BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya 53482 Membangun Kota Berkelas Dunia yang Mampu Bersaing dan Layak Huni Pesan Pokok Laju urbanisasi Indonesia yang sudah cepat menunjukkan kecenderungan yang semakin pesat. Kota-kota yang muncul dari proses ini akan menentukan daya saing ekonomi Indonesia. Peningkatan investasi di bidang prasarana, pengadaan pelayanan dasar dan peningkatan kapasitas kelembagaan sangatlah penting dalam menciptakan kota-kota yang kondusif untuk mendorong investasi, inovasi dan produktivitas. Pendekatan untuk menciptakan kota seperti itu diawali dengan memperkuat peran daerah metropolitan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing global, dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengubah Jakarta dan Surabaya menjadi kota berkelas dunia. Tindakan Utama 1. Meningkatkan investasi dalam prasarana berskala besar. Transportasi regional dan metropolitan. Meningkatkan sistem transportasi dalam dan antar kota untuk menekan biaya transportasi. Meningkatkan efisiensi penanganan kargo di pelabuhan laut dan udara. Pengurangan dampak banjir. Memperluas upaya-upaya untuk mengendalikan dan meringankan dampak banjir dengan mengembangkan prakarsa yang telah dilakukan oeh pemerintah daerah Jakarta dan Surabaya. 2. Meningkatkan kualitas dan akses ke layanan dasar. Perumahan sederhana. Meningkatkan penyediaan dan akses ke perumahan sederhana bagi masyarakat miskin perkotaan. Perbaikan lingkungan kumuh. Mengembangkan Strategi Nasional Perbaikan Kualitas Lingkungan Kumuh untuk menangani menjamurnya lingkungan kumuh. Pengelolaan Limbah Padat (SWM) serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Mengembangkan sistem SWM secara komprehensif termasuk tempat pembuangan akhir yang saniter (sanitary landfill), program daur ulang, pengumpulan sampah dan penanganan bahan berbahaya. (Penyediaan air bersih dan program investasi untuk sistem saluran air limbah perkotaan secara berkelanjutan dibahas pada Catatan Kebijakan yang terpisah. 3. Mendorong pengembangan kelembagaan. Kemampuan pemerintah daerah. Menyempurnakan perencanaan dan pengaturan perkotaan serta pengelolaan dana belanja dengan memperkuat lembaga pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong aglomerasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas perkotaan. diperkirakan akan meningkat menjadi 68 persen pada Posisi Indonesia Saat Ini tahun 2025 (Gambar 1). Tingkat urbanisasi Indonesia meningkat pesat dari Kepadatan penduduk di negeri ini sangat bervariasi. 17 persen menjadi 48 persen dari 1971 sampai 2005. Sekitar 90 persen penduduk tinggal di pulau Jawa dan Diperkirakan bahwa jumlah penduduk yang hidup di Sumatra: sebagian besar penduduk yang tinggal di Jawa daerah perkotaan akan meningkat menjadi sekitar 127 juta telah dianggap sebagai penduduk perkotaan. Gambar 2 jiwa pada tahun 2010, dibanding 20 juta jiwa pada tahun mengilustrasikan Indonesia bila dipetakan berdasarkan 1971. Di samping pertumbuhan alami penduduk, faktor populasi. Peta ini menunjukkan bahwa populasi sangat lain yang mendorong pertumbuhan adalah urbanisasi dan terpusat di pulau Jawa dan Sumatra, yang mendominasi reklasifikasi daerah perkotaan. Saat ini, sekitar 50 persen kegiatan ekonomi negara Indonesia. penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan angka ini 2 | BANGKITNYA INDONESIA Kegiatan ekonomi dan populasi terpusat di daerah Gambar 1: Proyeksi Populasi Desa, Kota dan Seluruh Populasi, perkotaan besar dan di provinsi yang tidak menghasilkan tahun 1950-2025 minyak bumi. Gambar 3 menunjukkan bahwa PDB sangat 300,000 terpusat di pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan Gambar Desa Kota 2, terlihat adanya hubungan positif antara kepadatan Total 225,000 penduduk dan kegiatan ekonomi. Daerah perkotaan dengan tingkat Produk Domestik 150,000 Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi dan populasi yang besar, seperti Jabotabek dan Surabaya dan sekitarnya mengalami laju pertumbuhan yang tinggi. 75,000 Penduduk perkotaan Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota atau DKI Jakarta, dan Banten saat ini mencapai sekitar 60 persen total populasi, dan diperkirakan akan melebihi 80 0 persen pada tahun 20251. Walaupun hanya mewakili tujuh persen dari keseluruhan luas tanah Indonesia, pulau Jawa Sumber: Proyeksi Populasi Dunia PBB, 2007 merupakan tempat tinggal bagi 59 persen dari penduduk, menyumbang 61 persen PDB negara dan 67 persen dari keseluruhan belanja rumah tangga2. Gambar 2: Kepadatan Populasi yang Tinggi di Pulau Jawa Bila dikelola dengan baik, urbanisasi membuka peluang bagi pertumbuhan, aglomerasi dan daya saing ekonomi. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memperkuat lembaga pemerintah daerah dalam rangka menyempurnakan perencanaan serta tata kelola kota dan belanja daerah. Sebaliknya, inkonsistensi antar pemerintah dalam hal penganggaran dan tata ruang mengakibatkan masalah dan hilangnya peluang terutama berkaitan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTRK Sumber: Bank Dunia, Laporan Pembangunan Dunia tahun 2009 (Rencana Detail Tata Ruang Kota). Pemerintah pusat belum memiliki kebijakan pembangunan perkotaan yang Gambar 3: Kepadatan Ekonomi yang Tinggi di Pulau Jawa jelas dan komprehensif. Selain itu, belum ada aturan yang memayungi atau lembaga yang memimpin pengelolaan dan integrasi pembangunan perkotaan. Ketidakjelasan, adanya tumpang tindih dan kurangnya koordinasi dalam peran dan tanggung jawab berbagai lembaga sektoral makin mempersulit tantangan yang dihadapi. Daerah metropolitan tidak mampu memenuhi permintaan akan pelayanan dasar karena kurangnya investasi untuk prasarana. Belanja terbesar pemerintah daerah dikeluarkan untuk pos biaya administrasi, sehingga alokasi untuk pelayanan dasar termasuk prasarana menjadi terbatas3. Kebutuhan perumahan di daerah perkotaan masih tetap tak terpenuhi, walaupun setiap tahun telah dibangun 800.000 rumah baru. Kemacetan jalan terus meningkat, saat ini 43 persen ruas jalan di pulau Jawa mengalami kemacetan dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 55 persen di tahun 2010. Perusahaan penyedia air bersih hanya dapat melayani 14 persen dari Sumber: Bank Dunia, Laporan Pembangunan Dunia tahun 2009 1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Indonesia, Bank Dunia, 2009 2 Laporan Pembangunan Dunia, Bank Dunia, 2009 3 Tinjauan Belanja Pemerintah, Bank Dunia, 2007 Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3 jumlah penduduk, sementara hanya kurang dari dua per besar makin sering terjadi, seperti di tahun 1996, tiga penduduk perkotaan yang memiliki akses ke sanitasi, 2002, dan bulan Februari 2007. Banjir tahun 2007 sebagian besar diantaranya masih menggunakan sistem menggenangi 60 persen daerah Jakarta (di beberapa septic tank. tempat sampai sedalam 7 meter), membuat 340.000 orang terpaksa mengungsi, memengaruhi kehidupan lebih dari 2,6 juta jiwa dan mengakibatkan kerugian Prioritas Kebijakan untuk ekonomi senilai 900 juta dolar Amerika. Mengingat besarnya tingkat kerusakan, dibutuhkan perhatian Indonesia yang sedang Bangkit khusus dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang kerap berulang ini. Jakarta dan Surabaya akan menjadi kota berkelas dunia dengan jalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembiayaan pembangunan, menambah Meningkatkan ketersediaan pada dan investasi untuk prasarana, menyediakan akses ke pelayanan kualitas dari layanan dasar dasar seperti rumah sederhana dan perbaikan lingkungan Meningkatkan skala program perbaikan lingkungan kumuh, serta mendorong pengembangan kelembagaan4. kumuh. Proyek perbaikan lingkungan kumuh di Dari keempat hal tersebut, dalam Catatan Kebijakan ini banyak daerah perkotaan di Indonesia relatif sudah tiga diantaranya diidentifikasi sebagai prioritas utama bagi banyak yang berhasil. Namun prakarsa ini masih Indonesia. terbatas dan belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan lingkungan kumuh. Sebagai akibatnya, Berinvestasi dalam Prasarana Berskala Besar terjadi penurunan kondisi lingkungan di daerah Meningkatkan efisiensi dan memperluas sistem kumuh perkotaan di Indonesia, dan upaya pemenuhan transportasi perkotaan. Pertumbuhan penduduk kebutuhan akan prasarana yang semakin besar bagi perkotaan membebani kemampuan pemerintah masyarakat miskin perkotaan akan terus menjadi daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi dan tantangan. Strategi Nasional Perbaikan Lingkungan menyediakan layanan transportasi perkotaan yang Kumuh perlu dikembangkan dengan memperinci memadai. Total panjang jalan beraspal meningkat pendekatan untuk menanggulangi menjamurnya daerah hanya sebesar 28 persen antara tahun 1998 dan 2005, kumuh. Perlu dilakukan tinjauan menyeluruh untuk sementara jumlah kendaraan bermotor (per 1.000 menjelaskan peran dan wewenang tiap kementerian penduduk) meningkat sebesar 80 persen, akibatnya nasional dalam program tersebut serta bagaimana kemacetan semakin parah. Angkutan barang khususnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. perlu ditingkatkan untuk memastikan kemudahan Menyediakan perumahan sederhana bagi masyarakat akses dari pabrik dan daerah industri yang terletak di miskin perkotaan. Pembangunan perumahan pinggiran kota. Untuk mengurangi kemacetan, sistem masih jauh dari target kebijakan pemerintah untuk transportasi umum perkotaan juga perlu dibangun menyediakan 800.000 rumah baru per tahun, walaupun atau diperluas, antara lain dengan menambah jalur bus target ini sudah konservatif sifatnya. Akibatnya dan membangun sistem angkutan cepat massal seperti perumahan informal terus menjamur: saat ini dua per kereta monorel. tiga pasokan rumah dibangun melalui mekanisme Meningkatkan upaya pengurangan dampak banjir. informal. Diperkirakan antara 13 dan 14 juta unit Dampak dari curah hujan yang tinggi di Indonesia rumah yang ada sekarang kondisinya di bawah paling banyak dirasakan di daerah metropolitan standar. Seiring pesatnya pertumbuhan perkotaan di berpenduduk padat. Banyak pusat perkotaan yang Indonesia, penyediaan perumahan yang dibangun tumbuh pesat belum memiliki sistem pengendalian melalui mekanisme formal perlu ditingkatkan secara banjir yang memadai, dan belum mampu menjamin substansial. Peningkatan ini sebaiknya didominasi pasokan air bersih di musim kemarau, disertai kondisi penyediaan perumahan secara formal yang digerakkan sanitasi lingkungan yang masih kurang layak. Jakarta mekanisme pasar. merupakan contoh daerah perkotaan di dataran Memperbaiki pengelolaan sampah (SWM) rendah yang terletak di daerah aliran sungai, sehingga serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Dengan menciptakan tantangan tersendiri dalam mengelola menggunakan Jakarta dan Surabaya sebagai proyek sumber dayanya, contohnya banjir tahunan yang percontohan, perlu dikembangkan sistem pengelolaan merendam sebagian besar wilayahnya. Serangan banjir sampah SWM yang komprehensif, termasuk pemilihan lokasi dan penyediaan tempat pembuangan akhir yang saniter (sanitary landfill), program daur ulang, 4 Mengubah Mumbai menjadi Kota Kelas Dunia, McKinsey & Co., 2003 pengumpulan sampah serta penanganan bahan 4 | BANGKITNYA INDONESIA berbahaya. Seperti yang diuraikan pada Catatan Pengarahan Bank Dunia mengenai Air & Sanitasi, Peningkatan Akses ke dan Kualitas memang diperlukan pembangunan sumber daya air Layanan Dasar berkelanjutan bagi daerah metropolitan, perluasan Perbaikan lingkungan kumuh. Bank Dunia membantu jaringan pengumpul dan instalasi pengolahan air Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan limbah, serta penguatan kapasitas kelembagaan BAPPENAS dalam menyusun kebijakan umum untuk penyedia air bersih dan pengolah air limbah. perbaikan lingkungan kumuh dengan melibatkan para pemangku kepentingan, dan mengeksplorasi berbagai cara untuk meningkatkan skala program perbaikan Mendorong pengembangan kelembagaan lingkungan kumuh di tingkat pemerintah daerah Mempertinggi daya saing kota dengan memperkuat dengan mengintegrasikan rehabilitasi lingkungan kapasitas kelembagaan. Di daerah metropolitan yang kumuh dan perumahan swadaya ke dalam proses luas, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah. untuk mendorong ekonomi aglomerasi dan pertambahan Perumahan sederhana. Bank Dunia membantu produktivitas. Pelaku ekonomi dari setiap sektor perlu penyusunan strategi baru sektor perumahan yang diperkuat, dan pengelolaan pembangunan perkotaan mereformasi kebijakan perumahan yang ada, perlu disempurnakan. Akhirnya, Indonesia membutuhkan memperkuat lembaga dan menyediakan perumahan setidaknya satu atau mungkin dua kota kelas dunia ­ Jakarta sederhana bagi masyarakat miskin. Strategi itu juga dan Surabaya ­ sebagai pusat-pusat bisnis dan layanan akan meningkatkan ketersediaan lahan, subsidi investasi tingkat tinggi. perumahan murah dan pengembangan pasar kredit pemilikan rumah. Pasokan air. Seperti diuraikan dalam Catatan Bagaimana Bank Dunia Dapat Pengarahan Air & Sanitasi, Bank Dunia membantu upaya pemerintah membangun sumber air Membantu berkelanjutan bagi daerah metropolitan termasuk menjajaki modalitas output-based disbursement Investasi dalam Prasarana Berskala Besar (pencairan dana berdasarkan output) atau OBD. Sistem transportasi perkotaan. Bank Dunia membantu Program dana hibah dan kemitraan global seperti peningkatan kapasitas dan kualitas jalan raya nasional Program Air dan Sanitasi (WASAP) akan terus bernilai strategis di pulau Jawa dan Sumatra melalui membantu pemerintah daerah dalam merencanakan perbaikan dan perluasan sistem jaringan jalan dalam dan dan melaksanakan program sanitasi, investasi di bidang antar kota. Proyek ini juga meningkatkan keselamatan air bersih serta pengelolaan sumber daya air jalan raya dan meningkatkan efisiensi, kualitas dan transparansi penyediaan dan pelaksanaan pekerjaan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Pengembangan Kelembagaan Pengurangan dampak banjir. Bank Dunia bekerja Kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah. Bank sama dengan pemerintah dalam Proyek Darurat Dunia saat ini sedang bekerja sama dengan pemerintah Pengendalian Banjir Jakarta yang melibatkan tindakan untuk menganalisis dampak urbanisasi dan mengkaji yang bertujuan untuk memperkecil dampak banjir kendala-kendala utama pengelolaan pertumbuhan. Analisis secara berkelanjutan dalam meningkatkan kelayakan ini mencakup masalah koordinasi kelembagaan antarbadan hidup kota Jakarta. pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Kantor Bank Dunia Jakarta untuk informasi, silakan hubungi: Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, lantai 12 Mr. Peter D. Ellis Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Senior Urban Economist ph. + 62 21 5299 3000 | fax. + 62 21 5299 3111 pellis@worldbank.org http://www.worldbank.org/id Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkelanjutan