) Tabel 2: PengukuranTabel kemiskinan konsumsi nonkemiskinan 2: Pengukuran non konsumsi RTL miskin 14 12 (19) 11 9 (17) 17 14 (16) RTP miskin 11 11 (5) 8 8 9 14 13 (8) RTL hampir miskin 25 22 20 17 (14) 28 27 (4) Nasional Perkotaan Pedesaan (9) RTP hampir miskin 21 19 (8) 15 15 (3) 26 24 (7) Indikator ( %) 2004 2009 Perubahan 2004 2009 Perubahan 2004 2009 Perubahan RTL P1- kedalaman (19,64) (21,31) (15,83) RTL 2,50 2,01 1,96 1.54 2,88 2,42 RTP P1 (12,61) (6,90) (13,28) Tidak bersekolah* 14 12 (21) 9 10 (6) 18 13 24 2,04 1,78 1,57 1.46 2,44 2,12 RTL P2- keparahan 0,67 0,53 (21,19) 0,55 0.41 (24,77) 0,76 0,64 (16,23) Pekerja anak ** 4 5 7 1 2 (67) 6 6 (3) RTP P2 0,56 0,46 (16,85) 0,48 0.39 (19,42) 0,62 0,54 (13,04) Miskin tidak bersekolah * 23 18 (28) 19 15 24 25 20 20 Sumber: Susenas tahun 2004, 2009, perhitungan Bank Dunia. Anak miskin bekerja ** 6 7 11 3 3 (29) 7 8 (12) Sumber : Susenas tahunrumah2004, untuk pengukuran. Bank Dunia. Catatan : M/F adalah 2009, perhitungan Catatan : M/F adalah rasio Laki-laki/Perempuan untuk pengukuran. MH/FH adalah rasio keluarga dengan kepala rumah tangga laki-laki/ keluarga dengan kepala tangga perempuan RTP rasio Laki-laki/Perempuan untuk pengukuran. MH/FH adalah rasio keluarga dengan Tidak bersekolah* 15 12 (22) 10 11 (12) 19 13 29 ƒ Penjelasan yang mungkin bisa diberikan untuk lambatnya penurunan kemiskinan pada RTP kepala rumah tangga laki-laki/ keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan untuk dibanding RTL termasuk: RTP biasanya hanya memiliki satu orang dewasa pencari nafkah Anak bekerja ** 7 8 10 7 4 46 8 11 (32) pengukuran. (tidak adanya laki-laki dewasa yang bekerja), ditambah dengan strategi yang digunakan RTP Miskin tidak bersekolah * 25 18 (42) 24 19 19 26 19 25 untuk mempertahankan tingkat konsumsi agar relatif sama, contohnya, dengan tidak Anak miskin bekerja ** 9 9 - 12 2 83 7 12 (69) mengijinkan anak-anak bersekolah supaya bisa membantu mencari nafkah atau menghemat biaya sekolah. Meski persentase nasional anak-anak miskin usia 6-15 tahun yang tidak Sumber: Susenas tahun 2004, 2009, Perhitungan Bank Dunia. * Usia 6-15 ** Usia 10-14 bersekolah sama jumlahnya antara RTL dan RTP, yaitu sekitar 18%, namun terlihat adanya •• Penjelasan yang mungkin bisa diberikan untuk tren yang berlawanan di perkotaan dan pedesaan. Angka anak miskin yang tidak bersekolah ƒ Indikator kemiskinan berdasar non-pendapatan atau konsumsi lainnya yang khas RTP •• Indikator kemiskinan berdasar non-pendapatan lebih tinggi RTP miskin perkotaan (19%) dibanding RTL (15%), sementara angka anak yang termasuk dijual atau tidak adanya aset, tabungan tidak ada atau ada tapi digunakan untuk tidak bersekolah diantara RTP pedesaan (17%) lebih rendah dibandingkan RTL (20%). Di kebutuhan konsumsi, bukan untuk produksi. Analisis mengenai permasalahan ini masih lambatnya penurunan kemiskinan pada RTP sisi lain, angka anak-anak miskin yang bekerja di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding kurang saat ini sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji kemungkinan anak-anak di perkotaan, dan lebih tinggi pada RTP (12%) dibanding RTL (8%). Persentase atau konsumsi lainnya yang khas RTP termasuk penyebab meningkatnya kemiskinan pada RTP di perkotaan, dan tantangan yang dihadapi dibanding RTL termasuk: RTP biasanya hanya anak RTP miskin perkotaan yang bekerja menurun dari 12% menjadi 2% sementara RTP secara umum untuk dapat keluar dari kemiskinan, sehingga dapat dibuat target RTP dijual atau tidak adanya aset, tabungan tidak kemiskinan pada RTP perkotaan meningkat pada kurun waktu yang sama, terlihat adanya rentan yang lebih baik. peningkatan kemiskinan RTP perkotaan, kemungkinan karena adanya ketergantungan RTP memiliki satu orang dewasa pencari nafkah (tidak perkotaan atas penghasilan dari pekerja anak di masa lalu (Lihat Tabel 2). ada atau ada tapi digunakan untuk kebutuhan Status saat ini: Perlindungan Sosial adanya laki-laki dewasa yang bekerja), ditambah Tabel 2: Pengukuran kemiskinan non konsumsi Meskipun RTP cenderung menikmati manfaat bantuan perlindungan sosial agak tidak konsumsi, bukan untuk produksi. Analisis proporsional, masih terjadi bias inklusi dan ekslusi yang signifikan terhadap RTP dan RTL miskin dengan strategi yang digunakan RTP 3untuk  Laki-laki dan perempuan tersebar merata diantara rumahtangga yang menerima bantuan sosial,  RTP sering lebihpermasalahan mengenai tetapi mungkin menjadi penerima ini masih bantuan social kurang saat ini dibanding sub-kelompok mempertahankan tingkat konsumsi agar relatif lainnya, walau tingkat konsumsinya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap RTPsehingga dibutuhkan lebih layak menerima bantuan daripadapenelitian lebih rumahtangga lainnya. lanjut Meski untuk RTP tidak secara sama, contohnya, dengan tidak mengijinkan khusus menjadi target program perlindungan sosial (kecuali PEKKA, lihat dibawah), lihat di mengkaji bawah), keputusan mengenai rumahtangga mana yang seharusnya menerima bantuan sering dibuat kemungkinan di tingkat masyarakat penyebab dan RTP sering dianggap lebih miskinmeningkatnya dari RTL berdasarkan anak-anak bersekolah supaya bisa membantu persepsi dan pengetahuan di daerah. Tetapi di antara RTP maupun RTL, terdapat bias inklusi dan yang signifikan pada kemiskinan eksklusi (beberapa RTP di perkotaan, rumahtangga tidak miskin yang dan tidak tantangan memenuhi syarat mencari nafkah atau menghemat biaya sekolah. menerima bantuan, sementara yang berhak justru tidak memperoleh bantuan. (Lihat Gambar 1 yang dihadapi RTP secara umum untuk dapat dan 2). Meski persentase nasional anak-anak miskin keluar kelompok dari kemiskinan, sehingga dapat dibuat Gambar 2: Persentase Konsumsi Menurut Desil Penerima Manfaat BLT (tahun 2008-09), menurut sub - usia 6-15 tahun yang tidak bersekolah sama target RTP rentan yang lebih baik. 4 jumlahnya antara RTL dan RTP, yaitu sekitar 18%,  namun terlihat adanya tren yang berlawanan di perkotaan dan pedesaan. Angka anak miskin yang tidak bersekolah lebih tinggi RTP miskin perkotaan (19%) dibanding RTL (15%), sementara angka anak yang tidak bersekolah diantara RTP pedesaan (17%) lebih rendah dibandingkan RTL (20%). Di sisi lain, angka anak-anak miskin yang bekerja di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding anak-anak di perkotaan, dan lebih tinggi pada RTP (12%) 3 NEW brief 5 indo.indd 3 6/13/2011 2:20:40 AM KERTAS KEBIJAKAN 5 Status saat ini: Di antara orang miskin, sebagian besar rumahtangga perkotaan bukan penerima manfaat. Metodologi •• Perlindungan Sosial penentuan sasaran sedang direvisi saat ini, dengan penekanan pada indikator kemiskinan yang Meskipun RTP cenderung menikmati man­ terukur dan transparan, dan implikasinya terhadap faat bantuan perlindungan sosial agak tidak kebutuhan RTP perlu dipertimbangkan dengan teliti proporsional, masih terjadi bias inklusi dan saat memilih indikator ini (lihat di atas indikator non- ekslusi yang signifikan terhadap RTP dan konsumsi). Dampak gender Bantuan Tunai Bersyarat RTL miskin (Program Keluarga Harapan/PKH) berbeda pada RTL dan RTP yang menunjukkan adanya perbedaan L aki-laki dan perempuan tersebar merata diantara rumahtangga yang menerima bantuan sosial, tetapi RTP sering lebih mungkin menjadi penerima dalam pengambilan keputusan dalam rumahtangga dan pilihan pengeluaran. RTP tampaknya lebih memprioritaskan pelayanan ante- dan post-natal bantuan social dibanding sub-kelompok lainnya, untuk ibu-ibu, pemeriksaan kehamilan dan perawatan walau tingkat konsumsinya tinggi. Hal ini menunjuk- pasca persalinan bagi para ibu, sementara RTL lebih kan bahwa masyarakat menganggap RTP lebih layak menekankan perawatan kesehatan anak-anak dan menerima bantuan daripada rumahtangga lainnya. perawatan kesehatan untuk anak laki-laki secara Meski RTP tidak secara khusus menjadi target program keseluruhan lebih disukai dibandingkan untuk anak perlindungan sosial (kecuali PEKKA, lihat dibawah), perempuan. lihat di bawah), keputusan mengenai rumahtangga mana yang seharusnya menerima bantuan sering dibuat di tingkat masyarakat dan RTP sering diang- Permasalahan Kebijakan gap lebih miskin dari RTL berdasarkan persepsi dan pengetahuan di daerah. Tetapi di antara RTP maupun RTL, terdapat bias inklusi dan eksklusi yang signifikan P rogram-program bantuan sosial diberikan melalui berbagai saluran seperti PNPM Mandiri. Permasala- han utama terkait program bantuan sosial misalnya: (beberapa rumahtangga tidak miskin yang tidak me- menuhi syarat menerima bantuan, sementara yang • Raskin, program beras bersubsidi bagi masyarakat berhak justru tidak memperoleh bantuan. (Lihat Gam- miskin telah ada di Indonesia dalam beberapa bar 1 dan 2). bentuk sejak terjadinya Krisis Asia tahun 1997- 1998. Di bawah program Raskin ini, Badan Gambar 2: Persentase Konsumsi Menurut Desil Penerima Manfaat BLT (tahun 2008-09), menurut sub-kelompok Logistik Nasional (Bulog) membeli beras secara grosir menggunakan subsidi dari pemerintah. Nasional Beras ini kemudian didistribusikan ke desa-desa, Persentasepadadesilyangtercakup Perkotaan di mana rumahtangga yang memenuhi syarat Pedesaan dapat membeli beras hingga jumlah tertentu RTP dengan harga lebih rendah dari pasar. Program LakiͲlaki Raskin tidak mempertimbangkan gender dalam Perempuan pelaksanaannya, RTP pada semua desil lebih mungkin untuk menerima manfaat Raskin Konsumsimenurutdesil dibanding RTL: 60% dari semua RTP dan 86% Sumber: Susenas tahun 2009, perhitungan Bank Dunia Sumber: Susenas tahun 2009, perhitungan Bank Dunia Di antara orang miskin, sebagian besar rumahtangga perkotaan bukan penerima manfaat. 4 Metodologi penentuan sasaran sedang direvisi saat ini, dengan penekanan pada indikator kemiskinan yang terukur dan transparan, dan implikasinya terhadap kebutuhan RTP perlu dipertimbangkan dengan teliti saat memilih indikator ini (lihat di atas indikator non-konsumsi). Dampak gender Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH) berbeda pada RTL briefRTP dan NEW yang 5 indo.indd 4 menunjukkan adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan dalam 6/13/2011 2:20:42 AM rumahtangga dan pilihan pengeluaran. RTP tampaknya lebih memprioritaskan pelayanan ante- KERTAS KEBIJAKAN 5 RTP miskin menerima Raskin, dibanding 50% terjadinya kenaika harga bahan bakar rumahtangga dari semua RTL dan 79% RTL miskin. Bahkan RTP hingga rata-rata lebih dari 125%. Program BLT miskin di perkotaan terlalu banyak yang menjadi tanpa syarat yang dibayarkan empat kali per-tahun penerima manfaat Raskin: 85% dari RTP miskin ini didanai dari hasil penghematan anggaran yang di perkotaan menerima Raskin dibandingkan didapat dari pengurangan subsidi ini, merupakan dengan 76% RTL miskin di perkotaan. Jumlah program Pemerintah Indonesia untuk mengatasi RTP penerima manfaat Raskin lebih banyak di kenaikan harga bahan bakar. Sasaran Program semua desil, misalnya 40% dari RTP dalam desil ini adalah rumahtangga miskin yang paling ke-9 menerima Raskin, dibandingkan dengan sedikit memperoleh untung dari program subsidi rata-rata nasional sebesar 25%. (Lihat tabel 3 dan sebelumnya dan paling merasakan dampak dari 4). Manfaat Program Raskin tampaknya terbagi di kenaikan harga. BLT dilaksanakan kembali tahun antara semua anggota rumahtangga penerima, 2008 ketika terjadi krisis internasional di pasar dimana anak-anak lebih diutamakan, tanpa ada keuangan dan krisis harga pangan, dikombinasikan pembedaan gender saat alokasi untuk anggota dengan kondisi lain, yaitu pengurangan subsidi keluarga. Walau ada tabungan tambahan karena bahan bakar dalam negeri. 40% dari semua RTP, beras bersubsidi, namun tidak memiliki efek di antara semua anggota rumahtangga penerima, dimana anak-anak lebih dan 69% diutamakan, dari RTP miskin, dibanding 24% dari tanpa ada pembedaan gender saat alokasi untuk anggota keluarga. Walau ada tabungan tambahan langsung, di antara karena beras seperti semua anggota peningkatan rumahtangga bersubsidi, investasi penerima, namun tidak memiliki dimana efek bidang seperti peningkatan dilangsung, anak-anak lebih semua diutamakan, tanpa RTL dan 52% dari RTL miskin menerima investasi ada pembedaan gender saat alokasi untuk anggota keluarga. Walau ada tabungan tambahan di bidang pendidikan juga tampak netral gender. pendidikan karena juga tampak beras bersubsidi, namun tidaknetral gender. memiliki efek langsung, seperti peningkatan BLT (lihat tabel 3 dan Gambar 2). RTP (28%) dan investasi di bidang pendidikan juga tampak netral gender. Tabel 3: Program Perlindungan Sosial RTL (15%) di perkotaan nampaknya relatif paling Tabel 3: Program Perlindungan Tabel 3: Sosial Program Nasional Perlindungan Perkotaan Sosial Pedesaan Indikator 2004 2009 Nasional 2004 2009 Perkotaan 2004 2009 Pedesaan dirugikan dibanding rekan-rekan sekelompoknya Indikator RTL penerima Raskin 2004352009 51 2004 22 2009 362004 2009 45 64 di pedesaan (RTP: 53%, RTL: 32%) sementara kondisi RTP penerima RTL penerima Raskin Raskin 35 45 51 60 22 3136 45 45 64 RTP RTLpenerima Raskin Raskin 45 60 80 31 57 75 yang dialami rumatangga miskin perkotaan (KM) miskin penerima 57 5145 77 57 75 58 81 RTL miskin penerima Raskin RTP miskin penerima Raskin 57 65 80 86 51 6077 84 58 81 67 87 dan rumahtangga miskin di pedesaan (MD) cukup RTP miskin penerima Raskin 65 N/A 86 27 60 84 67 87 RTL penerima Jamkesmas RTL penerima Jamkesmas N/A 27 19 19 33 33 merata (KMRTP: 65%, DMRTP: 70%, KMRTL: 46%, RTP penerima Jamkesmas N/A 36 27 45 RTP penerima Jamkesmas RTL miskin penerima Jamkesmas N/A N/A 36 48 27 47 45 49 MDRTL: 55%). RTL miskin penerima Jamkesmas N/A 48 47 49 miskin RTPmiskin penerima JamkesmasN/AN/A 57 57 59 56 RTP RTLpenerima penerima penerima BLT Jamkesmas N/A 24 24 59 56 •• Jamkesmas merupakan program perawatan RTL BLT N/A 15 15 33 33 RTPpenerima RTP penerima BLT BLT N/AN/A 41 41 28 28 54 54 ke­ sehatan gratis dengan tujuan menyediakan miskin RTLmiskin RTL penerima penerima BLT BLT N/AN/A 52 52 46 46 55 55 RTPmiskin penerima BLT N/A pelayanan kesehatan dasar bagi 30% penduduk RTPmiskin penerima BLT N/A 69 69 65 65 70 70 Sumber Sumber : :Susenas Susenastahun 2004, tahun 2009, 2004, perhitungan 2009, Bank perhitungan Dunia. Bank Sumber: Susenas tahun 2004, 2009, perhitungan Bank Dunia. Dunia. termiskin dengan cara memberikan kartu se­ hat Tabel Tabel 4: Usia 4: Menurut Usia Menurut Desil Penerima Desil Penerima Raskin, 2009 Raskin, 2009 2009 kepada rumahtangga penerima agar bisa men­ Tabel 4: Usia Menurut Desil Penerima Raskin, Desil Desil 1 1 2 2 3 3 4 5 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 9 10 dapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Nasional 81 75 70 65 60 52 44 36 25 11 Nasional Perkotaan 78 81 68 75 70 65 60 52 44 36 25 11 62 56 50 42 33 25 17 6 dan pengobatan rawat inap di kelas tiga di Perkotaan 78 78 68 74 6271 56 50 42 33 25 17 6 Pedesaan Pedesaan 82 68 62 57 51 42 29 rumah sakit umum, dan juga pelayanan obstetri, RTP 8682 83 78 78 7477 71 72 68 69 62 57 40 61 52 51 1642 29 RTP Laki-laki 8086 73 83 67 7862 77 56 72 48 69 61 21 40 32 52 1040 16 pelayanan kesehatan keliling, imunisasi dan obat- Laki-laki 8080 73 73 68 6763 62 56 56 49 48 40 2232 1021 10 Perempuan 40 32 obatan. Proporsi RTP yang menerima Jamkesmas Perempuan Target sempurna 100 80 10073 100 68 0 63 0 56 0 49 0 400 32 0 22 10 0 Target sempurna 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional x Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketika subsidi dihapuskan pada tahun 2005, pada darisemua desil. Di antara RTP miskin, 57% x • menyebabkan Bantuan Bantuan terjadinya kenaika harga bahan bakar rumahtangga hingga rata-rata lebih Langsung Langsung TunaiTunai (BLT)(BLT) . Ketika . Ketika subsidi subsidi dihapuskan pada tahun 2005, 125%. Program BLT tanpa syarat yang dibayarkan empat kali menyebabkan terjadinya kenaika harga bahan bakar rumahtangga hingga rata-rata menerima per-tahun ini didanai dari hasil Jamkesmas, dibandingkan dengan 48% lebih dari penghematan anggaran yang didapat dari pengurangan subsidi ini, merupakan program dihapuskan 125%. PemerintahProgram pada BLT Indonesia tanpa untuk tahun syarat yang mengatasi 2005, menyebabkan hargaempat dibayarkan kenaikan bahan kali per-tahun Sasaranini bakar. didanai dari hasil RTL miskin. Penyebarannya relatif merata di daerah Program ini penghematan anggaran yang didapat dari pengurangan subsidi ini, merupakan program adalah rumahtangga miskin yang paling sedikit memperoleh untung dari program subsidi Indonesia Pemerintahdan sebelumnya untuk mengatasi paling merasakan kenaikan dampak dari kenaikanharga bahan harga. BLT bakar. Sasaran dilaksanakan Program ini kembali adalah tahun rumahtangga 2008 miskin ketika terjadi krisisyang paling sedikit internasional memperoleh di pasar keuangan dan krisis dari untung hargaprogram pangan, subsidi sebelumnya dan dikombinasikan paling dengan merasakan kondisi dampak lain, yaitu dari kenaikan pengurangan bahan BLT subsidiharga. bakardilaksanakan dalam negeri. kembali 40% dari tahun semua 2008 RTP,terjadi ketika dan 69% dari internasional RTP miskin, dibanding krisis di pasar 24% dari semua keuangan dan RTL krisis dikombinasikan dengan kondisi lain, yaitu pengurangan subsidi bahan bakar dalam negeri. dan 52% pangan, harga 5 40% dari semua RTP, dan 69% dari RTP miskin, dibanding 24% dari semua RTL 6  dan 52%  NEW brief 5 indo.indd 5 6 6/13/2011 2:20:43 AM  KERTAS KEBIJAKAN 5 dari RTL miskin menerima BLT (lihat tabel 3 dan Gambar 2). RTP (28%) dan RTL (15%) di perkotaan nampaknya relatif paling dirugikan dibanding rekan-rekan sekelompoknya di pedesaan (RTP: 53%, RTL: 32%) sementara kondisi yang dialami rumatangga miskin dari RTL miskin menerima BLT (lihat tabel 3 dan Gambar 2). RTP (28%) dan RTL (15%) di perkotaan (KM) nampaknya miskin dan rumahtangga perkotaan di pedesaan relatif paling (MD) dirugikan cukup merata dibanding (KMRTP: rekan-rekan 65%, sekelompoknya di DMRTP: 70%, KMRTL: pedesaan 46%, (RTP: MDRTL: 53%, RTL: 55%). 32%) sementara kondisi yang dialami rumatangga miskin perkotaan (KM) dan rumahtangga miskin di pedesaan (MD) cukup merata (KMRTP: 65%, ƒ merupakan Jamkesmas DMRTP: 70%, program KMRTL: perawatan 46%, MDRTL: kesehatan 55%). gratis dengan tujuan menyediakan perkotaan pelayanan kesehatan dasardan pedesaan. bagi 30% penduduk (Lihattermiskin Tabel 3, Tabel dengan 5 dan cara memberikan kesehatan. kartu PKH menggunakan disain BTB biasa sehat kepada Gambar rumahtangga ƒ Jamkesmas 3). Jamkesmas merupakan agar awalnya penerimaprogram bisa perawatan ditujukan mendapatkankesehatan untuk gratis kesehatan pelayanan dengan tujuan dengan gratis di memberikan dana tunai setiap triwulan menyediakan Puskesmas dan pengobatan pelayanan rawat dasar kesehatan inap di kelas bagi 30%tigapenduduk di rumah termiskin sakit umum, dan juga cara pelayanan dengan memberikan kartu pekerja obstetri, pelayanan sehat kesehatan kepadaformal tetapi keliling, rumahtangga telah diperluas imunisasi penerima bisa obat-obatan. agardan agar dapat mendapatkan Proporsi pelayananRTP kepada kesehatan rumahtangga yang gratis di miskin yang anggotanya mencakup pekerja informal melalui peraturan menerima Jamkesmas Puskesmas relatif dan lebih pengobatantinggi dibandingkan rawat inap di kelasrata-rata tiga di nasional rumah sakitpada umum,semua dan terdiri dari anak-anak dan perempuan hamil, desil. juga pelayanan Di antara RTP miskin, obstetri, 57% menerima pelayanan kesehatan Jamkesmas, imunisasi dandengan keliling, dibandingkan 48% RTL obat-obatan. miskin. Proporsi RTP yang Penyebarannya no. PER.24/MEN/VI/2006 menerima relatif Jamkesmas merata di daerah lebih relatifperkotaan yang tinggi dikeluarkan dandibandingkan oleh rata-rata pedesaan. (Lihat Tabelnasional 3, Tabel yang pada semua 5 dan diidentifikasi desil. melalui uji rata-rata statistik. Di antara RTP Gambar 3). Jamkesmas miskin, awalnya 57% menerima ditujukan untuk Jamkesmas, pekerja formal dibandingkan tetapi telahdengan 48% agar diperluas RTL miskin. Menteri Penyebarannya Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rumahtangga penerima manfaat menerima dana dapat mencakup pekerja relatif informalmerata di daerah melalui perkotaan peraturan dan no. pedesaan. (Lihat Tabel 3, PER.24/MEN/VI/2006 Tabel 5 dan yang Gambar dikeluarkan oleh 3). Jamkesmas Menteri Tenaga Kerja awalnya ditujukan untuk pekerja formal tetapi telah dan Transmigrasi secara teratur diperluas agar mulai dari USD 70 hingga USD 245 Gambar dapat3: Persentase mencakup Konsumsi pekerja Desil yang Menerima informal melaluiManfaat Jamkesmas peraturan no. PER.24/MEN/VI/2006 yang (2009), Gambar menurut 3: dikeluarkan Persentase sub kelompok oleh Konsumsi Menteri Tenaga Desil yang MenerimaKerja dan Transmigrasi Manfaat Jamkesmas (2009), menurut sub kelompokper tahun. Dana tersebut diberikan dengan syarat Nasional Gambar 3: Persentase Konsumsi Desil yang Menerima Manfaat  Jamkesmas (2009), menurut sub kelompok digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan anak sekolah dan ditransfer langsung kepada Persentasepadadesilyangtercakup PerkotaanNasional perempuan di rumahtangga penerima. Persentasepadadesilyangtercakup Pedesaan Perkotaan RumahtanggaPedesaan yangdikepalai Evaluasi dampak PKH yang diadakan baru-baru perempuan Rumahtangga ini menunjukkan hasil yang berbeda pada RTL yangdikepalai LakiͲlaki perempuan dan RTP, dan juga anak-anak laki-laki dan perem- LakiͲlaki Perempuan puan di semua rumahtangga. Pada RTP yang Perempuan menerima PKH, ibu hamil dan ibu yang baru Konsumsimenurutdesil Konsumsimenurutdesil Sumber: Susenas 2009, Perhitungan Bank Dunia melahirkan menunjukkan peningkatan jumlah Sumber: Susenas 2009, Perhitungan Bank Dunia Sumber: Susenas 2009, Perhitungan Bank Dunia kunjungan pemeriksaan pre-natal (sebelum kela- Tabel 5: Usia Menurut Desil Penerima Jamkesmas, Tahun 2009 (Cakupan) Tabel 5: Usia Menurut Desil Penerima Jamkesmas, Tahun 2009 (Cakupan) Tabel 5: 1Usia Menurut hiran), persalinan dengan bantuan tenaga medis Desil 2 3 Desil4 Penerima 5 6 Jamkesmas, 7 8 10 2009 (Cakupan) 9Tahun Nasional Desil 50 42 1 34 38 2 293 26 4 22 5 186 137 7 8 9 10 dan persalinan difasilitas kesehatan, dibanding- Perkotaan Nasional49 39 50 30 34 42 25 38 2134 1729 13 26 1022 518 13 7 kan jika RTL yang menerimanya. Tetapi jika RTL Pedesaan Perkotaan 50 43 49 37 41 39 33 34 3130 2825 2421 19 17 14 13 10 5 Pedesaan 50 43 41 37 33 31 28 24 19 14 yang menerimanya, maka kunjungan post-natal RTP 57 52 50 46 44 40 36 28 22 9 Laki-laki RTP 50 41 57 52 50 46 44 40 36 28 22 9 37 32 28 24 19 16 11 7 (sesudah kelahiran), penimbangan bayi, angka Laki-laki 50 41 37 32 28 24 19 16 11 7 Perempuan 50 Perempuan 42 37 33 27 24 20 16 12 6 50 42 37 33 27 24 20 16 12 6 imunisasi dan perawatan terhadap diare, mening- Target sempurna 100 100 100 33 0 0 0 0 0 0 Target sempurna 100 100 100 33 0 0 0 0 0 0 kat lebih cepat. Jika RTL yang menerima PKH, juga lebih7baik  dalam 7 mempertahankan anak-anak usia   sekolah agar bersekolah dengan jumlah jam lebih •• Program Keluarga Harapan (PKH): Program pilot tinggi, sedangkan RTP penerima PKH akan lebih Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang diperuntukkan mendukung penurunan pekerja anak. Mengingat bagi rumahtangga biasa yang disebut PKH ini, bahwa lebih dari setengah RTP dari sampel yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 ada merupakan rumahtangga yang dikepalai oleh dengan tujuan untuk menurunkan kemiskinan perempuan orangtua tunggal sehingga tidak ada dan meningkatkan sumberdaya manusia pencari nafkah kedua, seperti layaknya RTL, hasil rumahtangga miskin. Sasaran program ini adalah ini menunjukkan bahwa BTB seperti PHK dapat rumahtangga sangat miskin dan terfokus pada memberikan dampak yang lebih tinggi pada RTP perbaikan kondisi sosial-ekonomi, pendidikan tunggal dimana kesempatan sekolah, pekerja anak-anak, kesehatan dan status gizi ibu hamil, ibu anak dan pengeluarannya lebih tinggi daripada nifas dan anak-anak di bawah 6 tahun, serta akses RTL yang mempunyai pendapatan ganda. PKH dan kualitas pendidikan dasar dan pelayanan 6 NEW brief 5 indo.indd 6 6/13/2011 2:20:45 AM KERTAS KEBIJAKAN 5 juga mempunyai dampak berbeda yang signifikan mi rumahtangga dengan karakteristik rumahtangga pada hasil yang diperoleh pada anak laki-laki dan jenis yang relatif sedikit jumlahnya, seperti kualitas perempuan. Dalam kesehatan, perilaku menyusui bahan yang digunakan untuk membangun rumah, dan angka imunisasi lengkap meningkat dalam ketersediaan tenaga listrik, sumber air minum dan jumlah yang jauh lebih besar jika anaknya laki- jenis sanitasi, serta kepemilikan aset seperti peralatan laki, menunjukkan bahwa anak-anak laki-laki dan dan kendaraan. Cara ini cocok untuk menjaring RTP perempuan tidak selalu memperoleh bagian yang miskin yang mungkin berhasil memenuhi kebutuhan sama dari hasil perilaku rumahtangga positif yang dasar konsumsi tapi mungkin tidak memiliki akses ter- didukung oleh PKH. hadap pelayanan atau aset lainnya. • PEKKA merupakan program pilot yang bertujuan Penentuan sasaran berbasis masyarakat tergantung untuk memberdayakan perempuan miskin, pada pengetahuan lokal dalam mengidentifikasi khususnya RTP, di bidang sosial dan politik, yang masyarakat miskin dan rentan untuk menentukan diperkenalkan tahun 2001. RTP seringkali lebih penerima program yang paling potensial. Meskipun miskin dibanding RTL dengan karakteristik yang cenderung lebih mudah dilakukan di masyarakat sama, dan semakin tidak diuntungkan karena RTP pedesaan yang jumlahnya kecil, ada kemungkinan tidak menerima pengakuan yang sama sebagai kelompok ini tidak terlihat di daerah perkotaan karena kepala rumahtangga dalam komunitasnya. mungkin pembuat keputusan tidak cukup mengenali Program ini bertujuan untuk memberdayakan anggota masyarakatnya. Sementara itu penentuan RTP miskin melalui lima dimensi: (i) kesejahteraan sasaran geografis melibatkan penggunaan data yang ekonomi, (ii) akses terhadap sumberdaya finansial, representatif untuk menggolongkan wilayah berdasar (iii) partisipasi sosial dan politik, (iv) kesadaran prioritas pelaksanaan program dan kuotanya. kritis, dan (v) kendali atas kehidupannya sendiri. Pendekatan ini menentukan jumlah penduduk miskin Program ini telah berjalan di 8 propinsi antara dalam suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh tahun 2001 dan 2008, mempunyai sekitar 9.000 anggota, dan menerima dana untuk diperluas ke 9 propinsi baru di tahun 2010. Sensitivitas gender dari metode penentuan sasaran saat ini perlu ditinjau ulang un­ tuk memastikan bahwa RTP miskin mem­ peroleh pelayanan yang cukup dari ber­ bagai program utama I ndonesia mengutamakan penggunaan campuran antara Proxy Means Testing (PMT) dan Penentuan Sasaran berbasis masyarakat dan letak geografis. PMT mengembangkan pengukuran non-konsumsi dan non-pendapatan yang dilihat dari dari status ekono- 7 NEW brief 5 indo.indd 7 6/13/2011 2:20:47 AM KERTAS KEBIJAKAN POLICY BRIEF 4 5 dari survei atau sensus rumahtangga yang dianggap Rekomendasi mewakili secara nasional. Metode penentuan sasaran kedua, seperti PMT atau masyarakat, yang kemudian •• Kelompok Kerja TNP2K untuk Perlindungan sering digunakan untuk menentukan rumahtangga Sosial harus mempertimbangkan analisis gender mana yang akan menjadi penerima manfaat dalam mendalam terhadap semua program perlindungan suatu wilayah atau kuota prioritas. Mengingat sosial yang utama, selain dari analisis insiden bahwa metode ini sasarannya adalah wilayah dan manfaat untuk RTL dan RTP, melihat implikasi bukan setiap rumahtangga, sehingga tidak sesuai gender dalam rumahtangga seperti siapa yang untuk pengarusutamaan gender. Penentuan sasaran membuat keputusan tentang bagaimana manfaat berdasar kategorisasi juga telah digunakan untuk akan digunakan dan siapa yang akan diuntungkan program-program bantuan yang lebih kecil yang dalam rumah tangga tersebut. [Analisis insiden memiliki sasaran sub-populasi tertentu, seperti RTP manfaat mengacu pada analisis kuantitatif (lihat PEKKA di atas), atau penyandang cacat. tentang siapa yang menjadi penerima manfaat dari masing-masing program, data ini bisa dipilah Penentuan sasaran bagi program perlindungan menurut lokasi, gender, usia, kepala rumahtangga sosial yang lebih luas, perlu diperbaiki. Sementara dan karakteristik demografi yang terkait lainnya]. perluasan program seperti PEKKA, yang secara •• Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan spesifik memiliki sasaran RTP miskin, atau PKH yang perlindungan akibat adanya guncangan ekonomi mensyaratkan penanganan kebutuhan kesehatan (misalnya: gangguan kesehatan, krisis ekonomi, perempuan, adalah salah satu cara untuk mengatasi bencana, dll.) pada RTP miskin, khususnya RTP ketidaksetaraan gender; ada juga ruang untuk tunggal (di mana tidak ada lagi orang usia dewasa memastikan bahwa RTP miskin terus dilibatkan dalam lain yang bekerja) di perkotaan, perlu dikaji program utama perlindungan sosial, yang umumnya ulang dan diperkuat. Program bantuan sosial tergantung pada kemampuan untk bisa memenuhi yang bertujuan mempertahankan agar anak- kriteria yang ada. Penentuan sasaran berpihak pada anak tetap bersekolah dan dapat mengakses masyarakat miskin tetapi banyak rumahtangga miskin pelayanan kesehatan harus ditargetkan pada RTP yang terekslusi untuk dapat menikmati manfaat miskin dengan menyertakan persyaratan terkait program, sementara banyak rumahtangga yang tidak perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan miskin yang diikutsertakan. Saat Saat ini, perempuan perempuan dalam rumahtangga. miskin memiliki kesempatan yang sama dengan laki- •• Kelompok Kerja TNP2K untuk Penentuan Sasaran laki miskin untuk memperoleh manfaat. Oleh sebab harus mempertimbangkan agar metodologi itu, perlu adanya perbaikan kinerja penentuan sasaran penentuan sasaran yang baru dapat menangkap akan sangat menguntungkan perempuan miskin yang karakteristik khusus dari RTP miskin, dengan terekslusi. Metodologi penentuan sasaran saat ini perhatian diberikan pada wilayah perkotaan sedang dikaji dan direvisi oleh Pemerintah (Kelompok Kerja TNP2K untuk Penentuan Sasaran), sehingga •• Disain dan evaluasi terhadap program yang membuka peluang untuk memasukkan perspektif lebih luas harus memastikan bahwa anggota RTP gender ke dalam metodologi yang baru. mendapat manfaat yang sama terlepas dari pola pengambilan keputusan dalam rumahtangga 8 NEW brief 5 indo.indd 8 6/13/2011 2:20:48 AM KERTAS KEBIJAKAN 5 tersebut. PNPM juga harus membahas permasalahan kesetaraan gender dalam pendekatan programnya. •• Program perlindungan sosial yang lebih kecil yang ditujukan kepada kelompok marginal dan rentan, seperti program PEKKA untuk janda miskin, masih harus dievaluasi dengan benar termasuk efektivitas dan hasil penentuan sasarannya. •• Program yang belum ada dalam portofolio perlindungan sosial perlu dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan gender. Program perlindungan sosial utama, seperti skema pekerjaan umum, saat ini tidak ada. Rancangan program tersebut perlu memperhatikan perhatian pada masalah perbedaan gender. Sebagai contoh, skema pekerjaan umum seringkali berfokus pada pembangunan infrastruktur sehingga dapat memarjinalkan perempuan. Referensi GTZ. March (2011), “Gender Lens on Social Protection in Indonesia”, Draft Report, Jakarta, Indonesia ODI, SMERU. October (2010), “Gendered Risks, Poverty and Vulnerability: Case Study of the Raskin Food Subsidy Programme in Indonesia”. ODI. London, UK. World Bank. March (2011), “Targeting effectiveness of current social assistance programs in Indonesia”, Draft Report, Jakarta, Indonesia. World Bank. March (2011), “PKH Impact Evaluation”, Draft Report. Jakarta, Indonesia. World Bank. March (2011), “PNPM-Generasi Impact Evaluation”, Draft Report. Jakarta, Indonesia. 9 NEW brief 5 indo.indd 9 6/13/2011 2:20:49 AM NEW brief 5 indo.indd 10 6/13/2011 2:20:49 AM