WB1 Development St~mdies Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi ng bisa diberikanolehpers bebaskepada masyarakatmembuat masy mampumembuat keputusanberdasarkaninfonnasiyang baik, membeberkankorupsi,menekanpemerintahketika pemerintahitu tidak berlaku semestinya.Jika institusidapat menjarninakuntabilitasdan transparansi, pemerintahakan lebihmungkin membuat keputusanyangmementingkan rakyatnya.Pemerintah bisa lebihmengutarnakanpelayananyan menciptakanlapangankeja, dan meningkatkantaraf hidup Paul Wolfowitz Presiden Bank Dunia (Disampaikan di National Press Club, Desember 2005) PUSAT DATA DAN ANALISA TEMPO The World Bank mowPmTEHPouEDra Washington, DC THE RIGHT TO TELL: 'The Role of Mass Media in Economic Development Copyright O 2002 The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 1818 H Street, W,Washington,DC 20433 Allrightsreservedincluding therightsof reproductioninwholeorin partinanyform. Sen WE31Development Studies, 2002 Terbitan The WorldBank, 1818 H Street, W,Washington,DC 20433 HAK M E M B E R I T W . Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi Diterjemahkan dari THE RIGHTTO TELL:The Role of Mass Media in Economic Development Buku ini terbit berkat dukungan dari World Bank Institute (WBI) Hak cipta terjemahan Indonesia ada pada The World Bank Penerjemah:M. Hamid Editor:Bambang Bujono,Dian R. Basuki Editor Bahasa:H. Sapto Nugroho, Hasto Pratikto Desain Kulit Muka:Edi RM Tata Letak:Agus Darmawan S., Aji Yuliarto,Sony Bambang T., Tri Watno W. Indeks:SriMulungsih,Ade Subrata Cetakan Pertama, April 2006 Diterbitkan oleh Pusat Data dan Analisa Tempo Kebayoran Centre, Blok All-A15, J1. Kebayoran Baru-Mayestik Jakarta 12440 Telp. (021)725-5625, Faks. (021)725-0524 Website: www.pdat.co.id E-mail: pdat9tempo.co.id Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT)sudah terdaftar ISBN: 979-9065-16-X Dicetak oleh Percetakan PT. Temprint,Jakarta. Isi di luar tanggung jawab percetakan. 1 DhFTAFi IS! DAFTAR IS1 Pengantar Bambang Harymurti v James D.Wolfensohn vii MengenaiKontributor xi 1. Melihat ke Balik Kaca:Apa yang Diberitakan Media dan Mengapa-Sebuah Tinjauan Menyeluruh 1-30 Roumeen Islam BAGIAN I. MEDIA DAN PASAR 31 2. Transparansi dalam Pemerintahan 33 Joseph Stiglitz 3. Media Massa dan Akuntabilitas Politik 57 Timothy Besley, Robin Burgess, dun Andrea Prat 4. Media dan Pasar di Amerika Serikat 77 Edward S. Herman 5. Pertumbuhan Irasional Media 105 Robert J. Shiller 6. Distribusi Berita dan Pengaruh Politik 119 David Stromberg I 1 HAK bAEMBERIIAKAN. PERAN PERS DAiAM PEMBANGUNAI\! EKONOIV!I 7. Peran Corporate Governance Media 135 Alexander Dyck dun Luigi Zingales BAGIAN II LANDASAN EKONOMI DAN HUKUM MEDIA 175 8. KepemilikanMedia dan Kemakmuran 177 Simon Djankov, Caralee McLiesh, Tatiana Nenova, dun Andrei Shleifer 9. Media sebagai Industri: Fondasi EkonomiKomunikasi Massa 207 Bruce M. Owen 10. Lingkungan Hukurn Media Massa 233 Peter Krug dun Monroe E. Price 11. Undang-Undang Penghinaan 250 RuthWalden 12. Media dalam Transisi:Hegemoni Ekonomi 283 Tim Carrington dun Mark Nelson BAGIAN Ill ORANG MEDIA TENTANG MEDIA 309 13. Profesi Paling Baik di Dunia 311 Gabriel Garcia Marquez 14. Media dan AksesInformasi di Thailand 319 Kavi Chongkittavorn 15. Media dan Pembangunan di Bangladesh 333 Mahfuz Anam 16. Cairo Times Terbit dari Siprus 343 Hisham Kassem 17. Peran Media di Zimbabwe 351 Mark G. Chavunduka 18. Jurnalisme setelah Komunisme: SepuluhPerintah bagi Jurnalis yang Baik 361 Adam Michnik 19. Kelanjutan Hidup StasiunTelevisi Daerah di Era Perubahan 377 Viktor Muchnik dun Yulia Muchnik Indeks 386 PENGANTAR agaimana hubungan kemerdekaan pers dan pembangunan ekonomi? Secara intuitif para jurnalis telah lama yakin tentang korelasi positif di antara keduanya, namun urnumnya tak mempunyai kompetensi telmis untuk membuktikannya secara ilmiah. Buku Hak Memberitakan, setahu saya, adalah kitab pertama yangmengumpulkan berbagaikajianilmiah yangsecara meyakinkan menunjukkan kaitan antara kemerdekaan pers, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Yangmembuatnya sangatmeyakinkanadalah narna-nama besar dibelakang para' pelaku kajian kebijakan publik yang menulis hasil penelitian ini, seperti peraih anugerah Nobel di bidang ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz, gum besar ilmu ekonomi Universitas Yale, Robert Shiller, dan guru besar ilmu keuangan Universitas Chicago,Luigi Zingales. Para ekonom ini meneruskan jejak peraih anugerah Nobel sebelumnya, Amartya Sen, yang membuktikan kaitan antara kemerdekaan pers dan keberhasilan upaya pencegahan wabah kelaparan, yang hasil penelitiannya kemudian diterbitkan dalam buku berjudul Developmentas Freedom.Kajian ini, antara lain, yang membuat Bank Dunia sebagai institusi mulai melihat persoalan kemerdekaan perssebagaimasalahekonomidan bukan semata-mata berada di ranah politik seperti pandangan sebelumnya. Perubahan pandangan Bank Duniadibawahpimpinan James D.Wo1fensoh.n ini memiliki dampak besar terhadap penyusunan strategi pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Sebab, sejak masalah ini diakui sebagai persoalan ekonomi, berbagai institusi internasional di bidang pembangunan ekonomi "diperbolehkan" oleh anggaran dasar mereka untuk merancang dan menjalankan program-program pemicu kehadiran kemerdekaan pers sebagai bagian dari upaya pembangunannya di berbagai pelosok bumi. PenerbitanbukuHakMemberitakanolehTheWorldBankInstitutetarnpaknya adalah salah satu contohdari kegiatan itu. Isinya tak hanya pembuktian secara ilmu ekonomi tentang pentingnya peran pers dalam pembangunan ekonomi, melainkan juga kajian pakar hukum,kebijakan publik, komunikasidan pelaku media. Kedua profesi terakhir menampilkan persoalan hubungan antara kemerdekaan pers dengan kondisilegal dan status kepemilikanmedia. Kondisilegal dan status kepemilikan media memang merupakan salahsatu ancamanterhadap kemerdekaan pers,terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai pemasok informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bila media mudah dipidanakan atau digugat pasal pencemaran nama baik, misalnya, banyak informasi yangdibutuhkan untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik akan terbenam di bawah permukaan. Demikian pula bila kepemilikan media terkonsentrasi dalam beberapa konglomerat atau dimiliki pemerintah, ha1serupa pasti terjadi. Berbagai penelitian itu pada akhirnya memang bermuara pada sebuah kesimpulan, yaitu tentangpentingnya menciptakan lingkunganyangkondusif bagipertumbuhan persyangmerdekasebagaibagiandaristrategi pembangunan untukmenciptakan tata kelolapemerintahan yangbaik.Kesimpulanini mudah- mudahan cukup meyakinkan para pengelola ekonomi di Indonesia sehingga mereka memasukkan ha1ini dalam rencana pembangunan ekonomi nasional. Penerbitan buku yang aslinya bertajuk The Right to Tell ini dalam edisi bahasa Indonesia adalah bagian dari upaya menyebarkan gagasan cerdas yang amatpenting ini kepada khalayak di Indonesia. Dukungan kantor Bank Dunia di Jakarta di bawah pimpinan DR Andrew Steer dan para stafnya, yang tak saja memberikan izin penerbitan buku ini kepada Pusat Data dan Analisa TEMPO(PDAT)melainkan jugasubsidi untuk membuat harganya terjangkau, tentu sangat dihargai. Sebagai salah satu bentuk apresiasi atasdukungan itu, peluncuran buku ini dilakukanpadasaatPresidenBankDunia,PaulWolfowitz,melakukankunjungan resminya yang pertarna kali keJakarta,yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-35 majalah TEMPO dan ulang tahun kelima Koran TEMPO. Buku ini tak mungkin terbit tanpa jerih payah para penerjemah yang dikoordinasikan olehpimpinan PDAT,saudara Dian R.Basukidanpara stafnya. Kini hasil kerja keras mereka dapat Anda nikmati dan mudah-mudahan mempunyai efek pencerahan yang positif. Kalaupun masih ditemui beberapa kesalahan dalam proses penerjemahannya,ha1itu semata-mata terjadi karena keterbatasan kita semua sebagai manusia dan pada akhirnya tanggungjawab berada di pundak saya. Akhirul kata, selamat membaca dan mohon maaf jika ternyata masih ada hal-ha1yang kurang berkenan di hati Anda. Jakarta, April 2006 Bambang Harymurti Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO PERIHAL PERS BEBAS L ebih dari 1,2miliar orang hidup denganpenghasilan kurangdari satu dolar sehari. Dan banyak diantara orang-orangmiskininibukansaja menderita secara fisik dan kehilangan harkatnya sebagai manusia, tapi juga tidak punya suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Di samping itu, korupsi dan manajemen pemerintahan yang lemah telah menggerogotiefektivitas bantuan. Memangterdapat beberapa kemajuan dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, tapi pembangunan merupakan persoalan yang kompleksmenyangkut tindakan-tindakan di berbagai bidang. Unsurutama darisuatustrategi pembangunanyang efektif adalahpenyampaian informasi dan transparansi. Untuk memberantas kemiskinan, kita harus memberikan kebebasanakses inionnasidan meningkatkan kualitas informasi. Rakyat yang memperolehinformasi yang lebih banyak akan mampu membuat pilihan yang lebih baik. Karenaitulahsayasudahlama berpendapat bahwa persyangbebasitu bukan suatu kemewahan.Ia menjadiintidarisuatu pembangunan yangmerata.Media bisa membongkar korupsi. Ia bisa mengontrol kebijakan publik dengan menyoroti perilaku pemerintah. Ia memberikan saluran bagi rakyat menyuarakan opininya mengenai manajemen pemerintahan dan perubahan serta membangunkonsensuspublikmenujuperubahan.Mediamembantu pasar bekerja lebih baik-dari niaga sayur-mayur skala kecil di Indonesia sampai pasar global modal dan valuta asing di London dan New York. Ia bisa mem- perlancarperdagangan denganpenyampaian gagasandaninovasiyangmelintas batas negara. Kita juga telah menyaksikan pentingnya peran media bagi pembangunan manusia, dengan menyampaikan informasi kesehatan dan pen- didikan kedesa-desaterpencildinegara-negaradariUganda sampai Nikaragua. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa independensi media bisa rapuh dan mudah terkompromikan.Sudahterlaluseringpemerintah membelenggumedia. Kadang kontrol oleh berbagai kepentingan pribadi yangkuat telah membatasi kebebasan penyampaian informasi. Tingkat melek h m f , investasi manusia, dan teknologi yang rendah bisa juga membatasi peran positif yang bisa dimainkan media. Dan kita telah menyaksikan dampak manipulasi dan pela- poran yang tidak bertanggung jawab-saksikandampak yang parah dari pro- paganda perang di Rwanda. Jelas bahwa untuk mendukung pembangunan, meha perlu lingkungan yang baik4alam arti kebebasan, kemampuan, serta checks and balances. World Development Report 2002: Building Institutions for Markets memuat bab khusus mengenai peran media dalam pembangunan. Buku ini merupakan perpanjangan dari laporantersebut. Ia merupakansumbangan pentingkepada pemahaman kitamengenaipengaruh media terhadap hasilpembangunan dalam berbagai situasi yang berbeda-beda, dan ia menyajikan bukti-bukti mengenai lingkungan kebijakan semacam apa yang dibutuhkan agar media dapat mendukung pasar ekonorni dan politik dan membawakan suara mereka yang tercabuthak-haknya.Untuk itu,buku initelahmerangkurnberbagaipandangan para akademisi serta perspektif dari mereka yang berada di garis depan,yaitu para jurnalis itu sendiri. Buku ini menarik untuk dibaca para pembuat kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, peneliti, dan penuntut ilmu pada umumnya. Penerbitan ini mendukung kerja yang sedang dilakukan World Bank menyangkut transparansi dan manajemen pemerintahan, dan ia melengkapi upaya yang sedang dijalankan World Bank Institute dalam memberikan pelatihan bagi para jurnalis dalam membuat laporan investigasi di lebih dari . 50 negara.Ia jugamendukung upaya External AffairsDepartment WorldBank bekerja sama dengan pemerintah di berbagai negara dalam membentuk komunikasi pembangunan yang efektif. Memandang ke depan, buku ini merupakan salah satu dari serangkaian langkahyangdiambilWorldBankbesertapara mitranyamenujupembangunan suatu dunia yanglebih transparan dan pemerintah yang akuntabel. James D. Wolfensohn President The World Bank Group (1995-2005) MENGENAI KONTRIBUTOR Buku ini merupakan kelanjutan dari kerja yang dilakukan dalam penyusunan WorldDevelopmentReport2002: BuildingInstitutionsfor Markets. Iadipersiapkan olehsuatu timyangdiketuai RoumeenIslamdanberanggotakan Simeon Djankov dan Caralee McLiesh. Alice Faintich bertanggung jawab memeriksa dan memperbaiki teks materi dan John Didier bertanggung jawab mengawasi kekhilafan dalam proses penerbitan. Mahfuz Anam adalah pemirnpinredaksi harian Daily Star di Bangladesh. Timothy Besley, guru besar ekonomi pada London School of Economics dan Direktur Suntoryand Toyota International Centresfor Economicsand Related Disciplines. RobinBurgess,dosenekonomipada LondonSchoolof Economicsdan Direktur Program Studi Organisasi Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines., Tim Carrington,pejabat senior informasi publik pada World Bank Institute di Washington, D.C. Mark Chavunduka, mantan redaktur The Standard, harian independen terkemuka di Zimbabwe. KaviChongkittavorn,redaktur eksekutif The Nation,koran berbahasa Inggris terkemuka di Thailand. SimeonDjankov,ekonomseniorpadaPrivateSectorAdvisoryServices,WorldBank. Alexander Dyck, guru besar bisnis dan pemerintah pada Harvard Business School. Gabriel Garcia Marquez, jurnalis dan penulis pemenang hadiah Nobel Sastra 1982. Edward Herman, Profesor Emeritus ilmu keuangan pada Wharton School of the University of Pennsylvania. RoumeenIslam,manajer pada Poverty Reduction and EconomicManagement Unit, World Bank Institute. Hisham Kassem, redaktur Cairo Times, majalah berita berbahasa Inggris di Mesir. Peter Krug, guru besar hukurn komunikasi pada University of Oklahoma, College of Law. CaraleeMcLiesh,ekonompada Private Sector AdvisoryServices,WorldBank. Adam Michnik, pemimpin redaksi Gazeta Wyborcza, harian terkemuka Polandia. =ctor Muchnik,pemimpin redaksi stasiun televisi TV2 di Tomsk,Rusia. Yulia Muchnik,wartawan stasiun televisi TV2 di Tomsk,Rusia Mark Nelson,manajer program untuk kegiatan World Bank Institute di Paris. !CatianaNenova,ekonomkeuanganpadaPrivateSectorAdvisoryServices,WorldBank. Bruce Owen,Presiden EconomicsIncorporated, perusahaan konsultan analisis mikroekonomi. Andrea Prat, dosen ekonomi pada London School of Economics dan anggota dewan redaksi Review of EconomicStudies. MonroePrice, pendiri dan direktur-bersama Programmein ComparativeMedia Lawand Policy pada Oxford University,U.K.,serta Joseph andSadieDanciger Professorof Lawpada Benjamin N. CardozoSchoolof Law,YeshivaUniversity, New York. Robert Shiller, pemegangkursiStanley B.ResorProfessorof Economicsdi Yale University. Andrei Shleifer, pemegangkursi WhippleV.N. Jones Professorof Economicsdi Harvard University dan pemenang John Bates Clarke Award 1999. Joseph Stiglitz, guru besar keuangan dan ekonomi pada Graduate School of Business,Schoolof Internationaland PublicAffairs,danEconomicsDepartment pada Columbia University serta pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2001. David Stromberg, research fellow pada Institute for International Economic Studies, Stockholm,Swedia. Ruth Walden, guru besar dan direktur program pascasarjana School of Journalism and Mass Communication, University of North Carolina, Chapel Hiu. Luigi Zingales, pemegang kursi Robert C. McCormack Professor of Entrepreneurship and Finance pada University of Chicago, Graduate School of Business. Melihat ke Balik Kaca: Apa yang Diberitakan Media dan Mengapa-Sebuah Tnjauan Menyeluruh RoumeenIslam ndustri media, baik yang publik maupun yang swasta, memainkan peran penting dalam ekonomi-ekonomi apa pun. Media bisa memobilisasi dukungan untuk,atau menggalangoposisiterhadap,penguasa;menyoroti, atau tidak menyoroti, pandangan danlatau dosa-dosa industri; menyuarakan atau tidak menyuarakan suara rakyat. Atau, media sekadar menyebarkan informasi. Kelangsungan hidup industri media tergantung pada negara yang meng- aturnya, pada belanja iklan yang dikeluarkan para pemasang iklan, dan pada konsumen yang dilayaninya. Menyeimbangkan tiga kelompok berbeda kepentingan inimerupakan pekerjaan yangsulit.Bukansaja cara industrimedia melakukan penyeimbangan akan menentukan kelangsungan hidupnya, cara itu juga menentukan pengaruh media terhadap kinerja ekonomi. Buku ini membahas berbagai faktor yang menentukan apakah industri media bisa mendukung kemajuan ekonomi,dengan cara bagaimana. Sebagai penyedia informasi, media mampu meningkatkan kinerja ekonomi bila memenuhitiga syarat: media tersebut bebas,informasinyaberkualitas,dan penyebarannyaluas.Atau,sepertidikatakan JosephStiglitz padaBab 2, apabila media itu mereduksi yang dinamakan ketidaksimetrisan alami dari informasi antara mereka yang berkuasa dan mereka yang seyogianya dilayani, dan mereduksiketidaksimetrisaninformasiberbagailembagaswasta.Industrimedia sepertiitubisameningkatkan akuntabilitasdunia bisnisdanpernerintahmelalui pemantauan dan sanksi reputasi seraya memberikan peluang pada konsurnen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yangmereka peroleh. Bukuinimengutipbanyakcontohyangmengetengahkannilai-nilaiinformasi yang disuguhkan oleh media. Alexander Dyck dan Luigi Zingales (Bab 7) membahasberbagaicara mediamenekanpara manajer dan direkturperusahaan agar menunjukkan perilaku yang dapat diterima masyarakat dan karena itu menjauhitindak-tanduk yangbisa menimbulkankecamandanboikot konsumen. Menurut Dyck dan Zingales,di Malaysia sebuah survei meminta pendapat para investor dan analis saham tentang faktor terpenting ketika mereka mempertimbangkan corporate governance dan mengambil keputusan untuk melakukan investasidalarnperusahaan tertentu di pasar modal. Dari surveiitu disimpulkan,frekuensidansifatpandangan publikdanpersterhadap perusahaan bersangkutanlebihpentingdaripada sejibunfaktorlainyangdianggapkata kunci dalam debatakademis. Masalahnya,informasimediayangdapat dipercayadan tersebar pada waktu yang tepat sangat tergantung padx cara bisnis media itu dikelola dan diregulasi. Bab-bab dalam buku ini mendokumentasikan bukti- bukti kinerjamediadanregulasimediadanmenyorotijenis-jenis kebijakanpublik dan kondisi ekonomi yang dapat menghambat media dalam mendukung pembangunan ekonomi di negara rniskin. Sebelum membahas tiga kriteria yang merupakan syarat agar sebuahmedia efektif (kebebasan,kualitas,dan jangkauan),saya inginmenyorotidua masalah umum berkaitandengan tema bukuini.Pertama,hubungan antara media yang bebas dan demokrasi. Tampaknya jelas, pada umumnya negara-negara yang demokratis juga memiliki pers yang bebas seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.Pertanyaannya, apakah media bebas yang menumbuhkan demo- - .,--.-- -- i d . _&+". = XI ----pm._* * ~ -"~%,w m e - krasi, atau demokrasi yang mengembangkan media bebas? Jelas,dua-duanyabisaterjadi,hanyasaja tingkat demokrasisertakebebasan media itu berbeda-beda derajatnya. Sesama negara demokratis, tingkat kebebasanmedianyatidaksama,dandiantaranegara-negarayangrelatif sama- samatidakdemokratispunterdapattoleransiterhadapkebebasanmediasampai batas tertentu. Dua negara demokratis Rusia dan Arnerika Serikat, misalnya, memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap media dan konsep kebebasan media. Di satu negara demokratis jenis liputan tertentu dibatasi, di negara demokratis yang lain dibebaskan; misalnya, berita-berita ekonomi mungkin tidak dikenaiperaturanseketat yangdikenakan terhadapberita-berita politik. Kebebasan pers juga berkaitan dengan pendapatan. Negara-negara kaya tampaknya lebih menghargai informasi, dengan cara beragam. Kolombia, Portugal, dan Ukraina memiliki ukuran serupa mengenai demokrasi, tapi berbeda-beda dalam ha1 kebebasan persnya. Masalah kedua menyangkut relevansi undang-undang dan peraturan formal berkaitan dengan kebebasan, kualitas, dan jangkauan media. Dalam banyak ha1 undang-undang yang Garnbar 1.1. Kebebasan Pers dan Dernokrasi Skor demokrasi 0 Kebebasan pers Semakin bebas Sumber: Freedom House (tanpa tahun) memengamhi media terbatas relevansinya. Lagi pula, mengadopsi suatu undang-undang bukan jaminan bahwa undang-undang tersebut akan dilaksanakan atau undang-undang itu akan efektif.Inidisebabkan,antara lain, melaksanakan suatu undang-undang jauh lebih sulit daripada sekadar mengadopsinya.Peraturan tingkah laku (codeof conduct)yang biasanya tidak resmimungkinakanbertabrakandengansuatu undang-undangdan mengurangi efektivitas undang-undang tersebut. Di kebanyakan negara kemerdekaan dan kebebasan mediadijarninbukansemata-mata oleh undang-undang, melainkan juga oleh budaya atau norma-norma yang diterima masyarakat. Demikianlah, Inggris memiliki undang-undang yang sedikit-banyak membatasi kebebasan infonnasi, disebut Official Secrets Act (misalnya, jenis biskuit yang dihidangkan untuk perdana menteri Inggris, sampai 1989, dirahasiakan).Namun mechadi negeriini termasuk yangpaling bebasmenurut ukuran kebebasan di mana pun. Freedom House memberikan skor 80 pada Inggris dalam ha1indeks kebebasan persnya-nilai tertinggi100. Perubahandalam kebebasanpers dipengaruhiolehperubahandalam budaya dan pengharapan, sama halnya bahwa budaya dan pengharapan suatu ma- syarakat dapat diubahmelaluiinformasimedia.Dinegarayangmedianyasudah memilikitradisikebebasanyanglamadanmerupakanbisnisyangsudah mapan, kekangan hukurndaripemerintah yangsewenang-wenangsulit bertahanuntuk jangka waktu yang lama. Di negara yang membatasi dan merahasiakan informasi, timbul hal-ha1 yang menyulitkanmedia. Antara lain: (a)nilai potensial yang terkandungdari makin banyaknya informasi kurang dihargai atau tidak dipahami; (b) masyarakat menganggap bahwa informasi saja tidak membantu karena tidak ada lembaga atau lembaga-lembaga yang cukup kuat untuk memanfaatkan informasi yang tersedia; (c) keuangan yang lemah dan basis konsumen yang rapuh membuat rentan industri media. Namun demikian tetap ada harapan bahwa tiap unsur tersebut lambat laun bisa membaik. Bukti-bukti menunjukkan bahwa sistem hukum itu penting. Banyak pemerintah memanipulasi undang-undang dan sistem hukum untuk membe- rikan legitimasi atastindakan-tindakannya terhadap media, atau sebaliknya, untuk melindungihak-hak media. Para wartawan memanfaatkan undang-un- dang untuk melindungi hak mengetahui dan memberitakan. Terkadang suatu undang-undang itu pentingkarena walaupun pemerintah taksengajamenyem- bunyikan informasi,informasi itu pun tidak selalu tersedia dalam formatyang bisa diakses. Karena itu undang-undangyang mendorong kebebasan ekspresi dan informasi mungkinbergunasekalipun bila semua plhak tidak yakin akan manfaatnya. Jikapengadilanefektif danindependen,sekadarmengadopsiundang-undang (kebebasan pers) itu sendiri dapat mengurangipenyalahgunaan tertentu dan memberikankejelasanantarayangdiperbolehkandanyangtidakdiperbolehkan untuk diberitakan.Mengadopsiundang-undangtersebutberartimenghadapkan isukebebasaninformasikedepandiskusipublikdanmemungkinkanterjadinya perubahan yangsebenarnya.SepertidijelaskanKaviChongkittavornpadaBab 14, diadopsinya Freedom of Information Act oleh Thailand telah mengubah pengharapandan perilakumasyarakat:masyarakat terdoronguntuk menuntut kebebasan informasi. Berbeda dengan Thailand, seperti diuraikan Mark Chavunduka pada Bab 17, pemerintah Zimbabwe mengadopsi beberapa undang-undang justru dengan maksud membungkam pers. Pada Bab 16, menwut HishamKassem,mediayanginovatif seringmampumenemukanjalan untuk menghindariundang-undangyang mengikat. Pada bagian-bagianlain dari tinjauan ini saya akan menyoroti tiga faktor utama yang memengaruhi kinerja media yang telah disebutkan: kebebasan, kualitas, dan jangka~an.~ Kebebasan dan Kualitas Kebebasanmerujukpada kemampuanindustrimedia untuk memberitakan informasi yang diperolehnya tanpa takut dikenai sanksi. Kebebasan juga merujuk pada industri pers yang tidak dikuasai oleh kelompok kepentingan mana pun dan tetap memiliki akses data yang diperlukan. Sebenarnya tidak ada media yang bisa sepenuhnyabebas walaupun pemerintah setempat tidak secara langsung memberlakukan sanksi terhadap berita yang dianggap tidak menguntungkan. Sementara itu media bisa menolak untuk hanya menyampaikaninformasi yangbaik-baik. Stiglitzmencatatadanyasalingketergantunganantara mereka yang membocorkan informasi ke media dan media itu sendiri. Bocoran itu penting karena membuat informasi yang dianggap rahasia menjadi terbuka untuk publik, dan keterbukaan itu penting karena pejabat publik bisa memanipulasiinfonnasi untuk kepentingan dan dengan alasannyasendiri. Kualitas media adalah suatu ha1yang sulit dinilai, bahkan sulit dijelaskan bila yang dimaksud media berkualitas adalah media yang memiliki aksesdan kemampuanuntuk melaporkaninformasi,terutamaekonomi,sosial,danpolitik secara (lebih-kurang) obyektif. Media berkualitas dapat mengekspresikan berbagai pandangan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas informasi yang disiarkannya. Media berkualitas juga mempunyai kemampuan meng- analisis informasi yang diperoleh karena nilai berita dan "kebenaranVnya. Gabriel Garcia Marquez mendefinisikan berita yang "paling baik" sebagai bukanselalu berita yangdiperolehpalingdahulu,"tapiseringkaliadalah berita yangdisajikanpalingbaik." Definisiyang diberikanEdward Herman mengenai obyektivitas (Bab 4)-unsur kunci kualitas-adalah "pertama ....menyajikan berbagai sisi suatu berita,menggalifakta tanpa kendala politik, dan menyaji- kannya secara berimbang serta tidak memihak; dan kedua, menetapkan yang layak-berita berdasarkan nilai berita yang diterapkan secara konsisten, yang tidak dipengaruhiolehagenda politik dan biasideologitertentu,danyang tidak terkompromikan oleh pertimbangan strategis atau untung-rugi." Meskipun demikian mungkin saja media yang independen berpihak, atau media tersebut tak mampu memberikan laporan yang dapat dipercaya. Meng- ingatpotensiyang dimilikinyadalam memengaruhiperilaku banyakorang atau beberapa pemainutama,media dapat meningkatkanatau mengurangiartisuatu berita di mata publik, dan karenanya memengaruhi sebaran manfaatnya di kalangan masyarakat. Pengaruh semacam ini perlu dibatasi oleh mekanisme pengecekandanpenyeimbangan(checksand balances),sepertidibahas dibagian lain dalam buku ini. Media berkualitas memilikikemampuanyanglebih besar untuk memengaruhi konsumen informasi. Dyck dan Zingales mengatakan bahwa di Republik Korea laporan mengenaiinsiderdealings pada SK Telecom yang disiarkan Financial Times lebih dipercayai karena surat kabar tersebut memiliki reputasi yang lebih besar daripada surat kabar setempat. Kebebasan media ditentukan oleh beberapa faktor,yakni: Struktur kepemilikan media Struktur ekonomiindustri media,kondisiekonomi,danketersediaan dana Undang-undang yang mengatur akses informasi, produksi informasi, masuknya pengusaha ke dalam industri media, dan isi berita Kebijakan mengenai industri yang berkaitan dengan media.. Kualitas dan kebebasan ini berkaitansatu sama lain. Misalnya,media yang dananya tergantung pada satu-satunya sumber lebih berkemungkinan mengompromikankualitas.Itu sebabnya kedua ha1ini,kualitasdankebebasan, dibahas bersama. Ada dua faktor lain yang relevan dengan kualitas: Pelatihan serta kemampuanwartawan dan merekayangmengelola bisnis media Adanyamekanismechecksand balancespada wartawan dan merekayang berkecimpungdalam industri media. Keperr~ilikan Kepemilikanmedia memberikanhak kontrolkepada pemilikatasinformasi yang disebarkan. Pendukung kepemilikan media oleh publik mengatakan, karena berita adalah komoditas publik-begitu informasi dipasok kepada konsumen, sulit sudah untuk menahannya agar tak jatuh ke tangan orang- oranglainyangtidak membayar-media cenderungmemberikaninformasiyang kurang daripada yang dikehendaki publik bila dimiliki oleh swasta. Para pendukungpandanganini jugamengatakanbahwaindustrimediayangdikuasai swasta hanya mewakilipandangan sekelompokkecilmasyarakat2, karena itu kepemilikan media oleh negara diperlukan untuk menyampaikan tema-tema atau nilai-nilai budaya dan pendidikan yang diperlukan oleh publik, dan menjamin tersedianya siaran berita yang diproduksi di dalam negeri dalam bahasa ~etempat.~ Sedangkan yang menentang kepemilikanpublik mengatakan, media yang dikuasai pemerintah dapat digunakan untuk memanipulasi dan memutarba- likkan informasidemikepentingan penguasa. Lagipula, pengalamanmenun- jukkan, media milik pemerintah (dalam ha1 ini media tidak berbeda dengan perusahaanpadaumumnya)tidak tanggapterhadap tuntutan konsurnen.Media milik pemerintah tidak tunduk pada persaingan dan dengan demikian meing- hasilkanproduk yangtidak bermutu dan tidak efisien.Satu artikel yangbaru- baru ini disiarkan oleh British Broadcasting Company (BBC)(Economist,11 Mei 2002) menyatakan bahwa adanya kepemilikan media oleh pemerintah menyulitkanmedia lainnyauntuk berkembang.Artikelitu menegaskanbahwa sejumlah besar pendapatan dari pajak yang dikucurkan ke BBC telah membe- rikan keunggulan pada lembaga media tersebut dibandingkan dengan media swasta. Tapi,andai saja BBC merupakan perusahaan swasta,menurut artikel ini,BBC akan lebih dinamis,lebih mampu bersaingdengan media global. Kedua pandangan tersebut masing-masingpunya masalahnyasendiri bila dihadapkan pada realitas di negara berkembang. Persoalannya, pengelolaan perusahaanpublikdinegara berkembangmembiaskanargumentasipandangan itu sehingga lebih menguntungkan pandangan yang mengatakan sebaiknya perusahaan media adalah perusahaan swasta. Misalnya,dibanyak negara ber- kembang badan-badan publik yang "otonom"sekalipun mengalami kesulitan untuk tetap benar-benar otonom dan bekerja pada tataran lapangan bermain yangsama.Bahkan mediaswasta yangmempunyaihubunganeratdengan dunia bisnisatau denganpemerintahbisamemutarbalikkan informasi.Lebihdaripada itu, media-media swasta tersebut bisa sama berdosanya seperti media pemerintah bila tak hams menghadapi persaingan, karena bisa sama-sama mengabaikan pilihan konsurnen. Di Italia, misalnya, penguasaan media oleh beberapa keluarga telah menjadi pokok pembahasan dan kontroversi yang luas. Edward Herman menyatakan, di negara yang media besarnya dirniliki oleh swasta dan didanai hampir seluruhnya oleh iklan komersial seperti di AmerikaSerikat,media tersebut akan bersekutu dengan masyarakat korporat, terutama pemain-pemain utamanya yang memusuhi pesan-pesan antibisnis. Pada Bab 6 David Stramberg sepakat bahwa media berita mungkin bias kebijakan publik, tapi meningkatnya produksi berita sebagai akibat mening- katnya masukan akan menggerogotikekuasaan politik kelompokkepentingan tertentu dan sekelompok kecil masyarakat, serta meningkatkan kekuasaan politikkelompok-kelompokyanglebihbesar.Makamediaswastayangmengejar keuntungan (profit-oriented),pasti berita-beritanya berpihak pada kelompok yang lebih besar. Penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh Djankov, Caralee McLiesh, Tatiana Nanova,dan Andrei Shleifer,yangdisajikan pada Bab 8,menunjukkan bahwa kepemilikan media cenderung sangat terkonsentrasi. Sebagian besar perusahaan media dimiUiolehnegaraatau keluarga;jarang,kepemilikanmedia tersebar luas. Di negara berkembang terutama, persentase total perusahaan yang dikuasai negara sangat tinggi. Rata-rata negara menguasai sekitar 30 persen dari lima surat kabar terbesar dan 60 persen dari lirna stasiun televisi terbesar dinegara-negaraberkembangini.Sementaraitupemirsatelevisiswasta di Belgia, Prancis, dan Jepang berkisar antara 56 dan 60 persen dari total pemirsa. Di Australia 83 persen pemirsa menonton televisi swasta, dan di Kanada 66 persen. Dinegara industri,surat kabar kebanyakan dikuasaiswasta. Di banyak negara miskin seperti Cina, Mesir, dan Malawi negara menguasai semua stasiun televisi. Di negara miskin dengan pemerintah yang otokratis kemungkinan besar kepemilikan media ada di tangan pemerintah. Djankov dan yanglain-lain menemukan bahwa kepemilikan media oleh negara mengu- rangi efektivitas media dalam melakukan mekanisme pengecekan dan penye- imbangan (checksand balances)atasperilaku di sektor publik,dan terkorelasi negatif dengan produk ekonomi dan sosial negara bersangkutan. Untuk mendoronglaporan yang independen,banyak negara seperti Negeri Belanda dan Inggris membentuk badan media negara yang independen atau otonom. Badan tersebut wajib menyediakan program-program untuk kepen- tinganpublikyangtidak dapatdisediakanolehmediaswasta.Badaninidijamin bekerja tanpa campur tangan politik.Misalnya,BBC adalah mil.iknegara dan dewangubernuryangditunjukolehpemerintah danbertanggungjawabkepada pemerintah. Namun piagam pendirian BBC menetapkan bahwa BBC adalah perusahaan independen dan menjamin kebebasan BBC dari campur tangan pemerintah dalam ha1isi acara dan waktu siarannya, serta dalam manajemen internalnya. Menurut teori, mekanisme pengecekan dan penyeimbangan (checks and balances) dapat dibangun dalam media otonom milik negara guna melindu- nginya dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh bisnis. Pertanyaannya, apakah dengan demikian media swasta akan terbebas dari persaingan yang tidak adil, bila media publik itu tetap menerima perlakuan khusus dalam ha1 subsidi, misalnya.Masalah lainnya, kebebasan badan seperti itu dapat terge- rogotisetelahberjalan sekianwaktu disebuahnegara tanpa sistemchecks and balances yang sudah berakar. Pada 1981 pemerintah Zimbabwe mendirikan Mass Media Trust yangindependensecara politisuntuk mengelola Zimpapers, satu-satunyajaringansuratkabarberskalanasional.Kenyataannya,pemerintah sudah dua kali memecat dewan redaksi Zimpapers karena liputan jaringan swatkabar tersebutdianggapmerugikanpemerintah,dansekarangpemerintah secara berkala campur tangan dalam memutuskanisi berita. Bila negara tidak mendominasipasar,hanya menguasaipangsa pasar yang relatif kecil.,kecil kemungkinannegara bisa membuatmediaswasta tidak ber- daya. Tapi tak mudah mendefinisikanpasar. Jika surat kabar, radio, dan te- levisimelayanikhalayakyangsama tapinegarahanya dominandisatu wilayah, mungkin cukup tersedia ruang persaingan bagi media swasta di pasar berita. Jika pasartersegrnentasimenurut jenismedia(suratkabar,televisi,radio,media elektronik)dan tingkat pendapatan atau pendidikan penduduk tidak merata, adanya dominasi di satu wilayah kemungkinan besar akan membawa efek negatif,tak peduli apakah dominasi itu oleh media pemerintah atau swasta. Masyarakatyangtidakbisa membacatidak akanmembelisurat kabar. Mereka bisa memperoleh informasi dari radio. Faktor negatif ini bisa berkurang bila tetangga atau kerabat mereka bisa membaca dan meneruskaninformasiyang dibacanya kepada yang tidak bisa membaca. y.18~uep U O @ U u~rI~spas '(6qea)uaMO a3nxa uey-eynurayypypadas ~~ , ; -edmnpayexTm qyyeqvqalBmdue~uaurqeppe eduuemd 'e~eBauede~aqaq l a ' e ~ s eueeyesnxad nTuapaq yodurolayas nqe 'e~e8auyglur ueey~snxad ~ s yelepe 'lepour eqaduad u-elypuap m8uap uep ' ~ 8mseurad edun~es-n~es 8 ~ ~ 8yyCserqmleowad myyesalaAuaur yep!? eqaur VTsnpq ysesyqenud 'ueyeq88uaur (GI qe@ mq7 znJYeW 'ysapel8uea p eqaurye.~eCasmy~sqrrre88uaurwelea .em8auuenqueq ??dueldnply ueyepaq yn~unueqypay pnqe8uaur esyq eJseMs q a u r'~ouoya~eupopuaurexe8au ueeqmnxadeqgax .yoquo3uel@druaur 'yequl~auradlesenyyp eAuureyes eualey yequlxaurad yn~e8uadyeMeq yp epmaq8mdse8ue~yesnxadq-enqas'uroxd-ez8~yaloyeqwurad depey~a~syqq 8uedeTseMssqaur depeyxaqueyaaalad 'sysnxya .elpaws k a quep ueseqaqay depey~aqueypu8ls 8ued yaja redunduraur rurouoya 8ueplq urelep yequgaurad ueyeryqay uep un8uaqlp elpauruou pqsnpuy 8.183 'ueyn~nlasaye.1e3ag ueeuepuad uep !wouoyl mlyrllts xeyxuaqq qqns -e~-eBaumup~opuexad undeueqe8eq 'lde~,-me8elas a~eduaq&red lsynpardueqse@uaur -er-es esyq ,,qeya~eAseurueyu@u!q,, 8ued ured30.1dure88laq yqnparduraurynqunm8ulewad lesepseq8ueyyqoleq 8ued yylqndeuep epas1seWa.Is ~ y e'~8nfyepnw ue8uaplqoBara8~aqeslq~ o u o q o q eMqeq qe8q e~ly-eylCqeural rperuaur urouo~o8ued ex8au slpaur ueqqdpuaur ededn .lseuuoJuFlarquoygodououryeprrly8uaurem8gey-lqey e~~3a-sueynye.~~p npad und sduqepnsas yssltd3a~uep ~sesyqenudrdeq 'yequpaurad m8ueq p ~ p ys~uuojuls u eseq8larquoyqnqxaurqedepysesqen~iurouoqoSuedwqnduepeq ueynquaquraduepyseslq~nudexque s m ysqqevC enwas edv 'ueyllyuraday lse.Iquasuoy y8uem8uauruep ue8qes~adueyq~y8uyuaru. yluollyala elpaur rseln8a~apu-ep ~seslqsnl~deduurnurn eped 'ueye~e8uaru. uaMO a3n.1~6 qe8 eped '(6661 uosla~)u-eyqe~adurelep e.188au-e~e8au lp syqewelp e.1e3as ue8uenay uep rurouoya equaq ueqndgad ueyqey8uyuaur aursgemCueurele8uadyedunduraurSued8 ~ seqawv p a d pep uenye~aBuad e -qle uep ~esedIsesylelaqylBunynplp8uedyequuauradyqyur eqaurysesyqenud .admas snsey-snsey qndrlaur e8nC ynJun yequl~auradolpel unyseqs esyeuraur e88ugas'eqse~soqmunlseqslewdes8ued%OZ ueyqey8uyaur rm:sen1qeuras 8uedueqndqad yequparrxadue8ueleylplsdruoylepueys ueqndlladueyqey8ulu -aur 6861aped oypelueleyslses~qenpd'edqeslur 'oyrsya-ygya .Buq.~odad.y?Bual -szudw-(qequpaurad pep) ye~ebaqSued uaqndgad qureCuaur em-@lersuaqod Buedisnlosueyednxaur eduueBuexnyayele8asue8uap~sas~qenpdnql eua.Iex Nelson(Bab12),demikelangsunganhidupmedia--dalam kondisiekonomiyang tidak menguntungkan-bisnis merupakan prioritas.Jika bisnistidak berjalan, kualitas menjadi persoalannomor dua. Sementara itu,di banyak negarayang ekonominyabaru tumbuh,perusahaan-perusahaankecil bisa memberikansum- ber pendanaan yangcukup untuk media, sepertidibuktikan dalam kasus TV2 di Tomsk,yang disinggungVictor dan Yulia Muchnik pada Bab 19. Kebijakan ekonomi yang menyeluruh menentukan berdiri dan berjalannya perusahaan. Koneksidan jaringanmemang penting.Dalam kasus TV2, biaya awal didanai dari pinjaman bank dalam negeri.Para pengusaha ini mempunyaiaksesuntuk mendapatkan kredit karena pinjamanyangmereka perolehdijaminoleh ketua dewan kota Tomsk,seorangsahabat. Carrington dan Nelson menunjukkan pentingnya investasi asing di negara berkembanguntuk membantu agar perusahaanmedia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dibawahrezirnyangbaru,negaradalamkon&siekonomiyangbangkrut, surat kabar pemerintah Rzeczpospolita di Polandia tidak lagi menerirna dana dan diminta independen. Investasi asinglah yang kemudian menjamin kelang- sunganhidupsurat kabar itu:kelompoksurat kabar HersantdiPrancismembeli 49 persen saham perusahaan dan membantu meningkatkan teknologi dan percetakannya.Begitu jugadiRepublikSlovakia,MediaDevelopmentLoanFund mendukungsebuah surat kabar swasta,di sampingmunculsektor swasta yang h a t untuk mendukungindustri media di negeri itu. Struktur pasar yang bersaing (serta sumber pendanaan) mendorong tum- buhnya keberagamandan peningkatan kualitas. MenurutStiglitz,kontrolpa- lingpentingterhadap persyangmelecehkan(kualitas)berita adalahkehadiran pers yang bersaingyang mencerminkan berbagai kepentingan.Owen menge- mukakan, berita yang melayani kepentingan pemilik media yang bertujuan memperoleh kekuasaan dan pengaruh tidaklah sama dengan berita yang diperlukan media untuk tetap hidup dan suksessecara komersial dalam suatu lingkungan pasar yang bersaing. Ini berarti lingkungan yang bersaing bisa membatasipenyalahgunaan kekuasaan oleh pemilik media. Perizinan bisa menjadi cara yang efektif untuk mengendalikanberita dan membatasik~mpetisi.~Pembatasan bisa eksplisit dengan melarang program tertentu,atauimplisitsepertiketikapemerintahtidakmemperbaharuiizinterbit sebuah media kecuali pemerintah menganggap berita media tersebut sudah menyenangkan. Berbeda dengan televisi dan radio, perizinan untuk industri surat kabar diperlukan bukan karena alasan teknis. Maksud utama perizinan untuk surat kabar,agar pemerintah bisa memengaruhiarus informasidengan membatasimasuknya perusahaan-perusahaan dalam industri media.5Dalam kasus Korea Selatan, segera setelah regulasi perizinan diliberalisasi jumlah harian diSeoulmelonjakdari enammenjadi17,dan puluhanlagidiluncurkan di kota-kota lain. Keberagaman suara menemukan ekspresinya; surat kabar oposisi,pro-pemerintah, bisnis, olahraga, dan gereja bersaing satu sama lain (Heo, Uhm, dan Chang 2000, Webster 1992). Di beberapa negara, seperti Ethiopia,swat kabar memperbaruiizin terbit setiap tahun dengan membayar ongkostertentu.Izintersebuttergantungpada kesanggupanmediauntukmem- bayardenda.Karena itupemerintahmewajibkansemuasurat kabar,baik yang lama maupunyangbaru,setidaknyamempunyaisaldoBr10.000 (US$1.250)di bank sebagai jaminan terhadap pelanggaranyang mungkin dilakukan warta- wannya. Penerbitan yang tidak bisa membuktikan kesanggupan membayar pada awalsetiap tahun,atau tidak bisa menunjukkanbukti termaksud ketika dirnintaolehKementerianPenerangandanKebudayaan,akan kehilanganizin- nya (Committeeto ProtectJournalists, tanpa tahun). Pembatasanmasuknyaperusahaandalamindustrimedia jugadatangdalam bentuk lain. Seperti dilaporkan Kassem,persyaratan pendaftaran yang nunit dan penundaan yangtidak pasti menyebabkan wartawan diMesirmendirikan kantor di luar negeri. Wartawan Mesir juga tidak diizinkan menjadi anggota serikat pekerja.Wartawananggota serikat pekerja tak berhak menerima tun- jangankesehatan,kecualimerekabekerjauntuk swatkabarpemerintah. Lebih dari sepertiga negara di Amerika Latin mengeluarkanregulasiyang mengatur wartawanlewat perizinanatau akreditasi(lihatdatabase Inter-AmericanPress Association di website http: //www.sipiapa.org.) Disarnpingregulasi,bisnismedia juga menghadapikekuatan-kekuatanyang menguntungkan monopoli pada satu pihak, dan kekuatan-kekuatan lainnya yangmendukungkeberagamandilainpihak,sepertidilukiskanOwen. Pertama, produksimedia massadicirikanolehekonorniberskalaraksasa,yangcenderung menguntungkanperusahaan-perusahaanbesar.Kedua,iklandalammediaber- sirkulasi besarlebihefisiendaripada iklandalam media bersirkulasikecil. Ciri dasar ketiga, produk media itu heterogen sifatnya. Perusahaan media saling bersaing dengan mengeluarkanproduk yang berbeda-beda karena konsumen mempunyaiselera yangtidaksama. Ini berarti bahwaperusahaan-perusahaan kecil bisa mendapatkanpangsa pasar karena produkyang berbeda.Karena itu perusahaan-perusahaanbaru dankecilyangsama-samamencaripangsapasar kemungkinan besar akan lebih banyak melakukan diversifikasi daripada per- usahaan-perusahaan lama dan be~ar.~Misalnya, surat kabar daerah bisa berspekulasi dengan memberikan muatan lokal yang lebih banyak (ini juga berarti bahwa surat kabar itu sering tak'mampu bersaing dengan efektif di daerahlain).OwenmengutipcontohUlanbatordiMongoliayangmungkintidak bisa menopang 18 swat kabar besar pada 1984, andaikata koran-koran itu tidak melakukan diferensiasi yang tajam dengan cara mengikuti garis politik dan garis-garisyang lain yang berbeda-beda. Teknologi,infrastruktw,dan geografijuga membatasi skalaswat kabar dan memengaruhisifat persaingandi pasar,karena semua faktor inimemengaruhi biaya transpordanlambat-cepatnyamedia itu sampaidi pembaca. Rintangan ini lebih mudah diatasi oleh media siaran. Di Amerika Serikat jaringan radio dan televisi sudah menasional jauh sebelum ada swat kabar yang mampu melakukannya. Di Afrika, di mana teknologi belum begitu berkembang dan melek-huruf masih rendah, stasiun radio swasta tumbuh pesat (Economist11 Mei 2002).Di Uganda, misalnya,pada 1985 desa-desa mempunyai 10 stasiun radio; sekarang, mempunyai 300 atau lebih. Negara-negara berkembangmenghadapisatuhalyangm e r u m :terbatasnya kemampuan untuk menerapkankebijakanmengenai persaingandengansegala rambu-rarnbunya.Beberapa negara, baik negara industri maupun negara ber- kembang, melarang atau membatasi kepemilikansilang media yang bersaing gunamenjaminkeberagaman sumberberitadanopini. SepertidikatakanOwen, terkumpulnya kepemilikan media menimbulkan kekhawatiran timbulnya monopoli atau kolusi yang berbuntut pada kenaikan harga dan penurunan kualitas produk. Terlepas dari persaingan dan keberagaman isi, terkumpulnya penerbitanmedia disuatu kota tertentu bisa menimbulkanmasalahpersaingan ekonomi dengan memberikan perhatian kepada para pemasang iklan tertentu, meski terdapat berbagaisarana lain sepertitelevisi,surat kabar,majalah,dan mediaonline untukmengekspresikangagasan, termas.ukpembangkanganpolitik. Menilaiperilakuantipersainganselalumenjaditugasyangsulit,danbadan-badan bersangkutandinegara-negaraberkembangseringtidakmemilikiketerampilan dan sumber daya yangdiperlukan. Struktur Hukum Ada dua jenis lembaga hukum penting dalam kinerja media. Pertama, lembagahukum yangmenetapkanaksesuntuk memperolehinfonnasi. Kedua, lembagahukum yangmenetapkanbagairnanamediaseyogianyamenggunakan informasi yang diperoleh. Kemampuan industri media untuk melaporkan sesuatu ditentukan oleh banyaknya informasi dan jenis informasi-mengenai badan-badan publik dan swastaserta kondisi ekonomi pada umumnya-yang diperolehkarenamedia tersebutmempunyaiakses,baik melaluisaluranformal maupuninformal. Sepertidikatakan Dyck dan Zingales,pengungkapaninfor- masi yang diamanatkan oleh pemerintahadalah yang palingdapat dipercaya, karenainformasiitu tidak dipengaruhiolehkemampuanmenyeleksi,dan tidak diberikan sebagaiirnbalan untuk sesuatu. Cara informalatau cara yang tidak diregulasi untuk memperoleh informasi adalah mewawancaraisumber, atau mendapatkan informasi dari mereka yang ingin menyampaikan pendapat ter- tentu kepada publik. Di sini saya akan membatasi komentarsaya hanya pada proses formal memperoleh informasi. Arusinformasidiaturolehberbagaiundang-undang,baikyangmemberikan keleluasaanaksesdata atau yangmembatasinya.Undang-undangyangmeng- atur pengungkapan rekening perusahaan atau akses kredit perorangan me- nentukan seberapa seringdan seberapa mudah media bisa memperoleh infor- masi "formal" mengenai hal-ha1tersebut. Penyebaran informasi pengaturan undang-undangkesektor swasta umurnnya dibuat agar pasar ber-jalanlancar dan berbagaiundang-undanglainnyadapatditegakkandenganlebihbaik.Tapi respons pasar sangat tergantung juga pada informasi,terutama yang tersedia disektorpublik.Stiglitz mengatakan,informasiyangdiperolehpejabat publik atasbiayapublikadalahmilikpublik,danbahwainformasitersebutmerupakan milik intelektual (intellectualproperty)yang bila digunakan untuk keperluan pribadimerupakanpelanggaran,samaseriusnyasepertipenyalahgunaanmilik publik lainnya untuk kepentinganpribadi. Dimulai dengan undang-undang dasar, beberapa undang-undang dan peraturan menetapkan persyaratan bahwa pribadi-pribadi dan badan swasta atau pemerintah bisa memperoleh akses informasi "publik." Undang-undang dasar di banyak negara menjelaskan secara gamblangtentang hak-hak dasar individuberkenaandengankebebasanberbicaradankadang-kadangditambah hak akses infonnasi. Undang-undang pendukung bisa dikeluarkan dengan berbagainama,tergantungnegaranya. Masalahnya,biarpun hak-hak asasiitu sudah digariskan, tetap sulit memperoleh infonnasi pada waktunya (dalam waktu yang cukupsingkat agar berguna untuk mereka yang memerlukannya) karena undang-undang hams dilaksanakan, masyarakat hams dilatih dan diberikan insentif untuk meresponsdengancepat,dan informasihamstersedia dalam format yang mudah diakses dan dipahami. Sudahbanyaknegarayangmengadopsiundang-undangkebebasaninfonnasi, yang lain dalam proses. Undang-undang ini memberikan kerangka yang menjelaskanderajat akses informasi publik serta hak individu dan organisasi untuk mempemlehinformasi. Diadopsinyaundang-undangkebebasaninformasi ini bisa menjadi sinyal adanya komitmen pemerintah untuk bekerja secara transparan. Ini juga mendorong badan-badan swasta merninta lebih banyak informasi,seperti dikatakan Chongkittavorndalam kasus Thailand.Dewasaini sekitar 46 negara telah mengadopsi undang-undang kebebasan informasi dan jurnlah tersebut terus bertambah; namun tidak banyak negara miskin yang mengadopsi undang-undang serupa dan, mengejutkan sekali, bahwa hanya sekitar 45 persen dari negara-negara yang berpendapatan tinggi berbuat yang sama? Tabel1.1menunjukkan korelasisederhanadiantara indikator kebebasan pers, indikator perlakuan buruk terhadap wartawan, serta adanya undang- undang kebebasan informasi. Adanya undang-undang kebebasan informasi berkorelasinegatif dengankepemilikanmedia olehpemerintahyangmelecehkan wartawan;dan korelasipositif dengan kebebasan per^.^ Walaupunpengadopsianundang-undangkebebasan itu penting,persoalan- nya adalah bagaimana suatu negara melaksanakan undang-undangtersebut. Salah satu peluangnya, mendirikan badan tersendiri yang semata-mata menangani permintaan berbagai jenis informasi atau, alternatifnya, setiap departemen atau instansi pemerintah diberi petunjuk khusus mengenai pengadaan informasi terkait. Apabila instansi dan aparatnya sudah ditunjuk, perlu dirancang bentuk lembaganya sehingga permintaan informasi dapat dilayani dengan cepat. Yang perlu juga dipertimbangkan, merancang format pendistribusian informasi dan biaya aksesnya. Di Portugal Commission for Access to Administrative Documents bertanggung jawab menentukan apakah permintaan informasi menyangkut dokumen-dokumen resmi tertentu bisa dipenuhi; menentukan dokumen- dokumen yang boleh dibagi ke berbagai cabang pemerintahan; memeriksa permohonan; menetapkan sistem klasifikasi dokumen; dan memantau penerapan undang-undang Access to Administrative Documents dan undang- undangserupa lainnya (lihat http://www.infocid.pt/infocid/2092%5Fl.asp). Di Latviasetiapinstansi pemerintahatau lembagapublik diwajibkanmenerbitkan ringkasansemua informasiyangtersedia dandicatatkanpada lembagacatatan publik.Pelaksanaan Undang-UndangKebebasanPerstidak diawasihanya oleh satu instansi, dan akses pada informasi diatur oleh undang-undang tersendiri yang menjelaskan prosedur untuk meninjau kembali usulan, keluhan, dan kepatuhan. Imbauan penolakan akses juga dimungkinkan, dan pertama-tama hams diajukan ke direkturlembaga bersangkutan (lihat http://www.delna.lv/ english/legal_norms/ln2.htm). Sektor publik menghasilkan banyak informasi yang bisa diperoleh dengan mudah tanpa undang-undang kebebasan informasi. Semua negara meng- hasilkan informasimengenaiprodukdasarekonomi,namun bisa berbeda-beda dalam kuantitas, kualitas,frekuensidan kemudahan ak~es.~Kamerun bahkan menyediakan data dasar seperti Produk Domestik Bmto (PDB),statistik per- dagangan luarnegeri,investasiasinglangsung,dan keuangan pemerintahmeski informasi itu terlambat beberapa tahun. Sebaliknya Armenia, juga negara berpendapatanrendah,menyediakan informasi terbaru denganfrekuensi yang memadaimengenaistatistik ekonomiatau keuangan,yangmengesankanbahwa pengumpulan dan penyebaran informasi itu tidak perlu merupakan tindakan yang berkaitandengan pendapatan. Sekitar100darilebih 200 negara di dunia bank sentralnya mempunyai website yang menerbitkan informasi, walaupun kualitas dan ketepatan waktunya berbeda-beda secara signifikan. Table 1.1. Korelasi Variabel Kebebasan Media Sumber: Kebebasan pers: Freedom House (tanpatahun): dummyundang-undangkebebasan informasi: dikompilasi oleh pengarang dari berbagai sumber; kepemilikan pers oleh negara: Djankov dan lain-lain (2001); perlakuanburuk terhadap wartawan: Reporters Sans Frontieres (2000). Catatan: Angka-angka dalam tanda k m g merupakan nilai-p untuk koefisien korelasi (semakinrendah nilai-p, semakin kuat hubungan antara kedua variabel) a. Variabel ini merupakan angka rata-rata variabel kepemilikan yang dibangun oleh Djankovdan lain-lain (2001). b. Indeks tertimbang wartawan yang terbunuh atau yang mengalami tekanan. Sementara itu undang-undang lainnya membatasi penggunaan informasi yangsudahdiperoleh.Undang-undang mengenaipencemarannama baik,yang dibahas Peter Krugdan MonroePrice pada Bab 10 dan Ruth Waldenpada Bab 11,pada umumnya bertujuan melindungiindividudari perlakuan buruk oleh media. Beberapa bentuk undang-undang ini dibutuhkan untuk melindungi reputasi individu dan menjamin akurasi berita yang dilaporkan, namun bisa jugadigunakanuntuk melecehkanwartawan,dandengandemikianmendorong swasensor oleh media itu sendiri (Walden2000). Sehubungan dengan rancangan undang-undangini tiga isu utama muncul: (a) ketika pencemaran nama baik (libel)merupakan pelanggaran pidana dan bukan perdata, maka wartawan cenderung melakukan swasensor; (b) ketika kebenaranbukanpembelaanterhadap pencemarannama baik,wartawanakan membatasiinvestigasiyang dilakukannya;dan (c)ketika undang-undangatas nama kepentingan publik memberikan perlindungan terhadap tuduhan pen- cemarannama baikyangdilakukansebuahmedia,denganmewajibkanindividu membuktikanbahwa beritayangkatanyamencemarkannamabaiknyaitu tidak benar dan dibuat dengan maksud jahat, undang-undangsemacam itu meng- untungkan kebebasan jurnalistik.Pemerintah bisa juga menyensor informasi melaluipersyaratan hukum bahwa instansi pemerintah berhak mengkajilebih dulu informasibersangkutan sebelumditerbitkan atau disiarkan. Dalamkeadaan demikianwartawan akan dengansendirinyaberusaha me- lakukan swasensor untuk menghindarihukuman. Kebijakan Mengenai lndustri yang Berkaitan dengan Media Industri yang langsung berkaitan dengan media adalah pabrik kertas dan distribusi. Kebebasandankemerdekaanmediabisa tak berarti jika pemerintah mengatur distribusi media dengan ketat. Pemerintah bisa juga mengacaukan operasional media dengan cara mengendalikan harga dan mengenakan pajak atas bahan-bahan untuk industri media. Sedangkan regulasi dan kondisi prasarana bisa membatasi gerak media. Misalnya, Internet sering menjadi sumber persaingan bagi media lokal serta membuka akses ke media global. Tapi di banyak negara koneksiInternet sulit dan mahalkarena belumberkem- bangnyasektortelekomunikasi. Lagipula,walaupuncybercafesemaEnpopuler, di banyak negara akses penggunaankomputer masihterbatas. Pelatihan dan Kemampuan Personil Media Personil media di banyak negara berkembang kurang memiliki keahlian teknis, karenanya menjadipenghambat peliputan berita ekonomi dan politik. Diantaranya,personilyanglangsungterlibat dalam bidangpenelitian,analisis, organisasi, dan penulisanatau penyiaran berita. Juga mereka yang terlibat da- lam manajemen kurang memiliki keterampilan manajerial yang dibutuhkan untuk mempertahankan perusahaan sebagai bisnis yang menguntungkan. Se- perti dalam bisnis lainnya,orang dapat memperoleh keterampilan manajerial setelah beberapa lama bekerja. Tapi pelatihan akan banyak membantu, ter- utama bagi para manajer.Misalnyadengan menunjukkan kepada mereka cara pengambilan keputusan dan teknik produksi seperti yang dikembangkan di negara-negara lain.Seperti dilaporkan Victor dan Yulia Muchnik dalam kasus stasiun TV Tomsk,dipekerjakannya konsultan asing di Rusia pada awal1990- an sangat membantu. Terrnasuk nasihat mereka mengenai periklanan dan produksiyang sangatmenentukankeberhasilan stasiunTVtersebut. Demikian pula di Polandia, investasi asing membantu menjembatani kesenjangan keterampilan dan manajemen. Yang lebih sulit adalah meliput berita ekonomi dan keuangan. Semacam pelatihan bisa meningkatkan secara signifikan kemampuan wartawan untuk menganalisis persoalan dengan baik. Analisis yang tidak tepat tidak akan menarik pembaca yang kritis dan menyesatkan pembaca yang awam. Namun mempekerjakan personil media yang memilikiketerampilanyang dikehendaki tidak banyak gunanya kecuali khalayak pembaca adalah orang-orang yang kritis. Membongkarkasus korupsiataukasusserupalainnya tidak memerlukan pemahaman mendalam mengenaitransaksi terkait. Misalnya,tanpa perlu me- mahami pengaruh suap terhadap perekonomian, sebuah media bisa saja memberitakan pejabat yangmenerimasogokan.Menurut MBrquez,masyarakat cenderung cepat belajar,karenanya pendidikanseperti apa pun yang diberikan kepada wartawan hams difokuskanpada tiga bidangutama.Yaitu,menetapkan tingkat kecerdasan dan bidang kerja; membentuk pemahaman bahwa semua jurnalismehamsberorientasi riset; danmenekankan pentingnya standaretika. Checks and Balances Adanya mediaindependen sangatdiperlukan,karena itusetiapinstansiatau organisasi perlusemacammekanismepengecekandan penyeimbangan (checks and balances).Banyakkalangan bisnismediamelihatperan mediasebagaipem- bela kebenaran dan pembawa suara rakyat. MBrquez (Bab 123) dan Adam Muchnik (Bab18) bukan saja membahas mulianya kerja jurnalisme,tapi juga pentingnya wartawan untuk tidak korup, jujur, dan tidak berprasangka. Sayangnya, wartawan juga manusia dan sifat manusia pada umumnya seperti itulah adanya. Kita kadang-kadang tidak mampu menjaga standar tinggi yang inginkita capai. Tanpa checksand balancesuntuk menjamin akuntabilitasdan rasa tanggung jawab, media bisa menyalahgunakan kekuasaan yang di- milikinya. Seperti dikemukakan oleh Victor dan Yulia Muchnik, penya- lahgunaan kekuasaan bisa timbul dari pemahaman yang tidak jelas tentang jurnalisme. Mereka membahas bagaimana mereka dengan bebas ikut serta dalam politik, berpihak,sampaimerekamenyadari bedaantara dedikasikepada ide dan membentuk aliansi politik dengan individu tertentu, dan bahwa jurnalisme bermutu itu berarti menjaga jarak tertentu dari politisi. Seperti dikemukakan Robert Shiller (Bab 5) dan Timothy Besley, Robin Burgess, dan Andrea Prat (Bab 3), media bukan saja menyebarkan informasi, tapi juga bisa memanipulasi opini publik danmeningkatkanisusampai tingkat tertentu. Media bisa mempercepat laju disampaikannya berita, dan tidak melaporkan semua sisi yang diberitakan. Kadang-kadangmedia bisa mendu- kung transparansi yanglebih besar,tapi tidak ada jaminan bahwa media akan secara otomatis melakukan ha1 itu. "Sayangnya, bias sensasi ada di semua jenis mediaberita, termasukyangpunya reputasi,walaupun orangmengatakan bahwa kecenderungan inilebih halusapabila berasal dari sumber yang terhor- mat. Salah satu faktor yang otomatis akan mengontrol penyalahgunaan ke- kuasaan adalah hilangnya pengaruh media tersebut bila penyalahgunaan itu terus berlangsung. Sistem hukum yangtepat dapat menyeimbangkan kebebasanberbicara dan penyalahgunaan kekuasaan oleh media. Selain itu,membentuk dewansware- gulasi merupakan solusi yang lain. Badan regulasi jtu ada di negara-negara industri, dan sudah mulai timbul juga di negara berkembang. Di Guyana dan Tanzania, antara lain, yang tengah berusaha mendirikan dewan swaregulasi untuk menetapkan normakejujuran, keadilan,penghormatan terhadapprivasi, dan standar selera pada umumnya.Dewanmenggunakan norma tersebut ketika mengambil keputusan mengenai keluhan terhadap media. Dalam banyak ha1 dewan menggantikan proses pengadilan tradisional. Di Australia, misalnya, mereka yang mengajukan keluhan terhadap pemberitaan sebuah media diwajibkan menandatangani pernyataan tidak akan membawa keluhannya ke pengadilan jika tidak puas dengan keputusan dewan. Keberhasilan dewan seperti itu ditentukan oleh sejumlah faktor. Pertama, keputusan untuk mendirikan dewan tersebut perlu berasal dari kalangan pers sendiri dan dikehendaki para anggotanya. Pemerintah, organisasi nonpemerintah,atau pihak-pihakyangberkepentinganlainnyabisamendorong didirikannya dewan.Pemerintah bisa berbuat ha1yang sama dengan menjan- jikan regulasi yang lebih longgar. Lembaga-lembaga pendukung, seperti or- ganisasimasyarakat madani untuk kebebasandan tanggung jawab media bisa memperkuat kerja dewan. Faktor kedua,dewanpersperlumempunyaipenga- ruhyang cukup berbobot kepada individu di organisasi pers, sehingga per- usahaanmediamerasaterikat untuk mematuhikeputusandewan(International Center Against Censorship1993,Pasal19).Halini bisa dicapaidenganbanyak cara, misalnya dewan bisa secara terbuka mengucilkan mereka yang tidak patuh padakeputusandewan. Faktorketiga,dewanpersmengharuskanadanya kepemimpinan dan kehendak murni dalam pekerjaan media untuk mening- katkan kerja media.Keempat,inimerupakanfaktor kritis,merancangpetunjuk etika yang menyeimbangkan hak kebebasan media dengan tanggung jawab. Kelima,untuk mempertahankanlegitimasi,ukuran-ukuran hams diterapkan dengan konsekuen. Sistempengadilanyang efektif dan independenserta mekanismelain yang menjatuhkan sanksiterhadap perilaku yangtak dikehendaki bisa melengkapi peran media dalam meningkatkangood governance,meski sebuahpengadilan tidak cukup untuk mengekangtindakansewenang-wenangolehnegara.Peng- adilan yangindependenbisa membantumelindungihak wartawan,membantu memastikan bahwa tindakan akan diambil terhadap hal-ha1yang dibeberkan olehmedia,tapi juga bisa melindungiindividudari perlakuan bunrk media.Di Zimbabwe, misalnya, pengadilan cukup berhasil melindungi hak wartawan seperti dikemukakan Chavunduka. Di Filipina, dibeberkannya di media soal limbah berbahaya yang dibuang oleh tentara asing mendorong kongres me- lakukan investigasi disusul dengan investigasi resmi oleh pemerintah. Pada akhirnya pemerintah menghentikanpembuanganlirnbah tersebut. Jangkauan Jangkauan merujukpada pembaca,pernirsa,dan pendengar:seberapabesar akses yang dimilikimasyarakat untuk membaca media cetak, melihat televisi, dan mendengarkanradio? Media dengan jangkauan luas memiliki relevansi untuk dan membawa berita kepada sebagian besar masyarakat. Efek media terhadap masyarakattergantungpadaseberapaluas jangkauanmedia tersebut. Jangkauan surat kabar, televisi, dan radio berbeda-beda di berbagai negara. Pendapatan berkorelasi erat dengan penetrasi media. Dyck dan Zingales mengatakan,jurnlah pembacasurat kabar mencerminkan sebaran surat kabar dankredibilitasnyasecarakeseluruhan.Artinya,jika surat kabartidak kredibel, tidak akandibaca.Merekamenemukanbahwakepemilikanyangterkonsentrasi mempunyai pengaruh negatif,dan secara statistik signifikanterhadap penye- baran persdan terhadap responssektorswastapada informasiyangdisebarkan. Tabel1.2 menunjukkankeberagamanpenetrasidansirkulasi diantara negara- negara yang tingkat pendapatannya beragam. Sementara itu negara-negara berpendapatan tinggi seperti Denmark, Jepang, dan Amerika Serikat sama- sama memilikitingkat penetrasimediayangtinggi.Sedangkanpenetrasimedia Tabel 1.2 Keberanaman Penetrasi Media di Negara-Negara Tertentu Bolivia 118 55 2.143 Botswana 21 27 5.486 Chad 1 1 898 Cina 292 42 2.644 Denmark 772 311 21.376 Ethiopia Jerman India 75 27 1.882 Jepang 719 580 20.952 Republik Korea 361 394 12.333 Malawi 3 3 614 Afrika Selatan 128 30 7.943 Republik Arab Suriah 67 20 3.041 Thailand 279 65 5.541 Amerika Serikat 854 212 28.567 ------- Zambia 145 14 659 Sumber:Sirkulasisuratkabar: UNESCO(1999): iumlahtelevisi: databaseInternationalTelecommunications Un~on(htt~://.itu.int/l~~-~/ict/~ub~cat~on~/wor~d/wor~d.httm) ~elecommun~cat~on~ dan 'World DevelopmentReport" ( v m l ) ;PDB: WorldBank (2002) di Chad,Ethiopia, dan Zambia,tiga negara berpenghasilanrendah, berbeda- beda faktornya. Botswana dan Thailand memiliki tingkat Produk Nasional Bruto per kapita yang sama, tapi dalam sebaran pesawat televisi berbeda banyak. Rata-rata publik di negara-negara industri membaca 25 kali lebih banyak surat kabar daripada publik di Afrika. Menurut World Association of Newspapers (2001),di banyak negara Afrika rata-rata satu eksemplarsurat kabar dibaca oleh selusin orang. Di desa-desa di Bangladeshdan Nepalsurat kabar dibacakandidepanbanyakorang.Dibanyaknegaraperbedaansirkulasi mediaditentukanoleh jumlahmelekhuruf,meskiini hanyalahsalahsatufaktor yangmemengaruhisebaranmedia.DiEkuador,baikPNBperkapitanyamaupun jumlah melek hurufnya lebih rendah daripada di Panama atau Paraguay,tapi sirkulasi surat kabarnya lebih besar. Tradisi atau budaya juga memengaruhi bagaimana orang memandang media. Ada budaya yang kurang terikat pada televisidaripada yanglainnya,atau kurang terikat pada media cetak daripada yang lainnya, pada tingkat PDB per kapita yang sama. Kondisiinfrastruktur juga merupakan faktor adanya perbedaan itu. Analisisregresiformal menunjukkan(tabel1.3)bahwasirkulasisurat kabar berkaitannegatif denganmelekhuruf danpendapatan.Hubunganini signifikan secarastatistik.Afrika mencatatsirkulasiyanglebihrendahdaripada wilayah- wilayahlainnya,bahkan setelahdiperhitungkan dengan pendapatan dan per- bedaan tingkat melek huruf. Melek huruf tampaknya tidak berpengaruh pada tingkat penetrasi televisi seperti halnya dengan keragaman etnis, walaupun orang mungkin mengharapkan bahwa dalam suatu konteks multilingual ter- dapat perrnintaanyanglebih rendahakan media tertentu bila media itu meng- utamakanbahasaresmi.Negara-negaraEropa dannegaraanggota Organization forEconomicCooperationand Developmentmencatat tingkat penetrasimedia yanglebih tinggidaripada negara-negaralainnya,bahkan setelahdiperhitung- kan dengan pendapatan dan perbedaan etnis (tabel 1.4). Dyck dan Zingales menemukanbahwa tradisi budayasuatu negara memengaruhisebaran media. Pemirsa televisi tidak perlu melek huruf, tapi perlu peralatan yang mahal, teknologi,danlistrik. Ini menempatkantelevisidi luar jangkauankebanyakan orangdi negaraberkembang,dengansatu catatan. Jika satu orangsaja dalam suatu komunitasatau desamempunyaitelevisi,banyakorang mempunyaiakses untuk juga menontonnya. Siaran radiolebih murah,tidak memerlukan listrik dan bisadipancarkan kedaerah-daerah terpencildandidengarkanolehorang- orang yang tidak bisa membaca. Tidak mengherankan, penetrasi radio lebih Tabel 1.3 Regresi Sirkulasi Surat Kabar L PNB per kapitarata-rata 1,12*** 0,80*** 0,76*** 0,64*** 1991-95 (13,~ (824) (738) (6,89) $id Tingkat melek huruf, ratarata 1991-95 iB Keragaman etnis -0,88** -0,50* 0,19 (-2,881 (-1,701 (0,751 I Afrika B3 Konstanta (-673) S Jumlah observasi 96 79 76 76 * Signifikan pada tingkat 10 persen ** Signifikan pada tingkat 5 persen *** Signifikan pada tingkat 1 persen Sumber: PNB dikompilasidaridatabase WorldBank; tingkatmelek huruf: UNESCO; indeksfraksionalisasi keragaman etnis: Taylor dan Hudson(1972);kepemilikan surat kabar oleh negara: Djankovdan lain-lain (2001) tinggidaripadapenetrasimedialainnyadisemuawilayah,danradiomerupakan medium utama yang menjangkau warga di banyak negara berkembang. Me- nurut Stromberg pada Bab 6, radio mendobrak isolasi pedesaan di Arnerika Serikat dan meningkatkan kekuasaan politik daerah tersebut.Masih menurut Stromberg, radio dan televisi telah mengubah kekuatan politik berbagai ke- lompok denganmemengaruhi pemilik informasi.Golonganminoritasdan me- reka yangberpendidikan rendah,terutama,menarik manfaat dengan diperke- nalkannya televisi pada 1950-an. Bedaantara jangkauanradiodanmedialainnyalebihbesardinegara-negara berkembangdaripada di negara-negaraindustri yang pendapatan dan melek hurufnya memengaruhi persedaandanperrnintaan.Untukmengatasikendala permintaan yang berkaitan dengan pendapatan, pengecer swat kabar di Re- publikDemokrasiKongodanNigeriamembolehkanorangmenyewaswat kabar Tabel 1.4 Regresi Tingkat Penetrasi Televisi 53 PNB per kapita ratarata 0,07*** 0,13*** 0,09*** 0,08*** 1994-98 (5,431 (12,41) 612) (5,661 E2 Tingkat melek huruf, -0,002*** ratarata 1994-98 (-512) B Keragamanetnis -0,002*** -0,08** -0,08** -0,06* (-3,121 (-2,461 (-2,291 (-1,871 % Eropa(a) i% Konstanta -0.56*** -0,85*** -0,56** * -0,53* ** (-4,101 (-9,061 (-44 (-3,881 $3 R2 0,58 0,69 0,58 0,61 -- 9 Jumlahobservasi 98 135 98 98 * Signifikan pada tingkat 10 persen ** Signifikan pada tingkat 5 persen *** Signifikan pada tingkat1persen (a) Variabeldummy. Sumber: PNB: dikompilasi dari database World Bank; tingkat melek huruf: UNESCO(1999);penetrasi televisi: database International Telecommunications (htt~://www.itu.int/lTLI-D/ict/oublications/world/ world.html) dan 'World Telecommunications Development Report" (http://www.itu.int/ITU-D/ict/ publications/wtdr-OZ/index.htrnl). untukdibacadi tempat,dengantarif sewa sekianpersendariharga jual. Negara donorinternasional bisamemainkanperan penting dalamkonteksini.Negara- negara itu mendukung pusat-pusat telekomunikasi (telecenter)yang mem- berikan aksespada publik untuk menikrnatifasilitas mediadan komunikasidi daerah-daerah terpencil. Dyck dan Zingales dan Besley, Burgess, dan Prat menunjukkan bahwa penetrasi media yang tinggi membangkitkan tanggapan lembaga publik dan swasta yang lebih besar. Prat meneliti akses media di berbagai negara bagian di India, tanpa membandingkannyadengan sistem politik dan ekonominya.Ia menemukan bahwa alokasi bantuan dan distribusi makanan oleh pemerintah selamaterjadibencana alarnlebihbesardinegarabagianyangmemilikisirkdasi swat kabar tinggi. Kehadiran surat kabar memungkinkan warga mengem- bangkan suara kolektif, dan surat kabar berbahasa daerah mempunyai efek lebih besar (Besleydan Burgess 2000). Bahkan di negara yang tingkat penetrasinya relatif rendah, media bisa membawa konsekuensi yang signifikan bagi sejurnlah besar masyarakat. Mi- salnya diKenya,walaupun penetrasisurat kabar rendah,sembilansurat kabar per1.000orang,perslokal mendorongdilakukannyainvestigasiterhadap kasus korupsidanmenyebabkanmundurnyaseorang menteri. Disampingitu,dengan menjangkaukelompok yang bisa memengaruhikebijakanfinansial atau kebi- jakan makroekonomi,media bisa memengaruhi kehidupan masyarakat luas. Kebijakanpemerintahbisa jugameningkatkanaksesmedia. Menghilangkan rintangan seperti perizinan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam in- dustri media merupakanlangkah pertama. Inovasioleh kelompokmasyarakat dan organisasi nirlaba juga berhasil meningkatkan penetrasi media negara- negara miskin. Yayasan nirlaba telah secara signifikan meningkatkan akses radio di negara berkembangmelalui pembenahan radio dan teknologi satelit. Layanan radio ini terbukti penting terutama dalam menyebarkan informasi mengenaikesehatandan pendidikan.Radio juga memberikansaluran bagiwar- gadidaerahterpenciluntukmenyuarakankeprihatinannyadanmembagiinfor- masi dengan masyarakat lainnya. Akhirnya,investasidi bidang infrastruktur dan regulasi yang menjamin akses infrastruktur sangat membantu mening- katkan jangkauan media. Media Berita Asing Dalamsuatu duniayangsemakinglobal,mediaasing juga bisa memengaruhi perkembangan masalah domestik melalui dua saluran. Yaitu, (a)dengan me- mengaruhi koalisi dan opini dalam negeri,dan @) dengan memengaruhi koa- Lisidan opiniluar negeriyangkemudianakanmenekan pemerintahluarnegeri itu atau organisasiinternasional untuk mengambiltindakan terhadap negara bersangkutan.Membiarkanmasuknyamedia beritaasingkepasardalamnegeri bisa langsungmengatasi monopoli berita yang menjadi ciri beberapa negara. Misalnya,Herald Online yangmiliknegaramelaporkan bahwapernilihanurnurn yang barn-baru inidiadakan di Tanzania berlangsungdamai, bebas,dan adil. Sebaliknya, Associated Press melaporkanbahwa anggota-anggota partai yang berkuasa mengusir para pemilih dari tempat pemungutansuara. Di negara yang media domestiknya sangat dikekang, bahkan media asing di dalam negara tersebut yang tampaknya lebih independen setelah beberapa waktu independensinya biasanya merosot. Walaupun media asing mungkin terkena juga pembatasan dan pelecehan, dalam beberapa ha1media asing bisa melengkapiberita mediadomestik.Sebab,antara lain,pelecehanterhadap war- tawanasingakanmenarik perhatian masyarakatinternasional. Wartawanasing darinegarayangberpendapatantinggi jugalebihterlatih,tidak rentanterhadap gonjang-ganjing domestik (misalnya, perusahaan induknya bisa terus mem- bantunya melewati keadaan yang sulit), mempunyai manajemen yang lebih bagus (lihatBab12 dan 19),danmerupakan pesaingmedia domestikyangbaik. Alih pengetahuan dari media asing yang berpengalaman dalam bidang jur- nalisme bisa meningkatkan secara dramatis peliputan dan kualitasberita. Ak- hirnya, media asing atau media global memungkinkan adanya akses informasi mengenai isu yang tidak dilaporkan media lokal. Misalnya berita mengenai krisis politik di dalam negeri, pertama-tama didengarkan warga dari media asing. Karena itu mengejutkansekali bahwa berita lokal yang dibuat untuk pasar lokal oleh media asing itu sangat terbatas. Sebuah proyek World Bank (2001) menunjukkan bahwa kepemilikan media lokal oleh media asing relatif masih rendah. Di 97 negara yang diteliti,yangkebanyakan mengizinkan kepemilikan media lokal oleh media asing, hanya 10 persen dari lima surat kabar terbesar dan14persen darilima stasiun televisiterbesar dikuasai olehmedia asing (Bab 8). Alasannya, rendahnya keuntungan akibat pangsa pasar yang kecil, atau rendahnya penghasilan iklan, atau dalarn beberapa kasus akibat kekangan pemerintah. Melihat dari sisi negatif, banyak pihak merasa bahwa konglomerat media global bisa menciptakan persainganyang tidak adil, dan mengambilalih pasar media dinegara berkembang.Seperti perusahaanmultinasional di bidanglain, karena rampingorganisasinyadanbesarkemampuan finansialnya,perusahaan pers asing dengan mudah menjadi pemain yang dominan di beberapa pasar. Ini dapat mematikan persaingan dan pemerintah mungkin perlu menerapkan regulasi yang membatasi pangsa pasarnya. Banyak yang merasa bahwa masuknya mediaasingcenderung merusak budaya lokal.Seperti dikemukakan Owen,dalamsuatu duniayangbersaing,ekonomimediamasatidak mendukung bertahannya bahasa atau budaya yangtidak didukungolehpopulasiyang besar atau tuntutan ekonomi khusus yang penting. Ini cuma mencerminkan keung- gulanmediaasingdalam memberikankepuasankepadakonsumendenganharga yangmenarik, bukannya suatu imperalismebudaya.Terlepasdarialasankeber- hasilan mediaglobal,kemungkinanterkikisnyakeprihatinan bahwa medialokal itu pentinguntuk kesejahteraanmasyarakatdalam jangka panjangbisadiatasi dengan mewajibkan program budaya di sela-sela program lainnya. Namun keprihatinan ini perlu mempertimbangkantuntutan masyarakat di pasar. Kesimpulan Seperti telah dengan jitu ditunjukkan di mana-mana di dunia, media memengaruhi produk ekonomi, politik, dan sosial. Apakah pengaruh itu mendukungpembangunanekonomiatau tidak,tergantungberbagaifaktor,yang banyak di antaranya dibahas di dalam buku ini. Industri informasi, tempat media memainkan peran kunci, cenderung berkembang cepat di masyarakat demokratisyang umurnnya mendukungarus informasibebas. Bagaimanapun, industrimediabisa juga mempromosikankebebasanyanglebihbesardandemo- krasi yang lebih kuat dengan berjalannya waktu. Sementara masing-masing saling memengaruhi, pertanyaan penting bagi mereka yang terlibat dalam merancangkebijakan adalah,langkah apa yang mungkin diambiluntuk mem- bangun dan menjaga media yang bebasdan merdeka. Ini merupakan kepriha- tinan semua negara, kaya maupun miskin.Tindakansepihak oleh pemerintah selalu dikhawatirkan. Apabila terdapat bias dalam kuantitas informasi yang disiarkan, kesalahan yang terjadi dalam ruang kebebasan yang lebih besar tampaknya akan menyebabkankerugianyanglebih sedikitdibanding bila ter- jadi dalam ruang kebebasanyang lebih terbatas. Bahkan media yang baru tumbuh di negeri yang pemerintahnya non- demokratis dan sewenang-wenang juga punya peluang bertahan. Kemajuan mungkinterjadi perlahan-lahan, dan bahkan mungkin mundur untuk semen- tara, tapi jika masyarakat berjuang untuk pers bebas, harapan itu ada. Pada titik tertentu media mencapai dan mempertahankan yang,ketika masyarakat sudah terbiasa dengan kebebasan,dikatakan orang sebagaitingkat kritis atau ambangbatas kebebasan.Kendala yangmenghambatkebebasan initidaklagi mungkin. Dalam upaya membentuk kebijakan yang memungkinkandan mendukung media membawakansuara rakyat, pentingnya penelitian,studi dan pengum- pulan data yangbiasadilakukan dibidang-bidanglainnya biasanya diremeh- kan.Sejarah perkembanganmedia di negarayangmedianyaindependenmem- berikan petunjuk mengenaipengaturan hukurn dan kelompok mana saja yang telah berhasil membawaperubahan. Tak dapat dipungkiribahwa undang-un- dang memajukan kebebasanberbicara: mengadopsisuatu undang-undangitu sendiri mengubah perilaku. Namuncara undang-undang formalditegakkandi berbagai negara berbeda-beda,antara lain, tergantungpada budaya di tempat undang-undang itu ditanamkan, yakni pada pengharapan dan noma masya- rakat. Karena keterbatasan pendekatan legalistik, tekanan hams diberikan pada penciptaan budaya keterbukaan, yang anggapannyaadalah,publik hams tahu mengenaidan ikut serta dalam semua keputusan yang memengaruhi ke- hidupan mereka. Sementara kerangka hukummenjelaskanhak-hak tertentu,begitupulahal- nya dengan stmktur kepemilikan. Bukti menunjukkan bahwa struktur kepe- milikan media dan sifat pemiliknya, baik swasta maupun pemerintah, jelas memengaruhibagaimana danapa yangdisebarkanolehinformasinya.Kondisi ekonomidanstruktur industrisecarakeseluruhan jugamenentukancaramedia bekerja. Pemerintah yang benar-benar ingin memperluas jangkauan media dapat memajukantujuan in.denganmeningkatkanpersaingan,mengurangihambatan masuk (perusahaankedalam industrimedia),danmendorongserta ambilbagian dengan cara yang inovatif untuk membantu media menjangkau masyarakat. Mendirikan sekolah jurnalistik atau menggunakan badan-badan luar negeri untuk melatih wartawan merupakan jalanlainnya. Akhirnya,suara rakyat itu tidak ada gantinya. Jika rakyat mau dan bekerja untuk ekonomi yang lebih transparan dan efisien,mereka hams berjuang untuk kebebasan mereka yang menyebarkan informasi. Mereka hams berjuang untuk hak mengetahui dan hak melaporkan apa adanya. 1.Beberapabahan juga didiskusikan di World Bank(2001). 2. Mengingat besarnya manfaat non-finansial dari kepemilikan media, baik pemerintahmaupunswasta tertarikmenguasai perusahaan mediamelaluikepernilikan yang terkonsentrasi. 3. Di Negeri Belanda undang-undang yang dikeluarkan pada 1998 mewajibkan progam yang bersifat layanan publik meliputi sekurang-kurangnya 25 persen berita, 20 persen budaya, dan 5 persen pendidikan. Italia mewajibkan 50 persen program siaran dinegeriitu berasaldariEropa. Manfaatyangdiperolehdari kepemilikanpublik umumnya dapat juga diperoleh melaluikepemilikanswasta dan regulasipublik. 4. Untuk televisi diperlukan semacam perizinan mengenai hak frekuensi siaran; namun banyak pemerintah memperluassistem perizinan ini melebihi yang diperlukan karena alasan teknis, tennas.ukmengenakan pembatasan atas programsiaran. 5. Ada yang berargumentasi bahwa perizinan menguntungkan publik karena meningkatkan tanggung jawab dan standar pemberitaaan. Mereka yang menentang mengatakanbahwaperizinanmemberikanpeluangkepadapemerintahuntuk mencegah dipekerjakannya wartawan yang meliput kegiatan pemerintah dengan laporan yang tidak menguntungkan. Pengadilaninternasionalmendukungargumenini. Pada 1985, dalam kasus penting-seorang wartawan tidak memiliki izin di Costa Rica-Inter- American Court of Human Rights menetapkan bahwa perizinan yang dikenakan terhadap wartawan melanggar Inter-American Conventionon Human Rights. 6.MenurutOwen,perusahaan-perusahaankuasi-monopoliyangbesar jugamenaruh perhatian pada keberagamanguna menjamin keberlangsungannya. 7. Saya menggunakan definisiWorld Bank mengenainegara berpenghasilantinggi, yaitu yang berpendapatan per kapitanya US$9.266atau lebih. 8.Ingat,korelasitidak membuktikankausalitas.Negara-negarayangpersnyasudah bebaskemungkinanbesarakan mengadopsiundang-undangkebebasaninformasiuntuk memberikankeabsahan pada kebebasan tersebut. 9. Data ini bisa diperoleh dari International Finance Statistics yang dikeluarkan I D , website pemerintah, publikasi pemerintah, atau World Development Indicators yangdikeluarkan WorldBank.Ingat bahwa surnber-sumberini dianggaptidak mudah diperoleh untuk merekayang tidak diberi akses,mereka yang tidak bisa membeli atau meminjamnya atau mereka yang tidak punya akseske website bersangkutan. Rujukan Besley,Timothy,dan Robin Burgess. 2000. "The Political Economy of Government Responsiveness: Theory and Evidence from India". Kertas kerja. London School of Economics,Department of Economics,London. Committee to Protect Journalists. tanpa tahun. Tersedia di: httv://www.cpi.orcrl attacksOO/a£ricaOO/Ethiopia.html. Djankov, Simeon, C. McLiesh, T.Nenova, dan A. Shleifer. 2001. "Who Owns the Media."Kertaskerja. NationalBureauof EconomicResearch,Cambridge,Massachusetts. Economist. 2002a."Free TV-Britain's Media Bill."11 Mei. -. 2002b."Media Freedomin Africa-Watch What You Say."11Mei. FreedomHouse.tanpa tahun.FreedomHouseIndex.http://www.freedomhouse.orcL/ research/pressurvev.htm. Heo,Chul,Ki-Yul Uhrn,dan Jeong-Heon Chang. 2000."SouthKorea."DalamShelton A. Gunaratne, ed. Handbook of the Media in Asia. New Delhi:Sage Publications. International Center against Censorship.1993. "Article19." Dalam Press Law and Practice: A Comparative Study of Press Freedom in European and Other Democracies. London:United NationsEducational,Scientific,and Cultural Organization. Islam,Roumeen.Akan terbit. "Do MoreTransparentGovernmentsGovernBetter?" Nelson,Mark.1999. "After the Fall:BusinessReportingin Eastern Europe." Media Studies Journal 13(5):150-57. ReportersSans Frontieres.2000. Annual Report 2000.Txsediadi: httu://www.rsf.fr. Taylor,CharlesLewis,dan MichaelC, Hudson,berkolaborasi dengan Katherine H. Dolandan lainnya.1972.World Handbook of Political and Social Indicators.NewHaven, Connecticut:Yale UniversityPress. UNESCO(UnitedNationsEducational,Scientific,and CulturalOrganization).1999. Stastitical Yearbook. Paris. Walden,Ruth.2000."InsultLaws:AnInsult toPressFreedom."WorldPressFreedom Committee,Reston,Virginia. Webster,David. 1992. "BuildingFree and Independent Media." Freedom Paper no. 1. UnitedStates Information Agency,Washington,D.C. WorldAssociationof Newspapers.2001. WorldPressTrends 2001.Paris:ZenithMedia. WorldBank.2001.World Development Report 2002:Building Institutions for Markets. New York: Oxford UniversityPress. . 2002.World Development Indicators 2002.Washington,D.C. Bagian I j Media d.an--~P,aa~Sa~ ! --. --.- ------...--- -- .- ---- + .- .. Transparansi dalam Pemerintahan Joseph Stiglitz , emerintahsepatutnya bertindak untuk kepentinganwarganya.Apabila berbagai kebijakan alternatif memengaruhi berbagai kelompok, pemerintahsepatutnyamengenalpastisiapayangdiuntungkandansiapa yang dirugikan. Pemerintahselayaknyatidak menggunakankekuasaan untuk kepentingan para pejabat atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik. Apabila para pemilihtahu bahwa pemerintahtelah melanggarkepercayaan Bahan untuk makalah inibanyak ditimba dari Stiglitz(1999).Saya banyak berutang budi kepada David Ellerman atas pengetahuan yang dalam dan terutama pengetahuannya mengenai perdebatan historis menyangkut kerahasiaan, dan kepada Roumeen Islam atas saran yang ia kemukakan mengenai kaitan antara media dan transparansi. Kami juga berterima kasih atas dukungan finansial dari Rockefeller Foundation, Ford Foundation, MacArthur Foundation, dan Swedish Agency for Development Corporation. ini,merekapasti tidak akanmemilihnyalagipada pemilihanurnurnberikutnya. Tapi memang pemerintah sering tidak bertindak untuk kepentingan umum, betapapun longgarnya batasan kepentingan umum itu. Yang pasti, argurnen yangsering dikemukakan--dan seperti tampak benar-bahwayang dimaksud kepentingan tertentu itu sebetulnya juga untuk kepentingan umum terdengar dicari-cari. Namun, sering kali publik menerima saja argumen ini. Masalah ekonomimisalnya,komplekssifatnya,karena itu tidakmengherankan jika orang sulitmembedakanberbagai argumenyang dikemukakandalamsilangpendapat di antara para pakar ekonomi. Namun langkah yang diambil oleh banyak pejabat pemerintah lebih jauh lagi, mencoba merahasiakan yang mereka kerjakan dari sorotan publik. Terdapat asimetri informasi yang alami antara mereka yang memerintah dan mereka yangsepatutnya dilayaninya,sama sepertiasirnetriinformasi yang ada antara manajer pemsahaandan pemegangsaham.GeorgeAkerlof,Michael Spence, dan saya menerima Hadiah Nobel 2001 ataskarya kami yangmeneliti implikasi ekonomi dari asimetri infonnasi. Asimetri informasi juga timbul sehubungan denganprosespolitik dengansegala konsekuensinya.Samaseperti asimetri informasi yang memberikan keleluasaan para manajer untuk menjalankan kebijakan yang lebih untuk kepentingan sendiri daripada untuk kepentingan para pemegang saham, begitu juga asimetri informasi yang memberikan keleluasaan kepada pejabat pemerintah untuk menjalankan kebijakan yanglebih untuk kepentingansendiri daripada kepentinganrakyat. Peningkatan mutu infonnasi dan regulasi yang mengatur penyebarannya bisa mengurangipenyalahgunaaninformasidipasar dan dalamprosespolitik.Analis dan akuntan memainkan peran penting dalam penyediaan informasi di pasar. Di Amerika Serikat peraturan yang dibuat oleh Securities and Exchange Commission mewajibkan diungkapkannya jenis tertentu inf0rmasi.lBab ini mengupas ketidaksempurnaan dan asimetri infonnasi dalam proses politik danperanmedia,terutamadalam menunjangtransparansidilingkunganpublik. Bab ini juga mengemukakan argurnentasi bahwa hams ada suatu kerangka hukum yangmemungkinkan media memperolehinformasi dan melindunginya dari pelecehanyangtidak perlu. Dan untuk memahamiperan media,kita hams lebih dulu memahami yang membuat pejabat publik merahasiakan informasi. Sementara orang melihat kebebasan berbicara dan kebebasan pers sebagai tujuan itusendiri-hak asasiyangtidak dapat dirampaspemerintah daritangan rakyat-bab ini melihat masalah ini dari perspektif instrumentalis. Artinya, melihat kebebasan berbicara dan kebebasan pers sebagai cara untuk mencapai tujuan lain yang sama mendasarnya. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers bukan saja mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, tapi juga meningkatkan terpenuhinya kebutuhan dasar sosial masyarakat. Sen (1980), misalnya, mengatakan bahwa negara dengan kebebasan pers tidak pernah mengalami bencana kelaparan karena pers yang bebas mengarahkan perhatian masyarakat kepada bencana itu,dan orang tidak akan menoleransipemerintah yang gaga1mengatasi bencana semacamitu. Contoh-contohinimenyomtiperan informasi sebagai bagian dari proses tata kelola yang baik (good governance). Begitupula,upayayangdilakukanWorldBank dan organisasi-organisasilainnya menunjukkan, misalnya, bagaimanadiungkapkannya kasuspolusibisa menjadi suatu mekanismeyangefektif untuk mengurangitingkat polusi(untuk tinjauan m e n y e l d lihat World Bank 1998). Opini publik bisa memaksa pemerintah, terutama pemerintahyangdipilihsecarademokratis,untuk mengambiltindakan tertentu dan mencegahnyamengambiltindakan-tindakan yang lain. Telaahpentingmengenaiteoriinfonnasimodemmenyebutkanbahwainfonnasi itu dalam banyak hal merupakan public good atau komoditas publik. Apa pun relevansi pengetahuan mengenai neraca pembayaran yang digunakan oleh para pernainekonomiuntuk berbagaitindakan, biaya margmpenggunaaninformasiitu nol. Seperti pengadaan komoditas publik lainnya,pemerintah memainkan peran yangpenting,jugadalampengadaaninfonnasi.Dalamsuatu ekonomiyangmodem clankompleks,bertentangandenganteoristandarekonomikonvensional(teoripra- informasi),harga tidak mencenninkansemua informasiyang relevan. Perusahaan dan rumah tangga mungkin berkepentingan dengan informasi mengenai pertumbuhanekonomi,laju pengangguran, atau laju inflasi.Setiap bulanmereka dengancemasmenantidikeluarkannyadata barn yangdikumpulkanpemerintah. Informasi ini bukan saja memengaruhi keputusan badan swasta (private agent), misalnya, berkaitan dengan produksi atau investasi, tapi juga meme- ngaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Apabila data memberi kesan bahwa tingkat pengangguran meningkat, mereka cemas bahwa pemerintahtelahsalah urusdalammengelolakebijakan makroekonomi.Apabila data menunjukkan ketidakmerataan yang meningkat, mereka mengkha- watirkan kebijakan distribusi pemerintah dan bertanya apakah pemerintah telahberbuatcukup banyak untukmembantu masyarakat miskin.Karenaitulah pemerintah kadang-kadang terangsang memutarbalikkan atau membatasi informasi. Kadang-kadang yang diuntungkan oleh pemutarbalikan informasi inibukan pemerintah,tapi kelompok-kelompokkepentingantertentu.Nlisalnya, jika manfaat tinjangan pensiunan tergantung kenaikan biaya hidup atau jika kenaikan upah mengikutikenaikanbiaya hidup,maka ukuran kenaikanbiaya hidupyangdilebih-lebihkanakan menguntungkanpensiunanatau karyawan. Sadar akan rangsangan untuk memutarbalikkan informasi itu, pemerintah perlu, dan dalam beberapa kasus sudah, membentuk struktur kelembagaan yang bisa membatasi kemungkinan penyalahgunaannya. Karena itulah data statistik hams dikumpulkan oleh biro statistik yang independen,bukan oleh biro yang berkaitan erat dengan kelompok kepentingantertentu. Ungkapan lama mengatakan, yang terukur itulah yang memperoleh perhatian. Ada sejumlah besar variabel yang bisa dipantau, tapi biaya pemantauan itu mahal dan lingkup pemantauan terbatas. Oleh karena itulah pemerintah terdorong memilih variabel pemantauan yang mencerminkan agendanya sendiri atau agenda kepentingan khusus yang dilayaninya, bukan variabelyangmembawapengaruhburukpadaagendanya.Misalnya,diArnerika Serikat pemerintahan Reagan mencoba menghambat pengumpulan data statistikmengenaiketidakmerataandankerniskinan,dandewasainiada pihak- pihak yang menentangdibangunnyasistem akuntansi produk domestikbruto bemawasan lingkungan, yang memperhitungkankerusakan lingkungan dan pengurasan sumberdaya alam. Analisis asimetri informasi sudah memberikan gambaran baru mengenai hubungan antara mereka yang memerintah dan yang diperintah, walau sebenarnya pengetahuan dasar mengenai ha1ini sudah lama menjadi bagian dari pemikiran proses demokrasi. Dalam rnasyarakat demokratis warganya mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan mengeluarkan pendapat, dan mendapatkan informasi dari pemerintah mengenai apa dan mengapa yang dilakukannya-serta mempersoalkannya. Masyarakat demokratis memiliki anggapan yang kuat mengenai perlunya transparansi dan keterbukaan pemerintah. Tapi juga sudah lama diketahui bahwa pemerintah dan para pejabatnya cenderung tidak akan mengungkapkan, apalagi menyebarkan, informasi yang merugikan kepentingannya. Lebih dari 200 tahun yang lalu Swediamengeluarkanundang-undang-mungkinyangpertamadidunia-yang menekankanpentingnya transparansi dalam wilayah publik (publicdomain). Rationale Keterbukaan Francis Bacon mengatakan bahwa knowledge is power, pengetahuan itu kekuasaan. Kerahasiaan memberi mereka yang berada dalam pemerintahan pengawasaneksklusif atasbidang-bidangpengetahuantertentu,dankarenanya meningkatkan kekuasaan mereka. Tidak mengherankan bahwa persoalan kerahasiaan dalam urusan publik sudah lama menjadi sumber keprihatinan umum (lihat Bok 1982 untuk tinjauan menyeluruh mengenai ha1 ini). Argumentasi yang menentang kerahasiaan bersatu dengan argumentasi yang menentang sensor dan mendukung kebebasan berbicara (lihat Emerson 1967, 1970 untuk survei mengenai ha1 ini). James Madison, arsitek Amendemen Pertama Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang menjamin hak kebebasan berbicara, menangkap inti argumentasi ini ketika ia mengatakan bahwa: "Rakyat yang berniat menjadi pengatur dirinya sendiri harus mempersenjatai diri dengan kekuasaan (power) yang diberikan oleh ilmu pengetahuan (knowledge). Pemerintah yang populer tanpa informasi yang populer atau tanpa sarana untuk memperolehnya hanyalah prolog menuju sandiwara komediatau tragediatau mungkinkedua-duanya" (suratdariJames Madison kepada W.T. Barry, 4 Agustus1822,dikutip dalam Padover1953,dan juga dikutip dalam Carpenter 1995). Jeremy Bentham mendasarkan sistem konstit~sionaln~apada motif "kepentingan pribadi yang dikoreksi oleh publisitas yang seluas-luasnya." (1838-43,vol. iv, Nm.317). Ia menganggap publisitas sebagai kontrol utama terhadap salah-urns.z Dalam esainya yang tersohor, On Liberty, John Stuart Mill(1859)mengatakan bahwa htempatkannya berbagai argumentasidibawah sorotan publik jelas besar manfaatnya dan merupakan jalan yang paling pasti untuk memilah-milahyang baik dan yang buruk di antara argurnentasi-argu- mentasi it^.^ Dalam tulisannya, ConsiderationonRepresentativeGovernment, Mill (1804)menekankan pentingnya partisipasi p ~ b l i k . ~ Intinya, diperlukan partisipan yang mendapatkan cukup informasi dalam prosesdemokrasi agar partisipasinya bermakna penuh. Kerahasiaan akan me- ngurangi informasi yang tersedia untuk masyarakat, sehingga melemahkan kemampuannya untuk berpartisipasi secara berarti. Setiap orangyangpernah duduk dalamdewandireksipastitahu bahwawewenangyangdimilikinyauntuk menegakkan arah dan disiplin terbatasolehinformasiyangtersedia untuknya. Manajemen tahu akan ha1ini dan sering berusaha mengendalikan arus infor- masi. Kita sering berbicara mengenai pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat.Jika yangdirnaksudkanadalah adanya pengawasandemokratis yangefektif,para pemilihhamsdiberi informasi.Mereka hams tahu alternatif yang ada dan hasil yang akan diperoleh. Mereka yang berada dalam peme- rintahan biasanyamemilikilebihbanyakinformasiberkaitandengankeputusan yang akan diambil daripada mereka yang berada di luar pemerintahan,sama halnya dengan manajemen suatu perusahaan yang biasanya memiliki lebih banyak informasi mengenaipasar, proyek,dan teknologiperusahaandaripada pemegang saham apalagi mereka yang berada di luar perusahaan. Memang, para manajer digaji untuk mengurnpulkan informasi itu. Orang mungkin mengatakan bahwa dalam suatu masyarakat yang persnya bebas dan lembaga-lembaganya juga bebas, sebenarnya tidak banyak yang dapat dirahasiakan pemerintah, karena ada sumber-sumber informasi yang lain.Masyarakat moderndan demokratis,yangmengakuipentingnyainformasi demi pemerintahan yang efektif, berusaha melindungi kebebasan dan independensi pers dan mendorong adanya think tank dan universitas yang independen untukmengontrolpemerintah dengan efektif.Masalahnya,pejabat pemerintah selalu merupakan sumber utama atau sumber satu-satunya informasiyangrelevandantepat waktu. Bilapejabat pemerintah diperintahkan bungkam,publik benar-benar tak mempunyaipenggantiyangsama efektifnya. Ini berlaku baik dalam ha1kebijakan maupun diskusi data (informasi),karena banyak diantarainformasiyangdikumpulkanitu merupakankomoditaspublik (public good).Jika pemerintah tidak memberikan data, tidak ada orang yang akan memberikandata itu,atau masyarakat akan mendapatkandata yangtidak lengkap. Pemerintah yang menjalankan kebijakan yang menyebabkan bertambah lebarnya kesenjangan tidak akan menghendaki data yang menunjukkan dampak buruk kebijakannya itu diketahui publik. Setidaknya sampai kebijakan sudah kukuh berakar. Begitu pula para pembuat keputusan seringyakin,jika merekabisasecara diam-diammemperolehkonsensusdi balik kebijakan tertentu, mereka akan lebih mampu menghadapi oposisi. Tapi, diungkapkannya ha1itu kepada publik,bahwa konsensustelah dibuat sebelum konsensus dibentuk, akan membangkitkan tekanan yang cukup besar dari masyarakat untuk mencegah munculnya konsensus tersebut atau mungkin konsensus lain. Sekali lagi untuk lebih menegaskan, keterbukaan adalah bagian esensial dari penyelenggaraan pemerintahan publik (public governance). Hirschman (1970) melukiskan exit dan voicesebagai instrumen penegakan disiplin dalam suatu organisasi. Bagi anggota organisasi publik, artinya warga negara, exit jelasbukansuatu opsi,dan karenanya voicemendapat kepercayaan lebihbesar. Dalam dunia swasta cara suatu perusahaan itu mengatur dirinya sendiri- secara rahasia atauterbuka-tidakbanyak berbeda.Bagipara pelanggan yang penting hanya produk dan harganya, tidak peduli bagaimana perusahaan itu mengatur proses produksinya. Jika yang dihasilkan adalah produk yang baik dengan harga yang murah, itu sudah merupakan keberhasilan. Jelas, dalam hal ini, timbul masalah transparansi. Perusahaan sering tidak tertarik untuk sepenuhnyamengungkapkanatribut-atribut produknya,karena itu pemerintah menetapkan berbagaiketentuanmengenaipengungkapan,termasuk kebenaran iklan,pengungkapanpersyaratanuntuk mendapatkanpinjaman,pengungkapan persyaratan bagi perusahaan yang go public, serta undang-undang penipuan (untukpembahasanmengenaiinsentif pasaruntuk pengungkapandanperlunya campur tangan pemerintah lihat, rnisalnya, Grossman1981;Stiglitz 1975a.b., 1998). Namun organisasi publik tidak dikenai disiplin yang sama. Hanya melalui voice-melalui diskusi dengan informasi yang cukup tentang kebijakan yang sedang dikejar-dapatdilaksanakan tata kelola yang efektif. Karena badan- badan publik memegang monopoli yang efektif dalam banyak bidang operasinya,exit bukan merupakan peluang. Bandingkan antara dokter dalam suatu masyarakat yangbanyak dokternyadan doktersatu-satunya dalamsuatu komunitas, yang karena itu memegang monopoli. Dokter satu-satunya ini mungkin terangsang untuk menyalahkan pasien bila resepnya tidak menyem- buhkan dengan mengatakan bahwa pasiennya tidak mengihti petunjuk yang diberikannya. Sebaliknya, dalam suatu masyarakat yang banyak dokternya dan karena itu mereka saling bersaing, dokter yang resepnya tidak menyem- buhkan pasien pada akhirnya akan mendapat reputasi b m k dan pasiennya akan "exit". Jadi, jika hanya ada satu dokter,ia mungkin berusaha mengontml mfonnasi.Ia berargumentasiperlunya melakukanha1itu,y a h iuntukmenjaga kepercayaan atas kemampuan pengobatannya (dan karena efek placebo, mungkin ada juga sebutir kebenaran dalam argumentasinya itu). Dokter monopoli tahu bahwa tekanan persaingan tidak akan memaksanya mengung- kapkan informasi karena exit bukan opsi yang efektif. Dalam semua organisasi, ketidaksempurnaan informasi menimbulkan masalah-masalah perwakilan (agency).Akibatnya muncul perbedaan penting antara, katakan saja, tindakan yang diambil para manajer dan kepentingan para pemegangsaham. Begitupula,dalam sektor publik persoalan perwakilan ini mungkinmenyebabkan terjadinya perbedaanantara tindakan merekayang memerintah dan yang sepatutnya mereka layani. Tidak adanya opsi exit bisa memperbunrk akibat yang ditimbulkan masalah ini. Jelas, penyempurnaan informasi bisa mengurangi luas dan akibat dari masalah perwakilan ini. PentingyaKeterbukaan untuk Proses Demokrasi Dalam bab sebelum ini sudah dibahas mengenai argumentasi tradisional yang mendukung keterbukaan. Ada argumen lain berkaitan dengan dampak langsung kerahasiaan terhadap proses demokrasi dan partisipasi publik. Di sektor swasta manajemensering mencoba mengontrolinfonnasi untuk membatasi kemampuan pemegang saham dan direktur yang mereka angkat untuk menegakkan disiplin. Dengan menciptakan asimetri informasi para manajer dapat merintang masuknya manajer dari luar dan pengambilalihan perusahaan (Edlin dan Stiglitz 1995; lihat juga Shleifer dan Vishny 1989). Denganberbuat demikianparamanajerbisameningkatkanrenteuntukmereka sendiri atas kerusan pemegang saham. Hal yang sama berlaku b a s manajer publik,katakanlah,pejabattertentu.Jikaorangluartidakmempunyaiinfonnasi yang cukup, para pemilih tidak yakin orang dari luar tersebut akan mampu mengambil alih manajemen dengan efektif. Sesungguhnya, sedikitnya informasi yang dimiliki orang luar itu meningkatkan biaya peralihan dan memaksa masyarakat yang menginginkan perubahan manajemen membayar lebih mahal. Kenyataan bahwa manajemen penggantitidak banyak memiliki infonnasiberarti bahwasetiap usulanyangmerekaajukan kemungkinanbesar tidaksesuai dengansituasi.Denganmeningkatkanbiaya rata-rata transisidan perbedaan yang bersifat subyektif, kerahasiaan menempatkan pemegang jabatan pada posisiyanglebih diuntungkan daripada pendatang bar^.^ Lagi pula kerahasiaan-bahkan oleh pemilih, bukan hanya oleh pemerintah-merusak partisipasi dalam proses demokrasi. Para pemilih kemungkinan besar akan menggunakan pandangan yang independen-untuk memilih dan memilih dengan bebas suatu partai-jika mereka yakin akan pandangannya,dan untukitu,pada gilirannya,merekamemerlukaninformasi. Dan infonnasi secara tak langsung berarti biaya. Para pemilih mempunyai ambangbatas,yaknibatasjurnlah waktudanenergiyangmerekasedia-berikan untukkepentingan umum. Kerahasiaanmeningkatkanhargainformasidengan membujuklebihbanyaklagipernilihyangtidakmempunyaikepentingankhusus untuk tidak berpartisipasi secara aktif, dan membiarkan lapangan yang ada terbuka lebar untuk mereka yang punya kepentingan tertentu. Demikianlah, mengerjakan kepentingantertentu itu bukan saja sama dengan menjalankan kegiatan b m k di bawah jubah kerahasiaan, tapi kerahasiaan itu sendiri juga mengecilkanhati pihak lain dari upaya melakukan pemeriksaan yang efektif terhadap kepentingan khusus itu melalui pemungutansuara yang didasarkan pada infonnasi yang cukup. Di samping itu, kerahasiaan juga bisa mengecilkan hati para pesaing potensial, bukan saja karena mengurangi kemungkinan keberhasilan dalam proses pemilihan, tapi juga karena menambah ketidakpastian para pesaing apakahmerekabisamemperbaikikeadaan. Betapaseringpejabat dipilihkarena program khusus tapi kemudian menemukan bahwa situasi anggaran ternyata jauhlebih buruk daripadayangdiduganya, sehinggamemaksanyamelepaskan semua rencana dan bermainakrobat dengan anggaran yangada yangmungkin mereka tidak yakin akan keberhasilannya dan tak punya hasrat me- ngerjakannya? Bagaimanapun pengaruh buruk ini bahkan lebih luas lagi. Sebenarnya, menjagakerahasiaan adalahuntukkepentinganpemerintahsecarakeseluruhan, bukan untuk kepentingan individu. Tapi justru inilah yangmenyebabkan tirn- bulnya masalah kebocoran. Sepertidalamkasus perilaku kolusi,orangmudah terdoronguntuk menyeleweng. Jika rahasia dibagidiantara sejumlahindividu, masing-masingindividubisamemetikkeuntunganmtuk dirinyasendiridengan membocorkan informasi itu kepada pers. Jika proses pembuatan keputusan dilakukan secara tertutup, dan terutama jika didorong oleh kepentingan ter- tentu,mungkinmerekayangtidak sepakatdengankeputusanitu merasabahwa satu-satunya cara agar keputusan itu dibuat "lebih baik" adalah dengan mengungkapkan proses tersebut. Untuk menjaga kerahasiaan, jumlah yang terlibatdalam pengambilankeputusanseringdibatasi denganketat,dan mereka yang punya kemampuan memberikan pandangan berharga tidak dilibatkan dalam diskusi. Kualitas pengambilan keputusan, karenanya, menjadi rendah. Sekali lagi, timbul lingkaran setan. Dengan lebih banyak kesalahan, pejabat publik menjadilebihdefensif,dan mtuk melindungidiri merekaberusaha lebih tertutup dan lebih mengecilkan kalangan sehingga merusak kualitas pengambilan keputusan. Sementara ruang wacana mengenai berbagai isu penting terhambat, perhatian semakin dan semakin terfokus pada isu-isuyang punya nilai. Meng- ambil keputusan mengenai isu ekonomi yang kompleks memerlukan banyak informasi,sedangkanuntuk isu aborsiataunilai-nilai keluargatidak diperlukan banyak informasi,atau dibutuhkaninformasiyang jauh berbeda.Demikianlah kerahasiaan memutarbalikkan arena politik. Efek buruk dari kerahasiaan itu berlipat ganda, bukan saja bidang-bidang penting kebijakan politik tidak tersentuh dengan efektif,tapi juga perdebatan terfokus pada isu yang sering memecah belah. lnsentif untuk Kerahasiaan Kerahasiaan merupakan ciri khas negara totaliter yang menodai abad ke- 20. Kini, walaupun publik mungkin berkepentingan dengan keterbukaan, pejabat publik terdorong mengejar kerahasiaan bahkan di negara demokratis pun. Kerahasiaan itu korosif, merusak: antitesis dengan nilai demokrasi dan merusak proses demokrasi. Kerahasiaan memperkuat pejabat yang berkuasa dan mengecutkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Kerahasiaan turnbuh atas saling curiga antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah, dan pada saat yang sama makin memperburuk rasa saling tidak percaya itu. Kerahasiaan merupakan lahan subur bagi kepentingan tertentu dan merusak upaya pers melakukan kontrol yang efektif terhadap penyalahgunaanyangddakukan olehpemerintah. Pada saat yangsama,dengan merusak kepercayaan yang sepatutnya berlaku dalam proses demokrasi, pemerintah justru memberi senjata kepada mereka yang menentang proses dem~krasi.~ Walaupun argumentasi yang mendukung keterbukaan untuk kepentingan publik itu sangat menyentuh, namun argumentasi itu dihadapkan pada rangsangan atau insentif privat yangh a t ,yangmencobamemengaruhibirokrat pemerintah, pemegang jabatan, dan kelompok kepentingan khusus lainnya. Teori pilihan publik menekankan pentingnya insentif semacam itu (Mueller 1997). Beberapa dorongan untuk (memilih)kerahasiaan inimudahdipahami: jauh lebih mudah mengambil keputusan secara diam-diam, tanpa tarik-menarik berbagaikekuatan,daripada mengambilkeputusan secara terbuka di hadapan pandangan publik. Mengelola proses demokrasi tidak mudah, kerahasiaan setidaknya memberikan semacam sekat sementara. Banyak insentif untuk kerahasiaan lebih menyakitkan hati. Kerahasiaan memberikan semacamsekat dari tuduhan membuat kesalahan. Jika suatu ke- bijakan gaga1memberikan hasil yang dikehendaki, pejabat pemerintah selalu bisa mengklaim bahwa kalau kebijakan yang diambil bukan yang dari peme- rintah tersebut, keadaan akan lebih buruk. Namun publik menilai setiap kesalahan dengan keras. Timbul lingkaran setan: dengan sedikitnya informasi yang diungkapkan, dalam menilai kinerja pejabat pemerintah, publik terpaksa bergantung pada hasil resmi dari pemerintah. Para pejabat memperolehpenghargaan atashasilyangbagus,tidak peduliapakahmereka pantas menerirnapenghargaanitu atau tidak,danmereka dikutuk atashasilyangburuk,apakah itu hasiltindakanpemerintah atau bukan. Dengan lebih banyak informasi publik dapat melihat dengan lebih tepat nilai tambah tindakan untuk publik. Insentif lain bagi pejabat publik untuk memilih kerahasiaan adalah bahwa kerahasiaan membuka peluang bagi kelompok kepentingan khusus untuk mempunyaipengaruh lebihbesar. Dalammasyarakat tertentuhalinimengambil bentuk korupsi dan suap terang-terangan. Bahkan dalam masyarakat yang memandang suap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima, politikus perlu dana karnpanye untuk dipilih dan dipilih lagi. Kelompok kepentingan khusus yang menyediakan dana tidak berbuat demikian untuk kebaikan publik, tapi karena mereka yakin bahwa dengan berbuat demikian mereka bisa memenga- ruhi kebijakanyangmeningkatkankeuntungan dan hal-ha1yang menguntung- kannya. Jika tindakan mendukung kelompok kepentingan khusus ini tunduk pada sorotanpublik,lingkupyangmenganak-emaskankelompok tersebutakan sangat terbatas.Kerahasiaan merupakan batuan-dasarkorupsiyang liat,yang merusak kepercayaan pada pemerintah yang demokratis di banyak bagian dunia. Seperti ungkapan yang mengatakan bahwa sinar matahari merupakan antiseptik yang paling ampuh. Akhirnya,seperti bentuk kelangkaanyang dibuat-buat lainnya,kelangkaan informasi menimbulkan rente. Konsekuensi buruk pemburuan-rente ini telah lama menjadi keprihatinan. Suatu dinamika yang tidak sehat sedang berlang- sung: pejabat publik diberi insentif untuk menciptakan rahasia yang membe- rikankeuntungan kepadamereka. Di beberapa negara,pejabat publikmemetik keuntungan ini melaluisogokanatau penjualan informasiberharga.Di negara- negara lainnya proses ini dijalankan sedikit lebih halus, melalui sumbangan dana kampanye,dandi negara-negaralainnya lagiprosesinimembawadampak yang kritis-4an buruk-terhadap pers. Efek Buruk pada Ekonomi Sebagian besar bab ini menyangkut pengaruh buruk kerahasiaan terhadap proses politik; sebenarnya, kerahasiaan juga punya dampak buruk pada eko- norni.Sebab,suatu keputusan politik punyapengaruh terhadap perekonomian. Banyak keputusan yang diambil di bidang politik mempunyai konsekuensi ekonomi, bukan saja atas keseluruhan produksi, tapi juga distribusinya. Sekarang umum diakui bahwa informasi yang baik dan tepat waktu meng- hasilkan pengalokasian sumber daya yang lebih baik dan lebih efisien. Ber- tambah besarnya proporsi tenaga kerja yang terlibat dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran informasi membuktikan pentingnya informasi. Ironisnya, banyak di antara orang-orang ini terlibat dalam pengorekan informasi dari sektor publik, informasi yang menurut sementara pihak hams tersedia secara terbuka.Jika informasiyangbaik menghasilkanalokasisumber daya yang lebih baik, apakah pantas pemerintah dengan sengaja tidak mengungkapkaninformasi,bukan membiarkanpasarsendirimemutuskanyang relevan dan yang tidak relevan? Kekecualian Pengungkapan lnformasi Ada beberapa kekecualian pada pengungkapan informasi (untuklebihrinci lihat Stiglitz 1999). Pertama, kekecualian yang paling penting dan paling meyakinkan menyangkut privasi individu dan organisasi.Dalam menjalankan tugasnya pemerintah mengumpulkan banyak informasi mengenai individu, seperti informasi mengenai pendapatan dan kesehatan. Tapi isu yang dibahas dalam bab ini, kalaupun ada,tak banyak jurnlahnya yang termasuk dalam ke- kecualian yang menyangkut privasi. Kedua,kekecualianyangberkaitan erat denganinformasitertentuyangoleh pihak yang mengetahuinya tidak akan diungkapkan kepada pemerintah jika ia tahu bahwa informasi itu selanjutnya akan disebarkan kepada m u m . Pen- tingnya kerahasiaan hubungandokter-pasiendan pengacara-klien sudahlama diakui, dan sejurnlahinteraksi dalam sektor publik menyangkut kerahasiaan pribadi hams termasuk dalam kekecualian. Ketiga, pentingnya kerahasiaan diwaktu perangtidak dapat dibantah lagi. Apabila hidup matinya bangsa menjadi taruhan, maka hams dilakukan sega- lanya dalam batas kemarnpuan untuk meningkatkan peluang untuk menang. Suksessuatuserangan militermungkinsangat tergantung padafaktordadakan. Masalahnya, kekecualian menyangkut keamanan nasional ini telah diperluas mencakup hal-ha1 yang keamanan nasional jelas bukan masalahnya. Berteriak Kebakaran di Gedung Bioskop Padat Penonton Pengungkapan informasi sekali-sekali bisa mempunyai dampak yang mengancam jiwa manusia. Persoalannya bukanapakah akan mengungkapkan atau tidak, tapi bagairnana cara mengungkapkan informasi itu. Kekecualian menyangkuthak kebebasanberbicara yangdikemukakanHakirnAgungHolmes didasarkan atas panik akibat seseorang berteriak "kebakaran" dalam gedung bioskopyang padat penonton. Keprihatinan seperti itu sungguh nyata bila tirnbul dalam sektor ekonomi. Misalnya,diungkapkannyabahwasebuahbank mungkinakan bangkru- dan dengan tidak adanya asuransi jaminan simpanandi bank-bisa menyebabkan rush pada bank itu. Di Indonesia International Monetary Fund (IMF)meng- ungkapkan bahwa kemungkinan besar 16 bank lagi akan ditutup menyusul yang sudah, bahwa pemilik deposit0 hanya mempunyai asuransi jaminan ter- batas, tapi IMF' belum menetapkan bank-bank mana yangakan ditutup, telah menyebabkankekacauan besar di dunia perbankan Indonesia karena deposan menarik dananya dari semua bank swasta. Namun argumen ini sering digunakan untuk membela kerahasiaan ketika argumen itu seharusnya tidak digunakan. Menteri keuangan di masa peme- rintahan Clinton berargumentasibahwa diskusi terbuka mengenai isu seperti kebijakanmoneter mungkinakan menggulungpasar,telah menyebabkanketi- dakstabilan. Anehnya,mereka yang berkata demikianini biasanya justru pe- nganjur pasar yang gigih.Walaupun mempunyai kepercayaanyang besar ter- hadap pasar,merekatampaknyapercaya bahwaalokasipasarakanterpengaruh oleh "ribut" yang tidak relevan. Haruskah kita kurang percaya pada proses demokrasi dan pada pasar bahwa pasar akan mampu melihat di balik semua kebisingan itu, menilai argumentasi dasarnya, dan menimbang-nimbang buktinya? Jelas, jika informasi yang dibahas atau diungkapkan itu memang relevan, artinya informasi itu memengaruhi fundamental ekonomi,pengungkapanin- formasi secepat mungkin memungkinkan alokasi surnber yang paling efisien. Jika keputusan politik mungkin membawa pengaruh ekonomi,masuk di aka1 kalau partisipan ekonomimenimbang-nimbang kemungkinantindakan alter- natif buat mereka sendiri. Kerahasiaan membuat mereka tidak memperoleh infonnasi yangdibutuhkan untuk memberikan penilaian. Satu ha1 yang berbeda dan khusus dari analisis ini memfokuskan pada kebijakan moneter. Seberapa besar bank sentral akan bertindak secara diam- diam telah dibahas secara mendalam. Apakah bank sentral hams mengung- kapkanhasil rapat,dan jikademikian,seberapalekasdanseberapa terperinci? Sekalilagi,ada semacamironiyangmenyertaidiskusiini. Walaupunpenganjur pasar memuji fungsi"penemuan"harga pasar,banyak dari fungsi ini di pasar obligasi diarahkan pada upaya memperkirakanyang mungkin dipercayaidan akan dilakukan oleh bank sentral. Daripada memperoleh infonnasi ini secara tidak langsung, apakah tidak sepantasnya bank sentral langsung saja mengungkapkan informasi itu? Jika pasar yakin ini ada gunanya-seperti terbuktibegitubanyakindividudi seluruhdunia memperhatikantindakanbank sentral-apakahtidak sebaiknya pemerintah menyediakaninfonnasi itu tepat pada waktunya? Baik teori maupun bukti tidak memberikan dukungan yang kuat pada hipotesisbahwa pengungkapandandiskusiyanglengkapdan tepat waktu akan memberikan efek bumk. Sesungguhnya, sementara informasi pada akhirnya juga keluar, prosedur yangada sekarangyang mencoba menyumbat infonnasi menyebabkan terjadinya pengungkapan infonnasi dalam jurnlah yang besar secara periodik.Seperti halnya ekonomiyang mungkinlebih stabil dengan pe- nyesuaian nilai tukar secara kecil-kecilan tapi sering daripada penyesuaian yang besar tapi jarang, begitu juga ekonomi akan lebih stabil dengan arus in- formasi yang terus menems. Banyaknya arus infonnasi membuat perhatian tidak tertuju pada satu infonnasi saja, dan revisi distribusi setelah itu tidak akan besar. Jadi,argumenyangmengatakan bahwa pengungkapandandiskusi yanglengkap mungkin menggulungpasar hanyalahargumen mengenaiwaktu dan cara pengungkapan dan bukan argumen untuk menunda diskusi publik dalam waktu yang tidak ditentukan. Bank sentralmelambangkanmasalahyangdihadapimasyarakat demokratis saat ini. Masyarakat demokratis hams menemukandan telahmenemukancara memanfaatkan kepakaran dalam pengambilan keputusan yang rumit dengan cara yang mencerminkan nilai bersama dan keahlian. Karena kompleksnya masalah, banyak negara telah memindahkantanggung jawabpengambilan ke- putusan yang kritis, misalnya, mengeluarkan peraturan, ke badan-badan khusus. Namun keputusan tidak bisa hanya mencenninkan kepentingan ke- lompok industri yang terkena saja, yang mungkin memiliki kepakaran tak seimbang.Tapi,itu hamsditempadenganmembiarkankeputusandankerangka yangmewadahikeputusanitudibuatterbuka pada prosesdemokrasi. Dibanyak wilayah proses pengaturan mencerminkan keprihatinan ini, misalnya mener- bitkan usulan regulasi dan membiarkannya ditanggapi dalam jangka waktu tertentu. Setelah tanggung jawab diserahkan secara luas, misalnya kepada badan independen untuk melibatkan kepakaran yang lebih besar dan untuk menja- uhkanpengambilankeputusankarena perubahanprosespolitik,ada kebutuhan lebih besar akan keterbukaan dan transparansi. Meri~ntuhkanKewibawaanatau Jangan Jemur Kain Kotor Anda di Muka Un-~um Argumentasi bahwa pengungkapan informasi kepada publik-termasuk diskusi mengenai ketidakpastian dan kekeliruan-akan merusak wewenang lembaga publik merupakan salah satu proses demokrasi yang paling korosif. Argumen ini sempa dengan dalih yang secara konvensional digunakan rezim otoriter. Sebaliknya saya ingin mengatakan bahwa apabila pemerintah ber- urusan dengan warganya secara jujur, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik akanmeningkat,bukan menurun. Mudahnya manusia berbuat salah merupakan batu dasar rancang bangun lembaga politik kita dan itulah sebabnya mengapa kita punya sistem checks and balances. Kita semua tahu bahwa infonnasi itu tidaksempurna dan bahwa ketidaksempurnaan informasi ini ikut berperan ketika kita harus mengambil beberapa keputusan penting. Demikianlah, berpura-pura bahwa tidak ada lembaga yang tidak bisa ber- buatsalah atau bahwa yakinseyakin-yakinnya akan kebenaran tindakan yang diambil,sama saja denganmelawan realitas. Hanya mereka yangmaudibodohi percaya akan ha1itu. Menerimakesalahandanmenunjukkanbahwa orangbisa belajar dari kesalahan akan meningkatkan keyakinan publik terhadap suatu institusi.Setidaknya,dengan menunjukkan bahwa institusi tersebut punya cu- kup kepercayaan akan kemampuannya sendiri dan kepercayaan pada proses demokrasi dengan bersedia terlibat diskusi terbuka. IMF beragumentasi bahwa jika diskusi terbuka mengenai kebijakan alternatif diperbolehkan,itu berarti membeberkanketidaksepakatankebijakan. Tidakadanya kepercayaan bahwa kebijakanyangdirekomendasikanatauyang ditetapkan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman bisa menjadi senjata bagikelompokoposisi.Sikapsepertiitu melanggarprinsipdemokrasidan prin- sip ilrnu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengakuiketidakpastian, bahwaaki- bat dari suatu tindakan alternatif itu tidak sepenuhnya diketahui, dan berupa- ya mengukur derajat ketidakpastian dengan menghubungkannya dengan berbagai posisiberbeda.Ilmu ekonomimengakui adanya pilihan, tradeoff(per- tukaran),dan risiko. Berbagai kebijakan memengaruhi berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan carayang berbeda-beda dan mengenakan berbagai risiko pada berbagai kelompok. Tidak ada satu kebijakanpareto, artinya satu kebijakan yang terbaik untuk semua orang, yang dominan. Proses demokrasi mengakui bahwa dalam demokrasi terserah pada negara bersangkutan untuk memilih di antara alternatif-alternatif yang ada, dan bahwa pilihanitu tidak bisa dan hams tidak dibuat oleh teknokrat baik dari dalam negeri maupun dari luar. Pada akhirnya,kegagalanberulangkaliIMF--dalam programdan kebijakan seperti bailoutdanliberalisasipasar modalyangditawarkannya denganbegitu yakin,suatu keyakinanyangtidakdisokongbukti-telah merusakkepercayaan padalembagaitu sendiri,sampai-sampaiorang-orangdiWallStreet berbicara mengenai"raja yangtidak mengenakanbaju." (Soros2002).Jika sajaIMFlebih terbuka,baikmengenaiketidakpastiandanpilihan,kepercayaanpadalembaga ini jelasakanlebihbesar. Sepertiseringterjadi,kerahasiaanjuga menimbulkan keprihatinan bahwa suatu agenda khusus sedang dijalankan, dan ini mencer- minkan kepentingankhususbukan kepentingan~ m u m . ~ Publikmungkinbisa diyakinkandenganlebih efektif bahwa diskusidalam lembagaitutidak didominasikepentingan-kepentingankhusustertentu-jika memang begitu dan jika ada keterbukaan baik dalam proses pengambilanke- putusanmaupunmengenai ketidaksepakatanyangterjadi. Keterbukaanakan meyakinkanpublik bahwa keputusan IMF' tidak mencerminkan kepentingan khusustertentq8sedangkanringkasan diskusi yang dipublikasikan akan me- yakinkan publik bahwa semua argumen sudah dipertimbangkan, semua sisi pennasalahansudahdiperhitungkan,dankeputusandiambilkarenabobotbukti lebih condongkepada tindakan yangakandijalankan. Bagaimanapun,peme- rintah dipilih antara lain untuk melakukan pilihan yang sulit ini. Apa yang ingin diketahui publik adalah pertimbangan sesungguhnyayang terjadi. Peran Media dalam Pelaksanaan Keterbukaan Sebegitu jauh dalam bab ini saya telah berargumentasi,walaupun publik mendapat manfaat yang besar dari keterbukaan dan transparansi dan bahwa kerahasiaan sangat membahayakanproses demokrasi, pemerintah cenderung mendukungkerahasiaan. Menyadariha1ini, masyarakat mencobamembatasi perilakupemerintahdengan membatasiluasnyakerahasiaan dan kemampuan pemerintah untuk mengekangmereka yang mungkin membawa keterbukaan. Itulahsebabnyamengapa undang-undangyang melindungi kebebasanberbi- cara dan kebebasanpersbegitu penting. Bagianbab inimengelaborasi peran media dalammemajukantransparansi dan keterbukaan, dan bahwa kerangka kelembagaanyangdibutuhkanuntuk melindungiketerbukaandan transparansi tidak hanya terbatas pada penjaminan kebebasanpers. Untuk menciptakan demokrasi yang lebih transparan dan terbuka perlu suatu kerangka berpikir yang barn, yang ~nelihatpemerintah sebagai agen rakyat yang sebenarnya.Karena pengumpulaninformasioleh pemerintah di- biayai publik, maka publiklah pemilik informasi itu. Informasi bukan milik pribadi pejabat pemerintah provinsi, tapi milik publik secara umum. Demi- kianlah informasiyang dikumpulkan pejabat publik itu adalah milik publik, sama halnya dengan kursi, gedung, dan aset fislk lain yang digunakan oleh pemerintah adalah milik publik. Kini tiba saatnya untuk menekankan pentingnyaintellectualproperty(kekayaanintelektual).Informasiyangdikurn- -pulkan dan diproses pejabat publik merupakan intellectual property, sama seperti paten yang diberikan pada suatu inovasi. Menggunakan intellectual property untuk kepentinganpribadi sama seriusnyaseperti perampasan rnilik publik untuk tujuan pribadi. Secara alamiah,dalam situasi tertentu berbagai informasimungkintidak patut,yangmerupakanpengecualianpentingterhadap anggapan tentang perlunya keterbukaan sebagaimanadibahas sebelumnya. DiAmerika Serikatkerangka hukumyangmendasarihak publikuntuk tahu tercantum dalam Freedom of Information Act yang disahkan Kongres pada 1966. Pada prinsipnya,undang-undanginimemungkinkansetiapwarganegara mendapat aksessegala informasisejauhinformasiitu bolehdipakaioleh mum, dengan sedikit kekecualian yang menyangkut privasi. Tapi, undang-undang semacamituhanyaakanberhasiljikaadakomitmenkuat terhadapketerbukaan. Pejabat pemerintahmungkin berhati-hati tentangyangmereka catat dan yang dianggaprahasia "darimulutketelinga,"tapibisasaja inikarena mereka tidak mau mengungkapkan informasi penting itu ke publik. Walaupun undang- undang itu saja tidak cukup,adanya undang-undang ini merupakan langkah pentingke arah yang benar. Di beberapa negara berkembang adanya undang- undang yang memberikan akses yang sebelumnya tidak ada, membuat masyarakat meminta informasi. Kerangkahukurnmerupakanbagianinfrastruktur kelembagaanyang diper- lukan bagi demokrasiyangtransparan dan terbuka. Begitu juga berbagailem- baga infonnasi publik yang dirancang untuk mengorek infonnasi untuk ke- pentingan publik, termasuk pers yang bebas dan kalau perlu pers yang adversarial, yang berseberangandengan pemerintah (sebagailawan dari pers yang terperangkap);oposisi yangdiakui; dan berbagai organisasi kepentingan publik untuk meniup peluit terhadap kegiatan tersembunyikelmnpok kepen- tingan khusus,atau sekadar menjaminbahwa semuasisi perdebatan didengar. Jelaslembaga-lembagasemacamitu hamspunyaaksesinformasiagar berfungsi denganefektif. Pers merupakan yang palingpentingdi antara lembaga-lembagainformasi ini. Sepertisetiaplembaga,pers dihadapkanpada insentif yangtidaksemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas infonnasi dan transparansi peng- ambilankeputusan.Jika lutatidak bisa dengan mudah mengatasi keterbatasan ini,kita ham hati-hati akan bahayanya.Misalnya,sudahlamadiketahui bahwa adanya rahasia menirnbulkanpersyang bertekad mengorekrahasia itu,namun sebeluminisudahsaya jelaskanbagaimana kerahasiaan menimbulkan kelang- kaan pengetahuan yang artifisial dan bagaimana kelangkaan artifisial itu me- nimbulkan rente. Salah satu cara pejabat publik memetik rente adalah dengan mengung- kapkan rahasia ke warga pers yang memperlakukan pejabat itu dengan baik. Akibatnya,bukansaja publik tidak diberikan informasi yangtepat waktu,tapi pejabat pemerintah menggunakan kontrolinformasinya untuk memutarbalik- kan informasi demi keuntungannya sendiri,pemutarbalikan yang melampaui peran dan kecerdasan pejabat yang bersangkutan, yang peran dan kecerdas- annyatelah diembus-embuskansecara berlebihan. Hubungan simbiotik antara pers dan pejabat ini merusak kepercayaan publik kepada kedua-duanya dan mengganggukemampuanpersuntuk menjalankanfungsiesensialnya.Dapatkah reporter menjadi kritisi yangefektif jikaaksesinfonnasiyangmereka butuhkan disumbat setelah dipublikasikannya artikel yang kritis? Beberapa instansi pemerintahefektif terutama dalammemanipulasi pers dengancara ini. Pernah seorangreportersuatu swatkabarterkenaldiAS bemlang kali mendapat ruang di halaman muka atas liputannya mengenai suatu instansi pemerintah, tiba- tiba ia dipindahkan bertugas meliput industri mobil di Detroit. Ia rupanya kehilangan akses setelah suatu laporan yang kritis, dan tanpa akses ia tidak bisa mendapatkan beritanya. Pelajaran ini disadari oleh reporter lainnya. Hubungan yang kompleks antara pers dan transparansi dilukiskan oleh kebocoran yang akhirnya memainkan peran penting dalam penyebaran informasi. Persdiandalkan untuk tidakmengungkapkansumberinformasinya. Jika reporter mengungkapkan sumber beritanya, sumber ini akan mengering. Sesungguhnya, jika sumber kebocoran diketahui publik,sumber-sumberlain dalam pemerintahan akan mengenakan "sanksi" pada reporter tersebut, me- nyumbat aksesnya, atau mengucilkannya dengan satu dan lain cara. Sifat hubungan bilateral itu dibuat sedemikian rupa sehingga lebih meng- untungkan satu pejabat daripada yang lain. Reporter akan mengembangkan hubungan baik denganseseorangyangmemberikan bocoransecara teratur dan eksklusif(bocoranyangberlebihanmenguranginilaiinformasiyangdibocorkan) dan dengan seseorang yang bisa menjadi sumber untuk jangka waktu yang lama. (Jikareporter tidak punya banyak persediaan berita yang menyanjung seseorang, ia lebih baik menggunakan yang ada sekarang untuk menyanjung seseorangyangnantibisa membenkaninformasiyangbemilai tinggi). Bocoranl itu merupakanpisaubermatadua:merupakancarapentinguntukmenyebarkan informasiyangsifatnyarahasia kedalampublicdomain,dancara pentingbagi. pejabatpemerintahuntukmembentukpeliputanyangmenguntungkandirinya. Bocoran bisa menyebabkanlebih banyak informasi tapi juga lebihbanyak in- formasi yang diputarbalikkan. Kontrol paling penting terhadap pelecehan ini adalah pers yang bersaing yang mencerminkan berbagai kepentingan. Maka itu terjadinya konsentrasi kekuatan media memprihatinkan bukan saja akibat kekuatan pasar yang me- nyebabkantarif iklanlebihtinggidaripada selayaknya.Media yangsecaraber- lebihan terikat,misalnya,pada kepentinganfinansial,tidak akan memberikan cukup kontrol terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh kelompok ke- pentingantertentu. Ketidakseirnbangansumbermeruean sejurnlah pesaing, baik dalam mengorek sumber informasi maupun dalarn mengecekakurasi in- f ormasi. Pada masa-masa konflik-seperti perang melawan terorisme yang dilan- carkan AS-swa-sensor dan sensor pembaca bisa juga merusak kemampuan persmenjamintransparansidanketerbukaanyangdemohatis.Pembacamung- kin merasa bahwa kritik terhadap pemerintah dianggap tidak patriotik dan lalu memboikot media bersangkutan, sedangkan media mungkin menyensor dirinya sendiri, baik karena khawatir akan kehilangan pembaca atau karena media itu sendiri juga mempunyai rasa patriotisme. Internet,yang memung- kinkan akses yang mudah pada peliputan dari luar yang lebih luas, mungkin dalam jangka panjang memberikan kontrol,walaupun patriotisme itu sendiri menyebabkanhilangnya sumber yang dianggap "luar" itu. Pers karena itu memainkan peran penting dalam perjuangan membela keterbukaan, tapi pada saat yang sama juga merupakan bagian sentral dari "konspirasi kerahasiaan". Pers hams berjuang untuk keterbukaan. Mengha- rapkanreportermengungkapkansumberpemerintahnyaatauuntuktidak me- ngejar sumber informasi yang eksklusif adalah tidak reahstis. Tapi peliputan tentangproses liputan itu sendiriperlu untuk membeberkan-jikabukanpara pemain kuncinya-sistem yang jahat itu. Kesimpulan Keterbukaan yang lebih lebar, seperti saya katakan, bisa dibenarkan berdasarkan alasan instrumental, keterbukaan sebagai cara mencapai tujuan, seperti misalnya mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Keterbukaan yanglebihlebar mempakan bagian pentingdarigoodgovernance, tapi saya juga yakin bahwa keterbukaan yanglebih luas punya nilai intrinsik. Publik berhak tahu.Saya sudah mencoba mengekspresikanberbagai hak asasi ini dengan berbagai cara. Publik membayar untuk memperoleh informasi. Karena itu, bagi pejabat pemerintah yang menyediakan informasi yang bisa diakses untuk keuntungan sendiri, walaupun itu bukan untuk mendapatkan peliputan yangmenguntungkansecarafinansialmelainkanpeliputan yangbaik secara jurnalistik, itusama saja dengan pencurian rnilikpublik.Walaupunkita semuamengakuiperlunyatindak kolektif dankonsekuensidariberbagaitindak kolektif bagi kebebasan individu, kita punya hak asasi untuk tahu bagaimana kekuasaan yang diserahkan secara kolektif itu digunakan.Ini bagisaya meru- pakan bagian dasar kontrak implisit antara rakyat dan mereka yang dipilih untuk sementara waktu memegang tampuk pemerintahan. Semakin pemerintah tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap publik,semakin penting keterbukaan dan ketransparanan tindak-tanduknya. Demikian pula semakin independen dan semakin tidak akuntabelnyasebuah instansipemerintahsecarapolitik,semakinbesartuntutanatasketerbukaannya. Keterbukaan merupakan salah satu kontrol paling penting terhadap penya- lahgunaan tanggung jawabolehpemerintah terhadap gadaian (yaituinformasi) milik publik. Walaupun keterbukaan tidak selalu menjaminadanya keputusan yang bijaksana, namun keterbukaan merupakan langkah maju dalam evolusi prosesdemokrasi,suatupemberdayaan individu untuk ikut serta secara berarti dalam keputusan menyangkut tindak kolektif yang punya efek begitu besar terhadap nafkah dan hidup manusia. Tantangannya adalah menciptakan suatu pemerintahan yang benar-benar transparandanterbuka. Doronganpada kerahasiaan itu sangatkuat,dan begitu juga peluang menghindari maksud peraturanpengungkapan rahasia. Jika per- temuan formal hams terbuka,semua keputusan bisa dibuat dalam pertemuan tidak formal.Jika bahan tertulis harus diungkapkan,para pejabat akan terdo- rong untuk tidak memuat segala sesuatu secara tertulis, dan yang tertulis se- mata-mata hanya diperuntukkan bagipublic record.Denganbatasan legalistik ini,tekanan hams diberikan pada penciptaan budaya keterbukaan yang ang- gapannya adalah bahwa publik harus tahu tentang dan berpartisipasi dalam semuakeputusan kolektif. Kita hamsmenciptakansuatu mind set keterbukaan, suatu keyakinan bahwa publik adalah pemilik informasi yang ada di tangan pejabat publik, dan bahwa menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi-bahkan dengan pertukaran yang saling menguntungkan dengan reporter-berartimencuri milik publik. Suatu kerangka hukumyangmemberikankomitmenpada keterbukaan dan transparansi-tennasuk undang-undang yang menjamin hak untuk tahu dan yang menjamin adanya media bersaing dan beragam-memang penting, tapi tidak cukup. Juga penting adalah lembaga infonnasi, terutama media yang bebas, yang bersaing, kritis, dan committed mengungkap keterbatasannya sendiri-hubungansirnbiotikantaraanggotamediadan pemerintahyangbegitu sering menyebabkan peliputan berita yang diputarbalikkan-sebagaimana media berjanji mengungkap keterbatasan pemerintah. 1Artinya, ada kepercayaan,berdasarkan pengalamanhistoris dan teori ekonomi, pemain di pasar enggan mengungkapkan semua informasi yang relevan. Edlin dan Stiglitz (1998)menunjukkan bahwa para manajer bisa4an mempunyaicara-untuk meningkatkan asimetriinformasiyang ada diantara merekasendiri dan antara mereka dan orang luar. 2 Tanpa publisitas, semua kontrol lainnya tak akan ada hasilnya: dibandingkan dengan publisitas, semua kontrollainnya tidak banyak artinya.Lebih daripada segala ha1 disatukan, karena publisitaslah sistem prosedur di Inggris diakui sebagai sistem yangpalingsedikit keburukannya,bukan sebagaisistemyangpalingburuk." (Bentham 1838-43,vol. iv,hlm. 317, juga dikutip dalam studi Hal6vy1972). 3Millberargurnenasisebagaiberikut:"Buruknyaperbuatanmembungkamekspresi opini adalahbahwa pembungkamanitu merampashakumat manusia,baikdarigenerasi yanglalu maupun yangakan datang,dari merekayangberbeda pendapatdengan opini itu,dan lebih-lebihlagidari mereka yang mengeluarkan opini itu.Jika opiniitu benar, artinyamerekatidak diberi kesempatanuntuk menyatakanyangbenar dari yangsalah; jika opini itu salah, mereka kehilangan manfaat yang besar, yaitu persepsi yang lebih jelasdan kesanyanglebihhidupmengenaikebenaranyangtimbuldari benturan antara yang benar dan yang salah itu." (lihat Mill1859,hlm. 205,1961). 4 "Seperti antara satu bentuk pemerintahan populer dan bentuk pemerintahan populer lainnya, keuntungan dalam ha1 ini terletak pada bentuk yang luas fungsi publiknya; ... dengan memberikan peluang kepada pihak swasta dari semua kelas, sepanjang konsisten dengan obyek yang sama pentingnya, partisipasi yang seluas- luasnya sampai pada urusan pengadilan dan adtninistrasi, seperti pengadilan dengan sistem juri, jabatan dalam pemerintahan kota, dan lebih-lebih lagi dengan publisitias dan kebebasan diskusi, dan dengan cara tersebut bukan hanya beberapa individu yang terlibat dalam suksesi, melainkan seluruh masyarakat, sampai tingkat tertentu, turut ambilbagiandalampemerintahan, serta berbagidalam instruksi sertaolah mental yang dapat diturunkandari kegiatan suksesi itu." (Mill1861,1971hlm. 325). 5 Dalam argurnentasinya yang menentang Alien and Sedition Acts pada 1700-an, James Madison mencatat bagaimana pemegang jabatan "dilindungi undang-undang penghasutanini darikecamanyangmembeberkankeburukannyadimuka masyarakat," sedangkan lawan-lawannya tidak diberikan perlindungan yang sama. Ia bertanya: "Tidakkahmerekayangberkuasa memperolehkeuntungan yangtaksemestinyakarena terus berkuasa; dan dengan merusak pemilihan urnum, membahayakan manfaat yang dibentuk pemerintah di atasnya?" @hatMadison 1799,1966,hlm.225). 6 Banyak literatur bisa diperoleh mengenai arti demokrasi yang tidak saya ingin singgungdalam bab ini. Jelas yangdimaksud dengan prosesdemokrasi bukan sekadar pemilihanurnurn.Jika dalam pemilihanurnumitukepentingankhusustertentu membeli suara, pemilu itu tidak mempunyai legitimasi. Karena persoalannya adalah, setiap ambiguitas akibat tidak adanya definisi yang jelas tidak banyak pengaruhnya dalam menolak analisis ini. 7 Misalnya,ada sentimenyang meluas bahwa kebijakan IMF yang keras terhadap Argentina setelah negara itu mengalami default (gaga1bayar utang) baru-baru ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada negara-negara lain-berpikirlah dua kali sebelum kalian default, terutama terhadap kreditur asing-seraya "membantu" Argentina.RakyatArgentina mengolok-olokposisi IMFinisebagai orangyangtak mau menjawab ya. 8 Dalam sengketa mengenai gugus tugas energi di AS baru-baru ini, publik ingin mengetahui siapa yang telah mengajukan rekomendasi ini; artinya, kepentingan apa yangmerekawakili. TekadpemerintahanBushuntukmerahasiakan keanggotaangugus tugasitu memperkuat kekhawatiran ini. Ketika akhirnyamereka itu diketahui publik, kehawatiran publik terbukti benar.Gugustugasitu terdiridaripenyumbangdana kam- panye yang besar terkait dengan kepentingan perusahaan energi yang kuat. Rujukan Bentham,J.1838-43. The Worksof JeremyBentham,11volume.Diterbitkan dibawah pengawasan eksekutornya, John Browing.Edinburgh: W. Tait. Bok, S.1982.Secrets. New York: Pantheon. Carpenter, T.G. 1995. The Captive Press: Foreign Policy Crisis and the First Amendement.Washington,D.C.: Cato Institute. Edlin, A., dan J.E. Stiglitz. 1995. "Discouraging Rivals: Managerial Rent-Seeking and Economic Inefficiencies." American Economic Review 85(5): 1301-12. Juga diterbitkan pada 1997 sebagai Working Paper No. 4145, National Bureau of Economic Research,Cambridge,Massachusetts. Emerson, T. 1967. Toward a General Theory of the First Amendement. New York: Vintage Books. .1970. The System of Freedom Expression. New York:VintageBooks. Grossman, S.1981. "The Informational Role of Warranties and Private Disclosure about Product Quality." Journal of Law and Economics 24(3):461-84. Halbvy, E. 1972. The Growth of Philosophic Radicalism. London:Faber. Hirschrnan, A.O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press. Madison, James. 1799. "The Virginia Report of 1799-1800, Touching the Alien and Sedition Laws."Cetakulangdalam L. Levy,ed.,1966. Freedom of the Press from Zenger to Jefferson. Indianapolis: Bobbs-Merill. Mill,J.S.1859. On Liberty.Cetak ulang dalam M. Cohen,ed.,1961. The Philosophy of John Stuart Mill. New York: Modern Library. -. 1861. Considerations of Representative Government.Cetak ulang dalam H.B. Acton, ed., 1972. J.S. Mill: Utilitarianism, On Liberty and Considerations on Representative Government. London:J.M. Dent. Mueller,D.,ed.1997. Perspectiveson Public Choice: A Handbook. Cambridge,U.K.: Cambridge University Press. Padover,S., ed.1953. The Complete Madison. New York: Harper. Sen, A. 1980. "Famines". World Development 8(9):613-21. Shleifer, A., dan R.W. Vishny. 1989. "Management Entrenchment: The Case of Manager-Specific Investments." Journal of Financial Economics 25(1):123-39. Soros, G. 2002. George Soros on Globalization. Public Mairs, LLC. Stiglitz,J.E. 1975a."Incentives, Risk, and Information: Notes toward a Theory of Hierarchy." Bell Journal of Economics 6(2):552-79. 1975b."InformationandEconomicAnalysis."DalarnM.Parkin dan A.R.Nobay, ed., Current Economic Problems. Cambridge,U.K.: Cambridge UniversityPress. -. 1998."ThePrivate Usesof PublicInterests:IncentivesandInstitutions."Journal of Economic Perspectives 12(2):3-22. 1999. "On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life." Makalah yang disajikan dalam 1999 Oxford Amnesty Lecture,Oxford, U.K. World Bank. 1998. Pollution Prevention and Abatement Handbook. Washington, D.C. Media Massa dan Akuntabilitas Politik Timothy Besley,RobinBurgess, dan Andrea Prat ab ini meneliti insentif yang mendorong media menghasilkan dan menyebarkaninfonnasi.Mediamassa dapat memainkan peranpenting untuk membantu warga memantau tindak-tanduk pemegang jabatan dan menentukan pilihan dalam pemilihan umurn di masa datang. Dengan demikian dapatlah terbentuk pemerintah yang lebih bertanggung jawab dan tanggap terhadap kebutuhan warga. Tidak banyak literatur ekonomi-politik yang meneliti peran dan efektivitas media dalam memenuhifungsi ini, meski menurut intuisi ha1itu masuk di akal. Memangada literatur yangmemusatkan perhatian pada pentingnya yang disebut the fourth estate dalam proses pembuatan kebijakan. Bab ini juga membahas masalah political agency dengan fokus pada makalah-makalah yang ditulis para pengarang akhir-akhir ini. Besley dan Burgess (2001) meneliti efek informasi yang disebarkan oleh media pada responsivenessatau ketanggapan pemerintah terhadap bencana alam di India, sedangkan Besley dan Pat (2001)memusatkan bahasannya pada hal-ha1yang menentukan dan konsekuensi dari media yang terperangkap (captured media) dengan menggunakan bukti empiris yang bersumber data lintas-negara. Inti dari makalah-makalah ini: pada umumnya masyarakat tidak mempunyai in- formasi yang sempurna mengenai tindak-tanduk pemerintah, karena itulah informasi yang diberikan media berperan meningkatkan kemampuan warga meneliti berbagai tindakan pemerintah. Banyak alasan mengapa pemerintah lebih tahu daripada para pemilih dan karenanya bisabertindak berdasarkan informasikhusus(privilegedinformation) yang dimilikinya. Politikus lebih banyak tahu mengenai kemampuan dan wewenang yang dimilikinya daripada warga yang memilihnya.Mereka punya akses kebijakan dan skenariodariberbagaisumber.Misalnya,jikasebuah jem- batan atau bendungandibangun, warga hanya bisa memastikanlewat laporan yangdiberitakan media,apakah para pejabattelahmemberikanperhatian pada biaya danmanfaatnya.Begitupula ketika terjadi bencana dam,medialahyang meningkatkan kemampuan warga memantau yang dilakukan wakil-wakilnya untuk melindungimereka yangrentan.Peranmediainisangatpenting,terutama di negara-negara berpenghasilan rendah, yang warganya sangat bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Misalnya, dalam suatu wilayah yang terdiri dari 50 desa, satu desa dilanda banjir Tanpa media, hanya warga desa yang langsung terkena banjir yang bisa mengamati tindakan yang dilakukan peme- rintah. Adanya berita dari media massa memungkinkan warga dari 50desa itu mengetahui apakah pemerintah tanggap terhadap bencanaitu. ~ e m uini a akan mendorongpolitikus untuksigap dan tanggap karena warga di 49 desa lainnya itu bisa menggunakan informasi yang disebarkan media dalam menentukan wakil-wakil yang akan dipilihnya nanti. Agarinformasiyangdihasilkan mediaefektif,diperlukantanggapankolektif yang layak.Tanggapanini bisa diperoleh bahkan di negara yangotokratis, tapi jelaslebih mungkin terjadi dinegara yangmemilikilembagademokrasi,seperti pemilihan urnumyangbebas. Dalamsebuahdemokrasi warga butuhinformasi yang dapat mereka gunakan untuk memilih politikus yang melayani kepen- tingannya dan tidak memilihlagipolitikus yangtidak melakukan ha1itu. Jika tidak demikian,demokrasi tidak akan menggigit. Walaupunsebagianbesarnegarapunyaberagambentukmedia,bukanjaminan bahwa media-media itu merupakan wahana efektif dan kritis dalam menyoroti tindak-tanduk pemerintah. Media perlu informasi yang riil mengenai tindak- tanduk pernerintah untuk berita yang akan rnereka cetak atau siarkan. Sernua ini tergantung seberapa jauh media itu dikenai regulasi, dibelenggu, atau ditindas oleh berbagai tindakan pernerintah, rnulai dari kebijakan rnengenai izin dan kepernilikan sarnpai sogokan atau ancarnan. Banyak negara yang secara resrni dinyatakan sebagai negara dernokratis ternyata rnembatasi kebebasan pers. Menurut perneringkatan Freedom House tentang kebebasan pers di 1 5 1 negara yang telah rnelaksanakan pernilihan urnurn dalarn lirna tahun terakhir, 36 negara rnernperoleh dua skor paling bawah (pada skala enarn) dan hanya 5 9 rnenernpati dua skor paling atas. Negara-negara "dernokratis" dengan skor kebebasan pers yang rendah urnurnnya negara-negara berpendapatan rendah. Cara pernerintah rnengatur industri media jelas rnernengaruhi perkernbangan serta kuantitas dan kualitas berita yang dihasilkan media. Berdasarkan data World Bank yang rnasih belurn diolah, terkesan begitu besar perbedaan akses ke media di berbagai negara. Data tahun 1997 rnenunjukkan sirkulasi surat kabar harian terendah 0,008 per 1.000 orang (di St. Vincent dan Grenadines), tertlnggi 792 per 1.000 (di Hong Kong). Begitu pula dalarn ha1 kepernilikan televisi, rnenurut surnber data yang sarna, berkisar antara 0,l (di Rwanda) dan 1.000 (di Arnerika Serikat) per 1.000 orang. Tidak rnengejutkan bahwa ada hubungan yang kuat antara perkernbangan media dan indikator perkernbangan lainnya, seperti pendapatan per kapita dan kebisaan rnernbaca. Di sarnping pendapatan per kapita dan variabel sulih regional, data-data juga rnenunjukkan bahwa sirkulasi surat kabar dan kepern~likantelevisi juga lebih rendah di negara yang sebagian besar rnedianya dirniliki pernerintah (Djankov dan lainnya, segera terbit). , KebebasanpersversiFreedomHouse inidanpenetrasimedia menampakkan korelasi positif yangkuat. Penetrasimedia tampaknya juga berkaitan dengan indeks demokrasi yang formal dan yang nyata. Berdasarkan data d a r i basis data PolityIV(lihat http://weber.ucsd.edu/-kgledits/Polity.htrnl),negara-negara yangdianggapdemokratismencatattingkatpenetrasimediayangtinggidiukur dari sirkulasi surat kabar dan kepemilikan televisi. Adapun hubungan sebab danakibatnya, tidak jelas. Korelasipositifyangsamajugatarnpakdaripenetrasi mediadanlemahnyapandanganmengenaidemokrasi formaldiukurdariapakah suatunegara sudahmengadakan pernilihan umm dalam l i m a tahun terakhir. Korelasi inimenunjukkanbahwa kurang berkembangnya media mungkin berkaitandenganbiayayangdikeluarkanmedia tersebut. Lebihdariitukurang berkembangnya media sering disebabkan oleh pemerintah yang menutup diri darisorotandankritik.Praktiknya,berupakepemilikanmediaolehpemerintah, rintangan masuknya perusahaan media swasta, d a n adanya undang-undang pencemaran nama baik. Mungkinsemua praktik itu untuk kepentingan peme- rintah,namun tak jelasapakahitubermanfaatuntuk publik. Itusebabnya dere- gulasidibidangmedia jelasmerupakankebijakanyangdapat mendorongakun- tabilitas dinegara berkembang.Tantangannya,bagairnana melaksanakan dere- gulasi itu bila hams menghadapi tentangan dari pemerintah. Kerangka Intelektual Selanjutnya bab ini membeberkan kerangka political agency yang kami pandang berguna dalam membahas peran media di panggung demokrasi. Masalah Political Agency Bilarnanamediamemberikaninformasiyangtidaklengkapmengenaitindak- tanduk pemerintah dansepak terjang para pemimpinnya,inilahkeadaan yang cocok untuk mempertirnbangkanperan media.Dan politik akanmenjadi sema- cam persoalan hubungan antara principal dan agent, jika para politikus kita yakini berperilaku oportunistik dan mementingkan agenda pribadi daripada kepentingan publik. Yang dimaksud dengan principal adalah warga negara yang membiayai pemerintah melalui pajak dan yang tunduk pada berbagai peraturan,dan agent adalah pejabat dan birokrat yangmenentukanhasilsuatu kebijakan.l Beberapaciripoliticalagencymembedakannyadariagencylainnya.Pertama, skema insentif yang ditawarkan biasanya sederhana. Misalnya, satu-satunya sanksi bagipolitikus adalah tidak memilihnyalagi,kecuali politikusitu terlibat kasus pelanggaran berat. Kontrak insentif berkaitan dengan uang atau semacamnya hampir tidak pernah dipatuhi. Akibatnya, kebanyakan insentif ditawarkan secara implisit, dan politikus terpaksa menduga-duga kehendak, bukan kriteria kinerja yangdiharapkan, dari pemilih. Bahkan dalam lobi-lobi pun kontrak yang memperinci, yang dikehendaki oleh para principal (pelobi) sulit dibayangkan. Ciri khas kedua,beragamnya principal. Banyak warga dan pemain lainnya, sertakorporasi,berbeda pandangan dalam banyak hal. Olehkarena itu bahkan jika insentifnya ditawarkan secara eksplisit, sulit bagi para principal untuk mencapai kesepakatan mengenaiinsentif yang ditawarkan kepada mereka itu. Demikianlah, kita dapat dengan mudah menemukan adanya principal yang mempunyai kepentingan yang sama sekali berlawanan, yang berusaha mengalihkan tujuan para agent ke arah yang berbeda. Ketersediaan informasi merupakan jantung dari pandangan teoretis me- ngenai pemerintah dan politik. Ketika principal mencoba memengaruhi kebi- jakan melalui kotak suara atau melalui lobi,mereka hanya memilk informasi terbatasmenyangkutagent yangmerekalobi.Duamasalah pun timbul:masalah tindak tersembunyi (moralhazard)yangterjadi bila agent melakukan atau me-- nerima sogok tanpa diketahui warga; dan masalah pilihan yang salah yang terjadi bila motivasi danlatau kemampuan agent tidak diketahui. Idealnya, insentif yang efektif adalah insentif yang menghukum politikus pemegang ja- batan yang menerima sogok danlatau yang tidak kompeten. Tapi, jika peng- amatantentangperilaku itu tidak bisa dilakukansecara luas,akhirnya melak-. sanakan insentif ini sendiri sangat sulit2 Pengurnpulan infonnasi secara pribadi oleh principal (para pemilih) tidak: mungkin menghasilkaninformasi perilakupolitikusyangmemadai.Pandangan! ini setidak-tidaknya sama tuanya dengan pandangan Downs (1957) yang me-. ngatakan bahwa para pemilihitu "secara rasionalbuta"politik.Mereka,sebagaj pemilih,melihatmahalnya harga informasi dankecilnyamanfaat ikutmemilih. Buta politik ini diperparah oleh masalahfree-riding, yakni ketika seorang pe- milih tidak menemukan manfaat yanglebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkannya dalam pemilihan yang nyata. Inimengesankan adanya pesimismetentangkemampuan menemukan solusi dalam masalah-masalahpoliticalagency.Meskidemikian,ada jugaalasanuntuk optimistis. Pertama, informasi mengenai kebijakan bisa mendatangkan ke- untungan pribadi yang signifikan. Coba saja lihat kasus pensiun. Setiap indi- vidu yang merencanakan masa pensiunnya akan melihat manfaat debat pu- blik yangberkembangmengenai masalahini. Kedua,kekuasaan yangmelekat pada kekuatan seperti kewajiban warga negara mungkin menjadikan ke- untungan pribadi sebagai petunjuk yang buruk untuk mengetahui yang sebe- narnya terjadi.Ketiga,mediamassabisamenjadisumberinformasiyang ampuh lagi murah bagi warga. Banyak orang menganggap, dengan menggabungkan informasi lainnya seperti informasi olahraga atau hiburan, ha1 memperoleh infonnasi bukanlah pekerjaan,tapihiburanyangsekaligusmeningkatkan kesa- daranakan kebijakan danurusanpublik.Setidaknya inimerupakanpandangan cerah.Di sinikamimenggunakankerangka political agencyuntuk memperinci isu bahasan kita. Kami sarankan diskusi mengenai keefektivan media dibagi dalam dua bagian: (a) kekuatan yang memungkinkan media bebas dan in- dependen mendorong pemerintah melayani kepentingan publik dengan lebih baik, dan (b) kekuatan yang membuat pemerintah campur tangan dan membungkam media. Media dan Agency Media yang tidak terperangkap (noncaptured media), yang bebas, dapat memengaruhi akibat dan hasil politik (political outcome) melalui tiga jalan: seleksi (sorting), penegakan disiplin (discipline), dan penonjolan isu (policy salience). Sorting merujuk pada prosesseleksipolitikus yangakanmenempati jabatan tertentu. Motivasi politikus itu menjadi isu penting bagi warga. Beberapa politikus,walaupun jarangterjadi,menikmatistatus bagaikanorangsuciseperti Gandhi dan Nelson Mandela, sedangkan yang lainnya dihinakan. Di antara kedua ekstrem itulah reputasi politikus pada umumnya berada. Karena itu informasi media menjadi penting bagi para pemilih yang menginginkan perubahan. Termasuk di antaranya informasi sepak terjang para calonselama ini. Tindak-tanduk mereka selama memegang jabatan juga menjadi sumber informasi yang penting berkaitan dengan motivasi atau kemampuannya. Dengan memuat berita yangmenyorotitindak-tanduknya, media bisa menjadi kekuatan yang besar. Sejauh sorting itu efektif, insentif sesudah itu menjadi tidak penting lagi. Peranmedia untuk menghadirkankedisiplinan palingrelevandalam situasi terjadinya tindak tersembunyi. Misalnya seorang politikus berniat memberi atau menerima sogokan. Terungkapkannya ha1 ini kepada publik tergantung keampuhan mediadalam menemukandanmenyiarkannyasecara luas. Semakin ampuh liputan media itu,semakin tinggi biaya sarnpingan yang hams dibayar oleh politikus bersangkutan sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya. Dernikianlahkita berharapbahwa perkembanganmediaitu terkorelasi negatif dengan tindakan semacam ini, agar disiplin para pejabat lebih baik. Media juga bisa memengaruhi suatu isu hingga isu tersebut lebih menonjol daripada isu yang lain di mata pemilih. Besley dan Burgess (segera terbit) mengemukakan kasus kerentanan penduduk di sebuah negara berkembang yang dilanda bencana seperti kekeringan dan banjir. Penduduk yang rentan itu tergantung pada bantuan pemerintah untuk meringankan penderitaannya. Untukitumerekahamspunya kekuatanpolitikuntukmemengaruhipemerintah agar memperhatikan kepentingannya. Ini dimungkinkan bila politikus paham bahwa membangunreputasi politik dengan memperhatikan penderitaan warga merupakansesuatu yangberharga.Karenaitu,kelompok-kelompokpendudulr ini perlu memperoleh informasi tentang tindak-tanduk para politikus, dari apakah isu itu menonjol di antara banyak isu yang menjadi perhatian para politikus. Dengan asumsi bahwa bagi warga daya tanggap pemerintah terhadap bencanakekeringanatau banjirmerupakanisuyangcukupsignifikan,banyak- nya informasi akan membuat isu itu makin menonjol pada pemilihan umurn, dan karenaitu menciptakaninsentif bagipolitikusuntuk membangunreputasi sebagai politikus yang tanggap. Media massa bisa memainkan peran sentra.1 dalam meningkatkandaya tanggapdenganmemberikaninformasiyangdapat digunakan warga ketika memutuskansiapa yang hams dipilih. Biasanya, dengan memublikasikan sikap politikus terhadap isu tertentu, media bisa mengubah susunanisu yangmenonjoldalam pemilihanumum. Ini. berarti bahwa media memiliki kekuatan untuk memengaruhi pilihan publik. Di beberapa negara pengaruh ini bisa buruk, tergantung pada motif pemilik swat kabar. Misalnya, swat kabar memuat berita yang bisa memperuncing keteganganetnis sehingga kelompok etnis tertentu menjadi korban. Semuadampak tersebutbisaterjadi kalaumediamenyajikaninformasiyang berkualitas, yangdapat dipercaya. Kualitas berita tergantungsetidaknya dua hal. Pertama, transparansi sistem politik-ini penting.Di negara tanpa tradisi kebebasaninformasi,untukmendapatkaninformasicenderungsulit.Lebihjauh lagi, apakah media akan mencetak berita-berita spekulatif atau tidak, tergantung undang-undang yang berkaitan dengan ini. Amerika Serikat, misalnya,membatasiaksestokohmasyarakatpada undang-undangpencemaran nama baik. Ini membuat media berita lebih mudah memublikasikan artikel tanpa rasa takut dituduh melakukan pencemaran nama baik. Sebaliknya, undang-undang pencemaran nama baik di Inggris membuat media sulit memublikasikanberita spekulatif. Kedua, kualitas berita juga ditentukan oleh metode dan tradisi jurnalisme investigatif. Ini mungkin berkaitan dengan mutu pelatihan wartawan dan tergantung pemimpin redaksinya: seberapa tinggi ia menghargai jurnalisme investigatif.Mungkin jugaha1initergantungpada kecerdasanwargamenerima informasi,dan nilai komersial artikel penting. Media yang Terperangkap Untuk membuat pemerintah mempunyai tanggung jawab kepada rakyat, suatu negara perlu media yang efektif. Bagian inimenyoroti rintangan utama yang menghambat efektihya media: terjebaknya media ke dalam perangkap politik. Apa yang memotivasi media?Pertama, media ingin menjangkau khalayak luas. Ini berlaku baik untuk swat kabar, karena penjualan dan pendapatan iklan berkaitan dengan sirkulasi, maupun untuk stasiun televisikarena iklan, dan bila ada, iuran televisi kabel. Persaingan untuk mendapatkan khalayak mendorongmedia mencari berita yangmenarik dan memantapkan reputasinya sebagai media yang dapat diandalkan. Sementara hasrat untuk meningkatkan pangsa pasar merupakan ha1yang umum bagi kebanyakan industri media, motivasi kedua berangkat dari peran khususmediasebagaipemantau politik. Setiap kalimedia memantauseseorang, yang bersangkutan mungkin tergoda untuk mengambil hati atau mengancam media tersebut untuk memuat berita yang lebih menguntungkan orang itu. Dalam kasus antara pemerintah dan media, ada berbagai cara ditempuh oleh pemerintah. Ada cara yang sederhana, seperti tawaran uang sogok kepada wartawan,ancamankekerasan,atausensor.Ada pulalangkah yanglebih halus dan terlihat tak melanggar hukum. Pemerintah bisa mengeluarkan peraturan yangmenguntungkanpemilikmediatertentu. Misalnya,jika suratkabar dimiliki konglomerat yang juga memiliki pabrik mobil, peraturannya bisa berupa pengenaan bea masuk atas mobil impor. Untuk memastikan motivasi yang unggul di antara keduanya, Besley dan Prat (2001) membangun modelmedia yang terperangkap,yang mencakup tiga golonganpemain:pemilih,politikus,dan media. Pemilihitu rasional dan, seder- hananya,merekamempunyaipilihan yang homogen.Masalahnya,merekatidak bisa memantau politikusnya secara langsung. Semua informasi yang mereka terima datang dari media. Sisi politik dari model yang dibangun oleh Besley dan Prat ini dihadirkan oleh satu masalah standar pertanggungjawaban dua periode. Dalam periode pertama seorang politikus (pejabat) ditempatkan pada jabatannya dari luar (exogenously).Tipe pejabat semacam ini (baik atau b m k ) tidak bisa diamati secara langsung. Pada akhirperiodepertama diadakan pemilihan.Para pemilih bolehmemilihnyakembaliatau menggantinyadenganpenantangya yangdipilih secara acak. Dalam periode kedua calon yang terpilih yang berkuasa. Industri media terdiri atas sejumlah media yang identik. Dengan sejumlah kemungkinan, industri media ini menerima informasi yang bisa diverifikasi mengenai tipe politikus, yang dapat dilaporkannya kepada publik. (Untuk sederhananya model ini berasumsi bahwa semua anggota masyarakat memperoleh atau tidak memperoleh infonnasi). Media tidak bisa mengarang berita,danmediayangmenyiarkanberitayanginfonnatifpastipunyakhalayak yanglebihbesardaripada mediayangmelaporkanbukan berita.Laindaripada itu, pangsa khalayak suatu media berita akan menurun bila semakin banyak jumlah mediaberita. Carapalingbaikadalah menjadisatu-satunyamediayang memublikasikanberita. Model ini juga berasumsi bahwa berita hanya bisa buruk, artinya orang bisamenerimainformasiyangdapat diverifikasimengenaiadanyaseorangpo- litikus yangburuk,bukanpolitikusyang baik.Asurnsiini tidak terbatas untuk tujuan kita, karena pemerintah tidak akan membungkam berita yang positif. Asumsi yang penting, berita tidak bisa dikarang-karang. Membiarkan berita dikarang-karang seraya berasumsi bahwa pemilih itu rasional sangat menyulitkan analisis. Kredibilitas media tergantung pada permainan sinyal yang kompleks. Pendapatan media berasal dari dua komponen yang cocok dengan dua motivasi yang dibahas sebelum ini. Pertama adalah peningkatan fungsi khalayak. Kedua,transferdari pemerintahyanghamsditafsirkan secaraing- gar sebagai regulasi yang menguntungkan. Harga yang dibayar seorang po- litikus untuk mentransfer suatu nilai tertentu kepada media tergantung pada biaya transaksinya. Ini karena beberapa bentuk transfer itu ilegal atau mahal secara politis,sedangkan yang lainnya bisa disamarkan sebagai pengambilan kebijakan yang normal. Pengaturan permainanini adalahsebagaiberikut:(a)mediamenerimaatau tidak menerimainformasiyangdapatdiverifikasimengenaiseorangpemegang jabatan; (b)pejabat bersangkutan tahu informasi yang telah diterima media, kemudian menawarkan transfer; (c) masing-masing media memilih apakah menerima atau -menolaktawaran; (d) media yang menerima tawaran tidak menyiarkan berita bersangkutan, sedangkan yang menolak menyiarkannya; dan (e) pemilih memilih kembali pejabat bersangkutan atau menggantinya dengan penantangnya. Dalam mencarikeseimbanganpermainanini,pertanyaan utarnanyaadalah apakah pejabat bersangkutan melihat penyuapan terhadap media itu menguntungkan atau tidak. Jika satu media berpikir bahwa media-media lainnya akan diam, insentif yang diperolehnyadari menolak tawaran pejabat itu meningkat. Sebab, media itu satu-satunya yang akan menyiarkan berita kepadapernilihdankarenanyaakanmemperolehkhalayakyangluas.Iniberarti, dalamkondisisepertiitu, jikasemua mediaterjualhabis,pejabat bersangkutan hams membayar tiap media seakan-akan itu satu-satunya media yang me- nyiarkan berita tersebut.Bahkanbila pendapatan totalindustrimediaitukon- stan,menambah jumlahmediaakanmembuatpejabatbersangkutanmembayar lebih mahal untuk membungkamsemuanya. Inilah makna bahwa pluralisme media itu baik untuk independensimedia. Disamping jumlahmedia,faktor lainyangmenentukanapakahmediatetap independenatau tidak adalah biaya transaksi dan besarnya pendapatan dari khalayak. Kedua-duanya mengurangi kemungkinan seorang pejabat mem- bungkam media.Malahan,kemungkinanbahwa media itu memilikiinformasi tidakmemengaruhiindependensinya,tapi jelasha1itumeningkatkan kemung- kinan para pemilih mendapat infonnasi dari media. Modelini dapat diperluas arahnya. Di sampingpolitikusberbedatipesatu dengan yang lain, mereka bisa memilih jumlah kegiatan menarik rente (rent extraction activity)yang melibatkandirinya. Semakinbesarrentenyasemakin besar kemungkinan media mampu mengidentifikasi politikus bersangkutan. Dalam ha1 ini pemantauan media bukan hanya menyaring politikus busuk, tapi juga punya efek mendisiplinkan,karena ini berarti politikus yang tidak juju besar kemungkinan akan ditangkap. Ini menimbulkan hubungan ber- bentuk U antara keefektifanmedia dan pergantian politik.Kemungkinanper- gantianpejabat tidak besar baiksaat keefektifannya rendah (karenatidak ada politikus yang pernah ditangkap) dan saat keefektifannya tinggi (karena tak ada politikus berani menarik rente).Kemungkinan lain termasuk media yang ideologis, diferensiasivertikal, dan apa yang disebut endogenous entry (lebih rinci lihat Besley dan Prat 2001). Ringkasnya,modelmedia terperangkap membawa beberapaimplikasi.Ke- mungkinan terperangkapnya media dan akibat buruknya seperti korupsi tergantungpadavariabelberikutinkkonsentrasiindustrimedia,biayatransaksi, dan penghasilanmedia berkaitan dengan khalayak. Biayatransaksisangatmenariksecara istimewa.Orangmengharapkan biaya initergantungpada kepemilikanmedia.Jika mediadimilikinegara,pemerintah bisa menunjuk manajemennya dan mengontrol sumber dayanya. Jika media dimilikikeluarga atau pemegangsaham mayoritas,pemerintahbisa mengelu- arkan peraturan yang menguntungkan pemilik. Jika media mempakan kor- porasi, pemerintah tidak bisa menguntungkan pemilik secara langsung, me- lainkanhamsmelaluitransferlangsungkemedianya.Jika pernilikmediaadalah investorasing,transfer sulit dilakukan. BuktiEmpiris Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejumlah saluran media yang dapat digunakan untuk memengaruhi pembuatan kebijakan. Informasi media bisa digunakan dalam pengambilankeputusan mernilih.Mediabisalebih menonjolkanisutertentudan meningkatkan kemungkinandipilihnya politikus yang berpihak pada kepentingan publik. Pers bebas bisa jugalangsung meng- awasieksespolitikus.Olehkarenaitu kita bisa mengharapkan pengaruh media terhadap korupsi. Pada umumnya, mencari bukti yang kuat guna dicocokkan denganberbagaikemungkinanteoretistidaklahmudah.Babinimeninjaubukti- bukti terbatas yang ada dalam konteks yang sangat sulit diteliti, yang arah sebab-akibatnya hampir tidak mungkin ditelusuri,dan ukuran sebagian besar variabelnya sangattidak sempurna.Pendekatan yanglebihmenjanjikanadalah menggunakan data dari negara-negara yang karena sesuatu alasan menun- jukkan keberagaman kegiatan medianya. Contohnya, India yanglembaga me- dianya di tingkat negara bagian berbeda satu sama lain secara signifikan. Kita akan membahas buktiyangada dalamsebuah negara dahulu sebelummelang- kah pada penilaian lintas negara. Bukti dari India Tradisi pers yang bebas dan independen sudah menyebar ke negara berkembang.Contohyang jelasadalah India,yangmemilikiindustriswatkabar yangberbeda dengan negara berpenghasilan rendahlainnya karena kebebasan dan independensinya (Ram1991). Sen (1984)menyebut kebebasan dan inde- pendensi ini sebagai penjelasan mengapa India tidak mengalami bencana ke- laparan yang parah sejak kemerdekaan. Ia mengatakan: India tidak mengalamibencana kelaparan sejak kemerdekaan dan dengan sifat politik dan masyarakatnya yang khas, tidak mungkin India akan mengalamikelaparan bahkan di masa sulit pangan pun. Pemerintahtidak bolehgagalmengambiltindakancepatbilaterjadiancamankelaparan.Surat kabar memainkan peran yang penting dalam hal ini, dengan menyiarkan faktanya dan memaksasetiap orang menghadapi tantangan ini (Sen1984, hlrn.84). Sebaliknya,peneliti menunjukkan tidak adanya demokrasi dan kebebasan informasi di Cina sebagai alasan mengapa terjadi bencana Belaparandi negeri le3eqasyselndarutSuequramynlunsnqtlrlodRluasquey~ey3upaursualu! Sued ygqodue3qesrad uep@3ql3uedueque3~adeuaEy leyeynsem .uede38ue$ay ue8uap uey3unqny~pe8nC ygqod ut?Bu!es~ad Cueq uep ue8u!~ayay eue~uaqdepey~aluer3eq e~e8auye$u!~auraduede38ue~ayueyley8up1a1.u e3nCy q p d uegue8~adeMyequeynurauaureyaxam .yelqIauraduede33uelay ~yme3uaurauryyqod Jolyej le3eq~aqsueurre8eq gr1auaI.u (pq~aqe~a8as) ssa8mguepdalsag .qq~auraduede33uelayueynluauaurqtlqode3eqwaluep esseurepawe-lue qrmeBuauraurBqes 'hua6v2~xqgoduoalueBuaplensas .leuolseu3ue6epeduep !u! ley013ued exqmaur eyns qqal edurradas snygqod uep 'edqelaep yelesew ueyelTJaquram y!qal q-eJaepeseyeqJaq~ q e%emseuaJey'leyeynseurg nl! uey!euay 8uo~opuaur y , BuedyelaepeseyeqmlepueyllqJalp Sued~eqey$emse ~ y epqp p e ypeuaur Bued uenura;l, .leye~edseurynlun ueueyeur !snqqs!p uas~ad82'2 Jesaqas ueyreuayue3uap ue8unqny~aque3ued ~synpo~duas~ad01Iesaqasuerrnmuad (a2yuazuad) snle~asladuer3eq 5~eped epelaq Bued uer3eq e~e8au-exe3au ynlmueyBuepas'ele~-ele~ey3uepepwaqeduel!dey adJeqey?ems!seN.qs 3uedue!8eq e~e8au-e~e%auleye~edseurynlm ue8uedIsnqplspuas~adriles p ueyleuay ue3uap uesunqny~aque3ued ~synparduas~ad01eduunm;~ py enpayurelepyelq~auraddeB3ueledepeduleyBquaurue3uapuq?eyJaqnqey $emslsepy.qsedq3- eMyequeynurauaureyaram.lnqasraleueauaq-euesuaq depey~alerpuI ~pue!Beq ele3au yelupaurad de33uel edep ~qnxe3uauraur y!l!lod uep ~ e q e y$ems eueuqe3eq qrlauaur e3nC ssa%~nguep dalsag xlfueqleqge ue3ued le8e3 depey~alsuodsa~re3eqas urele euex~aquenlueq ynlunue~e33ueueye&tqaqwaurenpayuep 'ue3upayayleqgemBmd~synpo~d eduunmlselesuodsarleBeqasleye~edseurynlm ueueyeur !snq!qsp 'empad :ueye&qaysuodsa~urals!s enpleqlaur eyamur'26-6861 apopderpuIp ue!3eq e~e3au-e~e3auynluneppp a d ueyed3uam ueBuaa .ye$upawadueye[!qay yynxe3uauraururelep epam ue~ads!sgeue senpadwarn(pq.ralmagas) ssa3mg uep dalsag .yelupauraddeB8ueledep uep esseurepaur ueBuequray~adelelue leny 8ueh u~%unqnyueydelauaur yepg uas srsqeue '~llsaBnsundnele~ mmurnueylpuradeped eduueyl~dueynluauaurmelep e % e ~ u e y e d pledep8uedsrqlqod8uehalyedasleua3uaurTsezuIojqueypaquraur ueBuap ue~edelay!seleBuaur ureTep yelu!~aurad ~ [ l a u ueylo[uouaur ~ y elpaw 'uas ueyeleylp !padas '(6861 uas uep azala leyg) -ey!q~e~eBau - e ~ 3 a up ue~edelay~seleBuaurpseyJaq 3ued Jolyej ueyednxaur epaur uep uellyemad rseqowap e q e queylnqarlrraure8n[ue;ryTauad .eln[5'62 uep eln[ 5'91 eJelue JesIyJaq ueqJoy ye~urn[ueyeqy~ad~a.1g61 uep 81331elelue n)! Tabel 3.1. Peringkat 16 Negara Bagian India, Variabel Terpilih, 1958-92 (Peringkat satu adalah yang tertinggi) Kerala 1 13 1 Maharashtra 2 3 2 w-------------w---------------------,-------u------------"---..,--------------.--u-.- Bengal Barat 3 5 4 Tamil Nadu 4 8 3 Gujarat 5 4 6 Assam 6 10 15 Uttar Pradesh 7 11 8 Andhra Pradesh 8 9 10 Karnataka 9 6 7 Rajasthan 10 15 9 Punjab Orissa 12 12 16 -- ---- Haryana 13 2 13 Jammu dan Kashmir 14 7 11 Madhya Pradesh 15 14 12 -- --- Bihar 16 16 14 Sumber:Besley dan Burgess(2001) politikus yang tanggap terhadap kebutuhan warga. Tabel 3.1 memuat peringkat 16 negara bagian di India berkaitan dengan ketanggapan terhadap kebutuhan distribusi pangan untuk publik dan pendapatan per kapita serta sirkulasi surat kabar. Ukuran ketanggapan menunjukkan seberapa banyak pangan rata-rata yang didistribusikan pemerintahnegarabagiansebagairesponsterhadapperubahanproduksipangan di negara bagian bersangkutan. Menurut ukuran ini, Kerala adalah negara bagian yang paling tanggap dan Bihar paling tidak tanggap. Ciri mencolok dari peringkat ketanggapan adalah betapa lemahnya korelasinya dengan peringkatpendapatan per kapita;namunperingkatsirkulasisurat kabar sangat dekat dengan peringkat ketanggapan. Temuanini,beserta temuanBesleydan Burgess(segeraterbit),dengan kuat mendukunggambaran bahwa media masa membantu menyelesaikanmasalah perwakilanpolitikdanmembuatpemerintahlebih bertanggungjawab.Dengan membuattindak-tandukpolitikuslebihtransparan,mediamemberitahu warga apakah mereka akan dilindungi di masa depan atau tidak. Pada slirannya, wargamenggunakaninformasiiniuntukmemutuskanpilihandalampemilihan umum berikutnya. Politikussadar akan ha1inisehingga mereka menciptakan insentif merespons bencana. Catat, bahwa insentif ini diciptakan sekalipun bilapolitikustidak mempunyaiminat untuk melindungiwargadan hanya ber- buat begitu untuk merebut suara pemilih yang rentan. Media massa dengan demikian memengaruhi ketanggapan baik dengan menonjolkan isu perlin- dungansosialmaupun denganmemengaruhiseleksipolitikuslewat pemilihan mum. Bukti di India ini sesuai dengan studi di negara lain baru-baru ini bahwa media bisa memengaruhi pembuatan kebijakan. Misalnya, Yates dan Stroup (2000) melihat keputusan U.S. Environmental Protection Agency mengenai pestisidadan menemukanditetapkannyastandaryanglebihberat setelahsurat kabar memuatlebih banyakartikel mengenaikeamanan. Inisesuaidenganide bahwa mediabisa mengubahmanaisuyangmenonjol,manayangtidak.Dengan menggunakan data dari Inggris, Larcinese (2001) menemukan bahwa media meningkatkanpengetahuan politik warga dan mendorong pemilih mengubah pilihan.Stromberg(2000)menghubungkan belanja NewDeal (prinsip-prinsip dankebijakan-kebijakanyangdiadopsiolehPresidenF:D.Roosevelt pada 1930- an untukmendorongpemulihanekonomidankesejahteraansosial,editor)pada tingkat wilayahtertentu (county)diAmerikaSerikat dengankepemilikanradio danmenernukankaitanpositif antarakeduanya.Kaitanitu mengesankanbahwa daerahdenganpenetrasiradioyang tinggilebihberhasildalammenarikbelanja New Deal. Bukti Data Lintas Negara Beberapa ukuran korupsi sudah dibuat untuk berbagai negara baru-baru ini. Sesuai dengan bahasan teoretis sebelum ini, kita akan melihat bahwa menurunnyaangka korupsi berkaitan dengansemakin tajamnya sorotanpers. Ahrend (2001)sertaBrunettidanWeder(1999)melakukanpenelitianmengenai ha1 ini dan menemukan adanya korelasi negatif antara kebebasan pers dan korupsidalamdata lintasnegara.Namun mereka sulitmenarikpengaruhsebab- -.. ...... -.--- ......- --- .......... ..... ..- .---.....- --..-- i 70 musabab dari temuan itu. Sebab, jika pemerintah yang korup bisa menyuapi media dan kemudian melakukan korupsi yang bahkan lebih besar, media dan pemerintah itu menjadi ko-determinan tanpa yang satu menjadi sebab yang: lain. Untuk mengembangkan lebih lanjut, kita perlu mengukur ciri-ciri pasar media yang bisa membuat media yang terperangkap kurang lebih serupa, artinya,kita perlu mengukur proxy untuk biaya transaksi yang dibahasdalam studi Besley dan Prat (2001). Satu cara memanfaatkan data kepemilikan media dikumpulkan Djankov dan lainnya (segeraterbit).Dugaanyangmasuk aka1adalah kepernilikanmedia oleh negara menurunkan ongkos mengontrol media. Djankov dan lain-lain (segera terbit) menemukan bahwa makin sedikit surat kabar dimiliki pe- merintah,makin rendah korupsi di suatu negara. Tapi temuan ini tak berlaku buat media televisi. Dengan menggunakan data yang sama Besley dan Prat (2002) juga melihat korupsi sebagai suatu akibat (outcome). Dengan menggunakan tiga sumber data mengenai korupsi, mereka menemukan bahwa korupsi terkorelasi negatif dengan kepemilikan media olehinvestor asing,temuan yangmendoronguntuk memasukkan berbagai variabel kontrol. Besley dan Prat menafsirkan temuan inisebagai bukti bahwa kepemilikan media olehinvestor asing ada korelasinya denganfaktor yangmernbuatmedialebih efektiidalam menghasilkaninfonnasi. Temuan Djankov dan lainnya (segeraterbit)serta Besleydan Prat menunjuk pada perlunya pemahaman yang lebih baik tentang apa yang menentukan dikontrolnya media.Cara kasar mengukur kontrol mediasecara empiris adalah dengan melihat apakah kebebasan pers di suatu negara itu diberi skor kurang dari atau sama dengan 2 pada skala 6-poin Freedom House. Kita kemudian bisa bertanya apa saja kekhasan pasar mediayang terkorelasi secara signifikan dengan kontrol media di suatu negara. Untuk itu, kita menggunakan data Djankov dan lainnya (segera terbit). Khususnya, kita ambil tiga variabel: banyaknya kepemilikan asing, banyaknya kepemilikan negara, dan ukuran konsentrasikepemilikan.Sesuaidengan ramalanteoretisBesleydanPrat (2001) kontrol media lebih mungkin terjadi jika kepemilikan surat kabar oleh pemerintah leblhmerata dan kepemilikan surat kabar lebih terkonsentrasi.Ini mengesankan bahwa kontrol pada media dipengaruhi oleh pluralitas media. Berbeda dengan kasus korupsi sebagai suatu akibat, kepemilikan asing tidak punya efek yang signifikan terhadap kemungkinan terperangkapnya media. Besley dan Prat (2001) juga mempersoalkan apakah korelasi antara kepemilikan media dan akibat politik terjadi karena kepemilikan media oleh Garnbar 3.1 Kebebasan Pers dan Kepernilikan Surat Kabar oleh Negara KebebasanPers 0 Kepemilikan Surat Kabar oleh Negara Sumber: Pengarang swastaatau asingmembuatmedialebihefisien.Atau,karenakepemilikanasing danswastamembuatmedia kurangrentanterhadap perangkappolitik. Dengan menggunakan independensimedia sebagai variabel instrumental, orang bisa melakukan serangkaian tes apakah kepemilikan media, yang tidak mungkin dikontrol, memengaruhi politik. Dalam ha1 kepemilikan swasta, keuntungan efisiensitidak tampak. Efek baiknya kepemilikan media swasta timbul hanya karena media itu kecil kemungkinanakan terkontrol. Dalam ha1media asing, tes identifikasi yang berlebihan ini tidak berhasil, dan orang tidak bisa mengesampingkankemungkinanbahwaefisiensidan salurannoncaptureaktif. Gambar 3.1 dan 3.2 menyajikan hubungan ini secara grafis. Gambar 3.1 menunjukkankebebasanperslawankepemilikanpersolehpemerintahdengan menggunakan data dari Djankov dan lainnya (segeraterbit) serta Besley dan Prat (2001).Kebebasan pers yang besar menunjukkan kebebasan yang lebih. Jika kita definisikan pers yang terperangkap memiliki kebebasan pers pada skor kurang dari atau sama dengan 3, kita bisa meramalkan kemungkinan terperangkapnya media. Kita lakukan ini berdasarkan tiga variabel: Gambar 3.2. Korupsi dan Ramalan Kemungkinan Terperangkapnya Media Ukuran korupsi International Country Risk Guide .044003 Rarnalan kemungkinanterperangkapnyamedia .9213 Surnber:Pengarang kepemilikan surat kabar oleh negara, kepemilikan surat kabar oleh investor asing,dankonsentrasikepemilikanswat kabar. Kita kemudianmembuatgrafik menurut ukuranInternational CountryRisk Guidemengenaikorupsiterhadap kemungkinan terperangkapnya media (gambar 3.2). Pola lereng ke atas data ini sekarang pasti sudah jelas: negara yang medianya kemungkinan besar terperangkap ternyata lebih korup. Walaupun hasihya masihkasar,grafik itu menggambarkan bagaimana data lintas negara bisa digunakan untuk menjelaskandiskusi teoretis ini. Djankov dan lainnya (segeraterbit) juga menyoroti argumentasimengenai penonjolan isu politik (political salience).Mereka menemukan,kesejahteraan dan kebijakanmemberikandampak positif terhadapmengecilnyakepemilikan surat kabaroleh negara. Jika orangmenganggapkepemilikanmediaterkorelasi dengankualitasprosesproduksiinformasi,taruhlahmisalnyainimemangbenar, misalnya,jikamediayangtermotivasikeuntunganmelakukanrisetlebihbanyak untuk beritayangpenting,maka perubahanprioritaskebijakanyangditemukan dalam data konsisten dengan ide bahwa isu yang menonjol berubah sesuai perkembanganmedia. Kesimpulan Upayauntuk membuatpernerintahlebihbertanggung jawabataskebutuhan warga tampak di mana-mana di dunia. Para pelaku mulai dari organisasi non pemerintah domestik dan internasional sampai organisasi keuangan interna- sional telah mendorong agenda good governance (tata kelola yang baik). Di saat konsensus mengenai perlunya meningkatkanakuntabilitas tersebar luas, mekanisme yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ini masih kurang jelas. Bab ini memberikan bukti-bukti yang mengesankan bahwa pers yang bebasdan independenbersama lembagademokrasi bisa membuat pemerintah lebih tanggapterhadapkebutuhan warga.Modelpoliticalagencyterbukti ber- guna dalam meneliti peran media, karena model itu fokus pada pentingnya informasi dalam proses politik. Kita telah membahas berbagaipengaruh yang bisa digunakan media untuk memengaruhi proses kebijakan menurut model tadi.Kami berargumentasi bahwa model ini memberikan bukti yang menya- tukan prosespilihan,media,dantindakan pemerintah.Walaupunliteratur em- piris mengenai ha1 ini masih baru, data yang ada pasti mengesankan media punyaperan di bidangpolitical agency. Peningkatan pemahamantentangapa yangmembuat pemerintahmenjadipelayanrakyat yanglebih baik dan bagai- mana memperkuat institusi-institusi yang mendukung peran ini merupakan agenda yang kaya bagi kerja ekonomi politik di masa depan. Kesirnpulanpokokkami,media yangbebasdanindependenhendaknyatidak dilihat sebagai sesuatu yang mahal yang hanya bisa terjadi di negara kaya. Malahan analisis karni menyimpulkan bahwa media bebas hams dipandang sebagai persyaratan dan bagian integral demokrasi perwakilan. Pertanyaan kuncinya, reformasi macam apa yang bisa memperkuat peran media dalam memajukan akuntabilitas?Persoalanregulasi media dalam konteks ini meru- pakan persoalan sentral. Di masa lalu, kebanyakan negara punya peraturan khusus menyangkutmediacetakdan mediaradio. Menjelang1900-an banyak negara industri, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa menyaksikanpergeseranyangdramatisdalamfalsafah yangmendasari regulasi media.Modelyang baru, media hams tunduk pada prinsip kebijakan persaingan dasar yang sama yang dikenakan pada industri lainnya, yang sebagianbesarberdasarkanlaissezfairekecualiketikakesejahteraankonsumen dirugikan. Hal ini telah menghilangkan peraturan khas media, seperti pembatasan konsentrasi kepemilikan dan penetapan harga. Namun karena perannya sebagai penjaga politik (political watchdog), media berbeda dari industrilainnya. Dalarnha1itu,kesejahteraan konsumen,yangdiartikansebagai kepentingan konsumen(pemirsadanpemasangiklan),adalah gagasanterbatas yang tidak memperhitungkan dampak industri media terhadap kesejahteraan para pemilih. Penelitian dimasa depandi bidang inihamsmengevaluasiulang peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan pandangan baru. 1Pendekatan inipunya tradisi yanglama, baik dalamilmu politik maupun dalam ilmu ekonomi,mulaidengan Barro,Robert(1973)dan Ferejohn(1986). Untuk tinjauan mengenai pendekatan, lihat, misalnya, Przeworski, Stokes,dan Manin (1999), serta Persson dan Tabellini(2000,Bab 4). 2 Menurut Besley dan Case (1995), bukti yang ada mendukung pentingnya pengalaman empiris dari model penvakilan politik yang diterapkan kepada para gubernur di Arnerika Serikat,yang beberapa di antaranya secara berkala menghadapi batas masa jabatan yang tidak memungkinkannya mencalonkan dirilagi.Pada titik ini insentif bagi para gubernur untuk memperolehreputasi bervariasi: mereka yang punya peluang untuk dipilih lagi mempunyai insentif lebih besar daripada mereka yangtidak lagi punya peluang. Besley dan Case menemukan bahwa ada perbedaaan kebijakan yang jelas antara gubernur yang baru menempati jabatannya dan gubernur yang telah sampai pada akhir masa jabatannya. 3 Data sirkulasi swat kabar dibagi dalam 19 bahasa. Yang berbahasa Hindi dan Inggriscenderungnasional jangkauannya,sedangkanyangmenggunakanbahasa l a h y a cenderung lokal. Penduduk yang miskin dan rentan cenderung berbahasa daerah setempat. Oleh karena itu dalam regresiyang kami buat kami membagisirkulasi swat kabar dalam bahasa Hindi,Inggris, dan "lainnya." Rujukan Kata "diolah" menjelaskan karya-karya yang direproduksi secara informal, yang mungkin tidak lazim tersedia di perpustakaan. Ahrend,Rudiger. 2001. "Press Freedom,Human Capital, and Corruption." London School of Economics,London. Diolah. Barro,Robert.1973."TheControlof Politicians:AnEconomicModel."Public Choice 14 (Spring):19-42. Besley, Timothy, dan Robin Burgess. 2001. "Political Agency, Government Responsiveness,and theRoleof the Media."EuropeanEconomicReview45(4-6):629-40. -. Akan terbit. "The Political Economy of Government Responsiveness:Theory and Evidencefrom India." Quarterly Journal of Economics. Besley, Timothy J., dan Anne C. Case. 1995. "Does Political Accountability Affect EconomicPolicyChoices?EvidencefmmGubernatorialTerm Limits."QuurterlyJournal of Economics llO(3):769-98. Besley,Timothy, dan Andrea Prat. 2001. "Handcuffsfor the Grabbing Hand?Media Capture and Political Accountability." LondonSchool of Economics, London. Diolah. Brunetti,Ayrno,danBeatriceWeder.1999."A FreePressIsBad Newsfor Corruption." University of Basel,Basel,Swiss. Diolah. Djankov,Simeon,CaraleeMcLeish,TatianaNenova,danAndreiShleifer.Akanterbit. "WhoOwns the Media?"Journal of Law and Economics. Downs,Anthony.1957.AnEconomic Theoryof Democracy.NewYork:HarperCollins. Dreze, Jean, dan Amartya Sen. 1989. Hunger and Public Action. Okford, U.K.: ClarendonPress. Ferejohn,John.1986."IncumbentPerformanceand ElectoralControl."PublicChoice 50(1-3):5-25. Larcinese,Valentino. 2001."InformationAcquisition,Ideology,and Turnout:Theory and Evidencefrom Britain." London Schoolof Economics,London. Diolah. Persson, Torsten, dan Guido Tabellini. 2000. Political Economics: Explaining Economic Policy. Cambridge,Massachusetts:MIT Press. Przeworski, Adam, Susan C. Stokes, dan Bernard Manin, ed. 1999. Democracy, Accountability, and Representation. Cambridge,U.K.: Cambridge UniversityPress. Ram, N. 1991. "An Independent Press and Anti-Hunger Strategies: The Indian Experience." Dalam J. Dreze dan A. Sen, ed. The Political Economy of Hunger,vol. 1. Oxford,U.K.: Odord UniversityPress. Sen, Amartya. 1984. "Food Battles: Conflicts in the Access to Food." Food and Nutrition lO(1):81-89. Stromberg, David. 2001. "Radio's Impact on the New Deal." Departemen Ekonomi, Institute of International EconomicStudies,Stockholm. Diolah. Bank Dunia. 1997. World DevelopmentIndicators. Washington, D.C. Yates,AndrewJ.,dan Richard L.Stroup. 2000. "Media Coverageand EPA Pesticide Decisions."Public Choice102: 297-312. Media dan Pasar di Amerika Serikat Edward S. Herman pakah media mendukung pasar? Jelas, di hampir setiap negara ada beragam media serta perbedaan struktur media-dan hubungan media dengan pemerintah dan pasar. Ini mengesankan bahwa sikap media terhadap pasar, baik antarmedia di dalam suatu negara maupun antara satu negara danyanglainnya,berbeda-beda.Pada dekade akhir-akhir ini kita telah menyaksikan laju kecenderungan ke arah pergantian peran dari media non- komersialyangdisponsori-kadang-kadangdimilikidan dikuasai-pemerintah kemedia komersialyangdibiayaiolehpemasang iklan.Kecenderungankearah konsentrasi dan konglomerasi juga terus terjadi, bersamaan dengan semakin meluasnya operasi lintas batas dan kontrol swasta terhadap media (lihat Bagdikian 2000; Herman dan McChesney1997;McChesney 1999). Kecenderunganinitelahmembuat strukturmediadanoutput mediadi dunia semakin serupa daripada sebelurnnya. Ini, pertama, dikarenakan oleh arus lintas-batas dari ~umberyang sama seperti CNN,BBC,dan News Corporation besertaafiliasinya.Kedua,karena meningkatnyakepemilikandanaliansilintas- batas. Dan ketiga, karena komersialisasi dan kompetisi yang cenderung membuat output media menjadi serupa karena para manajer media berusaha menjangkau khalayak yang makmur serta memanjakan pemilik media dan pemasang iklan. Kecenderungan ini membuat media di Amerika Serikat lebih tersentralisasi, dan media di negeri-negerilain semakin menyerupai media di Amerika Serikat. Sistem media di AS paling kuat di dunia, dan sebarannya melintas batas. Sebaran ini diasosiasikan paralel dengan gerakan lintas-batas saluran televisiASseperti CNN,film-film AS,sindikasiTVshow AS,biro-biro iklan AS, serta aliansi dan kepemilikan media AS di luar negeri. Bahkan pertumbuhanyangbersifat lintas-batas,yangberkembangdarisumber-sumber di luar Amerika Serikat, seperti produk Globo Brazil dan Mexican Televisa serta opera sabundan program sejenis lainnya dari Spanyol,semua mengikuti model AS (Herman dan McChesney1997,bab 7, Straubhar 1996, hlm. 225). Karena tersentralisasinya media AS dalam sistem global, ciri-ciri trend- setting-nya, dan ketenvakilannya sebagai sistem komersial paling matang di dunia yang makin mementingkan komersialisasi, bab ini mengambil fokus hubungan antara media dan pasar di Amerika Serikat. Model Propaganda yang Pro-Pasar Ketika media meanstream dimilikiswasta dan dibiayai hampir seluruhnya oleh pemasang iklan komersial seperti di Amerika Serikat, jadilah media itu sendiri bagian dan peserta pasar. Sikap media terhadap pasar jelas terbentuk olehkenyataan ini. Yangmenjadi persoalan dalam konteks ini,mencari definisi yang tepat tentang yang disebut "pasar" itu sebenarnya. Pasar bisa berarti pasaryangbebasdanbersaing;bisa juga berartikepemilikan swasta,baik yang kompetitif maupun yang monopolistik; atau pasar bisa digambarkan sebagai tempat yangmencerrninkanpilihanpesertayangdominandidalamnya.Definisi yang terakhir ini bukannya tidak umum dalam bahasa sehari-hari, di mana pasar sering merujuk pada konsensus opini pasar yang, misalnya, pro saham tertentu atauantipada tindakan tertentu pemerintah. Orangseringmengatakan bahwa pasarsekarang menguasai kebijakan nasional karena adanya ancaman pelarian modal atau kemungkinan berbaliknya keputusan investasi ketika kebijakan pemerintah mengancam pendapatan bersihnya.' Pasar dalam arti ini merujuk pada tindakan kolektif atau tindakan kelompokdan pilihan dalam ha1keuangan dan peserta pasar yang penting lainnya. Dalampengertianini,pasar akanprokepemilikanswasta,tapiapakah pasar ini menguntungkan persaingan bebas dan penuh, tidak dapat dipastikan. Mungkin semua ini tergantung pada keadaan. Misalnya, adanya intellectual property rights dalam bentuk paten dan hak cipta-walaupun pantas dibela karenamendorongkemajuanteknologi-jelasmenghambat perdaganganbebas dan dapat disalahgunakan melalui pemberian jangka waktu monopoli yang berlebihan, pemberian paten pada aset yang sebenarnya sudah masuk milik publik, dan seterusnya. Di Amerika Serikat hak monopoli di bidang farmasi dan industri lainnya dicari dan jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan besar. Dan dengan dukunganpasar,media meanstreamtidak keberatan dengan,atau bahkan mendorong, debat publik mengenai perlunya pengecualian ini dalam perdagangan bebas. Contohlainnya,pada 2001-02industribajaASyangsaatitu beradadibawah tekanan dan terancam persaingan dari luar, mengambil sikap pro proteksi- setidak-tidaknya di sektor baja--dan berhasil membujuk pemerintah untuk mengenakanbea masuk yanglebih tinggiguna mencegah membanjirnyabaja impor (Marsh dan Alden 2001; Matthews 2001). Begitu pula, pada 1980-an industri mobil AS yang menghadapi persaingan serius dari Jepang menggunakanpengaruh politiknya untuk memaksa pemerintah mengenakan sistemkuota tidak resmi.Sistemkuota inimembatasiimpormobildariJepang dan melindungi industri dalam negeri.Dalam kasus ini masyarakat keuangan dan media meanstream berdiam diri, melaporkan fakta seadanya, tapi tidak menekankan atau memprotes keras pelanggaran prinsip dasar perdagangan bebasini. Di sampingitu, pada saat persaingandari luar mencapaiskala yang luas dan setelah mengetahui lemahnya kurva keuntungan dan industri yang baru lahir,ada semacamkonsensuspasar bahwa proteksiitusebenarnyauntuk kepentingan nasional. Namun, pada saat industri dan keuangan nasional memiliki keunggulan kompetitif, dan perdagangan bebas serta peningkatan peluangbagiinvestasiasingdianggapmenguntungkan,pasar akanmendukung "perdagangan bebas" dan menentang proteksi dengan beberapa kekecualian yang oportunistik.( Duboff 1999 hlm. 55-56, 152, 165-66; Schumpeter 1954, hlm. 397-406). Pada saat pasar mendukung perdagangan bebas dan menentang proteksi, buruh dan publik pada umumnya mungkin mempunyai pandangan yang berbeda. Inilah yang terjadi selama berlangsungnya perdebatan di Amerika Serikat mengenai North AmericanFree Trade Agreement (NAFTA)pada 1993 dan1994disusuldengankontroversimengenaioperasidan rencana WorldTrade Organization (WTO).Jajak pendapat opini publik yang dilakukan pada 1993 dan 1994, misalnya, menunjukkan mayoritas publik menentang NAFTA (mengenaiperlakuan media versus jajak pendapat opini publik, lihat Herman 1999,bab14).Sedangkanopinielite,danpasti jugaopinipasar,mendukungnya. Media meanstream di Amerika Serikat juga mendukung NAFTA, sehingga dalam kasusyangpentingdanjauh dari unik inibolehdikatamediamendukung pejanjian yangmemperluas jangkauanpasardan membatasiperan pemerintah dalam kegiatan ekonomi,serta mendukung yang didukungopini pasar. Karena publik pada umumnya menentang NAFTA, dukungan media menimbulkanpertanyaan,kepentingansiapa sebenamyayangdibawakan media itu. Pertanyaan lainnya, apakah media sudah meliput persoalannya secara adil dan obyektif sesuaidenganperanteoretisnyasebagaipengeloladaribidangpublik di mana cukup tersedia informasiuntuk membuat pilihan yangdemokratis,dan membuat partisipasi publik dalam proses demokrasiini menjadi nyata. Keberpihakan media pada pasar dalam persoalan NAFTA ini sudah diprediksi. Seperti dikemukakan sebelwnnya,media meanstream di Amerika Serikat sebenarnya juga merupakan bagian dari pas= Misalnya, jika media merupakan bisnis yang mempekejakan buruh dan hams berurusan dengan serikat buruh (dan sering kali berusaha menghindarinya),maka dari semula media sudah berada pada posisi berlawanan dengan b u r ~ hInilah fakta . ~ struktural yang hampir pasti memengaruhi sikap pemilik dan manajer perusahaan media, dan mereka inilah orang yang menguasai media, mempekejakan karyawan pirnpinan dan menentukanarahkinej a perusahaan media itu. Patut dicatat bahwa selama berlangsungnya kontroversi mengenai NAETA pada 1993,baik New York Times (November16) maupun Washington Post (September23)memuattajuk rencana yangmengecamupaya serikat buruh untuk memengaruhihasilperdebatan. Keduaswatkabarinimenyatakan bahwa ha1 itu tidak layak dan bahwa serikat buruh hams tahu diri. Mereka sama sekali tidak memuat kritik yang sama terhadap upaya bisnis untuk memengaruhi legislatif, atau bahkan intervensi pemerintah Meksiko dalam perdebatan yang konon menelan biaya sekitar US$30 juta hanya untuk biaya aktivitas hubungan masyarakat di Amerika Se~-ikat.~ Kekuatan yang memengaruhi sikap media terhadap isu semacam ini dapat diringkaskan dalam model atau kerangka yang difokuskan pada strukturdan hubungan media, dan mencenninkan keterpaduan media dalam sistem pasar dan ekonomipolitik.Model propaganda yangdibangun Herman dan Chomsky (2002,Bab1)merupakan upaya menjelaskan persoalan,denganmenyebutlima faktor yang sangat memengaruhi posisi editorial dan pilihan berita media. Kelima faktor itu: (a) kepemilikan dan orientasi dasar keuntungan, (b) pendanaan oleh pemasangiklan, c) surnber,(d)flak [kritikpedas,umpan balik negatif],dan (e)ideologi. Keperr~ilikandan Kontrol serta Orientasi pada Keuntungan MediamamtreamdiArnerikaSerikatdimilildataudandikuasaiolehindividu- individu yang makmur atau oleh korporasi. Dengan sahamyang belum dilunasi, mereka mempunyai kewajiban-gadai terhadap pemilik untuk fokus pada keuntungan, yang mungkin teoretis bertentangan dengan kewajibannya untuk melayanipublik.Olehkarenaitulahpenyiarradiotidakmenepatijanjiyangmereka buatsebelumnyauntukmenyiarkanacara layananpublik.Sebab,perkembangan iklan dan pilihan pemasang iklan lebih pada acara hiburan, dan karena itu memaksanyamenggantiacara-acarayangsifatnyadokumentersertaacara-acara lain yang memberikanpencerahanpolitik dengan hiburanitu (matHermandan McChesney1997,Bab 5, dan surnber-sumber yangdisebut di dalamnya). Pemilik swasta, terutama dari media besar, cenderung pro pasar, di mana mereka menjadi bagiannya dan dari mana mereka menarik keuntungan. Ada semacamsengketa mengenailuasnya pengamh yang dimainkan para pemilik terhadap perilaku dan kinerja media. Bahkan pada media yang sahamnya tersebar luas, paling tidak pimpinan yang menguasai perusahaan akan menghadapitekananyangkuat supaya tetapfokuspada keuntungan.Ini sendiri sudah punya implikasi kebijakan, karena fokus semacam itu secara tidak langsungmelayanikepentinganpemasangiklan,membangunhubungandengan sumberinformasiyangdominan,danmenghindarikonflikdengan pihak-pihak yang berkuasa lainnya. Organisasi media sering punya kebijakan yang memengaruhislkapnyaterhadap isuekonomidanisu-isulainnyakarenaalasan ini dan alasan lainnya. Pemilik media punya pandangan politik yang kuat dan pasti yang mereka paksakanpadamedian~a,~dan buktidariwaktu kewaktu menunjukkan bahwa banyak pemilik yang tidak berideologi punya pengaruh yang jelas dan terus- menemsterhadappilihan-pilihankebijakanmedia.5Hubungan yangerat dan layanan timbal balik antara pemilikmedia yang besar serta para eksekutifnya di satu pihak dan presiden dan para pejabat departemen luar negeri,Central Intelligence Agency (CIA),dan Pentagon di Arnerika Serikat di lain pihak, mudah didokumenta~ikan.~ Walaupun ada bukti mengenai pengaruh pemilik, namun sering sulit membuktikan ha1itu. Bukti-bukti h a t yang dapat diakses sering kali hanya untuk hal-hal masa lalu. Kebijakan cenderung disampaikan kepada eselon bawah secara halus melalui redaktur senior yang dikenal cocok dengan pandangan pemilik media dan yang sensitif terhadap kemauan pemilik. Caranya,memilih,menaikkanpangkat,bahkan memecatreporter berdasarkan biaspolitik? Juga,denganperintah keredaksionalanmenyangkutpilihan berita, tekanan, dan nada yang membimbing bawahan mengikuti yang diharapkan dari mereka (lihat Breed 1955; Soloski1989). Membedakan antara kebijakan pemilik media dan upaya mengejar keuntungan memang sulit. Seperti dikemukakan di atas, keputusan pemilik media untuk fokus semata-mata pada upaya mengejar keuntungan adalah keputusan kebijakan utama dan konservatif yang adalah haknya. Kita bisa membedakan antara gariskebijakan yangeksplisit dan kebijakan by default di mana pemilik berusaha memaksimalkan keuntungan dengan mengikuti garis yang didiktekan oleh sumber yang dorninan,yang murah ("efisien")dan yang tidak akan menyinggungperasaan mereka yang berkuasa. Periklanan Media besar sangat tergantung pada iklan-sekitar 70 persen penghasilan surat kabar dan lebih dari 95 persen pendapatan televisi, dari iklan-untuk membiayai operasinya. Pemasang iklan memengaruhi media tidak dengan campur tangan yang sederhana, yang relatif jarang, tapi melalui kepentingan mereka dalam mendapatkan susunan acara yang mendukung pesan-pesan komersialmerreka,danmenyampaikan sikapbermusuhannya terhadap pesan- pesan anti-bisni~.~Persaingan dalam bisnis periklanan merupakan kekuatan besar yang memaksa media memprogram dan menstrukturkan kegiatannya sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tuntutan pemasang iklan yang menjadi sumber utama penghasilannya (lihatBarnouw1978).Menghindarkan diri dariflak pemasang iklan merupakanperhatianutama para manajer media (lihat bagian mengenai "Flak"). Sumber Mediabesar butuhsumber berita yanglanggengdandapat diandalkan,yang dapat mereka perolehterutamadariorganisasi pemerintahdan bisnis.Fishman (1980 hlm. 143) menamakan ini "the principle of bureaucratic afinity: hanya sesama birokrasi yang dapat memenuhi kebutuhan masukan dari birokrasi berita."Hubungansimbiotik yang berkembang darisaling ketergantungandan saling-melayani inimemberikan kepada organisasi besar non-mediakelebihan dalam menyusun berita. Baik organisasi pemerintah maupun organisasi bisnis yang besar cenderung pro pasar, walaupun konflik mengenai isu kebijakan tertentu mungkin ada antara pemerintah dan bisnis, atau bahkan di antara organisasi bisnis itu sendiri. Misalnya,dalam kasus proteksionis baru-baru ini mereka berpihak kepada produser baja,sedangkan perusahaan pengguna baja menentang proteksi dan mendukung pasar bebas. Flak Flak merujuk pada umpan balik negatif yang diberikan pada berita dan produk media lainnya. FZak bisa berupa telepon individu dan surat protes, aksi terorganisasi seperti picketing (mencegahorang bekerja)dan boikot,tuntutan dipengadilan,dan bahkan hearingdalam Kongresdan aksi regulasi.FZakpaling mengancam,media,dan paling efektif dalam memengaruhi perilakunya, bila datang dari orang dan organisasi yang jelas dapat membahayakan media tersebut. Misalnya,pemasang iklandan organisasi dan badan pemerintahyang bisa menarik perlindungan, membuat media malu, dan membuat peraturan atau regulasi terhadap media. Demikianlah,ketika CBSmembuatdokumenter yangkritisterhadapPentagondankontraktornya ("TheSellingof thePentagon" yangditayangkan pada 23 Februari197I),CBSterpaksa mempertahankan diri di muka komisi kongres-suatu pengalaman yang menggentarkan bagi CBS dan pelajaran yang menakutkan bagi media lainnya. Ketika televisi publik WNET menayangkan program "Hungry for Profit" yang mengecam perilaku perusahaan transnasional di negara berkembang, Gulf & Western menarik dukungan dananya dari stasiun tersebut, dan majalah Economist ("Castor Oil or Camelot?")menulisbahwa :"Kebanyakan orangpercaya bahwa WNETtidak akan lagi membuat kesalahan yangsama." FZak yang sangat merisaukan media berasal terutama dari organisasi besar sepertiPentagon dan kontraktornya,perusahaan besar seperti Gulf &Western, seperti para pemasang iklan. Semuanya merupakan sumber informasi penting dan cenderung bersahabat dengan pasar. Bahkan ada institusi yang dibentuk untuk membuat flak, seperti Accuracy in Media, The Center for Media and Public Affairs,FreedomHouse,danTheMediaInstitute,yangdidanai terutama oleh komunitas korporat, yang menyerang media karena kecenderungan populisnya yang baru dan menekan media untuk mendukung deregulasi, privatisasi, dan kebijakan luar negeri yang agresif. ldeologi Ideologi Amerika Serikat mengalir dari kekuatan kelas bisnis dan pemilik propertinya. Kekuatan itu sudah lama bercirikan anti-komunis, individualis yang posesif, keyakinan akan kebaikan usaha swasta dan pasar, serta sikap bennusuhan terhadap pemerintah kecuali dalam perannya sebagai penjaga undang-undang dan ketertiban serta pelayan kepentingan bisnis di luar negeri (Herman dan Chomsky 2002;Katznelson dan Kesselman1979, bab 2). Elemenideologimencekamkuat masyarakat bisnis dan elite selain pekerja kerah biru dan lain-lainnya yang bukan pewaris yang jelas dari status quo. Pimpinan media termasuk dalam elite tersebut, dan begitu banyak jurnalis dari media terkemuka (Croteau1998; Gans 1985).Sosiolog dan analis media Gans (1979, hlm. 42-45) memberikan daftar sejumlah asumsi, seperti "etnosentrisme,""demokrasialtruistik,"dan"kapitalismebertanggung jawab" yang juga dinamakannya "nilai-nilai yang abadi," dan yangkatanya dianggap biasa (takeforgranted)olehpara jurnalisdiAmerikaSerikat. Gans menamakan prernis dan nilai ini "para-ideologi."Ada bukti,banyak jurnalis berkeyakinan bahwa perusahaan bebas (freeenterprise) dan perdaganganbebas itu baik,dan perusahaan negara dan regulasi serta membatasi pasar bebas itu buruk, merupakan elemen penting dalam para-ideologi-nya. Kekuatan yang mendukung ideologi dan para-ideologi ini menambah faktor-faktor yang membuat jurnalis cenderung pro pasar. Pandangan yang Berseberangan Kaumkonservatifumumnyamempunyaipandangan bahwa mediaituliberal, dan kadang-kadang bahkan mengatakan media berlawanan terhadap pemerintah dan penguasa. Klaim seperti ini sering datang dari pakar media, dan bahkan dari pemilikyang posisikekuasaannya sendiri membuat orang iri, dan tuduhan yang sering kali merupakan bentuk flak dan merupakan bagian dari upaya untuk mendisiplinkan media dan mendorongnyadari posisi tengah ke posisi kanan.g Klaim ini umumnya didukung dengan merujuk pada jajak pendapat yangmenunjukkan bahwa orang-orang media itu memberikansuara secara tidak proporsional pada PartaiDemokrat dan mempunyai opini tentang isu sosialke kiri,kewargakerah biru (lihatCroteau1998;EXTRA!1998,hlm.10; Gans 1985). Akan tetapi jajak pendapat ini mengabaikan kenyataan bahwa para pemilik dan manajer puncak itu menguasai perusahaan media, mengendalikan tujuan dan arahnya, serta menetapkan kebijakan m u m dan kadang-kadang khusus, dan berasumsi bahwa karyawan media eselon bawah itu bekerja tanpa kendala dari atas.Di sampingitu, analisisyangmemfokuskan pada isu sosial ini juga mengabaikan kenyataan bahwa mengenai hal-ha1 ini elite bisnis dan mereka yang terpelajar mempunyai opini ke kiri, ke karyawan kerah biru. Analisis ini juga cendemng mengabaikan isu ekonomi, wilayah di mana jurnalislebihkonservatifdaripada karyawankerah biru,danmempunyai perspektifyang samadenganmasyarakatbisnis fihat Croteau1998;Gans1985). Klaim yanglebihserius terhadap modelini danimplikasinya adalah bahwa orang-orang media itu profesional dan bekerja berdasarkan nilai-nilai profesionalisme yang jika valid dan cukup kuat mereka bisa mengabaikan tuntutan dan tekanan dari atas atau dari luar. Nilai-nilai profesionalisme mencakupdua hal.Pertama,obyektivitas:menyajikanberbagai sisisuatuberita, menggali fakta tanpa kendala politik, dan menyajikan fakta-fakta itu dengan fair dan tidak mernihak. Kedua, memutuskan yang layak berita berdasarkan nilai berita yang diterapkan dengan konsisten, tidak terpengaruh oleh agenda politik atau bias premis ideologi atau terkompromikan oleh pertimbangan strategis atau untung-rugi. Klaim bahwa nilai-nilai profesionalisme memengaruhi kerja berita jelas benar pada derajat tertentu. Banyak jurnalis mengatakansemua in.merupakan nilai-nilai yangoperatif,dan karena jurnalis mernilikiderajatotonomitertentu (dan variabel), mereka kadang-kadang menyelewengdari kebijakan, prinsip, dan keyakinan yang sudah ditetapkan. Tapi seberapa kuat nilai-nilai profesionalisme itu dihubungkan dengan faktor-faktor yang terdapat dalam model propaganda itu? Dapatkah keprofesionalan secara serius mengganggu secara diam-diam atau eksplisit pada perspektif berita dan komentar yang munculdari penghayatan yangluasdan penggunaan bahasa,kerangka,asumsi ideologis, dan posisi kebijakan yang dominan mengenai isu-isu penting di banyak institusi media? Satu alasan mengapa nilai profesionalisme sepertinya tidak mungkin mengimbangi faktor struktural dan kekuasaan, karena perekrutan, jaminan kerja, dan pengembangan wartawan tergantung pada penyesuaiannya dengan prinsip dan kebijakan yang sudah mapan. Sepanjang wartawan salah langkah di awalnya, mereka belajar di pekerjaan dan beradaptasi (lihat Breed 1955; Bonner 1984, hlm. 340-41; Herman dan Chomsky 2002).1° Alasan lain, obyektivitas itu sendiri, terutama dalam praktik, mendorong ketergantungan sumberpada aktor-&or h a t ,yangmemberikanposisiistimewakepada pejabat pemerintah dan eksekutif korporat dalam mendefinisikan dan membingkai berita. Wartawan sering menemukan bahwa penyebaran yang tidak kritis dari bahan konferensi pers (officialinformation)sudah menjadi praktik mudah dan dapat diterima. Sedangkan mencari yang di balik berita itu sulit dan berisiko dikucilkan tokoh utama berita. Ini menimbulkan obyektivitas yang formal, bukan substantif,namunmelukiskan praktik umum jurnalistik (Herman1999, Bab 5;Tuchman1972). Akhirnya,seperti hsebut di atas, wartawan cenderung menerima ideologi yangdorninandalam masyarakat,yangmasuk kedalam jaringan beritasebagai opini berharga yang mutlak, atau pernyataan mengenai fakta yang masih diperdebatkan kebenarannyadan berakhirsebagaiopiniberharga.Kepercayaan akan kebaikan pasar dan perdagangan bebas masuk dalam kategori ini. Gans (1979)menyatakanbahwa kehadiranelemenideologissebagai tiangpenyangga kerja berita bukan merupakan pelanggaran obyektivitas. Alasannya, karena elemen-elemen ideologis itu sudah dibentuk menjadi opini berita maka "tidak bertentangandengan obyektivitas-kenyatannya,itumungkin.Sebagai bagian opini berita nilai yang bertahan adalah nilai jurnalismenya, bukan nilai wartawannya; konsekuensinya, jurnalis bisa merasa berjarak dan tidak perlu membawamasuk nilai-nilai pribadimereka" (Gans1979,hlm.196-97).Namun jika pernyataanyang mencerminkan ideologidominan sudah termasuk dalam opiniberita,selanjutnya obyektivitasterkompromikan, danwartawannyaGans tidak perlumemasman nilaipribadi karenainisudah dilakukan buat mereka. Gans menyelamatkan obyektivitas jurnalistik dengan menggeser makna kata biasideologidan non-obyektivitasmenjadi jurnalismedanlepasdari jurnalis.ll Tapi, penetrasi ideologi,termasuk para-ideologi, ke dalam proses pembuatan berita pada suatu tahap adalah tidak sesuai dengan konsep obyektivitas dan nilai profesional yang penuh makna. Studi Kasus Efekpenyaringanelemenmodelpropagandapada kinerjamedia hamsserupa dengan pengaruh uang pada pemilihan umum.Dalam sebuah analisis penting MEEIA DAN PASAR Di Ab7E2iiiii SE!?iKX . -. - .---- -.- ... -.----..- -.- ..- mengenai sejumlah proses elektoral, sarjana politik Thomas Ferguson (1995, hlm. 28-29) mengatakan, apabila mereka yang mendanai pemilihan umum sepakat mengenai suatu isu, partai-partai tidak akan bersaing mengenai isu tersebut bahkan jika masyarakat umummungkintertarik isulain. Analogidari ini, kalau mereka yang memiliki media dan pemasang iklan setuju pada satu isu, model propaganda akan membawa kita berharap bahwa media akan mendukungposisipemilikdanpemasangiklan,dan takmembiarkanmuncdnya debatberkepanjanganmaupunberitayangmengkritiktopikitu.Karenapemilik mediadanpemasangiklanadalahanggota pentingdaripasardanmerefleksikan kesepakatanpasar,inisamasajadenganmengatakanbahwadalamha1ini posisi media akan merefleksikan pilihan pasar. Pertahanan Negara dan Anggaran Pertahanan Masyarakat korporat AS mendukung anggaran militer yang besar selama bertahun-tahun,karenamilitermemberikansecaralangsungbisnisyangbernilai sangat besar, yang merupakan sumber pendanaan dan subsidi utama bagi teknologi baru, dan menyediakan kekuatan militer yang membuka peluang pasar bagi perusahaan transnasional AS. Manfaat anggaran militer ini bagi rakyat biasa kurang jelas, dan selama bertahun-tahun jajak pendapat menyirnpulkan, kecuali pada waktu perang atau terjadi ketakutan dan panik yang meluas, masyarakat umum menginginkan anggaran kecil untuk pertahanan dan lebih banyak untuk pendidikandan pengeluaransipil lainnya (untuk studi utama lihat Kull 19967; untuk oposisi publik terhadap biaya pertahananyangberlebihan,jugaselamaeraReagan,lihatFergusondanRogers 1986, hlrn . 19-24). Namun, dengan konsensus korporat -artinya konsensus pasar-pihak-pihakutama tidak mempersoalkanisuinidan media besartidak mendesak agar para kandidat mempersoalkannya,juga media itu sendiri tak mempersoalkan anggaran militeritu. Initecermindalam kampanyepresiden2000;baik GeorgeW. Bush maupun A1 Gore tidak menyinggung pertukaran (trade off)antara belanja sipil dan pertahanan.Mereka berdua hanya mengumumkan perlunya dana pertahanan yanglebihbesar,dan bersaingdalamdeklarasikesetiaanterhadap pertahanan, besarnya, dan komposisi kenaikan yang diusulkan. Kandidat partai ketiga, Ralph Nader,memangmenyerukanagar anggaran pertahanan dikurangi, tapi ia tidak diizinkan berpartisipasi dalam debat nasionaldenganBushdan Gore. New York Times(tajukrencana,30Juni 2002)membenarkantidak diizinkannya Nader ikut dalarn debat dengan alasan bahwa kedua partai utama itu sudah mencerminkansemuaopsiyangdibutuhkanpublik.Suratkabarinimengatakan bahwa Nader tidak perlu mencalonkan diri karena kedua partai sudah menawarkan "pilihan yang jelas" sehingga tidak ada "logikanya lagi bagi kandidat partai ketiga tahun ini." New York Timesdan media besar umurnnya dalam ha1ini mengikutilangkah Bush-Gore,tidak membiarkandiskusi serius mengenai trade offanggaran pertahanan dan anggaran masyarakat madani. Dapat dikatakan,media telah mengikutipilihan pasar. Globalisasi dan Perdagangan Bebas Anggota dominan pasar berada di garis depan proses globalisasi dan juga dalam mendukung kebijakan yang mengembangkan proses tersebut, seperti perjanjianperdagangandanhibahsertadukunganuntukWTO,IMF,danWorld Bank. Dalam menyikapi kasus anggaran pertahanan militer lawan anggaran sipil,misalnya,masyarakatkorporatdanpublikumumnyaberseberangan.Telah disebutkan sebelum ini, sebelum diberlakukan, mayoritas menentang disahkannya NAmA-dan kemudian terhadap jaminan investor terhadap sekuritas Meksiko-tapi elite mendukung diberlakukannya perjanjian perdaganganbebas Amerika Utara ini. Mengenai masalah ini media-media besar hampir semuanya bersikap seragam: berada di pihak masyarakat korporat, mendukung perjanjian perdagangan, WTO, IMF, World Bank, dan fast-track authority (istilah ini mengacu pada otoritas perundingan yang diberikan Kongres, yang memungkinkan Presiden AS merundingkan perjanjian dagang internasional, editor) baikdalamtajuk rencanamaupundalamliputanberitanya.Posisimedia dalamha1iniadalah bahwaperdaganganbebasitu baikdanmembawamanfaat padarakyatdidalammaupundiluarnegeri,danmelintasbataskelas;perjanjian perdagangan, WTO, IMF, dan World Bank melayani perdagangan bebas dan membukapasardankarenanyaperlu didukung.Mediapunmenganggap,oposisi terhadap pelayanperdaganganbebasdidasarkan atasmotivasimementingkan diri sendiri dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu dan tidak punya pembenarandalamanalisisekonomiataudistribusi keuntungandankerugian. Pokok-pokok pikiran ini nampaknya begitu jelas bagi penulis tajuk rencana dan wartawan sehinggamereka tidaksabardenganpendapatyangberlawanan dan mereka mengulang kata-kata "perdagangan bebas itu baik" bak mantra yang kebenarannya tak perlu dibuktikan. l2 Penggunaan istilah kepentingan khusus itu dengan sendirinya sudah menunjukkanintegrasimedia kedalammasyarakat korporat dan pasar.Media tidak menganggap masyarakat korporat, atau bagian-bagiannya yang mendukung perdagangan bebas, sebagai kepentingan khusus, tapi sebagai mewakili kepentingan nasional. Yang berkepentingan khusus, tak dapat disangkal lagi, adalah orang-orang yang mungkin merugi dalam permainan perdagangan bebas, "terutama wanita, kulit hitam, dan keturunan Spanyol," dan "pekerja produksi semi-terampil" (Lueck 1993), yang jumlah besarnya menegaskan temuan jajak pendapat akan mayoritasyang menentangNAFTA dan perjanjianperdaganganlainnya.Dalamsatu kasusyanglayakdicatat,Meg Greenfield, redaktur kolom opini Washington Post, menjawab kecaman ketidakseimbangandalamkolomopiniswatkabar tersebutdenganmengatakan bahwa "Jarangterjadi kolurnniskiri,kanan,dan tengahsemua sepakat....Saya tidak percaya bahwa menciptakankeseimbanganyangartifisialitu benarketika ha1itu tidak ada" (dikutip dalam Kurtz 1993).Namun adanya jajak pendapat yang menunjukkan bahwa mayoritas publik menentang NAFTA, sikap pro- NAFTA dari persatuan orang-orang pintar Washington Post itu benar-benar menggarisbawahibias kelas meanstream kaum pintar. Manifestasi lain dari bersatunya opini media dan masyarakat korporat mengenai perdagangan adalah kesediaan media untuk bergabung dengan pemasang iklan mendorongperdagangan bebas. Kasus paling penting adalah "advertorial" tiga bagiandi New York Times,yang pertamadimuat pada April 1993, berdasarkan pennintaan surat kabar itu kepada pemasang iklan untuk "menyajikanmanfaat ekonomidansosial yang positif dari NAFTA." Bocoran permintaan ini menyebabkan sejumlah protes terhadap surat kabar yang mengambilsikap tertentu mengenaisuatu masalah ini dengan cara demikian, dan terhadap penolakannya untuk mengizinkan mereka yang menarik dukungan ini untuk memasangiklan dalam advertorial itu.13 Media jugakurangseriusdalammenyelenggarakandebatmengenaimasalah perdagangan bebas. Memang,sekali-sekalimedia mengakui bahwa ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Tapi media sangat enggan membahas secara detail efek perdagangan bebas terhadap kekuatan tawar kaum pekerja dan ketidakadilan, dan sering secara eksplisit maupun irnplisit membantah bahwa ada yang dirugikan. Media secara reguler menggunakan ungkapan perdagangan bebas yang sudah akrab ini terutama dan terpenting untuk menjelaskantentanghak-hakinvestor,bukantentangperdagangan,dangagal. Mereka juga dengan gigih mengabaikan fakta bahwa hak cipta intelektual, seperti hak paten, adalah hak monopoli yang mengganggu kebebasan perdagangan,dandalammenganjurkanmanfaatperdaganganbebasbaginegara berkembang,media gagalmengakui bahwa semua negara industri yangbesar -termasuk Jennan Jepang, Inggrisdan Amerika Serikat--dan negara-negara MacanAsiatelahmenggunakanproteksionismeselama jangkawaktuyanglama untuk bersaingsecaraglobalsebelumtinggallandasmenujupertumbuhanyang tetap (Amsden 1989;Wade1990). Media AS bukan saja gagal membiarkan argumen ini terbentuk, tapi bahkan menolaknya dan membuat kesalahan sejarahdenganmengklaimbahwaperdaganganbebasmerupakanjalan menuju pembangunansemacam itu (contohkesalahan ini lihat Nasar1971). Perdagangan Bebas dan Demokrasi Dorongan yang tidak demokratis dan antidemokrasi dari laporan media mengenaiperdaganganbebas melampauipenolakanmerekaterhadaphakburuh untukmencobamemengaruhilegislasi.Misalnya,merekayangmengecamproses globalisasi yang sedang berjalan mengatakan bahwa proses ini penuh kerahasiaan, pengambilan keputusan dilakukan di balik pintu tertutup dan tidak ada perdebatan,serta adanya perjanjian dan mekanismeyang mencabut hak pemerintahyangdemokratisuntuk melayani warga non-korporat.Dalam konteks oposisi publik yang luas terhadap tindakan-tindakan ini, dipak- sakannya perjanjian-perjanjianini merupakan serangan terhadap demokrasi yang menguntungkan,yang oleh Ralph Nader dan para penentangglobalisasi korporat disebut sebagai, "korporasi hak-hak warga." Bagaimanapun pasar senang dengan tindakan-tindakan ini, dan media mengekor saja. Dalam tajuknya media tidak pernah mengecam ini,atau memberiperhatian apa pun, kecualisekadarnya,terhadap kerahasiaan,undang-undangdanperaturanbaru yang top-down sifatnya, atau pengaruh terbatas mereka terhadap peraturan demokratis. Memang,media besar telah secara positif memuji efek antidemokrasi dari lembaga dan perjanjian baru itu. Misalnya, salah satu alasan utama untuk mengadakanNAFTAadalahniat "mengunci" Meksikopada "reformasi",yang membuatnegarainitidakmungkinmengubahhaluan.Enamdarisepuluhtajuk rencana New York TimesmengenaiperdebatanNAFTApada1993menyebutkan manfaat perjanjian ini. Fakta bahwa pemimpinMeksikoyang merundingkan perjanjian itu telah memenangkan pemilihan yang diterangai curang tidak memengaruhi pandangan New York Times (atau media lainnya) mengenai ketidakpantasan Meksikodiikat dalam perjanjian. Setelahserangan krisisdiMeksikopada Desember1994,pejabatdanekonom AS mengemukakanbahwa Meksiko kini dilarang menggunakankuota impor dan membatasi akses mata uang asing untuk melindungi dirinya sendiri, dan hamsmelakukandeflasiyangmenyakitkangunamencapaikeseimbanganbaru. Sifat tidak demokratis dari sistem kendala ini tidak menyentuh hati media besarAS,sedangkanberitadan opininyamengenaipersoalaniniparaleldengan opini komunitas bisnis urnumnya. Walaupun protes di jalan-jalanraya sudah lama diakui sebagai proses de- mokrasi, namun hampir semua media besar meliput protes di Seattle, Washington,D.C. Quebec,dan Genoa dengan mengejek,dan dengan bias ber- pihak pada polisidan anti-pemrotes,danyangpalingpenting,gaga1membica- rakan isu-isu yang substantif. Ini seperti di masa lalu ketika media meliput dengan bias protes di masa Perang Vietnam (Gitlin1980;Morgan 200).Media membesar-besarkankekerasanyang terjadi selama berlangjungnya protes,se- mentara itu mengecilkan provokasidan kekerasan yangdilakukan polisi, dan memuji-muji taktik ilegal polisi yang dirancang untuk membatasi pemrotes, baik yang damai maupun tidak (Ackennan 2000; Coen 2000: DeMause 2000). Walaupun polisi Seattle menggunakan kekerasan dan bahan kirnia terhadap protes yang damai jauh sebelum segelintir individu mulai memecahkan kaca jendela, baik saat itu maupun kemudian, media membalikkan kronologinya, dan mengatakan bahwa kekerasan polisi merupakan respons terhadap keke- rasan pemrotes.14 Sikap bermusuhan yang ditunjukkan media, yang erat berkaitan dengan komunitas korporat, menyebabkan media memamerkan kesetiaan terhadap First Amendment dengan cara yang tidak pernah dilakukan ketika hak dan privasi media menjaditaruhan. lndustri Kimia Kasusmencoloklainnyamenyangkutdukunganmedia pada pasar tecermin dalamperlakuanterhadap industrikimiadanperaturannya.Karenakekuasaan industri, sebagaimana sikap media yang siap memenuhi tuntutan komunitas bisnis,media menormalisasikansistemyangdilukiskanCarson(1962,hlrn.183) sebagai "dengan sengaja meracuni kita, kemudian memolitikkan hasilnya." Pihak industri dibiarkan menghasilkandan menjual bahan-bahan kimia (dan selama 1990-an merekayasa makanan) tanpa uji keamanan yang independen terlebihdahulu,dan "kebijakan"olehEnvironmentalProtectionAgency(EPA) terkompromikan karena kurangnya dana dan hambatan politik dalam penegakan hukum dan pemeriksaan (lihat Fagin dan Lavelle 1996, Bab 4-5). Pada1984 NationalResearchCouncilmenemukan78persenbahankimiayang digunakan dalam perdagangan tak tersedia datanya, apakah bahan itu berbahaya bagi kesehatan atau tidak (Thornton2000,hlm. 99-100).Dua belas tahun kemudian,studiEnvironmentalDefenseFundmenemukanha1yangsama. Memang, National Toxicology Program setiap tahun melakukan tes pada 10 sampai 20 bahan kimia untuk menentukanada-tidaknya zat penyebabkanker didalamnya(tapitidak untuk berbagaiefek buruk lainnyayangmungkinada); sementara itu 500 sampai 1.000 bahan kimia baru masuk pasar setiap tahun. Demikianlah, pengetahuankita tentang bahan-bahan kimia berbahaya turun dengan jelas. Sistem tersebut menguntungkan industri, karena pihak industri ingin menjual produknya tanpa gangguan, dan boleh dikatakan semua riset dan pengujian aman-tidaknyabahan-bahanitu tetapditangannya,sehinggapihak industrilah yang memutuskankapan hasil uji itu pantas disampaikan ke EPA. Inilah cerita klasik serigala menjaga kandang ayam. Sistem ini tidak menguntungkanpublik,kekuasaanindustrimemengaruhinya,kadang-kadang bahkan menangkap, dan EPA memperkuat ketidakcakapannya (Fagin dan Lavelle1996,Bab4-5;Herman1999,Bab17).Namundemikian,pihak industri seringmengatakanbahwa keamananbahan kirniadijaminolehperaturanEPA (atauFDA)15,yangdengansekuattenagapihakindustri jugayangmembuatnya lemah,dan yang,seperti dicatat di atas, peraturan itu telah gaga1menangani sebagianbesar bahan kimia di pasar. Denganbantuan media,pandanganindustrikimiabahwabahankirniahams dievaluasisecara individu berdasarkan analisis risiko terhadap individu dan toleransiindividu diterimasecaraluas. Namun,mengukur risikodan toleransi bahan kimiaterhadap manusia sangatsulit.Sebab,eksperimenterkontroltidak dimungkinkan; kerusakan mungkin belum kelihatan dalam sekian tahun; bentuk kerusakan mungkin belum diketahui perkembangannya;bahan kimia mungkin berinteraksi dengan bahan-bahan lainnya di alam lingkungan dan mungkinterjadibio-akumulasi;dan terurainya produk-produkkimia bisa jadi menimbulkan bahaya tersendiri. Lebih dari itu, jika ratusan bahan kimia tersebar di lingkungan hidup, banyak yang akan tetap aktif bertahun-tahun, terjadi bio-akumulasi, berinteraksi dengan bahan kimia lain, maka kebijakan publikyangmenafikanefek sarnpingandanefekinteraktifnyaterhadapr&musia dan lingkungan sangatlah tercela dan tak bertanggung jawab. Kebijakan yangberdasarkan prinsip kehati-hatian-yangditentangdengan gigih oleh industri kimia dengan bantuan pemerintah AS1=-akan tidak mengizinkanbahankimia masuklingkungantanpa diuji,melarangpenggunaan bahan kirnia yangberakumulasidalamtubuhmanusiadanyangketeruraiannya mengancamatau belumdiketahuidampaknya, dan mengharuskan penggunaan bahanalternatif yangtidak mengancamdanbisa ditemukanataudikembangkan dengan murah sebagai ganti bahan kimia yang belum diuji dan bahan yang diketahui mengandungrisiko(untukdiskusimengenaikasus penerapanprinsip kehati-hatian ini,lihat Thornton 2000,Bab 9-11). Setelahberhasil menghindari penerapan prinsip kehati-hatian, juru bicara industri kimia menyatakan bahwasistemyangada sekarang berdasarkan ilmu yang sehat. Tapi ilmu tidak mengatakan bahwa industri punya hak untuk menyebarkan bahan kimia kelingkungan hidup dengan membawarisiko.Juga ilmutak mengatakanrisikoapasaja yangdapat diterima. Inisemuamerupakan keputusan politik.Lagipula, jikabahan kimiadidalamlingkunganhidup belum diujivariabelrelevansinyaterhadap lingkungan, seperti carcinogenity(bahan- bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, editor) dan efek zat-zat yang terurai dari bahan tersebut, dan tidak satu pun di antaranya telah diuji, maka terbukti sudah bukan ilmu pengetahuan, melainkan politik yang disampaikan seolah ilrnu. Industrikimia telah menghasilkan4an selaludisangkal-berbagaibahaya dari berbagai produk yangtak terhitung banyaknya-mulai dari tetraethyl lead dalam bensin dan PCB dalam baterai sampai asbes, pestisida DDT, dan Agent Orange pembunuh tanaman- yang sekarang sudah terbukti sebagai sangat berbahaya, dan pihak industri kemudian menarik semuanya (sering hanya menarik dari penggunaan di dalam negeri) di bawah tekanan hukum dan regulasi yang luas. Untuk produk yang ingin dijualnya, pihak industri selalu bisa menemukan sarjana yang mau memberikan kesaksian bahwa bahan tersebut tidak berbahaya atau yang mengatakan bahwa klaim keberbahayaan suatu bahan tidak terbukti secara ilmiah. Perbedaan tajam yang konsisten tampak antara hasil penelitian yang disponsori industri dan hasil penelitian independen yang bekerja pada tingkat yang sama. Di samping itu, berbagai kasuspenipuandalampengujian industri,ujilaboratoriumyangmemanipulasi data seolah-olahsuatu produk industri dapat diterima,dan manipulasi politik untuk melemahkanperaturan standartelahterbongkar (Fagindan Lavelle1996, Bab 3-5, Herman 1999,Bab 17). reuayp r q u e e ~ s m aueyqeqabuaruBmb 'ypnqs pg1ueyxodelaruuseyesmad d -ebuueynyelrp yeuxad Bueb urel saqlsyoq rpnqs-~pnqsrqqauaru ueyurzryp uorpnuray oquesuom '(~661xausrag)eqn! ~'61$snebusnxeyasBuepun-Buepun qnmuaru u n d n e ~ 000'961$~nxesaqas epuapp oquesuom ~runynymMelaru e ~ ueyepqq yenqas 'vd3 epeday ueyredruesrp yep!? Bueb rpnqs yenqas w @ p j~qeBauyaja mynruauaw yqaq oquesuom ebuamlaqasunyeq ede~aqaqe ~ q e q ueynruauaru vd3 'pxe8oques ueyxeseruaru ynqun meyesmad yey reua8uaru 0661 uep 9861 exeque oquesuom ueMelaru ~Luueqe~nBxadruelep 'ebtqes~m .leBe2?eqebuxaq prpuas saq ueynyelaru rxqsnpul ueyxerqruaru Bueb ruaqsrs eMyeqrqynq depeyxaqsnrxas8uebuerqeyxadueypaqruaru yepy e8nCerpaN ~ebuun3exxepey saqp wnlaq sen1xeparaq Bueb e p q uasxad 5~xeqryas uep ebeyeqxaq eryy ueyeq x~rueqrueBueuaru ndrueru yepq yelaq vd3 '9~61unyeq pv loxquo3 sa~mqsqns3 ~ uenCnq~ue8uap ueBuequapaq 0 'mqeq eqyq ueyjsesqeuuouaru yelaq erpam '(Qyaa~q q w a ~ guau~uo~znu3 s,2aqz~z~gueqlqxa) f~661xaqexBu~axqsf966~allant37 uep ul8eg qeyy) elparu mxodelspeqp a p s q qe3eqruarumBuap'qeyaspqaq-pqaq eljqede 'peyedp esrq ebmy-lqsnpu~ oxd ~ruoxdruoyqenqruaru Buoxoprp Bupas m p ~ q a b a q Buepey-Buepey'y~eqmBuapebuse8nqmynqvlarundrueruyepg 'dnyt-13ueBuap IeuepIp yepy Bueb rses~ue%onqens-ebuueeqebuaa .yqqnd ueBurquaday @.rt-tpqlaruebedn ruelep ueynsnzrtradynuadm p jrsad3e nlelxaq u~y8unruBueb (amoq~anod)yoyoqe-d :ses~BxonqensleBeqas~3 mysgnlaru eparu'dnpg ueBunyBuq8mquaqerparuueBuepuedseqepqsnpq rseqruop m8uap!ensas .u~~npyePrP Bueb nqr gaqruad ueqewelasay ueynq '(rlaqlp yepuay 8ueb yllrwaru yellqey -1qey.raq gaqurad exed)~o~dzua~oanvz~onb sn?wqsrsesqeuuouaru eparu ~padas e m s 'ppueyxeuaqruaruqnqunpqsnpu! epnpyaloueyeuap Buebyelyqslylle lrqmBuaru yqaq elpaw 'eqey qeyBurs ' ( ~ E z'rulq '6661 u e m a ~pq poBaqey ) nqes TIES ynseruyep!? (uasxad01) ynnq ynpd ynrx -lBmlqueBm~peBuaday pqsnpq qnqunuaruBmbexe3eBuadwed yalo neqe 'ebuu~elqexoCLXoy m3aBuad wed yalo neqe 's~lequaumoxpuaexed yalo u e p m 2 p BueL n q l yepqsr ynqun ebuueyedBuaru (uasxad zg) 1aylp-e091ueyBuepas 'ueya3alad eped yn[maru Bueb (uasxad 8) layrpe 1~ebmy ~deq'azJuazzJs yun( uedeyBun ueyemBuaru orueqn xeqey qems ruelep layrpe 852 '8661 xaqmaqdas ledrues 9661 Ixep 'ebulesry\~.'(azJuazzJsyunlJ yedws sqes ueetm32?uaddepeyxaq e p u r uemaay ueBuap ue8uequapaq ruI .(az~uapspunos) sures qnqasrp Bueb Bunynpuaru yela?eyararue ~ y ergsnpu! wjery ueynuaqruaru deqaq eparuxesaq uerBeqas q 'uenyeqaBuad n q I myeuaye~ebuarurgsnpu? eIunp rqynqxaq Undnele~ denda nominal sebesar US$648.000. Menyadari bahwa perusahaan kimia lainnya juga tidak melaporkan hasil studinya, EPA kemudian memberikan amnestidan berjanjiakan mengenakanhanyadendanominalselamatigatahun kepadaindustriyangmelaporkanhasilstudiyangselama inidisembunyikannya. Dengan tawaran amnesti ini, industri kimia menyerahkan sekitar 11.000 dokumen (Reisner1992,lihat juga Rachel'sEnvironment &HealthWeekly1997). Walaupunadaimplikasinya,mediasamasekalitidaktertarik memberitakannya. Selama puluhan tahun industri kimia telah berjuang menentang diungkapnyaefekprodukyangdihasilkannyadenganalasan informasisebagai milik perusahaan dan hak kebebasan berbicara untuk diam. Walaupun pengungkapan itu penting terutama bila produk bersangkutan dapat membahayakan kesehatan dan mereka yang mungkin menjadi korban perlu tahuapa yanghamsdilakukannyabila terkenaefeknya,industri kimiaternyata berhasilmempertahankanhaknya untuk diamdanhakpublik untuk tidaktahu. Pengetahuan pekerja mengenai efek bahan kimia di tempat kerjanya baru diberikan setelahpuluhan tahun berjuang,dan baru pada 1996 setelahterjadi kebocorangasberacundiBhopal,India (dankebocoranbahan kimiayangsama di West Virginia), Kongres akhirnya mengesahkan Emergency Planning and CommunityRight-to-KnowAct.Undang-undanginidisahkansetelahditentang keras oleh industri kirnia. Banyak ketentuan dalam undang-undangditerima dengan selisih satu suara. Menurut undang-undang ini, perusahaan-perusahaan kimia besar diwajibkan memberitahu publik mengenaisekitar 654bahan kimiayangtelah mereka edarkan. Media utamasama sekali tidak menaruh perhatian terhadap penolakanindustri untuk memberitahupublikmengenaibahan-bahantersebut sertadisahkannya undang-undangitu maupun efeknya terhadap masyarakat. Steingraber (1997, hlm. 102) mengutip pengakuan industri kimia bahwa pengungkapanyangdiwajibkanmenurutundang-undangitumemaksa mereka memberikan perhatian terhadap bahan-bahan kimia yang mereka buang ke dalam lingkungan, sesuatu yang punya arti besar bagi kesehatan publik. Walaupun Toxic Release Inventory mengungkapkan angka-angka yang mengejutkan-beberapa juta pound bahan kimiadibuangkedalamlingkungan setiaptahun-namunterbatasnyaliputanyangdilakukan terhadap perusahaan dan bahan kimia yang dihasilkannya, kurangnya laporan dari perusahaan sendiri,dan banyaknyaperusahaan yangtidakmematuhiketentuan,membuat sia-sia usaha Anda untuk menemukandi mediameanstream pemberitaan yang rinci, data yang lebih baik, maupun pembahasan mengenai konsekuensi kesehatan dari pembuangan itu, ataupun kemarahan terhadap sistem yang membolehkanpembuanganracun berskala besar ke dalam lingkunganitu. Sejak 1973 komunitas bisnis berhasil memaksa 24 negara bagian di AS mengeluarkan undang-undang yang memberikan hak khusus kepada perusahaanuntuk melakukanaudit lingkungansendiri,melaporkantemuannya kepada instansi bersangkutan beserta janji untuk memperbaiki kekurangan, dan kemudian bebas dari ketentuan mengungkap temuan itu kepada publik ataudalamsidangpengadilan.PejabatEPAStevenHerman(1998)mengatakan bahwa undang-undangsemacamitu "antipenegakanhukum,menghambathak publikuntuktahu,dandapat menghukumkaryawanyangmelaporkankegiatan ilegal perusahaan kepada penegak hukum. Undang-undang semacam itu menghambat kemampuan pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Undang-undang semacam itu mencegah publik dari memperoleh informasiyangkritismengenaibahayalingkungan."Namun,sekali lagi, media meanstream berdiam diri mengenai kemunduran ini, sembari memuat beberapa artikel di halaman belakang tapi tanpa menyoroti perkembangannya atau memberikan perhatian yang kritis. Isumengenaihak untuk tahu juga telahmunculsehubungandenganproduk biotehologi. Banyakkonsumendan pencintalingkunganmengatakanbahwa susuyangdihasilkansapiyangdiberihormonpertumbuhan,kedelai,danproduk pertanian rekayasa biologis lainnya harus diberi label sebagai susu hasil rekayasa biologis. Vermont dan negara bagian lainnya di AS telah mencoba membuat undang-undang mengenai pelabelan ini, sementara negara-negara di Eropa telah menyatakan kecemasanmengenai masuknya produk semacam yang tanpa label. Lebih dari sekadar pengungkapan kepada konsumen, termasuk efeknya terhadap hewan dan manusia,yangmenjaditaruhan di sini ialah bahwa media di Arnerika Serikat tidak menganggapsemua ini penting. Persoalan ini hanya diberitakan di halaman belakang, tidak ada kecaman dirnuatdalammediabesar.New YorkTimesdalam tajuk rencananyamengecam undang-undang"food disparagement" dalam kasusOprahWinfreyversuspara peternak sapi di Texas (tajuk rencana "Free Speech about Food Industry," 19 Januari 1998),tapi baik New York Times maupun surat kabar besar lainnya tidak bersuara keras untuk mendukung pelabelan produk rekayasa biologis. Dalam kasus ini kedaulatan produsen nampaknya mengalahkan kecemasan akan ancaman biologis atau hak konsumen untuk memilih. Mediasecarateratur jugatelahmenepiskekhawatiranakan ancamanbahan kimia sebagai tindakan menakuti-nakuti, seperti ketakutan akan dioxin dan bahaya Alar terhadap buah apel, padahal ketakutan ini maupun yang lain didasarkanpada penelitianyangmurni ataspertimbangankesehatan(Herman 1999, bab 17).Sementara itu media jarang melaporkan atau meneliti secara mendalam bukti yang sering diperoleh mengenai kurangnya peraturan dan pengujian serta mengenai biaya sebenarnya yang ditanggung akibat "kimiawisasi"lingkungan(Herman1999,bab17).Sebagaicontoh,International Joint Commission, suatu komisi gabungan Kanada-AS yang dibentuk pada 1978, diberi tugas berat menghentikan arus bahan kimia beracun ke dalam Great Lakes.Setiap tahun komisi inimelaporkan bahwa mutu danau itu terus merosot, dan sejak 1992 sudah menyerukan dihentikannya produksi klorin. Media besar boleh dikatakan mengabaikan sama sekali seruan itu. Gordon Durnil, wakil AS dalam komisi itu, mengatakan bahwa "kita mempunyai masalahsosial,yaknibagaimanamenanganiinisemua,tapi 90persenpenduduk bahkan tidak tahu bahwa ada sesuatu yanghams dicemaskan" (dikutipdalam Herman 1999, hlm. 240; lihat juga Thornton 2000, bab 9). Di sini, sekali lagi, media menjadi pelayanpasar, bukan pelayanpublik. Kesirnpulan Mediameanstreammerupakanbagiantak terpisahkandarisistemkorporat, dimiliki swasta, bergantung pada iklan sebagai sumber dana, dan pada komunitasbisnisserta pemerintahsebagaisurnber informasidan perlindungan (dalam kasus pemerintah). Sebagai bagian dari pasar media tidak mungkin bermusuhan dengan pasar dan menentang kebijakan yang didukung anggota dorninan pasar.Secara teoretis,posisi redaksionalmedia mungkin bias dalam arti menguntungkan pasar,sedangkan berita yang mereka sajikan tidak bias. Namun faktor struktural dalam model propaganda menunjukkan bias yang sama rata dan bukti empiris mendukungkesimpulan ini. Mediameanstreammerupakanpendukungkuat pasar,dalamartiprivatisasi danketergantunganpada pasar,disatu pihak,dandalamartiyangdimauioleh unsurdominanpasar,dilain pihak.Namun,dalammencerminkanpilihanpasar, unsur oportunismetampak dalam sikap media terhadap pasar, sehingga jika pasar meminta campur tangan dan perlindungan pemerintah dalam kasus tertentu (perangpembukaan pasar diluar negeri,kuota impordan subsidi jika industri tertentu mengalami krisis), maka media mungkin akan mendukung yang merupakan kekecualiandari keyakinan pasar ini. Dukungan kepada pasar ini tidak menafikan kecaman yang sekali-sekali dilancarkanterhadap pemainpasardanpraktik yangmelanggarnorma-norma bisnis,mencederaiorangyangtidak berdosa,dan membahayakansistempasar secara keseluruhan.Kecaman ini seringdatang terlambat seperti dalam kasus bangkrutnyaLongTermCapitalManagementdanEnron,dan sebelumnyadalam kasus runtuhnya industri simpan pinjam, tapi tidak selalu. Kecaman pedas terhadap penyalahgunaan oleh pasar di kalangan media besar lebih sering datang dari institusi yang kuat yang melayani kepentingan khalayak elite, sepertiWall Street Journal,bukan media yang melayanikhalayak luas,seperti jaringan televisi atau surat kabar seperti USA Today atau bahkan New York Times. KhalayakWall Street Journal tidak butuh pemanjaanideologis. Apakah bias pro pasar media meanstream itu dibutuhkan patut diperdebatkan. Pada satu sisi orang bisa mengatakan bahwa pasar itu baik dan memperkuat pasar itu dibutuhkan, dan karena itu merupakan bagian kedermawananmedia.Padasisilain orangmungkinmengatakanbahwamedia tidak menunjukkan tanggung jawab demokratis dan tanggung jawab pada publik jikamediatidakmembiarkanprakarsapasaruntukdiperdebatkansecara jujur dan terbuka, terutama saat mayoritastampaknya meragukan kebaikan dihilangkannya peran pemerintah dan dikeluarkannya deregulasi. Bias pro pasar bahkan bisa merugikan pasar itu sendiri bila pasar gaga1memberikan basis politik dan informasiyang perlu untuk mengekangekses pasar, seperti yang terjadi dengan ambruknyaEnron dan bencana lain yang mungkin lebih besar. Reformasi media ke arah yang membuatnya lebih responsif terhadap kepentingan publik, sepanjang itu diinginkan, merupakan tugas yang berat. Mengingat sikap media terhadap pasar bersumberdari integrasinyake dalam pasar, perlu semacam revolusi dengan munculnya media non-komersial yang kuat untuk membawa perubahan dalam perspektif ini. Kecenderungan meluasnyaderegulasi,melemahnya kendalayangmengekangkonsentrasi,dan merosotnya dukungan di dalam dan di luar negeri pada media non-komersial membuat reformasi media itu semakin di luar jangkauan. Dukungan media terhadap pasar, dalam arti yang dibahas di sini, kemungkinan besar akan semakin kuat di masa datang. 1SepertidikatakanWalterWrinston,mantanchiefexecutiveofficerCiticorp:Adalah I MEUIA DAN FASAR GI \.IdEERi!{R SERiKAT 1 ! layarkomputeryangjurnlahnya lebihdari 200.000 diratusanruangtransaksi...(yang) katakanlahakan menentukantindakan (kebijakan)untuk membeliatau menjual.Pasar itu memang berdisiplinketat" (Winston1993) 2 Washington Post, New York Times, Knight-Ridder,Garnet, dan lainnya pernah bertahun-tahun bersengketadengan buruh (lihat Puette 1922) 3TentangulasanyangluasmengenaikampanyebisnisASuntukmeloloskanNAFTA danpartisipasipemerintahanClintondalamkampanyetersebut,lihat McArthur(1999). 4Kasus-kasusyangtersohortermasukHenryLucedan kerajaaan medianya,Time- Life-Fortune, penerbitHearst,ColonelRobetMcConnicxkdanChicagoTribune,Reader's DigestkeluargaWallace,Oakland Dibune WilliamKnowland,swat kabar dan stasiun televisiRupertMurdoch,WashingtonTimesyangdisponsoriMoon,PhiladelphiaInquirer Walter Annenberg,dan surat kabar Copley. 5TurnerCatledge,editor seniorNew York Timesselama17 tahun,mencatat bahwa pemilik surat kabar tersebut, Arthur HaysSulzberger, "tidak menyembunyikan yang disukaidan yangtidakdisukainya,"dan "selalumencarieksekutif yangmemilikipan- dangan yangsama dengannya,sertaselalumencoba,dengankatadan perbuatan,untuk meletakkan garis kebijakan surat kabar" (Catledge1971,hlm. 189).Kemudian,ketika A.M. Rosenthal menjadi redaktur pelaksana the Times dan memaksakan struktur kebijakan,ini jelassesuaikemauanpolitikArthur OchsSulzberger,penerbitsuratkabar, (lihatHerman1999,Bab6-8). Kesimpulanserupadapatditarikdarisejarah Washington Post(Davis1984;Halberstarn1981),CBS(Halberstam1981;Paper 1987),danLosAngeles Times (~alberstam1981). 6 MengenaihubunganantaraNew York Timesdan Wall StreetJournallihatHerman (1999,Bab6-8). DavidSarnoff,kepalaRCAdan NBC,menerimagelarbrigadir jenderal selama Perang Dunia I1 atas upaya propaganda perangnya. Pada akhir 1940an ia mengetuaisebuahorganisasibernamaArmedForcesCommunicationAssociationtempat ia mempromosikanberbagai tema propaganda Perang Dingin (lihat Lyons1966, hlm. 270-71).MengenaikoneksiFaleydanCBSdenganpemerintahdanCIA,lihat Halberstarn (1981)dan Paper (1987,hlm. 303-4) dan Schorr (1978,hlm. 204-275 dan berikutnya). Pindah jabatan dari pejabat seniorpemerintah menjadipejabat media sangat terbuka lebar.JamesHagerty dari sekretaris pers Presiden Eisenhower pindah menjadikepala ABC News. Davids Gergen dari staf media Gedung Putih Presiden Reagan menjadi redaktur senior pada U.S. News and World Report. Edward W. Barrett mengundurkan din sebagai wakil menteri luar negeri urusan publik untuk menempati jabatan pada NBC. Sebelum bekerja untuk Departemetn Luar Negeri ia menjabat direktur keredaksian Newsweek.MengenaihubunganresmiWashingtonPostdenganpemerintah dan CIA,lihat Davis (1984). 7 Menurut Davis (1984, hlm. 302),pada saat Ben Bradlee diwawancarai untuk bekerja denganWashingtonPost,penerbitsurat kabaritu,KatherineGraham,bertanya, bagaimanaia akan meliput Perang Vietnam,yang didukungnya dengan konsisten itu. "Bradlee mengatakan ia tidak tahu, tapi yang jelas ia tidak akan mempekerjakan, reporter yang bukan patriot." 8Procter and Gamblepunyakebijakantertulissebagaiberikut: "Jangan ada materi darisetiap program yang kita buat yang menggambarkan konsep bisnis sebagai usaha yang berdarah-dingin, kejam, dan tidak punya sentirnen atau motivasi spiritual." Ia tidaksendiri dalammengambilkebijakansepertiitu. Untuk infonnasiselanjutnya m a t Bagdikian (2000,hlm.155-73). 9 Pada 1996 John Malone dan Rupert Murdoch, dua pemilik institusi media mainstream yang sangatkuat, mengumumkanbahwa merekaakan membentuksebuah layananberita baru untuk memerangibias kin media mainstream (LihatHerman 1999, hlm. 1-5). 10Bonner(1984)merupakanuraiansingkat bagaimana ia diserang oleh WallStreet karena memberitakan pembantaian El Mozotte di El Salvador. Tidak lama setelah serangan itu manajemen New York Times memindahkannya dari pekejaannya. 11Gans juga mengatakan bahwa para-ideologitidak begitu bias seperti ideologi lainya:"Pada analisisterakhir para-ideologimendorongmereka(reporter)supayalebih berpikiran terbuka daripada berhasrat idelogi yang terpadukan" (1972, hlm. 277-78). Klaim ini tidak meyakinkan. Jurnalis yang tidak mengenali biasnya hampir tidak mungkin lebih obyektif daripada mereka yang mengenali. Yang pertama tidak perlu melakukan konsesi apa pun untuk keseimbangan,karena kebenaran sudah jelas. 12 Sebuah backgrounderyang dimuat di halaman muka New York Times (Passsell 1993),mengelu-elukan secara harfiah "Perdagangan bebas berarti pertumbuhan. Perdagangan bebas berarti pertumbuhan. Perdagangan bebas berarti pertumbuhan. Katakan itu 50 kali dan semua keraguan akan sirna." Tidak perlu dikatakan bahwa itu sama sekali tidak menyinggungsuara yang menentang pengelu-eluanitu. 13 Surat permintaan New York Times, tertanggal 6 April 1993, dan surat protes kepada editor yang dikirirnkan olehlO kritisi terkemuka media, dimuat dalam Lies of Our Times (1993,hlm. 20-21). 14 Zachary Wolfe, pengamat hukum dan koordinator National LawyersGuild, menyimpulkan bahwa "Polisi berusaha menciptakan suasana ketakutan yang nyata," dan bahkansiapa punyangmencobamendengarkan pandangan pembangkangberisiko terkenakekerasan polisi" semata-mata karena berada di sekitartempat di mana pidato itu diberikan" (dikutip oleh Coen 2000). 15 Direktur publisitas Monsanto, Phil Angell, mengatakan bahwa "Kepentingan kami adalah menjualsebanyak mungkin @rodukrekayasa). Dan tugasFDAmenjamin keamanan produk (dikutipPollan 1998). 16 Pada pertemuan mengenai "protokol bwsafety" yang diadakan pada Januari 2000, pemerintah AS yang bersikukuh mengenai "goodscience" sedangkan Uni Eopa menyerukan diterapkannya prinsip kehati-hatian dan hampir saja menggagalkan pertemuan tersebut (Pollack2000a,b). ?JEi?IADAN FEAR El AME:RiKA SERiKX i R1.1jukan Ackerman,Seth. 2000. "Prattle inSeattle: WTOCoverageMisrepresented."EXTRA! (Januari-Februari):hlm. 13-17. Amsden, Alice. 1989. Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York:Oxford University Press. Bagdikian, Ben. 2000. The Media Monopoly,edisi ke-6.Boston:Beacon Press. Barnouw,Erik. 1978. The Sponsor. New York: Oxford University Press. Bonner,Raymond. 1984. Weaknessand Deceit. New York: Times Books. Breed, Warren. 1955. "Social Control in the Newsroom: A Functional Analysis." Social Control (Mei). Carson, Rachel. 1962. Silent Spring. Greenwich,Connecticut:Fawcett. Catledge,Turner. 1971. My Life and Times. New York:Harper and Row. Coen, Rachel. 2000. "Whitewash in Washington: Media Provide Cover as Police Militarizes D.C." EXTRA! (Juli-Agustus):12-14. Croteau, David. 1998. "Challenging the 'Liberal Media7 Claim." EXTRA! (Juli- Agustus):4-9. Davis, Deborah. 1984. Katherine the Great. Bethesda, Manyland: National Press. DeMause,Neil.2000."Pepper Spray Getsin TheirEyes:MediaMissedMilitarization of Police Work in Seattle." EXTRA! (Maret-April):8-9. DuBoff,Richard.1989.Accumulationand Power: AnEconomicHistoryof the United States. Armonk, New York: E. Sharpe. Economist.1987. "Castor Oil or Camelot." 5 Desember. EXTRA! 1998. "The 89 Percent Liberal Media." Juli-Agustus. Fagin,Dan,danMarianneLavelle.1996. ToxicDeception: HowtheChemicalIndustry ManipulatesScience,BendstheLaw, and Endangers YourHealth.Secaucus,NewJersey: Birch Lane Press. Ferguson,Thomas.1995. Golden Rule.Chicago: Uiversityof Chicago Press. Ferguson,Thomas,dan Joel Rogers. 1986. Right Turn.New York: Hill &Wang. Fishman, Mark. 1980. Manufacturing the News. Austin: University of Texas Press. Gans, Herbert. 1979. Deciding What's News. New York:Vintage. . 1985. "Are U.S. Journalists Dangerously Liberal?" Columbia Journalism Review (Desember). Gitlin, Todd. 1980. The Whole WorldIs Watching.Berkeley:Universityof California Press. Halberstm, David. 1981. The Powers That Be. New York: Alfred Knopf. Herman, Edward S. 1999. The Myth of the Liberal Media. New York Peter Lang. Herman,EdwardS.,danN o m Chomsky.2002.ManufacturingConsent: ThePolitical Economy of the MassMedia, edisi kedua. New York: Pantheon. Herman,EdwardS.,danRobert McChesney.1997. The GlobalMedia.London:Cassel. Herman, Steven. 1998. "EPA's 1998 Enforcement and Compiance Assurance Priorities." National Environmental Enforcement Journal (Februari). Katznelson,Ira,dan MarkKesselman.1979.ThePolitics of Power,edisikedua. New .-. .. -- . ----... - .------ ----- . --.- '101 i York: Harcourt Brace Jovanovich. Kull, Steven. 1996. "Americans on Defense Spending: A Study of U.S. Public Attitudes." Center forStudy of Public Attitudes, College Park, Maryland. Kurtz, Howard. 1993. "The N m A Pundit Pack: Sure, They Backed It. How Could They Lose." Washington Post, 19 November. Lies of Our Times. 1993. ''NABTA: The Times for Sale?" (Oktober). Lueck, Thomas. 1993. "The Free Trade Accord: The New York Region." New York Times,18 November. Lyons, Eugene.1966. David Sarnoff. New York: Harper and Row. Marsh,Peter,danEdward Alden.2001. "ALot of HammerOut:EffortstoCut Global Steel Summit." Wall Street Journal,14 Desember. McArthur,John. 1999. The Selling of "Free Trade". New York: Hill & Wang. McChesney,Robert.1999.RichMedia, PoorDemocracy.Urbana: Universityof Illinois Press. Morgan,Edward P. 2000. "From Virtual Communityto VirtualHistory: MassMedia and the American Antiwar Movementin the 1960s." Radical History Review 78(musim g ~ g ~ 85)-:122. r Nasar,Sylvia. 1991. "Industrial Policy the Korean Way." New York Times,12 Juli. New York Times.1998. "Free Speech about Food." 19 Januari. Paper, Lewis J. 1987. Empire: William S. Paley and the Making of CBS. New York: St. Martin's Press. Passell,Peter.1993. "How FreeTrade PromptsGrowth: APrimer." New York Times, 15 Desember. Pollack, Andrew. 2000a. "Talks on Biotech Food Turn on a Safety Principle." New York Times, 28 Januari. 2000b."130 Nations Agreeon Safety Rulesfor BiotechFood." New York Times, 30 Januari. Pollan,Michael.1998. "Playing God in the Garden." New York TimesMagazine, 25 Oktober. Puette, William J. 1992. Through Jaundiced Eyes. Ithaca, New York: Cornell University Press. Rachel'sEnvironment & Health Weekly.1997. "On Regulation." 20 Maret (no. 538). Reisner, Jeff.1992. "EPA Program Trades Leniency for Toxicity Data." Journal of Commerce,14 Januari. Schorr, Daniel. 1978. Clearing the Air. New York:Berkeley MedallionBooks. Schumpeter, Joseph. 1954. History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press. Soloski,John. 1989. "NewsReportingand Professionalism:Some Constraintson the Reporting of News." Media Culture & Society (April):207-28. Steingraber, Susan. 1997. Living Downstream. Reading, Massachusetts: Addison- Wesley. i MEDIA DAN PFiSAR D!F\f$ERIi(F, SERIKAT i Straubhar, Joseph. 1996. "TheElectronic Media in Brazil." Dalam Richard Cole,ed. Communicationin Latin America.Wilmington,Delaware:Scholarly Resources,Inc. Thornton,John. 2000.Pandora's Poison:Chlorine,Health,and a NewEnvironmental Strategy. Cambridge,Massachusetts: MITPress. Tuchman, Gaye. 1972. "Objectivity as Strategic Ritual." American Journal of Sociology 77(4):66-79. Wade, Robert. 1990. Governing the Market. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Wriston,Walter.1993."Clintonornics:The New InformationRevolution and the New Global Market Economy." Pidato disampaikan pada Independent Policy Forum, 25 Januari, Washington,D.C. 3"'. !g;tdBER!TAKRN: ?ERA?{ PERS DWLAFd PEMBAIL'GUNAN EXONOM! ! Pertumbuhan Irasional Media Robert J. Shiller S ejarah speculative bubbles berawal kira-kira seiring dengan lahirnya surat kabar 'Orang bisa beraswnsi, walaupun catatan mengenai surat kabarpertamaitukebanyakansudahhilang,suratkabaritu secarareguler melaporkangelembungpertamayangpenting,yaitumania bungatulipBelanda pada 1630-an.2 Walaupun media berita-surat kabar, majalah, media radio, dan sekarang Internet-mempersembahkandirinyasebagaipengamatindependenperistiwa yangterjadi di pasar,media itu sendirisebenarnyabagiantak terpisahkan dari peristiwa itu pula. Peristiwa signifikanyangterjadi di pasar wnumnya terjadi jika ada pikiran serupa di kalangan yang luas, dan media berita merupakan Bab inimerupakan saripati Bab 4 buku pengarang berjudul Irrational Exuberance (Princeton University Press, 2000). Bab itu juga dimuat dalam Harvard International Review (musimsemi) 2001. Dicetak ulang dengan izin Harvard International Review dan Princeton University Press. kendaraan penting untuk menyebarkangagasan. Dalam bab ini saya membahas kompleksitas dampak media terhadap peristiwa yang terjadi di pasar. Seperti akan kita ketahui, jarang berita yang punya efek sederhana dan bisa diprediksi pada pasar. Sesungguhnya,dalam beberapa hal, berita tidak punya dampak yang besar seperti yang umum diyakini.Namun,analisisyang cermatmengungkapkan,media berita memang memainkan peran penting, baik dalam mempersiapkan pergerakan pasar maupun merangsangpergerakan itu sendiri. Untukmemahamipenyebaran gagasanmelaluimedia berita,kita hams juga memahamibagaimanamediaberita berinteraksidenganpenyebaranidemelalui mulut ke mulut. Saya membahas bukti bagaimana efek media berita &capai melalui mulut ke mulut,dan pembahasanini membuka jalan analisislanjutan efek dari mulut ke mulut dalam buku ini. PeranMedia dalam MempersiapkanPergerakan Pasar Mediaberitasenantiasabersainguntukmenarikperhatianpublikyangmereka perlukan guna bertahan dan berkembang.Untuk itu media perlu mencaridan merumuskanberitayangmenarik,memusatkanperhatianpadaberitayangpunya potensi dari mulut ke mulut (untuk memperluas khalayak) dan, bila perlu, menunuskanberita yang mendorongkhalayak menjadipelanggan tetap. Persaingan di antara media-media ini bukan kebetulan. Mereka yang ditugaskan menyebarkan berita membangun proses kreatif, belajar dari keberhasilandankegagalansatusama lain,yangbertujuan memberikanwarna emosional pada berita, memperkaya berita dengan human interest, dan menciptakan tokoh yang familiar dalam berita. Setelah sekian tahun pengalaman dalam lingkungan yang bersaing membuat profesi media sangat terampil dalam menarik perhatian publik. Media berita secara alami tertarik pada pasar keuangan karena setidak- tidaknya pasar menyediakan berita yang kontinyu dalam bentuk perubahan harga setiap hari. Pasar lainnya, seperti real estate, juga merupakan sumber berita. Tapi real estate tidak khas menunjukkanpergerakan harga setiap hari. Tidak ada yangmengalahkanpasar saham dalam memberikanberita menarik dengan frekuensiyang paling banyak. Pasar saham juga punya kualitas bintang. Publik menganggapnyasebagai Kasino Besar,pasar untuk pemain utama, dan publik juga yakin bahwa pada hari tertentu pasar saham berlaku sebagai barometer status bangsa-media bisa mengangkat dan mendapatkan manfaat dari semua kesan itu. Berita keuangan mengandungpotensihuman interest yangbesar karena menyangkut bangun atau jatuhnya seseorang. Media keuangan bisa menyajikan perennial lead (lead abadi)-nya, yakni kinerja pasar, sebagai laporan yang seolah tak pernah habislaporan yangmenghasilkanpelangganyangpalingloyal.Satu- satunyasumberberita lainnyayangbisamenyainginyaadalahlaporanolahraga. Bukan kebetulan jika berita keuangan dan berita olahraga mengisi kira-kira separuhdari berita dan ulasan banyak surat kabar saat ini. Media MendorongPerdebatan Dalam upaya menarik khalayak, media berita mencoba menyajikan debat mengenaiisuyangada dalampikiranpublik.h ibisa berarti menciptakandebat mengenai topik yang oleh para pakar dianggap tidak pantas dibawa ke arena perdebatan. Akibat debat yang diadakan media itu memberikan kesan para pakar tak sepakat mengenai isu penting yang paling membingungkan publik. Seringsekalisaya dihubungiorang-orangmediayangmemintaapakahsaya bersediamembuatpernyataanyangmendukungsuatu pandanganyangekstrem. Ketika saya menolak, permintaan berikutnya adalah apakah saya bisd merekomendasikanseorang pakar lain yang mau mendukungpandangan itu. Lima harisebelumanjloknya pasarsahampada1987,acara MacNeilILehrer NewsHourmenampilkanRaviBatra,pengarangThe Great Depressionof 1990c Why It's Got to Happen, How to Protect Yourself. Buku ini mengambil teod bahwa sejarahcenderungberulangsecara terperincisebagai premisdasarnya, sehingga anjloknya saham pada 1929 dan depresi berikutnya pasti aka? berulang.Terlepasdari reputasi akademisBatra, buku tersebut bukan sesuatq yang bisa dianggap serius oleh pakar pasar yang serius. Tapi buku tersebut termasuk dalam daftar buku paling laris New York Times selama 15 minggd menjelang terjadinya crash. Pada acara News Hour itu Batra dengan yakid meramalkan crash pasar saham pada 1989 yang akan "menyebar ke selurud dunia"; setelah itu, demikian katanya, "Akan terjadi depre~i."~Pernyataari Batra yang dibuat pada suatu acara yang terhormat itu-walaupun id meramalkan terjadinya crash dua tahun ke depan-telah menyumbangdalani batas tertentu kepada suasana kerentanan yang berakhir dengan crash pada 1987.WalaupunpenampilanBatra dalam acara NewsHoursebelumterjadinya crash dapat dianggap kebetulan saja, orang hams ingat bahwa ramalan akan terjadicrashpasarsahamitusebenarnya jarangmunculdiacaraberitanasional, dankedekatanwaktu pemunculannyadiacara itu dengankejadiansebenarnya mengesankansetidaknyabahwaramalannyaitu merupakanbagiandari proses yang berakhir dengan crash itu. Apakahmedia bisa disalahkan karma menyajikan debat mengenaitopik yang tidakbanyakmanfaatnya?Orangbisamengatakanbahwamedia harusfokuspada topikyangmenarikkhalayakumumm apublikbisamenyaringpandangannya. Namun, dalam berbuat dernikian media nampaknya sering menyebarkan dan memperkuatideyangtidak didukungbuktiyangriil.Jikapemimpinredaksihanya mengdmtikepentinganintelektualnyadalam menilaipandangan mana yang akan disajikan,publiksesmggibyabisamemperluaskesadarannyasecarakonstruktif. %pisepertiseringterjadi,publikterombang-ambingolehtekananpersainganmtuk membelokkanpresentasi ke arahideyangsebaiknya diabaikansaja. Melaporkan Pandangan Pasar Laporan media yang mencoba menjawab pertanyaan mengenai pasar saat ini tak ada kurangnya. Tapi, laporan itu mempunyai kekurangan dalam ha1 faktayangrelevanatau interpretasinya.Banyaklaporanberita tampahyatelah ditulis di bawah tekanan tenggat untuk menghasilkan sesuatu, apa saja, mengikuti angka-angka yang muncul dari pasar. Tipikal berita semacam itu, setelah mencatat kenaikan harga saham yang sangat mengesankan, lalu memfokuskan laporan pada statistik jangka pendek. Laporan seperti ini umumnya menyampaikan kelompok saham yang naik harganya dibanding dengan saham-saham lainnya pada bulan-bulan terakhir. Tapi, sementara saham-saham ini digambarkan sebagai leader, tidak ada alasan kuat untuk mengatakanbahwa kinerjanyatelah menyebabkan terjadinya kenaikanharga saham. Berita itu bisa saja berbicara mengenaifaktor-faktor "biasa" di balik perturnbuhanekonorni,seperti boomInternet,dalambahasayangmuluk-muluk dandengan sedikitbumbu pujianpatriotik pada mesinekonomikita yangh a t . Beritaitu kemu&andiakhiridengan kutipan dari beberapasumber"selebriti" yangdipilihdenganbaik,yangmemberikanpandangannyauntuk masa depan. Kadang-kadang berita itu tak menyajikan pendapat yang sungguh-sungguh tentang alasan terjadinya kenaikan harga saham dan konteksuntuk menduga harga saham selanjutnya,sehingga sulit dipercaya bahwa penulissebenarnya tak punya tujuan lain kecuali sinisdalam pendekatannya. Lalu apa yang dikatakan sumber-sumber selebriti seperti dikutip dalam berita itu?Mereka biasanya memberikanperkiraan angka-angka untuk Dow JonesIndustrialAverage,memberikanceritaatauleluconsertaopinipribadinya. Misalnya, ketika Abby Joseph Cohen dari Goldman Sachs menciptakan ungkapan yang menarik untuk dikutip -seperti peringatannya terhadap "FUDD" (feu?;uncertainty, doubt, and despair = ketakutan, ketidakpastian, keraguan,dankeputusasaan)atau ungkapannya "ekonomitambal sulam"(silly putty economy)-kutipan itu disebarluaskan. Kecuali itu, media mengutip opininya tapi tidak memberikan pandangan yang kritis pada analisisnya. Sebenarnya, Cohen jelas punya akses penelitian yang luas dan melakukan analisisdata yangluassebelummenyatakanopininya,tapi itusemua akhirnya hanya dilaporkan seperti itu-hanya opininya.Sudah pasti Cohen tidak bisa disalahkan karenasudahsifat mediayangsound-bite-driven:bahwaopiniyang mudah lebihdisenangidaripada analisisyang mendalam. Record Overload Media senang melebih-lebihkan sesuatu dan kita, khalayaknya, bingung apakahkenaikanhargayangkitasaksikanbam-bam inidipasarmodalmemang begitu luar biasa. Data yang mengesankan seolah-olah tengah tercapai rekor baru (atau setidak-tidaknya hampir mencapai rekor baru) selalu ditekankan dalam media,dan jika reporter cukup menelaahdata dengan cara lain,mereka akan menemukan sesuatu yang mendekati pemecahan rekor pada suatu hari tertentu. Dalam meliput pasar modal, banyak penulis suka mengatakan "perubahan harga satu hari yang hampir memecahkan rekor," yang diukui. dengan poin dalam Dow bukan dalam persentase, sehingga terjadinya rekor terkesan sangatdimungkinkan.Ada perbaikan penjelasanmengenaipelaporan poin di Dow pada tahun-tahun terakhir ini, setelah begitu banyak rekor dipecahkan, tapi dalam berita media praktiknya tetap begitu. Record overload-kesan bahwa rekor baru dan signifikan terus menem$ dicapai-ini hanya menambah kebingunganmasyarakat. Kesan itu membuat sulit untuk mengetahuibahwa sesuatu benar-benarbaru terjadi. Lalu,dengan banjir berbagai indikator, mendorong penghindaran penilaian individu- penilaian oleh seorangahli-mengenai data kuantitatif. PerubahanHarga SahamyangBesar Benar-Benar MengikutiHari- Hari Berita Besar? Banyakorangberpikirbahwapasarkeuangandipengaruhiolehberita-berita tertentu. Tapi penelitian tidak sepenuhnya mendukung pandangan ini. VictorNiederhoffer,ketikamasihasistenpmfesordiBerkeleypada1971(sebelum menjadirnanajerhedgejimd yanglegendarisitu)pernahmenerbitkanartikelyang berusaha menetapkan apakah hari-hari dengan berita-berita besar dapat disamakandenganhari-haripergerakanhargasahamyangbesar.Iamenabulasikan semuaberitautarna New York Timesdari1950sampai1966;ada 432 beritautama yangditabulasikannya.Apakahhari-hariberitabesarinisamadenganpergerakan harga saham yang besar?Sebagai perbandingan Niederhoffer mencatat bahwa Standard and Poors Composite Index selama jangka waktu itu menunjukkan kenaikansatu-hariyangsubstansid (lebihdari 0,78persen)pada hanya10 persen hari transaksi, dan kenaikan satu hari yang substansid (lebih dari 0,71persen) pada hanya10persenlainnyaharitransaksi.Dari432 "hariberita besar,"78(atau 18 persen) menunjukkan kenaikan harga yang besar, dan 56 (atau 13 persen) menunjukkanp e n m a n yang besar. Demikianlahhari-hariberita besar sedikit sajamenunjukkanpergerakanhargabesardaripadahari-harilainnya(Niederhoffer 1971,hlm. 205;lihat juga Cutler,Poterba,danSummers1989). MenurutNiederhoffer,setelahmembacaberita-beritautamaitu,banyakdari peristiwayangdilaporkanitu ternyata tidak banyakdampaknyaterhadap nilai fundamental saham. Mungkin yang dianggap me&a sebagai berita besar itu sebenarnya tidak penting bagi pasar modal. Niederhoffermenduga,peristiwa besar mengenai krisisnasionallebih mungkinmemengaruhi pasar modal. Dengan mendefinisikan krisis nasional sebagai terjadinya lima atau lebih berita utamayang besar dalam periodetujuh hari, Niederhoffermenemukan11 krisisdalarnintervalsamplingnya.Krisis-krisisituialahdimulainyaPerangKorea pada 1950, jatuhnya Seoul ke tangan pasukan komunis pada 1951, Konvensi NasionalPartai Demokrat pada 1952,intervensitentara Rusia di Hungaria dan Polandia pada1956,pengirimanpasukanASke Lebanonpada1958,kehadiran PerdanaMenteriRusia Nikita KhrushchevdimarkasbesarPBBpada1959,krisis Kubapada1961,blokadesenjataterhadapKubapada1962,sampaipembunuhan PresidenKennedypada1963. Selma krisis-krisisini,42 persendari perubahan harga harian adalah perubahan yang "besar",dibandingkandengan 20 persen pada waktu "normal".Demikianlah,periodekrisisitu lebihmungkin,tapi tidak secara dramatis,disertaiperubahan harga sahamyangbesar. Ingat,hanya11pekan "krisis"sepertiitu dariselama16 tahunsampelyang diambilNiederhoffer.Tidakbanyakpergerakanhargasahamgabungan(agregat) di pasar modal menunjukkan hubungan yang berarti dengan berita utama. Berita yang Mengekor Berita pada hari-hari perubahan harga saham yang besar yang dikatakan sebagaisebabperubahanitu tidakdapat,sepertididuga,disebutsebagailaporan yangmasuk aka1bagiperubahantersebut-atausetidaknyatakdapatdikatakan sebagaisatu-satunyasebab.PadaJumat,13Oktober1989,terjadicrashdipasar modal yang oleh media dikatakan jelas sebagai reaksi terhadap suatu berita. Sebuah transaksi buy-out leverage untuk UAL, perusahaan induk United Airlines, telah gagal. Crash, yang menyebabkan anjloknya Dow sebesar 6,91 persen pada hari itu, terjadi hanya beberapa menit setelah pengumuman kegagalan transaksi pembelian saham mayoritas tersebut, dan itu membuat kegagalan tersebut tampak sebagai penyebab crash. Tapitafsiranitumengandungpersoalan;pertama,UALsemnggphIiyahanyalah satuperusahaanyangmerupakansatu kaksisaja darisatupersentotalnilaipas= modal. Lalu mengapa kegagalan pembelian saham mayoritas oleh UAL punya dampaksedemikiankeseluruhpasar?Satutafsiranpadawaktuitu a&& gagalnya transaksi tersebut dianggap oleh pasar sebagai kasus yang menentukan, yang meramalkan bahwa banyak pernbelian saham mayoritas juga akan gagal. Tapi tidakada argumennyata mengapa kasusitu dianggapsebagaiyangmenentukan. Jadinya, ini tampak tidak lebih daripada upaya untuk menjelaskan bahwa pergerakanpas= yangterjadimerupakan responsterhadap berita itu. Untuk mencoba menemukanalasan terjadinya crash pada 13Oktober1989 itu William Feltus dan saya telah melakukan surveilewat telepondengan 101 profesional pasar saham pada hari Senin dan Selasa setelahterjadinya crash. Kamitanyakan:"ApakahAnda mendengarsoal UALsebelumAnda mendengar anjloknya harga saham pada Jumat sore, atau apakah Anda mendengar soal UAL itu sebagai penjelasan anjloknya harga saham?" Hanya 36 persen responden menjawab bahwa mereka mendengar beritanya sebelum crash; 53 persen mengatakan mendengar berita setelah ada penjelasan mengenai anjloknyahargasaham;sisanyatidak tahu kapanmerekamendengarberitanya. Tampaknyaberitaitu mengekordibelakangcrash,bukanmenjadipenyebabnya, dan karena itu tidak sejelas seperti dikesankan berita media. Pun kami meminta para profesional pasar menafsirkan berita itu. Kami tanyakan: Di antara dua pernyataan berikut ini,manayangmewakilipandanganAnda Jumat lalu: 1. BeritamengenaiUALpadaJumatsoreakanmengurangipembeliansaham dirnasadatang,dankarenaituberitamengenaiUALitumerupakanalasan masuk aka1bagianjlolmya hargasaharnsecara tiba-tiba. 2. Berita mengenai UAL pada Jurnat sore itu harus dipandang sebagai titik fokus atau penarik perhatian, yang menyebabkan investor menyatakan keraguan mereka mengenai pasar. Darisekian banyak responden, 30 persen memilihpernyataan pertama,dan 50 persen memilih yang kedua, sisanya tidak tahu. Demikianlah, mereka kebanyakan bereaksi terhadap berita itu sebagai tafsiran perilaku investor (Shillerdan Feltus1989).Mungkinada benarnya mengatakan bahwa berita itu fundamental bagi crash pasar modal itu, dalam arti itu merupakan "berita" yang meningkatkan feedback dari anjloknya harga saham ke anjloknya harga saham selanjutnya, dengan demikian mempertahankan efek feedback untuk jangka waktu yang lama daripada seharusnya. Namun tidak mungkin berita itu merupakan penyebab. Absennya Berita pada Hari Perubahan Besar Harga Kita juga bisa melihat hari-hari di mana terjadi pergerakan harga saham yang luar biasa besar dan bertanya apakah ada berita yang luar biasa penting pada hari itu. Mengikuti penelitian Niederhoffer,David Cutler,James Poterba, dan LawrenceSummers pada1989membuat daftar50 pergerakan pasarsaham paling besar diArnerikaSerikatsejak PerangDunia 11.Untuksetiappergerakan ditabulasikan penjelasan yang diberikan dalam media berita. Sebagian besar yang dinamakan penjelasan itu tidak sama dengan berita yang dikatakanluar biasa itu, dan beberapa di antaranya tidak bisa dianggap sebagai berita yang serius. Misalnya, alasan yang diberikan untuk pergerakan harga saham yang besar ini termasuk pernyataan yang relatif merusak seperti: "Eisenhower menyerukan agar masyarakat percaya pada perekonomian,"lalu,"reaksilebih lanjut atas kemenangan Truman terhadap Dewey," dan "pembelian pengganti setelah anjlok lebih dahulu" (Cutler,Poterba,dan Summers 1989, hlrn.10). Beberapa orang sepakat, mungkin kita jangan mengharap akan melihat berita yang mencolok mengenai hari-hari perubahan harga saham yang besar sekalipun jika pasar bekerjasempurna. Perubahanharga yang dinamakanpasar yangefisienterjadi,demikianargurnennya,segera setelahinformasinya tersebar ke publik;dan publik tidak menunggu sampai informasi dilaporkan di media. Jaditidaklahmengejutkan,menurutpernikiranini,kita seringtidak menemukan informasibaru dalarnsuratkabar pada hariterjadinyaperubahan hargasaham: informasi yang lebih awal, bagi pengamat pasar saham sehari-hari dianggap hanyamenyinggungatau tidakrelevan,bagiinvestoryangcepattanggapdilihat sebagai informasi signifikan pada hal-ha1 fundamental yang semestinya menentukan harga saham. Argumen lain yang diajukan untuk menjelaskan mengapa halri-hari per- gerakanhargasaharnyangluarbiasasebenarnyaseringtidakbertepatandengan beritapentingadalah,berbagaifaktor bisamenyebabkanperubahanpasar yang signifikan, bahkan jika masing-masing faktor tidak layak dianggap sebagai berita istimewa.Misalnya,katakaninvestortertentu menggunakansecaratidak formalmodelstatistikyangmeramalkannilaifundamentalyangmenggunakan sejurnlah indikator ekonomi. Jika semua atau sebagian besar indikator itu menunjukpada arah yangsama pada hari tertentu,bahkan jika ticlaksatu pun darinya yang penting, efek kombinasinya patut dicatat. Tapi kedua interpretasi mengenai fakta bahwa kaitan antara berita dan pergerakanpasar inilemahdidasarkanatasasumsibahwapubliktems-menem mengikuti berita. Dengan interpretasi ini publik dianggap bereaksi sensitif terhadap petunjuk sekecil apa pun mengenai pasar, atau setiap saat dengan cermatmenambahkansemua bukti.Tapiitu bukan carakerja perhatian publik. Yang disebut perhatian lebih banyak quixotic (imajinatif,lebih untuk orang laindanmembahayakandirisendiri)dan berubah-rubah.Beritaberfungsilebih sering sebagai inisiator dari serentetan peristiwa yang secara fundamental mengubah pemikiran publik mengenai pasar. Berita sebagai Pemicu Banjir Perhatian Peran media dalam memengamhi pasar tampaknya sering tertunda, dan punya efek menggerakkan serentetan perhatian publik. Perhatian mungkin tertuju pada faktor yang mungkinsudah diketahui,atau pada gambaran atau berita. Fakta mungkin sudah diabaikan atau sudah dianggap tidak penting, tapi memperoleh perhatian setelah adanya peristiwa berita. Serentetan perhatian bisa disebut cascades, karena satu ha1 menarik perhatian dan seterusnya memmbawa ke ha1yanglain dan ke yanglain. Pada puku15.46 pagi Selasa, 17 Januari 1995, Kobe di Jepang diguncang gempa bumi berkekuatan 7,2pada skala Richter. Inimerupakan gempa paling b u d yang pernah mengguncang Jepang sejak 1923. Reaksi bursa saham di dunia terhadap peristiwa ini merupakan studi kasus yang menarik, karena dalam hal ini kita tahu tanpa ragu bahwa peristiwa yang memicunya,yaitu gempa bumi, benar-benar datang dari luar dan bukan disebabkan kegiatan manusia atau kondisi bisnis,bukan respons terhadap suatu tanda perubahan ekonomi, atau akibat bertemunya nilai-nilaiindikator ekonomi konvensional yangl u xbiasa.MenurutdaftxpenjelasanmediayangdikurnpulkanolehCutler, Poterba,danSummersuntuk50 pergerakanpalingbesarsetelahPerangDunia I1dalamStandard andPoorsIndexdiAmerikaSerikatyangdisebutsebelumnya, tidak satu pun penjelasan merujuk bahwa penyebab yang datang dari luar berpengaruh terhadap ek~nomi.~ Gempa bumi di Kobe menelan jiwa 6.425 orang. Menurut perkiraan Pusat RenovasiIndustri di Kansai, jumlah kerugian material sekitar US$100 miliar. Reaksi pasar keuangan kuat, tapi tertunda. Bursa saham Tokyo t u r n sedikit hariitu,danhargasahamperusahaankonstruksiumumnyanaik,mencerrninkan adanya asumsi kenaikan permintaan produk dan jasa di bidang ini. Analis melaporkan pada waktu itu, kemungkinan efek gempa itu terhadap nilai korporat masih tidak jelas, karena gelombangpembangunan kembali setelah gempa mungkin justru akan merangsangekonomi Jepang. Reaksi terbesar terhadap gempa baru tiba seminggu kemudian. Pada 23 Januari, indekssaham Nikkei turun 5,6persen karena berita yang tidak jelas kecuali berkembangnya berita mengenaikerusakan akibat gempa.Selama 10 hari setelah terjadinya gempa,nilai saham Nikkei turun lebih dari 8 persen, Jika turunnya harga saham ini dipandang sebagai hanya dampak langsung kerusakan akibat gempa,terlalu berlebihan turunnya nilai saharn itu. Apayangberkembangdalam pikiran investorselama10 hari setelahgempa itu?Sudah pasti tidak ada carayangakurat untuk mengetahuinya. Kita hanya tahu bahwa selama jangka waktu itu gempa bumi Kobe mendominasiberita, menimbulkan citra Jepang yang baru dan berbeda, dan mungkin telah menyebabkantimbulnyakesan mengenaiekonomi Jepang. Lebih lagi,gempa bumimemicudiskusimengenairisikogempaseandainyaterjadi dipusatTokyo. Walaupunbukti geologismenyatakanbahwa Tokyoberisikodiguncanggempa bumiyangbesarsudah diketahui,saat itu perhatian lebihbesarditujukan pada potensi masalah ini. Kerusakan yang ditirnbulkan gempa dengan kekuatan seperti gempatahun 1923yangbisa menyerangTokyoolehTokaiResearchand Consulting,Inc.diperkirakan senilaiUS$1,25triliun ("TheTokyoEarthquake: Not 'If' but 'When,"' Tokyo Business Today,April 1995,hlm. 8). Bahkan lebih membingungkan daripada efek langsung gempa Kobe pada pasar domestik Jepang adalah efeknya terhadap pasar modal di luar negeri. Pada hari nilai Nikkei jatuh 5,6 persen, Financial Times Stock Exchange100 Index di London jatuh 1,4 persen,Compagnie des Agents de Change 40 Index diParis jatuh 2,2persen,danDeutscherAktienIndexdiJerman jatuh1,4persen. Bursa saham Brasil dan Argentina jatuh sekitar 3 persen. Negara-negara ini jelas tidak mengalami kerusakan akibat gempa burni pada saat itu. Interpretasi paling baik mengenai efek gempa Kobe pada bursa saham di duniaadalahbahwapeliputanberitamengenaigempaitusendiri,dananjloknya bursasaham,menarikperhatianinvestor,dan menyebabkanperubahanbertubi- tubi yang membawa lebih banyak lagi faktor pesimistis ke depan. Reaksipasarlainnyaterhadapberitamelukiskanbagaimanaperhatianmedia bisa,melaluiserentetan peristiwa, memajukan kepercayaanbahwa ada berita yangbiasanyadianggapnonsensdan tidak relevanolehhampirsemuainvestors pada akhirnya dianggapserius.Serentetan berita mengenaiJoseph Granville, seorang peramal pasar yang flamboyan, nampaknya telah menyebabkan beberapapergerakanpasaryangbesar.Satu-satunyasajiansubstantif dari berita media adalah bahwa Granville telah memberi tahu kliennya untnxk membeli atau menjual,dan bahwa Granvillesendiri punya pengaruh. Perilaku Granvilledengan mudah menarikperhatian publik.Seminar yang diadakannya mengenaiinvestasimerupakan pertunjukan yang aneh,kadang- kadang menampilkan seekor simpanse yang bisa memainkan lagu tema Granville,"The Bagholder'sBlues", pada piano.Granvillepernah munculpada sebuah seminar investasi berpakaian sebagai Nabi Musa, lengkap dengan mahkota dan lembaran Sepuluh Perintah di tangannya. Granvillle membuat klaim yang luar biasa akan kemampuan meramalnya. Katanya ia bisa meramalkangempadan pernah mengklaimtelah meramalkanenamdaritujuh gempadimasa lalu. Ia dikutip majalahTimesebagaimengatakan,"Saya tidak berpikir bahwa saya akan pernah membuat kesalahan serius di bursa saham sepanjang hidup saya," dan dia meramalkan bahwa ia akan memenangkan Hadiah Nobel di bidang ekonomi (Santry 1980a,b). Episode pertama Granville terjadi pada Selasa, 22 April 1980. Bersama dengan berita bahwa ia telah mengubah rekomendasinya (dari jangka pendek menjadi jangka panjang),DowJoneslangsungnaik 30,72poinatau 4,05persen. InimerupakankenaikanindeksDowJonespalingbesarsejak1Nov~ember1978, satu setengah tahun sebelumnya. Episode kedua terjadi pada 6 Januari 1981 setelah layanan investor Granville mengubah rekomendasi dari pembelian jangka panjang ke jangka pendek.Indeks Dow Jones anjlok ke titik terendah sejak 9 Oktober 1979, selama setahun sebelumnya. Tidak ada berita lain mengenai dua peristiwa ini yang tampak bertanggung jawab atas perubahan pasar, dan pada peristiwa kedua, baik Wall Street Journal maupun Barrons menyatakan anjlok disebabkan oleh rekomendasi Granville. Yakinkah kita bahwa laporan media mengenai Granville dan kemampuan meramalnya itu telah menyebabkan perubahan ini? Banyak orang bertanya- tanya apakahefekGranvilleitu bukansekadarkebetulanyangdibesar-besarkan media. Kita bisa yakin bahwa serentetan berita mengenai pernyataan-pernya- taan Granvilepunya efekkumulatif pada perhatian nasional, dan bahwa reaksi publik terhadappernyataan-pernyataannyadanterhadap turunnya pasarpada saat pernyataan-pernyataan itu diubah secara fundamental oleh serentetan berita itu tadi5 1Tidakdiragukanlagiadapergerakanhargaspekulatifsebelumlahirnyaswatkabar, tapisayatidak menemukanlaporanpra-swat kabar mengenaiperhatianpublikterhadap pergerakan spekulatif pasar yangdilukiskan pada zamannyasebagai pergerakan yang liar dan sulit dijelaskan atau disebabkan oleh kegembiraan berlebihan dari investor semata. Swat kabar pertama yangditerbitkan secara reguler muncul pada awal1600- an. Setelahpenerbit menemukancarabagaimanamenarikminat publik,meningkatkan sirkulasi, dan meraih keuntungan, swat kabar mulai bermunculan dengan cepat di banyak kota di Eropa. Kita mungkin bisa menetapkan tanggal mulainya media massa sedikit lebih awal, pada penemuan mesin cetak itu, ketika penerbitan tidak lagi tergantung pada patron. Berbagai pamflet, selebaran, dan risalat agama dan politik dicetakselama1550-an.Zaret (1999,hlrn.,136),seorangsejarahwanpercetakan,mencatat bahwa "percetakan menempatkan perdagangan tepat di pusat produksi tekstual. Berbedadenganproduksiahlitulisantangan,ekonomiproduksitekssemakinmelibatkan kalkulasi, pengambilan risiko, dan perilaku pasar lainnya di mana para pemilik percetakan menyesuaikanproduksi pada perkiraan permintaan masyarakat akan teks tercetak." Ditemukannyapercetakan meningkatkan doronganmelekhuruf. Menjelang 1600-an banyak, jika tidak sebagianbesar, masyarakat di Eropa sudah bisa membaca. Sejarahmaniaspekulatif,sepertiyangdilukiskanKindlberger (1989),tidak memberikan contoh tentang speculative bubbles sebelum 1600-an, dan jajak pendapat yang saya lakukan di antara para sejarahwan lokal juga tidak memberikan contoh termaksud. Namun saya tidak bisa mengklaim telah meneliti sejarah mereka dengan mendalam. Sesungguhnya,mungkin ada beberapa cerita yang bisa dianggap sebagai kekecualian dari generalisasiyangsaya buat mengenai koinsidensimania pertama dan swatkabar pertama, walaupun mungkin juga ada tafsiran lain. Sejarahwan Paul Freedman menawarkan kepada saya contoh lada sebagai kekecualian yang mungkin dapat diterima: harga lada di pasar rempah-rempahkadang-kadang sangat tinggi,dan pada 1550-anharganyasangattidakmenentu.Ada contohdimasakunodanabad pertengahan ketika harga padi-padian menjulang tinggi pada mush kelaparan. Pergerakan harga tanah juga disebut-sebut dalamsejarah.Misalnya,dalam sepucuk swat kepada Nepos sekitar 95 Masehi, Pliny Muda (1969, hlm. 437-38) menulis, "Apakah kalian telah mendengarbahwaharga tanahtelah melonjak,terutama didaerahsekitar Roma?Alasan kenaikan yang tiba-tiba telah dibahas dalam banyak diskusi." Dengan mengatakan banyak diskusi, ia mengesankan efek cerita dari mulut ke mulut, tapi sebenarnya ia tidak menceritakan suatu kisah mania. 2 Menjelang 1618 terdapat beberapa swat kabar berbahasa Belanda, dan Negeri Belanda, berbeda dengan negeri-negeri lainnya pada waktu itu, membolehkan dimu- atnya berita-berita dalam negeri,bukan berita luar negeri saja (lihat Desmond,1978). Sumber utama informasi mengenai mania bunga tulip itu adalah sebuah pamflet yang diterbitkan di Belanda di masa puncak mania. Dokurnen tanpa nama bertahun 1637 dalam bentuk dialogdua orangitu memberitakansecara terperinci mengenaispekulasi yang terjadi saat itu. Berbagai pamflet lainnya mengenai mania bunga tulip ini, diterbitkansetelahberakhirnya maniaitu,masihtersimpan(lihatGarber 2000).Pamflet inimenegaskanadanyamediacetakyangsudahberkembang,yangmampumenyebarkan informasi mengenai mania bunga tulip saat itu juga. 3 Transkrip3143, ":McNeill/Lehrer NewsHour."WNET/13,New York,14 Oktober 1987,hlm.10. 4Artinya,pengaruhitu tidakadasamasekalikecualijika kita menganggapserangan jantung yang menimpa PresidenDwight Eisenhowerpada 26 September1955sebagai hal yang substansial. 5Profesor Gur HubermandanTomerRegevdari ColumbiaUniversitymenulisstudi kasus melonjaknya harga saham suatu perusahaan sebagai respons atas berita surat kabar yang, walaupun sangat mengesankan, sebenarnya tidak mengungkapkan apa pun. Harga saham EntreMed naik dari 12 menjadi 85 dari penutupan pasar hari sebelumnyahinggadibukanya pasar pada hari dimuatnya oleh New York Timesberita yangmenggambarkanpotensiobat kankerperusahaanfarmasibersangkutan.New Yorh Times mendokumentasikan bahwa setiap fakta dalam berita itu sudah dimuat lirna bulan sebelumnya (lihat Huberman dan Regev 1999). Masuk akal--walaupud pengarangnya tidak mendokumentasikan ha1 ini-bahwa banyak pembeli saham EntreMed pada hari tersebut tahu ada berita dalam laporan itu, tapi cuma membeli dengan berpikir bahwa suatu cerita yangditulisdengan begitu baik dan dimuat begitu mencolok pasti akan meningkatkan harga saham. Rujukan Cutler, David, James Poterba, dan Lawrence Summers.1989. "What :MovesStock Prices?"Journal of PortfolioManagement 15(3):4-12. Desmond,Robert W. 1978. The Information Process: World News Reporting to the ... .. ----- -. ~ 1 Twentieth Century. Iowa City: University of Iowa Press. Garber, Peter. 2000. Famous First Bubbles: The Fundamentals of Early Manias. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Huberman, Gur,danTomerRegev.1999. "Speculatingon a Curefor Cancer:ANon- Event That Made Stock Prices Soar." Columbia University Press, Graduate School of Business, New York. Manuskrip tidak dipublikasi. Kindlberger, Charles P. 1989. Manias, Panics and Chrases: A History of Financial Crises, edisi kedua. London: Macmillan. Niederhoffer,Victor.1971. "The Analysisof World News Events and Stock Prices." Journal of Business 44(2). Pliny the Younger.1969. Letters and Panegyrics, buku ke-6, no.19. Diterjemahkan oleh Betty Radice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Santry,David. 1980a."TheLong-ShootChoiceof a GamblingGuru." BusinessWeek, 12 Mei, hlrn.112. -1980b."TheProphetofProfits."Time,15September,hlm.69. . Shiller,Robert J., dan WilliamJ. Feltus. 1989. "Fear of Crash Caused Crash." New York Times,29 Oktober,bundel3, hal. 3, kolom1. Tokyo BusinessToday.1995. "The Tokyo Earthquake: Not 'If' but 'When'." April. Zaret,David.1999.Originsof DemocraticCulture: Printing, Petitions, and thePublic Sphere in Early-Modent England. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Distribusi Berita dan Pengaruh DavidStromberg edia massa memengaruhibukansaja merekayangmenerirnainformasi tapi juga informasi yang mereka terima. Pengaruh ini menyangkut kebijakan publik karena politikus cenderung senang dengan warga pemilih yang well-informed dan isu yang diliput secara baik oleh media massa, Politikus berbuat begitu karena alasan tertentu;bukan saja pemilih yang well- informed akan menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan mereka yana tidak well-informed,tapi mereka juga akan memilihcalonyangmemperhatikad kepentingannya.Misalnya,Delli Carpinidan Keeter (1996)menem~kanbahwa pada pemilihan presiden AS tahun 1988 hampir 9 dari 10 dari 10 persen responden jajak pendapat yang well-informed menggunakan hak pilihnya, sedangkan hanya 2 dari 10 yang tidak well-informed yang menggunakan hak pilihnya (lihat juga Larcinese 2001).Di samping itu, Stein dan Bickers (19941 menemukan bahwa mereka ya'ngwell-informed pada umumnya juga lebih tahu! bila ada suatu proyek baru di daerahnya. Lagi pula, para pemilih yang mengetahui proyek ini akan memilih wakil di antara mereka yang memegang. jabatan saat itu. Bab ini membahas buku saya yang baru-baru ini diterbitkan mengenai pengaruh media massa terhadap pembentukan kebijakan. Teori Bagianinimenggambarkanciri-cirimenonjolmodelteoretissaya (Stromberg 1999, 2001a, segera terbit) dan membahas hasil-hasil utamanya. Alih-alih mencari bukti dampak media massa, bagian ini ingin mencari jawaban atas pertanyaan:Jika media mempunyaipengaruh yangsistematisterhadap sistem politik, pengaruh macam apa yang kita harapkan? Bagaimana media massa memengaruhi kebijakan tergantung pada bagaimana politikusbersainguntuk merebutdanmempertahankankekuasaan, dan bagaimanaliputanmedia memengaruhiusulandanpelaksanaankebijakan mereka. Pengaruh itu juga tergantung pada bagaimana media bersaing untuk memperolehaudiencerat.ingsdankeuntungan,sertapada bagaimanapeliputan berita media mempercayai tindak-tanduk politikus bersangkutan. Untuk menganalisispengaruhmedia (Stromberg1999,20Ola,segeraterbit)diperlukan kombinasi model kompetisi media dan model kompetisi politik (untuk model medialainnyalihatAndersondanCoate2000,Masson,Mudambi,clanReynolds 1990;Spence dan Owen1977;Steiner 1952).Menurutmodel hibrid ini sebaran pemilih yang informed dan pemilih yang uninformed timbul secara endogen melaluitindakan yangsengaja dilakukan media massa,pemilih,dan politikus. Ini menunjukkan bahwa beberapa segi yang umum dari media massa mempunyaikonsekuensipolitik yang penting. Salahsatu segidariyangumwn itu,media massa bekerjadi bawah tekanan "returns toscale" (hubunganantara keluaran suatu produkdan jumlah faktor masukan yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut dalam jangka panjang,editor)yang semakinbesar. Misalnya,apabila suatu program televisi telah selesai dibuat, ongkos untuk menambah seorang pemirsa lagi menjadi kecil.Dalamha1surat kabar,ongkosmengurnpulkan,menyunting,danmenulis berita untuk penerbitan pertama tinggi, tapi apabila ongkos tetapnya telah dibayar, variabel ongkos surat kabar selanjutnya hanya berupa biaya cetak dandistribusi(untukstruktur biayasurat kabarlihat Litman1988;Rosse1970). Strukturbiayamendorongmediayangbennotif mencariuntunguntuk meliput isumenyangkutkelompokmayoritasmasyarakat,danseringkalimengabaikan kelompok minoritas dan kelompok kepentingankhusus tertentu. Biasberitayangterjadiada konsekuensipolitiknya.Misalnya,dalamsebuah dunia tanpa media massa, kebijakan perdagangan akan mengabaikan kepentingan konsumen yang tercerai-berai dan menguntungkan kelompok kepentingan tertentu yang menikmati manfaat trade barriers-hambatan perdagangan (lihat Lohman1998;Olson 1965).Di sebuah negara tanpa media massa,politikusyangmenganjurkanpengurangantrade barriersakanmenemui kesulitan. Tidak banyak konsumen yang merasa perlu mengetahui efek trade barriersdan posisipolitikusdalampersoalanini.Namunkelompokkepentingan tertentu pasti akan selalu berusaha mengetahui dan dengan demikian mengakibatkanadanyatekanan terhadap politikus.Mediamassabisa melawan bias ini karena media memberikancorong suara yang menjangkau kelompok konsumen yang besar dan tercerai-beraiitu kepada para politikus. Demikian juga tanpa media massa kita mungkin akan menerima kebijakan yang mengabaikan kepentingan pembayar pajak yang tercerai-berai tadi, dan mendukungmerekayangmenerimamanfaat sejurnlahkecilprogram pemerintah yangterpusat.Media massa bisa melawanbias ini karenastrukturbiayamedia membuat peliputan sikap politikus mengenai pajak lebih menguntungkaa daripada peliputan sikap mereka mengenai program pemerintah yang tidak penting. Jika itu hanya satu-satunya aspek laporan berita, swat kabar tidak akan pernah memberitakan, katakan, pertunjukan opera yang khalayaknya cuma segelintir orang. Namun kenyataannya media memberitakan pertunjukan ini juga. Mengapa?Inilah segi kedua media massa yang mempunyai konsekuensi politik: sumber utama pendapatan banyak surat kabar dan stasiun televisi adalah iklan. Bagi pemasang iklan yang penting bukan hanya besarnya khalayak,tapi jugakarakteristiknya.Dalamindustrisuratkabar banyakcontoh surat kabar yangmeningkatpenjualannyahanya untuk pada akhirnyamemsot keuntungannyaakibatpenghasilandariiklanmenurun.Salahsatucontohyang paling seringdikutipadalah surat kabar InggrisTimes.MichaelMander,wakil pemimpin redaksi Times pada akhir 1960anmengatakan: (Mander1978, hlm. 75): Dari1967 sampai 1969 penjualan Times melonjak dari 270.000 menjadi 450.000-suatu prestasiluar biasa.Tapipenjualanyangmeningkattidak membuatnya lebih menarik sebagai medium iklan. Menambah jumlah pembaca cuma melemahkan kelompok sasaran yang penting dan meningkatkanongkosuntukmenjangkaunya.Situasinyaberubahsetelah dilakukanperubahankebijakanyangsecaradramatismeningkatkanlagi keuntungan.Sekarang sirkulasisudah kembali ke angka 300.000. Kasusyang seringdikutip dari televisiAmerika adalah acara "Gunsmoke" yang penayangannyadihentikan walaupun mendapat rating tinggi. Soalnya, terbukti bahwa khalayak pemirsa acara ini para orang tua dan terlalu ndeso sehingga tidak dianggap berharga oleh pemasang iklan (Barnouw1978, hlm. 73). Tampaknya media massa berusaha hanya meliput isu yang menarik kelompokyangdianggapberharga olehpemasangiklan.Biasmediainitecermin dalam bias politik yangmemanjakankelompok ini. Segi ketiga timbul karena peristiwa yang mengejutkan dianggap lebih berharga sebagai berita daripada berita tentang peristiwa yang sudah diduga (expected events). Menurut model ini, berita mengenai program pemerintah berharga bagipembacakarenamernengaruhikehidupanmerekadandiperlukan untuk menyesuaikan diri. Misalnya, berita mengenai pembangunan sarana pedesaanbisamembantukorbankelaparanmemperolehpekerjaan.Begitu juga, berita mengenaiperubahan subsidipertanian membantupetani menghasilkan tanaman yangsesuaiagar bisasepenuhnya merealisasikansubsidiitu. Dengan latar ini pengembangan ke arah yang tak disangka-sangka (unexpected)bisa menjadi berharga dan akan diliput oleh media. Sebaliknya, berita mengenai programyangarahpengembangannyasudahdiduga(expectedevents)dianggap tidak berharga dan akan diliput seadanya saja. Perilakumediainimendorongpolitikusuntukmeningkatkanpengembangan programkearahyangtakterduga,danmembatasisecaramoderatpengurangan yang tak diharapkan. Alasannya, menaikkan belanja di luar dugaan bakal menarikperhatian media,yangkarenanyalebihmenguntungkansecarapolitis. Begitu juga pengurangan terencana program yang tak diharapkan akan mendapatkan peliputan ekstra dari media,membuatmereka menjadiberharga secara politis. Perhatian pada manajemen infonnasi ini mendorong politikus meluncurkanbeberapainisiatif pembelanjaanyanglebihbesardenganharapan memperolehliputanmedia,diimbangidengansedikitpemotongandarisejurnlah besar program,dengan harapan menghindaripeliputan media. Karena responsyangmembesar-besarkansemacamini,setelahsekianwaktu media akan memengaruhi politikusuntuk lebihfokuspada program-program yang karena tinggi perubahan tuntutannya telah menarik perhatian media, seperti bencana kelaparan. Dan, mengurangi program-programyang konstan tuntutannya dan tidak menarik perhatian media,seperti masalah kekurangan pangan. Kasus semacam ini sudah dibahas Dreze dan Sen (1990). Mereka menemukan bahwa India yang memiliki media yang bebas lebih berhasil daripada Cina yang tidak memiliki media yang bebas dalam ha1 mengatasi kelaparan, tapi tidak dalam ha1kekurangan pangan yang endemis. Segi terakhir adalah, besarnya peliputan berita tergantung pada ongkos penyampaianberita itu. Walaupunremeh kelihatannya,ada implikasipenting yang dapat diuji karena media massa-radio, surat kabar, dan televisi- menanggungbiaya yang berbeda.Penyampaiangelombangradio Xebihmurah daripada penyampaian surat kabar ke daerah terpencil. Karena itu pola ini meramalkan bahwa di daerah terpencil radio akan meningkatkan jumlah pemilih yang informed,dan programyang menguntungkanmereka. Hipotesis ini dibahas dalam bagian bab berikut ini. BuMi Jika media massa memengaruhi kebijakan publik atau perilaku pemilih, revolusi teknologi media seperti penemuan radio, televisi, dan Internet pasti memberil~andampak yang nyata. Bagian bab ini meneliti dampak ini dengan menelaah apakah alokasi dana untuk daerah pedesaan dalam program New Deal (prinsip-prinsipdan kebijakan-kebijakanyang diadopsioleh PresidenE D. Roosevelt pada 1930an untuk mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraansosial,editor)terpengaruholehmeningkatnyapenggunaanradio berdasarkan studi Stromberg (1999,2001b). Program dalam Penelitian Saya menguji hipotesis mengenai efek radio terhadap kebijakan yang berkaitan dengan programFederal Emergency Relief Administration (FERA). Tujuanprogram ini memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilari rendah. FERA dilaksanakan pada 1933-35, mendistribusikan dana US$3,6 miliar-bandingkan dengan pengeluaran setiap tahun pemerintah federal, negara bagian, dan wilayah lokal yang pada waktu itu total sekitar US$12 miliar. Dana program didistribusikan merata, pada puncalmya menjangkau sekitar16 persenpendudukAmerika,ataulebih dari20 jutaorang.Pemerintah federalbertanggungjawabmengaturalokasidiantara negarabagian,sedangkari gubernur bertanggung jawab mengatur alokasi wilayah-wilayah (county)di dalam negara bagian. Saya memilihprogram F'ERAkarena program ini dilaksanakan disaat radio mulai menyebar. Jika radio meningkatkan kekuatan politik kelompok atau daerah, maka orang pasti mengharapkan program FERA difokuskan pada tingkat tertentu pada kelompok ini. Pada awal program F'ERA, radio sudah berfungsi sebagai media penting yang digunakan untuk penyiaran berita dan kampanye politik. Meski,kepemilikanradiomasih belummerata. Dariwilayah kewilayahrumahtanggayangmemilikipesawatradio berkisar darisatusampai 90 persen. Variasi yang lebar dalam kepemilikan radio ini memudahkan identifikasi efek penggunaan radio terhadap belanja FERA, karena variasi belanja pemerintah akibat efek radio sehamsnya juga sangat lebar. Sesuai dengan bahasan sebelumnya, radio mungkin telah memengaruhi belanja jika informasi yang disiarkan radio meningkatkan kehadiran pemilih, atau membantu pemilih memilih kandidat politik yang paling gigih memperjuangkan kepentingan pemilih. Menyangkut program FERA, siaran radio pada waktu itu meliput pembangunan yang berkaitan dengan proyek- proyek FERA yang sedang berjalan. Radio juga digunakan dalam kampanye politik. Dalam pidato kampanye yang khas yang disiarkan radio pada 1934, Gubernur New York Lehman mengatakan: Pada 1932,saya berjanji bahwa Negara Bagian di bawah pimpinan saya inimenyetujuibahwatanggung jawabuntuk mernastikantidak ada warga yangkekuranganpangan,papan,atausandang ada pada pimpinan.Saya banggaakanpemenuhan janjiitu selamamasapemerintahan saya. Antara November 1931 dan Agustus 1933 kami telah membelanjakan $482.000 dari dana publik, federal, negara bagian, dan lokal. Lehman selanjutnya berbicara mengenai proyek-proyek seperti pem- bangunan jalandariladang-ladang pertanian kepasar,danpenyediaanbantuan kepada kelompoktertentu seperti guru dan orang m a h a n . Radio tampaknya digunakan untuk mengingatkan para pemilih apa saja yang sudah dilakukan untuk mereka dan menyampaikan janji kampanye baru. Penggunaan radio ini mungkin telah mengubah manfaat politik program- programpemerintah,karena informasi mengenaiyangtelahdilakukan dimasa lalu dan janji-janji baru yang disampaikan membantu para pemilih untuk mengenal dan memilih politikus yang telah memperjuangkan kepentingan mereka pada masa jabatannyayanglalu, atau yangberjanji akan berbuat yang sama di masa mendatang. Misalnya, jika seorang gubernur pada awal1920-an berjanji akan mulaimembangun jalan dariladang-ladang ke pasar,perolehan suaranya di desa akan kecil karena banyak orang yang tinggal di desa tidak membaca swat kabar dan karenanya tidak tahu mengenai janji tersebut. Tapi 10 tahun kemudiangubernur inibisa berbicaradidepan radiodan mengatakan langsungkepada para pemilih yang telah meningkatjumlahnya bahwa dialah yang membangun jalan-jalan itu. Ini jelas meningkatkan keuntungan politis proyekyangtelahdilaksanakan.Sepertihalnyasebelumada radiobanyakorang di pedesaantidak tahu kepada siapa mereka berutang budi atasmanfaat yang merekaperoleh,sedangkan10tahun kemudiangubernurbisa berbicaradimuka corong radio tentang yang telah dilakukannya selama ia menjabat. Ini meningkatkaninsentif untuk mengadakanproyek-proyeksemacamyangtelah dibangunnya itu. Insentif yang diciptakan radio juga bekerja pada tingkat lokal. Menurut Dunn (1936),ada seorangketua lembaga bantuan lokal dikabarkan mengeluh ketika FERA mengurangikegiatannya: "'Ini bisa menghambat kemungkinan saya dipilih lagi,' karena jelas ini menimbulkan kekecewaan pada sejumlah warga yang dirasanya mungkin akan menolaknya." Pola yang saya buat ini mengesankan bahwa sang ketua makin enggan menolak orang yang akan memilih dan orang yang tahu bahwa ia bertanggung jawab mengapa mereka menolak. Apakah politikus terpengaruh insentif untuk membuat kebijakan yang memberi manfaat kepada pemilih adalah pertanyaan empiris. Jika ini benar, pola yangkita harapkan adalah belanja yanglebih besar didaerah yangtinggi jwnlahmereka yangakanmenggunakanhak pilihnya,di mana banyakpemilih punya radio dan tidak banyak yang buta huruf. HasiI Sebelum dilakukannya investigasi yang lebih berstruktur atas data yang ada, perlu dilihat korelasi univariate-nya.Buta huruf,kehadiran pemilih yang rendah,dansedikitnyajwnlah pemilikradio terkorelasinegatif dengan belanja pemerintah. Sedangkan pengangguran mungkin terkorelasi positif dengan belanja,dan deposit0bankyangrendahhanyaterkorelasilemahdenganbelanja. Dalamsuatu analisisregresimultivariateyangdilakukanmengenaisejumlah faktor pembanding belanja, muncul pola yang sama. Faktor-faktor yang terhubung dengan status sosio-ekonomi yang rendah terkait positif dengan belanjajika menunjukkanperlunyabantuan pendapatan(tingkatpengangguran yang tinggi,deposit0bank yang rendah,nilai rurnahyangrendah),dan terkait negatif dengan belanja jika menunjukkan tingkat politik dan informasi yang rendah (kehadiran pemilih yang rendah, tingkat buta huruf yang tinggi, kepemilikan radio yangsedikit).Daerah miskin otomatissecara politislemah. Inimasukdi aka1karenasuarapendudukmiskinmudahterombang-ambingkan olehiming-imingekonomi.Kelemahanterjadikarenapendudukmiskin kurang berpartisipasi dalam politik dan tidak well-informed. Efek perkiraan penggunaanradio dan kehadiran pemilih terhadap belanja negara cukupbesar.Koefisienperkiraan dari regresi yangsudahterjadi secara tidaklangsungmenunjukkankaitan kenaikansebesarsatu persenkepemilikan radio di suatu daerah dengan kenaikan belanja bantuan sebesar 0,52 persen, dan kenaikansebesar satu persen kehadiran pemilihdengan kenaikan sebesar 0,61persen belanja bantuan. Selanjutnya saya menggunakan data daerah dari 1920-30 untuk meneliti apakah kehadiran pemilih terkait dengan meningkatnya penggunaan radio. Dalam regresi efek yang tetap saya menemukan korelasi positif antara meningkatnya penggunaan radio dan meningkatnya kehadiran pemilih. Koefisien perkiraan regresi ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kenaikan penggunaan radio sebesar satu persen berkaitan dengan kenaikan 0,12persen kehadiran pemilih. Gambar 6.1memberikan ringkasan total efek perkiraan penggunaan radio terhadap belanja bantuan. Kenaikan satu persen kepemilikan radio di suatu daerah diperkirakan secara langsung meningkatkan belanja bantuan sebesar 0,52persen,sementara itu penduduk di daerah bersangkutan semakin pandai menarik dana publik. Karena setiap kenaikan satu persen kehadiran pemilih Gambar 6.1 Estimasi efek radio Catatan: Angk*angka dalam tanda kurungmerupakan kesalahanbaku. Sumber: Pengarang meningkatkan belanja 0.61 persen,efek penggunaanradio pada belanjalewat kehadiran pemilih adalah 0,07 persen. Demikianlah, total kenaikan belanja bantuandarikenaikansatu persenkepemilikanradiodiperkirakan 0,59persen. Yang menjadi perhatian adalah, korelasi antara kepemilikan radio dan belanja bantuan mungkin terjadi semata-mata karena daerah-daerah yang warganya banyak memilikiradio sangat membutuhkan belanja bantuan yang lebih besar. Namun, yang mungkin terjadi adalah sebaliknya. Daerah yang banyakwarganyamempunyairadiomemilikikarakteristikyangmensugestikan rendahnya kebutuhan akan dana bantuan, karena rendahnya tingkat pengangguran,gaji yang tinggi,nilai properti yang tinggi,dan seterusnya.' Pembahasan Efek kepemilikan radio terhadap belanja bantuan dan kehadiran pemilih lebih berarti di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan. Ini wajar mengingat struktur biaya pengiriman berita surat kabar dan radio, dan juga sesuai dengan laporan pada waktu itu bagaimana radio telah meningkatkan informasi ke penduduk pedesaan. Dalam sebuah simposiummengenai radio dan kehidupan pedesaan yang diselenggarakan pada 1935 oleh E. Brunner, profesor pendidikan pada Columbia University, keefektifan radio dalam mendobrak isolasi pedesaan berulang kali ditekankan. Misalnya, R.F. Fricke (1935,hlm. 26)mengatakan: Sayayakinradio merupakanfaktor sangatpentingdalammeningkatkan pengetahuan petani di pedesaan mengenai urusan publik ...Saya yakin radio lebih besar artinya bagi penduduk pedesaan daripada penduduk perkotaan,danmerekamenggunakannyaterutama untuk mendengarkan siaranyangmenyangkuturusan publik,dankarenaitusayayakin,berkat radio penduduk pedesaan lebih informed daripada rata-rata penduduk perkotaan. Hasil studi saya (Stromberg1999, 2001a) menunjukkan radio bukan saja mendobrakisolasipedesaan,tapi jugameningkatkankekuatanpolitikpedesaan. Efeknyacukupbesar.Perkiraanmenunjukkanbahwaradiotelahmeningkatkan dana FERA yang dialokasikan untuk daerah pedesaan sebesar 20 persen dibandingkan dengan daerah perkotaan yang relatif identik. Lagi pula, efek radio terhadap kehadiran pemilih juga menarik untuk qoquoaISBUEA t q e'IsrAapqyedmdmruvpns ~ peBueqvmuuasrad~8uep Isyalaq~suedsyavlaqasmyeuesyep 0961unvqsnsuasuep 'rsyalaq~edmdruaru sv p eBueq yemu uasraduepqruasmeq eylqay 'ue~saq-~esaqenaas rsyalaq ~suedsya~ p e bwnlaqasuaynyem 0961epedsnsuasedu3uedes 'qgnsvqalyne[ q peCuarueduupqe[uepqquauadJOWJ gey-geyexeaasgqauaruueppapm8uap uep ' e d ~ uenl~adayuep '~eya~dseruuee~aqye[asay'EL~Ju e ~'ueqgxpuad q [ ynqm edwq ynseruxaq ~ t q Jajsue-U,'2961 eped v d e p ay m@eq e~e8auyep qeqqamdxeqmJajsueJqenmsuepyoquoaueyeun88uaurueqqelaru 'sela[8ueL uen[n) m8uap Jesaq ureso~dnqes eped qeqgam yap!) edes 'qeqas .sepCvplq eLerq depevaq yaja ope^ yaja !padas srsrad ewesw a d mqpeyay depey~aq rspalaqyaja m d n e p 'Ispala$yaja rsua8uaru ednxaspnqs ueynyqam edes ~ 09-026'I !s!Aalal!suedsy3 .paay qy8unru edqaja seqaq yeprq 8ued%aduep srqeqowapyeprq8ueLe~e8aunqensmlep e ~ y eueyyn[unuaru q ueyequr~aruadue~que&adIsuanyaJj eduyepua~ue8uap ue8unqny~aq s ~ a duaseqaqay edu8ue~nyeMyeq ( ~ 0 0q~e)~ duep dalsag uenruaq uep yjaq 8md yequparuad m 8 a p jge8au yselaJoyJaq e~e8auueyjpruaday e ~ v q (qlq~aqe~a8as)edmgeluep~oytre[auenruaq'unrue~.ueBupayayeuaauaqpabaq ellq ueueyeru uenqueq ueyrsnqy$srpuaruuep uey8ueqepuaru ruelep jgyaja qrqal@8u~q8uebleqey ?emsjsepy~pue8uap erpu~rp m@eqe~e8au-e~e8au e~q-equeynruauaweyaJaN.8ueqruay~aqen8aurpedruasyedu~epueynwauaw (q~q~aqe~a8as)ssa&ng uep dalsag utIdn~lT2~'urq 8uad Jeqel eped EpaqJaq sela! yepns pr yedruea *(ETOOZ '6661 &aqruogs) seqaq Bued s ~ a due8uap srqaqoruap 8ued pqsnpur s~e8aunpns depey~aqn p d ' u e - o g ~~~E M Eeped qeypase v a vrpueydhqaydepey~aqeparuyadruepueyeqq~adruaruedes .nqeMuazq myJesepaq eqe~~-eqeruasueynq 'yoluoa mvq laqepea ueyeun88uaru ue8uap uoz/wpwn sapas aul??seqe myleseprp rtq ueeqyJad .eduqnxedasredeauaru ueye eduey ueyleuay ope^edueq'meqy~adqnmuau\I.uaplsardmqgpuadundnerummaqn3 ueqqlruad mlep yjeq uasrad ~g rpetuaru 91 uep 'uas~ad21 nqqas qey8uyaru qeyuas e y y a q rp q d e y lad qqjruad elens 0 ~ 6 m?p 0261 elequ-v .uaslad 1 9'9 Jeqlyas eqrdeylad ennsyelwn[ueyqey8uyaurjuj ley e ~ y eueyue~eduaru q ueeqyJad .orpel edund e88ueq yerum uaslad 08 J-eqryas 0 ~ 6 Buela[ua~ 1 .orpelueyeun38uaru svynpnpuaduas~adnqesIJepyyqal0~61 eped 'u-ey1~pd3~s qe8uesqqlruaduexpeyay aped orpelueeun88uad eduqay8uruaruya33.yerursp yang representatif ini tidak sebesar dalamstudi radio. Apabila radio penting untuk daerah pedesaan, televisi tampaknya penting bagi orang-orang Amerika keturunan Afrika dan orang yang berpendidikan rendah.McCombs(1968)menemukanbahwaselama ekspansitelevisipada 1952- 60, pangsa penduduk yang tidak menggunakan surat kabar maupun televisi turun dari 71 menjadi49 persen di kalangan orang Amerika keturunan Afrika yang berpendidikan di bawah sekolah menengah. Di antara masyarakat kulit putih yangberpendidikansamaataulebihtinggi,penggunaanmediameningkat dua kali lipat dari 16 menjadi 38 persen. Melihat hasil studi ini, televisi tampaknya telah meningkatkan informasi di kalangan orang Amerika keturunan Afrika dan yang berpendidikan rendah. Karena itu saya menguji apakah televisi meningkatkan kekuatan dan partisipasi politik kelompok masyarakat ini. Analisis statistik mengambil bentuk yang sama seperti studi radio: studi regresi meneliti faktor menentukan dari transfer antarpemerintah, dan yang lainnya meneliti faktor menentukan dari perubahan kehadiran pemilih dari 1950 sampai 1960. Hasilnyamenunjukkan,sementara kehadiran pemilihyang tinggi terkorelasi dengan penerimaan lebih banyak transfer pemerintah, kepemilikan televisi terkorelasi secara signifikan hanya dengan transfer pemerintahdidaerah dimana banyaktinggalorang-orangAmerikaketurunan Afrika. Selanjutnya, peningkatan penggunaantelevisi jelas terasosiasidengan kenaikan kehadiran pemilih, terutama di daerah masyarakat berpendidikan rendah. Efek televisi lebih lemah daripada radio. Efek positif televisi pada kehadiran pemilih hanya sepertiga radio. Mungkin ini menunjukkan' meningkatnyakejenuhan media. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa televisi meningkatkan kemampuan orang-orangAmerikak e t w a nAfrikadan orang-orangberpendidikanrendah untuk menarik dana pemerintah. Khusus untuk orang-orang Amerika keturunan Afrika ha1 itu terjadi mungkin karena televisi membantu mereka memilihdenganlebihtepat politikusyangmembantumewujudkankepentingan mereka.Sebaliknya,televisitelah meningkatkankekuatan politikorang-orang berpendidikan rendah dengan meningkatkan kehadiran pemilih di atas rata- rata. Meningkatnya pemakaian televisi telah dengan signifikan meningkatkan kehadiran pemilih agak mengejutkan.Dalam studi contoh yang representatif dari suatu data survei,berita televisibukan peramal yangsignifikanmengenai pengetahuanpolitik (DelliCarpinidanKeeter1996).Mungkininimenunjukkan bahwa mereka yang banyak menonton televisi bukannya tidak belajar dari televisi,tapi memangmereka kurang berpengetahuan(Pricedan Zaller1993). Mereka yang mengecam televisi mengatakan, televisi berita bukannya merangsang minat dan keterlibatan penonton dalam aksi sosial melainkan menyebarkanketidaknyamanan politik yang menyurutkan partisipasi politik (Putnam2000;Robinson1976).Analisissaya (Stromberg 1999,2001a)menolak pendapat bahwatelevisimenciptakanketidaknyamananpolitikpada 1950-an. Temuan saya justru mengesankan bahwa televisi meningkatkan partisipasi politik. Kesimpulan Media massa mungkin memengaruhi kebijakan karena memberikan informasiyangrelevansecara politik kepada para pemilih.Informasi inimem- buat mereka lebih terdorong untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih politikusyangmembantumewujudkankepentinganmereka.Konsekuensinya, politikushams membidik pemilih yang well-informed ini. Siapa yang dibuat menjadi well-informed oleh media tergantung pada strukturbiayadanpendapatanmediabersangkutan.Bagianbabinimengatakan bahwa meningkatnyareturns toscale akan mendorongmedia massa memberi- kan sedikitberita kepada kelompok kecil pemilih.Bias berita tecermin dalam biaskebijakanpublik.Golonganminoritasdankelompokkhusustertentu akan memperoleh kebijakan yangkurang menguntungkankarena pengadaan infor- masiolehperusahaanmediamassa.Mediamassa mungkinbisa,misalnya,mem- bantu menyebarkankepentingankonsumendan pembayarpajak untuk menu- runkan kelaziman trade barriers dan proyek-proyek "politis" ("pork barrel") yang kecil,yang dicari oleh kelompok kepentingankhusus tertentu. Media bisa juga memengaruhibagaimanapolitikusmenanggapiperubahan yang menuntut agar layanan-layanan yang diberikan pemerintah berbeda. Perubahan ini mungkin mendorong politikus mengusulkan kenaikan atau in- sentif yang drastis pada beberapa program untuk menarik perhatian positif media, yang dibiayai dengan pemotongan anggaran kecil-kecil untuk meng- hindari perhatian media.Demikianlahdenganberjalannyawaktu lebihbanyak sumber daya akan dicurahkan pada program dengan tuntutan yang sangat berubah-ubah,sepertibencanakelaparan,daripada pada programdengantun- tutan yang konstan, seperti kekurangan pangan yang endemik. Bukti empiris mengesankan bahwa politikus AS pada 1930anmengaloka- sikan lebih banyak dana bantuan ke daerah-daerah di mana sebagian besar penduduknya memiliki radio, dan di mana lebih banyak orang menggunakan hak suaranya. Efeknya bukan saja sangatsignifikansecara statistik, tapi juga pentingsecaraekonomis.Perkiraanmenunjukkanbahwa untuksetiapkenaikan satu persen rumah tangga yang memiliki radio di suatu daerah tertentu, pemerintahakanmeningkatkanbantuan perkapita 0,6persen.Kenaikandeviasi standardalam pangsa rumahtangga denganradio akan meningkatkanbelanja sebesar10 persen. Politikusmengalokasikansedikitdana bantuankedaerahyangbanyakbuta hurufnya. Buta huruf menghambat pengumpulan infonnasi politik. Sebagai- mana orang yang tidak memanfaatkan media massa, orang yang buta huruf tidak begitu kuat secara politik daripada yang melek h m f , karena mereka tidak akan menggunakanhak pilihnyadan tidak akan memilih calo~iyangakan mewujudkankepentingannya.Efek buta h m f diperkirakan sangatsignifikan dan besar: untuk setiap kenaikan satu persen buta huruf, politikus akan mengurangirata-rata dua persen belanja. Satu cara untuk menempatkanefek radio dan melek h m f ini dalam pers- pektifnya adalah membandingkannya dengan efek kehadiran pemilih. Keuntungan berupa kekuatan politik yang diperoleh,katakan, dari10 persen kenaikanmelek huruf danaksesmediadidaerahmiskinsama besarnyadengan 10 persen kenaikan kehadiran pemilih.Suara pemilihyangtidak informeddan yang tidak memilih tampaknya menciptakan tekanan politik yangsama. Inovasi radio dan televisi telah mengubah kekuatan politik berbagai kelompokdenganmemengaruhiyang infomzeddan yangtidak. Terutama,radid meningkatkankemampuanpedesaanAmerikauntukmenarikdana pemerintah, Secara keseluruhan,radiosecararelatif meningkatkandana yangdialokasikan kepedesaandaripada yangdialokasikankedaerahperkotaansekitar20 persen. Begitu pula,hasil awal menunjukkanbahwa orang Amerika keturunan Afrika dan mereka yang berpendidikan rendah memperoleh keuntungan dari munculnyatelevisipada 1950an.Dewasaini,Internet mungkinaka11membawa dampak yang sama, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Topik menarik untuk studi di masa depan adalah mengidentifikasi kelompok- kelompok ini dan mengukurdampak politik Internet. 1Untuk menelitiapakah penetrasi radio memang seperti itu, kepenlilikanradio -- -- - -- - -- - -- ----- - - -- ---- - - ---- - -- - --- -- - --- ----- dipantau dengan instrumen daya konduksi tanah, instrumen geologis yang digunakan oleh Federal Communication Commission untuk meramalkan sebaran sinyal AM di seluruh Amerika Serikat, dan jurnlah daya semua antene AM pada 1934, tertimbang dengan satu per akar kuadrat dari jarak antara ibu kota daerah dan antena. Instrumen ini terkorelasi kuat dengan kepemilikan radio. Perkiraan variabel instrumental menunjukkan bahwaefek radiosignifikan pada belanja bantuandankehadiranpemilih. Namun, sementara efek kepemilikan radio pada kehadiran pemilih tetap signifikan setelah disertakannya efek di negara bagian secara keseluruhan, ha1ini tidak berlaku bagi persarnaan untuk belanja. Rujukan Kata "diolah" menjelaskan karya-karya yang direproduksi secara informal yang mungkin tidak tersedia di perpustakaan. Anderson, Simon P, dan Stephen Coate. 2000. "Market Provision of Public Goods: The Case of Broadcasting." CornellUniversity,Ithaca, New York. Diolah. Barnouw,Erik. 1978. The Sponsor. New York: Oxford University Press. Besley, Timothy, dan Robin Burgess. Segera terbit. "The Political Economy of Government Responsiveness: Theory and Evidence from India." Quarterly Journal of Economics. Besley,Timothy,dan Andrea Prat. 2001."Handcuffsfor the Grabbing Hand?Media Capture and Government Accountability." London School of Economicsand Political Science, London. Diolah. Delli Carpini, Michael X., dan Scott Keeter. 1996. What Americans Know about Politics and Why it Matters. New Haven, Connecticut; London: Yale University Press. Dunn, Catherine. 1936. What Price Poor Relief?Chicago:American Public Welfare Association. Djankov, Simeon, Carilee McLeish, Tatiana Nenova, dan Andrei Shleifer. Segera terbit. "Who Owns the Media?"Journal of Law and Economics. Dreze,Jean,dan ArnartyaSen.1990. ThePolitical Economyof Hunger,vol.1Oxfoxl, U.K.: Clarendon Press. Fricke, R.R 1935. Dalam Edrnund Brunner, ed., Radio and the Farmer. New York: Radio Institute of the Audible Arts. Larcinese,Valentino.2001."Information Acquisition,Ideology,andTurnout:Theory and Evidence from Britain." London School of Economics,London. Diolah. Litman,B a q .1988."MicroeconomicFoundations."Dalam Robert G.Picard,James P. Winter, Maxwell E. McCombs, dan Stephen Lacy, ed., Press Concentration and Monopoly.Nonvood, New Jersey: Ablex. Lohmann, Susanne. 1998. "An Information Rationale for the Power of Special Interests." American Political Science Review 92(4):809-27. Mander,M. 1978. "The Integration of Advertising and Circulation Sales Policies." Dalam H. Henry,ed., Behind the Headlines: The Business of the British Press: Readings in the Economics of the Press. London: Associated Business Press. Masson, Robert T., Ram Mudambi, dan Robert J. Reynolds. 1990. "Oligopoly in Advertiser Supported Media." Quarterly Review of Economics and Business 30(2):3- 16. McCombs, Maxwell E. 1968."NegroUse ofTelevision and Newspapers for Political Information,1952-1964." Journal of Broadcasting XII(3):261-66. Olson, Mancur. 1965. The Logic of Collective Action. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Price,Vincent, dan John Zaller. 1993."Who Getsthe News? Alternative Measures of News Reception and Their Implications for Research." Public Opinion Quarterly 57: 133-64. Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York:Simon & Schuster. Robinson, Michael J. 1976. "Public AffairsTelevision and the Growth of Political Malaice." American Political Science Review 70:409-42. Rosse, James N. 1970. "Estimating Cost Function Parameters without Using Cost Data: Illustrated Methodology." Econornetrica 38(2):256-75. Spence, Michael, dan Bruce Owen. 1977. "Television Programming, Monopolistic Competition, and Welfare." Quarterly Journal of Economics 91: 103-26. Stein, Robert M., dan Kenneth N. Bickers. 1994. "Congressional Elections and the Pork Barrel." Journal of Politics 56(2):377-99. Steiner, Peter 0. 1952. "Program Patterns and Preferences, and the Workability of Competition in Radion Broadcasting." Quarterly Journal of Economics 66(2):194-223. Stromberg, David. 1999. "The Politics of Public Spending." Disertasi doktoral, PrincetonUniversity, Princeton, New Jersey. . 2001a. "Mass Media and Public Policy." European Economic Review 45(4- 6):652-63. . 2001b. "Radio's Impact on Public Spending." Stockholm University, Stockholm. Diolah. . Segera terbit."Mass-media Competition, Political Competition,and Public Policy." Review of Economic Studies. Peran Corporate Governance Media Alexander Dyck dan Luigi Zingales P adaApril1992Wall Street Journal memuatiklanyanganeh.IHanberupa gambar siluet satu halaman penuh dewan direksi Sears Roebuck itu berjudul "The non-performing assets of Sears", aset Sears yang tak berguna.Iklan ini dipasangolehpemegangsahamRobert Monks,menampilkan anggota dewan direksi lengkap dengan nama-namanya sebagai orang-orang yangbertanggung jawab ataskinerja buruk saham Sears di pasar modal.Para KamiberterimakasihkepadaMehrnetBecerenyangmembantu karnimempersiapkan data,dan RakheshKhurana,JayLorsch,ForestReinhardt,RichardVietor,Andy~ellek4, dan peserta seminar pada Business Harvard School yang memberikan tanggapan atas draft awal tulisan ini. Alexander Dyck berterimakasih kepada Division of Researc* Harvard Business School, dan Luigi Zingales kepada George Stigler Center pada University of Chicago atas bantuan finansialnya. direktur, yang malu dengan iklan tersebut, menerima usulan yang diajukan Monksyanghanyamemperoleh12persensuara dalampemilihandewandireksi dan karenanyatidak mendapatkursidalam dewantersebut.Pasarmenyambut baik perubahan ini denganmemberikanexcess return (kelebihanpendapatan) sebesar 9,5 persen pada hari perubahan itu diumumkan dan excess return sebesar 37 persen selama setahun berikutnya. (Monks dan Minow 1995, hlm. 399-411). Pada 8 Maret 1988 semua jaringan utama televisi di Amerika Serikat menyiarkan rekaman film dari kapal tuna Panama, Maria Luisa, menggam- barkan pembunuhanratusanlumba-lumba saat kapal itu memburuikan tuna. Didukung oleh publik yang marah, Earth Island Institute, Greenpeace, dan Human Society melancarkan kampanye boikot tuna. Restoran-restorantidak menyediakan tuna dalam menunya dan sekolah-sekolah di seluruh Amerika Serikat tidak menghidangkan tuna di kantin sekolah sampai tuna yang dipasarkan itu "dolphin safe," artinya diperoleh dengan jaring yang tidak membunuh lumba-lumba. Pada 12 April1990, Heinz,produsen tuna terbesar, mengumumkanbahwaiahanyamenjualtunayang"dolphinsafe."Dalamwaktu hanya beberapa jamsesudahitudua produsentuna terbesarlainnyadiAmerika Serikat membuat komitmenyang sama (Reinhardtdan Vietor 1994a,b). Bab-bab lain dalam buku ini difokuskan pada pengaruh media terhadap pembangunanmelalui dampaknya terhadap politikus dan proses politik. Dua kisah tersebut di atas menyatakan bahwa media bisa juga memainkan peran dalam memberibentuk pada kebijakan korporat.Soalnya,apakah contoh dua kisah itu hanya kebetulan, atau merupakan bukti adanya pengaruh yang dimainkan oleh media?Jika media memiliki pengaruh seperti itu, bagaimana terjadinya? Karena media tidak mempunyai suara dalam pemilihan direksi perusahaan dan tidak menggaji manajer perusahaan, mekanisme apa yang memaksa direksi suatu perusahaan untuk memberikan perhatian pada yang dikatakan media?Bagaimana kekuatan media berhubungan dan berinteraksi dengan mekanisme corporate governance (tata kelola perusahaan) lainnya, seperti lingkungan hukurn dan persaingan?Bagaimana sebenarnya media itu memengaruhi kebijakan korporat? Tak ada jawabanyanglangsunguntuk pertanyaan-pertanyaan ini dari dua contoh itu. Dalam dua peristiwa tersebut media berperan sebagai pengungkit yangdigunakanolehdua pihakyang sangatberbeda:seorangpemegangsaham yanggaga1dalampemilihananggotadireksipada kasuspertama,para pencinta lingkunganpada kasuskedua.Pun caradua peristiwaitu memanfaatkanmedia berbeda. Pada kasus pertama pemegang saham yang berbeda pendapat itu merogoh dari kantongnya sendiri untuk membayar iklan yang menyiarkan pandangannya mengenai kinerja direksi perusahaan. Dalam kasus kedua, jaringan televisi menyisipkan rekaman film yang dibuat kelompok pencinta lingkungan dalam programregulernya. Hasilnya juga berbeda. Dalam peristiwa pertama, tekanan publik yang meresponsiklan itu memaksa direksi Sears meningkatkan nilai saham, suatu tujuanyangsebenarnyahamsmerekakejar.Dalamkasuskedua,tekanan publik memaksaperusahaantunduk kepadakelompokpencintalingkungan,kelompok yangtidak punyaikatanapa pundenganperusahaan.Orangbolehberpendapat bahwa Heinz merespons pilihan pelanggannya dan bahwa media cuma membantu mengungkapkan fakta yang menarik perhatian publik. Namun dalam ha1ini kami punya bukti yang membantah hipotesisini. Sebagaimana ditunjukkanolehbeberapastudipemasaran,ada kesenjanganyanglebarantara keluhan konsumen yang disampaikan melalui pers dan kesediaannya untuk membeli sesuatu. "Jika ada tuna 'dolphin-safe' dalam kaleng yang diletakkan bersebelahandengantuna biasa,orangakan memilihprodukyang lebihmurah walaupunbedanyacumasatusen." (ReinhardtdanVietor 1994a,hlrr~.3).Bahkafi tidak jelas apakah medialah yang memaksa direksi berperilaku untuk kepentingan masyarakat. Tak ada bukti bahwa kerugian masyarakat akibat dibunuhnya lumba-lumba itu ditebus oleh biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaandalammencarituna yang"dolphinsafe".Sebenarnya,ada pencinta lingkungan yang mengecam keputusan "dolphin safe" ini. Menurut mereka, keputusan tersebut telah merusak keragaman hayati. Dengan menggeset penangkapan ikan tuna ke bagian barat Pasifik, penangkapan tuna memang tidak membunuhlumba-lumba tapi membunuh banyak spesies Kainnya yand, tidak sepertilurnba-lumba,termasukdalam daftarspesiesyangterancampunah. Semua pertanyaan mengenai peran media ini tidak mendapat banyak perhatiandalamliteratur akademis.l Ini bukan kebetulan. Proses penyebaran informasitidak memainkanperanyangbesardalamsuatu modelekonomi.Para agenpenyebarandianggapmenerirnaatau tidakmenerirnainformasi.Jikatidak, kadang-kadang mereka diberi pilihan memperoleh informasi dengan hargdi tertentu. Tidak ada peran bagi pengumpul informasi yang secara selektik mereduksi biaya pengumpulan informasi. Dalam dunia yang riil, medi& memainkanperan ini. Masyarakatmemperolehsebagian besar informasiyang dimilikinya dari media, dan medialah yag menyeleksi informasi yang patut disampaikan ke publik dan dalam menambahkan kredibilitas informasi yank disampaikanlewatsumber-sumberlain.Denganmereduksi biaya pengumpulan dan penilaianinformasisecaraselektif,media memainkan peran utama dalam membentuk penciptaan dan penghimpunanreputasi. Media bisa memainkan peran dalam corporate governance dengan memengaruhi reputasi, sekurangnya lewat tiga cara. Pertama, media bisa mendorong politikus mengusulkan reformasi hukum korporat atau meminta ditegakkannyahukurnkarenatahu bahwa berdiamdirisajaakan merusakkarir politiknyadimasadepanatau membuatnyamaludi mata publik,baikdidalam maupun di luar negeri. Kedua, media bisa memengaruhi reputasi melalui saluran yang banyak ditekankan dalam model ekonomi. Dalam pengertian tradisional mengenai reputasi (lihat, misalnya, Fama 1980; Fama dan Jensen 1983),gaji seorang manajer perusahaan di masa depan tergantung pada pandangan pemegang saham dan majikannya, apakah manajer itu memperhatikan kepentingan merekadalamsituasi tertentu yangtidak bisadipantau.Kekhawatiranadanya sanksimoneterinibisamembuatsangrnanajertidakmemanfaatkankesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri agar tercipta citra bahwa ia memang manajer yang baik. Ketiga, yang ditekankan di sini, bahwa media bukan saja memengaruhi reputasimanajerdananggotadireksidimata pemegangsahamdanmajikannya dimasadepan,melainkan juga memengaruhireputasinyadimata masyarakat. SepertidilakukanMonksdalamiklanSears:"Karniberbicarakepadatemannya, keluarganya,rekan profesionalnya.Setiap orang yang melihat iklan itu akan membacanya.Setiaporangyangmembacanyaakanmengerti.Setiaporangyang mengerti bebas bertanya kepada anggota direksi yang mereka jumpai," (Rosenberg1999, hlrn. 269-70).Pemegangsaham Heinz mungkin tidak senang dengan keputusan direksi menangkap hanya ikan tuna yang "dolphin safe." Direksi berbuat demikian untuk melindungi citranya di muka publik.Mereka tidak mau dilecehkananak-anaknyaketikapulangkerumahatau hamsmerasa malu ketika pergikegereja atau kecountryclub-nya.Nell Minow,mitra bisnis Robert Monks,mengatakan kepada kami bahwa sampai hari ini direksiSears masihmembenciRobertMonkskarenadicountryclub-nyamereka ditertawakan akibat iklanyangdimuatMonks.Tidakada polisasuransiyangbisamelindungi mereka dari sanksi reputasi yang hams mereka tanggung. Demikianlah, media memang memainkan peran dalam membentuk citra para manajer dan direktur perusahaan di mata publik dan dengan begitu menekannya untuk berperilaku menurut norma masyarakat.Tergantungpada situasinya, tekanan ini bisa menguntungkan pemegang saham seperti dalam kasus Sears, atau sebaliknyaseperti dalam kasus Heinz. Sedemikianjauh kitahanya mengemukakankemungkinanparamanajerdan direkturperusahaanyangpedulipadacitramerekadimatapublikdankarenanya akanmeresponstekananyangdilakukanmedia.Sebelummenyimpulkanbahwa media memang memainkan peran dalam corporate governance kita perlu menetapkan dulu bahwa ini lebih dari sekadar kemungkinan teoretis yang didukungolehdua contohperistiwa.Inilahyang akan kita bahasdalambabini. Kita mulai denganmengkaji ulangserangkaiancontohdi mana media memang memengamhikebijakankorporat.Contoh-contohinimempertajamintuisiyang inginkita jelaskansecarateoretismengenaiisuyangmenentukandampakmedia terhadapperilaku perusahaan.Kitakemudianakanmembahasbukti-buktiyang lebih sistematis.DalamDyckdan Zingales(200l),kamimemperlihatkanbahwa penyebaran pers memengamhi banyaknya nilai korporat yang dimanfaatkan oleh orang dalam untuk kepentingannya sendiri, yaitu apa yang dinamakan keuntunganpribadidari kontrol.Dalam bab inikita melihat efek persterhadap ketanggapansektorswastaterhadapisulingkungan.Sebagaiukuranpentingnya persdisuatunegara,kitamenggunakansirMasiswatkabarhariandibandingkan denganpopulasi.Indikatorurnurn untuk menunjukkanpentingnya persadalah, apakahpersitudibaca.Tapiinihanyasatudaribeberapaindikatoryangtersedia di negara-negara besar yang representatif. Kita kemudian menguji kebenaran hasilnya dengan menggunakan indikator lain mengenai kebebasan dan independensi pers. Sebagai ukuran rata-rata standar lingkungan korporat di suatu negara kita menggunakanindeks yang dihasilkansebagai bagian indeks kesinambungan lingkungan 2001. Indeks ketanggapan sektor swasta in5 merupakan kombinasi lima indikator: mulai dari jumlah perusahaan yang menerimasertifikatIS014001per jutadolarprodukdomestikbruto(PDB)sampai pada peringkatkesinambunganlingkungan menurutindeks globalDow Jones, Kami menemukan,negara dengan sirkulasi swat kabar yang lebih besar menunjukkan ketanggapan terhadap isu lingkungan rata-rata lebih baik. In! berlaku bahkan setelah memperhitungkan regulasi yang ada mengenai lingkungan, ketersediaan informasi tentang masalah-masalah lingkungan hidup, dan tingkat pembangunan ekonomi yang diukur dari PDB per kapita. Efeknya juga signifikansecara ekonomis. Peningkatan deviasi standar dalam penyebaran pers akan meningkatkan indeks lingkungan sebesar 15 poin persentase,sama dengan 28 persen dari deviasi standarnya. Mengingat penyebaran pers itu sendiri mungkin endogenatau tidak murni terkorelasi dengan faktor institusional lainnya, kami mencoba menjelaskan difusipersinidenganmenggunakanvariabeleksogen.Agamamerupakanfaktor utama yang memengaruhi melek huruf dan kecenderungangemar membaca. Faktor penting lainnya adalah tingkat fraksionalisasi etnolinguistik. Kedua faktor in.saja bisa digunakan untuk menjelaskan 41 persen variasi contoh representatif penyebaranpers.Bila kita menggunakankeduafaktorinisebagai instrumenregresipadaefek persterhadap standarlingkungandanmanfaatnya untuk sektor swasta, akan diperoleh hasil yang serupa. Hal ini mendukung pandangan bahwa hasil yang kita peroleh tidak diarahkan oleh korelasi tak murni atau kausalitas terbalik. Dari perspektif kebijakan, bukti pentingnya media dalam corporate governance membawa dua konsekuensi.Pertama, pada umurnnya penelitian- penelitianterdahulu hanya memfokuskanpada aspeklegaldanyangberkaitan dengan kontrak dari corporate governance. Bukti yang diberikan dalam bab ini dan dalam studi Dyck dan Zingales (2001) mengesankan bahwa fokus penelitian hams diperluas, dan debat mengenai kebijakan hams mengalami pergeseran fokus pula. Kedua, pers menekan para manajer perusahaan untuk bertindak bukan hanya demi kepentingan pemegang saham, tapi juga dilakukan dengan cara yang dapat diterima publik. Temuan ini membawa peran nonna masyarakat ke garis depan debat corporate governance. Dengan beberapa kekecualian, misalnya Coffee (2001),peran nonna masyarakat ini tidak diperhitungkan, namun bisa memberikan peluang bagi para pembaru jika mereka bisa meningkatkankomunikasimengenaiperilakuyangmelanggarnonnadannonna yangmendukungcorporate governanceyangefektif. Namun,perannormajuga bisa merupakan rintangan terhadap upaya meningkatkan sistem corporate governance suatu negara. Di negara di mana memberhentikan buruh untuk meningkatkanlaba dipandang negatif,sulit memberikan insentif kepada para manajerperusahaanuntukmelakukanpemberhentiankaryawan,terutamapada perusahaan besar.Kenyataanini hamsdipertimbangkansecaraterbuka dalam setiap rencana yang realistik untuk merombak sistem corporate governance suatu negara. Beberapa Contoh Efek Media terhadap Kebijakan Korporat Untukmenggambarkanbahwa keduacontohyangdiberikanpada awal bab ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan puncak gunung es, bagian bab ini menyajikanstudikasusmengenaihubungantekananmediadenganperubahan perilaku korporat. Yangmenarik dari semua contoh ini,perubaha.nitu terjadi bahkan tanpa adanya ketentuan hukumuntuk berbuat atau kewajibanhukum untuk tidak berbuat. Strategi Korporat terhadap Lingkungan Setelah disahkannya Pollution Prevention Act pada 1990, perusahaan- perusahaan di AS diwajibkan mengungkapkan fasilitas pembuangan setiap limbah kimianya. Tapi, berbeda dengan informasi akuntasi, tidak jelas para konstituenmanayangsecarahukumbolehmenggunakaninformasiini.Namun demikian, ketentuan mengenai informasi ini telah menjadi alat yang penting untuk mengubah perilaku korporat, karena ha1 itu memungkinkan publik mengetahuiperusahaanmanayangmencemarilingkunganmenurutsaranayang digunakannya masing-masing. Seperti dicatat Environmental Protection Agency, "Informasiini merupakan pengungkit untuk bertindak, selagi warga menuntut janji dari perusahaan bersangkutan untuk mengurangi buangan limbah beracunnya," (Vietor1993,hlm. 3). Kelompok pencinta lingkungan seperti Natural Resource Defense Council dan National Wildlife Federation telah mengumpulkan informasi dan menyampaikannyakepada perslewat publikasidenganjudul sepertiThe Whok Who of Toxic Polluters dan The Toxic 500, yang disiarkan secara selektif oleh media penyiaran dan media cetak. Berkat daya tarik berita mengenai lingkungan,kelompokpencintalingkunganumumnyatidakperlumengeluarkan biaya seperti yang terpaksa dilakukan Robert Monks dalam kampanyenya melawan Sears (Iklan di Wall Street Journal saja menelan ongkos lebih dari US$100.000).Perbedaan daya tarik berita bagipublikyanglebihluasmungkin menyebabkan terjadinya distorsi yang sistematis pada target kampanye, dan dengandemikian pada peran corporate governance media itu sendiri. Tekanan opini publik yang tercipta dari informasi mengenai pencemar lingkungan mempunyai dampak. Perusahaan yang masuk daftar pencemar lingkungan paling buruk,sepertiAllied (urutanketiga pada 1990)clanDuPsnt (urutan pertama pada 1990) berusaha keras keluar dari daftar 10 pencemar lingkungan terburuk tersebut, dan melakukannya sebagai strategi korpsrat, sekalipun tidak ada tekanan hukum. Allied, misalnya,mengeluarkan belanja tiga kali lipat untuk sarana pengendali lingkungan dan pembersihan limbah secarasukarela setelahdisebarkannyainformasipencemaranlingkunganyang dilakukannya(Victor1993,exhibit1).Duniaindustri jugamerespons-Chemical Manufacturers Association membuat kode prinsip untuk pabrik dan perawatannyayangbertanggungjawabdanmewajibkanparaanggotanyauntuk mematuhi prinsip-prinsip itu-dengan "kebijakan sendiri yang draconian" iniyangdianggap"perluuntukmemperbaikiopinipublikyangnegatif terhadap industri kirnia" (Vietor1993, hlm.3). Corporate Governancedan Pers Pers juga berinteraksi dengan berbagai mekanismecorporategovernance. PEmGANG SAHAMDAN PERS.Sementara aktivis pemegangsaham di Amerika Serikat seperti Robert Monks dan Me11Minnow memanfaatkan pers dalamperjuanganmereka melawanmanajemen,apakah perspunyaefekserupa di pasar yangsedang berkembang?Peristiwaakhir-akhir ini di Korea Selatan menunjukkandemikian. Korea sudah lama dikenal sebagainegara di mana pemegangsaham utama perusahaanbesar(chaebol)memanfaatkanposisiyangmerekapegangatasbiaya yang hams dibayar pemegang saham yang kecil. Undang-undangkorporat di negeriinitidakbanyakmernberihakkepadainvestordariluar-undang-undang itu hanya mendapat skor dua dari lima menurut indeks La Porta dan lainnya (1999)yangmengukurbesarnyaperlindunganbagipemegangsahamrninoritae dan rendah peluangnya berkaitan denganpenegakanhukum. Menurut indeks yangdirancang untuk menilai tradisi undang-undangdan ketertiban di suatu negara, indeks Korea hanya separuh dari rata-rata negara industri. Upaya memaksakan perubahan di Korea dimulai pada 1996 dengan dibentuknyaPeople'sSolidarityfor ParticipatoryDemocracy(PSPD)olehJang Ha-Sung dari Korea University. Seperti di Amerika Serikat, aktivis investor ini memusatkan perhatiannya pada perubahan kebijakan korporat di perusahaan-perusahaan besar di Korea dan mengandalkan tekanan hukum, termasuk proxy battle (sekelompok pemegang saham dibujuk untuk menggabungkankekuatanagarmemenangkansuaradalamperusahaan,editor), gugatan kriminal, dan gugatan terhadap pihak ketiga oleh pemegang saham atas nama perusahaan (derivative suits), dan pemanfaatan pers untuk mempermalukantokoh-tokohkorporatagarmengubahkebijakannya.Mungkin lebihdaripadadiAmerikaSerikat,keberhasilanyangmerekacapailebihbanyak karena tekanan opini publik daripada sanksi hukum. Tantangan terbesar yang berhasil mereka atasi sampai saat ini adalah perjuangan menghentikan transaksi internal (insider dealing) dalam SK Telecom. Perusahaan yang sangat menguntungkan ini kinerja keuangannya tidak mencerminkan keuntungan yang besar, karena transaksi internal tadi membuat SK Telecom hams membayar suatu ongkos ke dua perusahaan lain yang masih berkaitan dengan SK Telecom (transferpricing).Dua perusahaan yang diuntungkan itu hampir 100 persen dikuasai chairman SK Telecom dan kel~arganya.~PSPDmencermatikebijakanini.SetelahFinuncialTimesLondon memuat beritanya, terjadi kampanyemedia untuk menarik proxyvotes(suara yang diwakilkan; para pemegang saham kerap memberi kuasa kepada manajemen perusahaan untuk mewakili suara mereka dalam pertemuan pemegangsaham, editor).Kampanyeini termasuk pemasanganiklan di surat kabar, televisi,dan radio. Pada Maret 1998 direksiSK Telecom bertekuk lutut dan membenarkantuntutan PSPD. Keberhasilanini bertolakbelakangdengankegagalantindakanhukum.Mi- salnya,usulyangdiajukan pemegangsahamdihambat dantidak berhasilmen- copot direktur atau auditor perusahaan. Mungkinsatu-satunya tantangan hu- kum yang berhasil hanya dalam menjamin hak bicara investor dalam rapat perusahaan, walaupun hak ini hanya bisa digunakan menyangkut reputasi pihak-pihak yangterlibat, bukan untuk memicu diambilnyatindakan hukum. Misalnya,persmelakukanpeliputanyangluasmengenairapat pemegangsaham Samsung yang berlangsungsampai 13 jam lamanya. Efek tekanan pemegang sahamdan publikiniterbuktidenganmeningkatnyatransparansidalamlaporan keuangan Samsung. INVESTOR INSTITUSIONAL. Sementara investor kelembagaan punya banyak mekanisme hukum untuk mendorongperubahan kebijakan korporat, adanya persyangaktif semakin meningkatkanpengaruhpara investoritu.Pers menawarkan cara yangrelatif murah untuk mengenakansanksi terhadap per- usahaan dan mengoordinasikan respons investorlainnya dalam mendapatkan perlindungan hukum. California State Pension Fund for Public Employees (CalPERS),misalnya, telah mengambilkebijakan mengidentifikasiperusahaan yangrendah kinerja- nya dan memanfaatkan media sebagai alat yang penting untuk mengubahket bijakan korporat dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan kriteria keun- tungan pemegang saham, nilai tambah ekonomi, dan corporate governance CalPERSmembuatdaftar perusahaanyangkinerjanyaburuk.Berbekaldaftar ini,CalPERSberupayamembujukperusahaan untuk mengubahkebijakannya, atau CalPERS akan melancarkan proxy contest (suatu strategi untuk me- yakinkan para pemegang saham agar menggunakan proxy votes-nya untuk menempatkanmanajemenbarudalampemsahaan,editor)dansetemsnyamem- beberkan perusahaan ini dalam suatu daftar yang dinamakan "focus list". Ancaman pembeberan di muka publik ini merupakan bagian penting dari pendekatan yang dilakukan CalPERS. Soalnya, ketika CalPERS menarik ancaman ini, strateginya ternyata tidak berhasil. Pada 1997 ketika beberapa chiefexecutiveofficer(CEO)meyakinkanCalPERSbahwastrategi yang"lebih ramah dan lembut" akan terkesan tak bermusuhandan lebih efektif,ternyata hanya dua dari12 pemsahaan yangditargetkan mau melakukanpemndingan dengan CalPERS, tiga pemsahaan menolak mentah-mentah bahkan untuk hanya bertemu denganwakil-wakilCalPERS.Sepertidikatakan CEOCalPERS Dale Hanson: '"Lebih ramah,lebih lembut' ternyata tidak berhasil.Sejumlah perusahaan bahkan tidak mau bergeser kecuali terpaksa bemmsan dengan persoalan yang disorot oleh publik." (Dobrzynski 1992, hlm. 44). Pada 1992 CalPERS kembali pada kebijakan memublikasikan daftar pemsahaan yang menjadi targetnya. ContohlainnyaadalahkasusinvestordiperusahaanRusia.WilliamBrowder, CEO Hermitage Capital Management,pemsahaan reksadana publik terbesar di Rusia,melaporkankepadakami bahwa "mekanismekorektif palingpenting yang kami miliki terhadap misgovemanceadalah pers" (email,21 Mei 2002). Misalnya, Browder melaporkan salah urus di Gazprom, pada Oktober 2000 kepadamedia,dan karenanyamampu membeberkankegagalan manajemendi perusahaan gas negara itu. Laporan Browder dimuat dalam media bisnis internasional,termasukBusinessWeek,New York Times,FinancialTimes,Wall Street Journal,dan WashingtonPost. Tekanan media ini membawa efek yang memperlancarkoordinasiinvestorinternasionaldanmendorongmereka untuk mendesak diadakannya audit khusus terhadap perusahaan tersebut, sesuatu yang membutuhkan persetujuan dari 10 persen pemegang saham, dan mendorongdiadakannya perubahan dalam kebijakan korporat. Laporan pers mengenaimisgovemancebisa juga membuat malu politikusdan manajer yang peduli dengan reputasi internasionalnya untuk bertindak dan memperbaiki kebijakan pemsahaan. Yang menarik adalah, liputan pers ini dilihat sebagai sama pentingnyadengantindakan hukurn.SepertidilaporkanBrowderkepada kami:"Persmerupakansalahsatu alasan mengapakamimengajukan tuntutan hukum. Kami sejauh ini telah mengajukan 24 tuntutan hukum dan kalah 23 kali, begitulahdi Rusia. Keuntungan yang karni peroleh,publisitas." REGULATOR PRrVAT DAN PEMERINTAH. Tekanan opini publik yang menghasilkanpersyang aktif juga pentingbagisuatu organisasisektor swasta untuk menggunakan swaregulasi guna meningkatkan corporate governance. Contohnya, pendekatan di Inggris terhadap berbagai skandal keuangan pada 1990an,termasuk bangkrutnya Bank of Credit and Commerce International dan Maxwell Group. Daripada mengeluarkan legislasi yang melarang per- usahaan melakukan kegiatan tertentu dengan ancaman sanksi dan denda pe- ngadilan, Inggris menerapkan swaregulasi yang dipaksakan lewat pengung- kapan. CadburyCommission,yangdidominasisektorswasta,menetapkanstan- dar corporate governance dan mengembangkan mekanisme guna memaksa perusahaan mengungkapkankinerjanyamenurutstandaryangditetapkan tadi, dan membiarkan tekanan publik yang digerakkan oleh pengungkapan danl berita untuk mengubahkebiasaan perusahaan tersebut. Keuntungan jalur pu- blisitas ini, organisasiswaregulasi bisa melakukan ha1itu sedangkan sanksi- nya dapat dijatuhkan dengancepat.Sedangkansanksi lewat jalur lain,seperti denda dan sanksi yang dikenakan oleh pengadilan, tidak bisa diperoleh atau~ dapat ditunda melaluipengadilan juga, karenanya tidak efektif. CadburyCommission,yangmenyampaikanlaporannya padaDesember1992, merupakan upaya pembaharuan pertama melalui pengungkapandan tekanan publik. Unsur utama laporan ini adalah kode praktik yang terbaik yang me- ngandung19 rekomendasi,termasuk peningkatan peran direktur independen, jumlah minimumdirekturindependen,dan pemisahanperan direksidan CEO. Sejak1993,BursaSaham Londonsudahmengeluarkanpersyaratanlistingyang mewajibkan perusahaan menyertakan pernyataan kinerja berkaitan dengad kode tersebut dan penjelasan tertulis atas setiap perubahan dalam laporaq tahunannya.Sejakitusudah menjadipraktik umumbahwalaporanperusahaan diberikan ke pers, dan laporan pers independen mengidentifikasikankinerja perusahaan berdasarkan standar corporate governance. Bila ditemukan sebagian besarstandar tadi tidak dipatuhi,dinyatakanlah bahwa perusahaan dan para direkturnya tidak melaksanakan corporate governance.Pendekatan serupa mengenaipraktik perusahaanterhadap kompensasibagipara eksekutif dimuat dalamlaporanGreenbury,yangdisampaikanpada Juli1995,dan dalad laporanHampel,yangdisampaikanpada Januari1998.Semua praktik initelah dikonsolidasikanke dalam suatu "supercode" yang diterbitkan Bursa Saham LondonpadaJuni1998,sekalilagidenganpersyaratanyanglebihmenekankan pada pengungkapandaripada kepatuhan. Pendekatanini-tergantung pada pengungkapanyang didukungkomunikasi luas oleh pers mengenai kinerja berdasarkan standar-telah membawa perubahan praktik korporatdalam waktu singkat.Studiyangdilakukan baru- baru ini (Dahya, McConnell,dan Travlos 2002) memperlihatkan bahwa dua pertiga dari sampel perusahaan dalam Bursa Saham London tidak memenuhi standar Cadburyketikastandaritu diundang-undangkanpada 1992,dan baru menjelang 1996 sekitar 93 persen perusahaan mematuhi standar tersebut. Di sampingitu, perusahaan yang mengadopsistandar ini berhasil meningkatkan akuntabilitas manajemen, seperti masa jabatan CEO menjadi lebih sensitif, dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Respons yang luar biasa ini jelas dipercepat karena pers (dan publik) menyetujui standar tersebut, sehingga laporan adanya ketidakpatuhan akan menyebabkan kecaman yang luas terhadap manajer dan direktur perusahaan bersangkutan. Keberhasilan pendekatan melalui pengungkapan dan publisitas ini luas dampaknya. Di Hong Kong, bursa saham secara historis punya wewenang hukum mengenakan sanksi terhadap perusahaan yang nakal. Malahan, perusahaan bursa sahammenggunakanmedia sebagaisanksi:memasangiMan untuk memberi tahu publik tentang pelanggaran yang dilakukan sebuah perusahaan.Ancamansaja biasanyasudahcukup.Mempermalukanmerupakan caramemberikansanksikepada pribadieksekutif yangterlibat,danbisa berupa sanksi finansial jika yang lainnya kemudian meragukan keandalan eksekutif dan perusahaan tersebut termasuk meningkatkan persyaratan pendanaan proyek yang disarankan oleh eksekutif.Efek kebijakan ini disoroti Dyck dan Zingales(2001)yangmelaporkan bahwa besarnya keuntungan privat di Hong Kong rata-rata hanya 0,7 persen, dibandingkan 14 persen rata-rata internasional. New York Stock Exchange (NYSE)saat ini sedang mempertimbangkan pendekatan serupa, yaitu menerbitkan teguran terhadap para anggota yang tidak melaksanakan petunjuk listing yang telah direvisi berkaitan dengan, misalnya, independensi auditor dan struktur komite, yang mewajibkan perusahaanmemuatsurat tegurandalamlaporantahunannya,danmemberikan kepercayaan pada pers untuk menyiarkan isi surat teguran itu. Singkat kata, NYSE mempercayaiyangdigambarkanJames Landis,arsitek undang-undang keamanan AS setelah crash tahun 1929, sebagai "pemaksaan penghukuman oleh publikasi murni" (McCraw1984, hlm.172). PERS VERSUS MEKANISME LAINNYA DALAM MENANGANI MASALAHCORPORATE GOVERNANCE. Pada beberapa pasar,sanksi yang bisa ditekankanoleh perssetidaknyasama pentingnyadenganmekanismelain untuk memerangimisgovernance yangdalam berbagailiteraturlebih disoroti. Sebuah survei yang baru-baru ini dilakukan di Malaysia tampaknya sesuai dengan pendirian ini: para analis investor lembaga dan saham diminta mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting ketika mereka menilai corporate governance dan mengambil keputusan berinvestasi di perusahaan yang terdaftar di bursa saham (Low,Seetharaman, dan Poon 2002). Para responden berpendapat, frekuensi komentar publik dan pers mengenai perusahaan lebih pentingdaripada faktor-faktorlain yangbiasanyamendapat perhatian lebih besar dalam debat akademis, seperti misalnya hubungan perusahaandenganotoritasregulasi, jumlahdirektur eksekutif independendan kualifikasinya,adanya komitepenggajian dan audit, serta identifikasiauditor perusahaan. TATAKELOLASEKOLAHBISNISDANPEMERINGKATAN BUSINESS WEEK. Pada 1988 majalah Business Week mulai menerbitkan peringkat lembagasekolahbisnisterbaik diAmerikaSerikat.Walaupunkriterianyamasih perlu dipertanyakan (misalnya kebanyakan responden hanya kuliah di satu sekolah,tapi respons mereka digunakan untuk menyusun peringkat tersebut), peringkat ini memperoleh banyak perhatian,dan tidak lama kemudiandiakui sebagaistandar dalampemeringkatane4Walaupunkita tidak tahu apakah ada studi sistematis mengenai pengaruh penetapan peringkat ini pada penyeleng- garaan lembaga pendidikan bersangkutan, dampaknya jelas besar. Tiba-tiba saja peringkat pembelajaran menjadi penting dan staf pengajar dituntut bertanggung jawab, program baru diadakan untuk memenuhi kebutuhan siswa,dan beberapasekolahbahkan diketahui memandusiswanya cara meresponspertanyaan dari Business Week. Dalam ha1 ini, tekanan media berhasil bahkan tampaknya lebih rumit, disebabkankarena lembaga pendidikanbisnisini merupakanlembaganirlaba dengan struktur penyelenggaraan kelembagaan yang khusus. Sementara sejumlahfaktor jelasmembantumenjelaskanresponsini,termasukkepercayaan bahwaperingkatakan memengaruhimutu calonsiswadangajiyang diharapkan para lulusan, kita tidak bisa mengabaikan faktor yang telah kita tekankan; sebutlah faktor itu adalah kekhawatiran para manajer mengenai reputasinya sendiri.Pada saat peringkat lembaga sekolah bisnisitu diperkenalkan dan di- anggap menjadi ukuran yang penting dalam menilai lembaga tersebut, para dekan mulai peduli karena peringkat sekolahnya akan memengaruhi reputasinya sendiri. Peringkat lembaga pendidikan bisnis yang disusun Business Week bukan yangpertama. U.S.Newsand WorldReportsudah memeringkatsemuafakultas di universitas-universitas,termasuksekolahbisnisnyasebelumBusinessWeek, tapi U.S.News and World Reporttidak punyasirkulasi dan kredibilitasseperti Business Week, terutama di kalangan komunitas bisnis. Namun ini membuktikan yang kami maksud bahwa cara media memengaruhi perilaku korporat adalah dengan mengurangi biaya pengumpulan dan pengesahan informasi yang relevan. Semakin otoritatif dan tersebar suatu majalah, akan semakin berpengaruh,karena majalahitu lebihmampumemengaruhireputasi pihak yang terlibat. EKSPERIMEN TERKONTROL. Semua contoh inimenunjukkan korelasi antara praktik tertentu yang dibeberkan media dengan tindakan yang diambil perusahaan untuk mengubahnya. %pi sulit mengambil kesirnpulan bahwa hu- bunganinimerupakansuatuhubungankausal.Orangmudahmengatakanbahwa media melaporkan informasi karena ada perrnintaanuntuk itu, dan bahwa per- mintaanitu ada karenaada tekananyangmenghendakiperubahan.Demikianlah korelasi antara laporan mediadan perubahanitu bersifat tidaklangsung.Bagian berikut dari bab ini membahas masalah ini secara sistematis,menggunakan va- riabel instrumental. Namun sebelum itu kami melaporkan dulu sebuah ekspe- rimenterkontrolyangmendukungpandanganbahwa korelasiinikausalsifatnya. Salah seorangdari kami seringmenulis kolom Minggu di swat kabar Italia I1Carrieredella Sera. Tertarikoleh berita mengenaiSears, pada Januari 1999, ia menuliskolomyangmenunjukkanpentingnyaperanswatkabardalammem- bentuk reputasi para direktur dan dengan demikianmenegakkanpraktik kor- porat yanglebihbaik.Sebagaicontohia memilihperusahaanyangpalingburuk kinerjanyadiantara perusahaanbesardi pasarmodaldiItaliadalamtiga tahun terakhir, dan mencantumkan nama semua direkturnya. Anehnya, kolom itu tidak mendapatkan respons publik. Namun, dua bulan kemudian CEO per- usahaanyangbersangkutanmengundurkandiri,tanpa memberialasan.Sebuah majalah lainnya menghubungkankedua peristiwa itu dan menamakan penu- lisnya "profesor torpedo." Kerangka Teoretis Kasus "profesor torpedo" tersebut berguna dalam mendokumentasikan adanyagejala dan melukiskanbagaimana timbulnyapengamhitu,namunbukti yang lebih sistematis diperlukan untuk memperkuatnya. Untuk itu kami berpalingpada analisislintasnegara mengenaiefekmedia terhadap kebijakan korporat. Sebelumitu kita perlu lebih spesifik mengenaisaluran yang dilalui pengaruh ini. Saluran pertama adalah bahwa media bisa mendorong reformasi undang- undang korporat atau penegakan hukum korporat. Motivasi perubahan ini mungkin karena adanya keyakinan pada politikus bahwa bila mereka tidak melakukan sesuatu, rusaklah karir politiknya di masa depan, atau malulah mereka di depan publik, baik di dalam maupun di luar negeri. Inimerupakan dimensi penting dampak media yang telah diteliti Besley dan Prat (2001)dan lainnya.Hal ini dibahas lebih lanjut dalam bab lain buku ini Kami memfokuskan bahasan pada hubungan antara media dan reputasi manajer dan direktur perusahaan, dengan mempertimbangkan model pembangunanreputasi(reputationbuilding)sepertiyangdisajikandalamstudi Diamond (1989).Agennya bisa dua jenis, baik atau buruk, dan biaya masing- masing tindakan yang diambil berbeda. Dalam kasus kami, seorang manajer yang peduli lingkungan akan merasa lebih sakit daripada manajer yang tidak peduli lingkungan ketika menemukan pencemaran. Marilah kita asumsikan, bahwasepertinyamemangbegitu,keputusanyang sensitif tentang lingkungan hidupmemerlukanbiayalebihbesarbagisangmanajer,setidaknyamemerlukan upaya yang lebih besar. Dernikianlah manajer yang baik (pedulilingkungan) tidak akan mencemarilingkungandan yang buruk sebaliknya. Sekarang marilah kita asumsikan,sesuai denganpembahasan sebelumnya, bahwadikenalsebagaimusuhlingkunganadaongkosnya.Jika kita benar-benar mau memasukkanongkositu dalammodelpedulikarir (lihat,misalnya,Harris dan Holrnstrom 1982),maka kita bisa mengatakan bahwa ongkos ini timbul dari adanya kemungkinansang manajer perusahaan akan bergerak ke dunia politik,di mana rekor lingkungannyayang buruk akan menjadi beban. Lebih luas lagi, kita bisa menganggapongkos ini sebagai ketidakbergunaan pribadi sebagai akibat cacatnya citra sebagai manajer di mata masyarakat. Menurut normasosial,manajerhamspedulilingkungan.Karena itu bilamerekadikenal sebagaimanajeryangtidak acuhpadalingkungan,akibatnyaadalah rasa malu sosial. Dan orang tidak suka dikenal sebagaiorang "jahat." Jika pengakuan sebagai manajer sadar lingkungan cukup kuat (atau ketidakbergunaan karena dinyatakan sebagai pencemar lingkungan cukup signifikan),maka manajer yang jahat pun dapat didorong untuk mengambil tindakan yang baik karena keinginannya untuk meniru manajer yang baik, dan dengan demikian diakui sebagai manajer yang ramah lingkungan (lihat Diamond 1989). Manajer yang mencemari lingkungan akan cepat dapat diidentifikasi. Maka itu, manajer yang buruk akan berusaha menyamarkan dirinya sebagai orang yang sadar lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan. Tipemodelreputasi inididasarkan atasasumsi bahwa informasimengenai tindakanseorangmanajerdiungkapkankepublikdenganprobabilitas1.Dalam praktiknya,bukandemikianhalnya.Informasitidakjatuh keindividu-individu: merekamemperolehnyadenganhargayangditentukanolehmedia.Pemerintah, perusahaan, dan kelompok kepentingan menghasilkan dan mengumpulkan informasiyang kemudian diproses dan dikomunikasikansecara selektif oleh media. Makin luas peliputan media, makin mungkin pula masyarakat luas mem- perolehinformasi.Begitu juga,lebih sungguh-sungguhperhatian media,lebih luaspulapenyebaraninformasinya.Dalamanalisisempirisyangkamilakukan, kami menggunakan dimensi kedua, dan sebagai ukuran besarnya perhatian yang diciptakan media kami menggunakan jumlah pembaca dibandingkan dengan populasi. Jelas, dalam tipe model reputasi ini, jika kita masukkan ide bahwa orang luar hanya tahu kemungkinantertentu dari tindakan manajer, maka semakin tinggi kemungkinanitu, semakin tinggi pula kemungkinanmanajer tersebut berperilaku sebagai manajer yang sadar lingkungan.Terutama jika tingginya sebaran pers menyebabkan semakin tingginya pula kemampuan pers mende teksi,makasemakin tinggisebaran pers,semakinbesar kemungkinanmanajer tersebutberperilakusebagaimanajeryangsadar lingk~ngan.~Inilah dalil yang kita akan uji. Begitupula,kita akan mengujidalilyangmengatakanbahwa semakintinggi sebaran pers, semakin besar kemungkinan manajer melindungi kepentingan pemegangsahamrninoritas.Pembahasandi atasdapat dikemaskembalidengan menggantikanistilah "peduli pemegangsaham" dengan "pedulilingkungan." Satu-satunya perbedaan, dalam kasus terakhir ini kita tidak mengimbau manajeryangpeduliakan citranya dalammasyarakat untuk memperolehhasil seperti yang diharapkan, tapi cukup berbicara mengenaireputasinya di pasar kerja. Namun demikian,di kebanyakan negara, manajer perusahaan ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas; karena itu tidak jelas apakah ada peluang karirnyaakanmeningkatdenganbertindakuntukkepentinganpemegangsaham minoritas. Dari Mana Media Memperoleh Informasi? Pembahasan sebelumnya menyoroti peran media dalam mengumpulkan, melayakkan,dan menyebarkan informasiyang krusial; lalu dari mana media memperolehinformasiitu?Bagi media,mengumpulkansendiri informasi me- ngenai tindak-tanduk seorang manajer itu mahal harganya. Karena itu media sering bergantung pada informasi yang diberikan kepada mereka. Sumberl pentingadalah pemerintahyangmemberikaninformasibaiklangsungmaupun tidak langsung melaluipengungkapan yang diamanatkan. Informasiyang di-l amanatkan pemerintah adalah informasiyangpaling bisa diandalkan, karena tidak terpengaruh oleh penyeleksiandan tidak diberikan sebagaiimbalan atas sesuatu pemberian. Dengan pengungkapan informasi yang diberikan pe- merintah, seperti informasi mengenai buangan limbah beracun, lebih mudah bagi kelompok yang berkepentingan untuk mengumpulkan informasi ber- sangkutan, danbagi wartawan untukmenggunakaninformasiyangterkumpul itu untuk disampaikan kepada publik Wartawan juga memperoleh informasi langsung dari sumber, yaitu dari manajer, karyawan, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Bukan saja informasiinisudah diseleksi,melainkaninformasiiniseringdiberikan kepada wartawan atas dasar quid pro quo,memberikansesuatu karena menerima se- suatu. Misalnya, diberikannya perlakuan yang menguntungkan [pemberi informasi]dalamberitayangditulis.Namundalam jangkapanjangpenggunaad saluran ini bisa merusak kredibilitas media. Masalah serupa timbul dengan sumber informasi ketiga, yaitu kelompo& kepentingan tertentu seperti aktivis pemegang saham, investor lembaga, dan I aktivis pencinta lingkungan yang digambarkan sebelum ini. Kelompok ke- pentinganbukan saja memberiinformasi,misalnyarekamanmengenailumba- lumba yang dibunuh itu, tapi juga mengumpulkan dan mengolah informasi dari sumber lain, seperti daftar pencemar lingkungan. Pengumpul informasi lainnya dalam corporate governance adalah analis saham dan obligasi. Sementara media penting bagi semua kelompok ini, media terutama penting bagi aktivis yang memobilisasi dan mengkoordinasi tindakan warga yang terpencar-pencar, seperti melakukan boikot atau proxyfight. Kredibilitas Media dan Peliputan Selektif Sebegitujauh kita telahmemperlakukanmediasebagaientitastunggalyang mengumpulkan dan kemudian mengomunikasikan informasi. Isu kritis yang kitaabaikanadalah kredibilitasinformasiyangdikomunikasikanmediakepada publik, yang jelas sangat penting. Fakta bahwa Financial Times melaporkan insider trading SK Telecom dan Gazprom, ini memberi kredibilitas pada beritanya karena di Korea Selatan dan Rusia Financial Times lebih kredibel daripada swat kabar lokal. Begitu pula peringkat lembaga pendidikan bisnis yang dibuat BusinessWeek membawa dampak lebih besar daripada bikinan U.S..News and World Report,karena bukan saja BusinessWeek lebih tersebar luas, tapi juga lebih otoritatif daripada U.S. News and World Report. Masalahkredibilitasinisangathalus,karenamembawapertanyaanmengenai dorongan surat kabar untuk melakukan investigasi lebih lanjut guna menetapkan validitas informasi yang dilaporkan pada media, dan dorongan untuk melaporkan dengan secara dilaporkan surat kabar itu punya dampak, ada dorongan bagi surat kabar tersebut untuk melakukan tawar-menawar sampingan dengan pihak-pihak yang terlibat, dengan imbalan tidak meng- ungkapkan informasi yang akan menghancurkan reputasi pihak-pihak itu. Ancaman untuk meningkatkan (atau menghentikan)pemasangan iklan lebih lanjut di masa depan sebagai imbalan dimuatnya berita yang baik (buruk) tentangmanajemenperusahaandan direksinyamerupakansalahcontohtawar- menawar sampingan itu. Sudah tentu dalam jangka panjang ha1 sampingan itu bisa merusak reputasi dan kredibilitasswat kabar bersangkutan. Jika-seperti yang mungkin terjadi-sulit bagi sebuah surat kabar membangun reputasi integritas di pasar di mana semua swat kabar lainnya berkolusi, akan timbul kemungkinan berbagai kesetimbangan. Salah satu kesetimbanganini, ketika swat kabar yang punya kredibilitas menghindari tawar-menawar sampingan karena khawatir kehilangan kredibilitas. Kesetimbangan lainnya, ketika surat kabar yang tidak punya kredibilitas dengansenanghati menerimasogok untuk tidak memuat berita yangmerusak reputasi atau memuat berita yang palsu. Faktorpentingyangmenentukankesetimbanganmana yangungguladalah lingkungan bersaing surat kabar, struktw kepemilikan media, dan undang- undang pencemarannama baik. Dalampasar yangbersaing,surat kabar yang setujuuntuk tidak memuatberita tertentu,karena tawar-menawarsampingan, akan kalah bersaingdengan swatkabar lainnyayang memuat berita tersebut. Demikianlah,semakinketat persaingansemakinbesar kemungkinanterjadinya tersebut (Wagstyl2002). Kekuatannormasosialmemengaruhidampak media.Bila normanyaadalah memaksimalkannilai pemegang saham, setiap berita mengenai kinerja yang buruk akan membawadampak yangsignifikan.DiAmerika Serikat,misalnya, penerbitanyangsudah berkembangsepertiWallStreetJournal,New York Times, FinancialTimes,Business Week,Fortune,Forbes,danHarvardBusinessReview menekankanadanya pahlawan maupunbandit bisnis.Paraeksekutif berusaha agar bisa dipublikasikan dalam penerbitan-penerbitan ini karena status yang diperolehnya. Di mana status semacam itu dinilai tinggi, media sangat menentukan karena bisa membangun atau meruntuhkan reputasi seseorang. KekuasaanyangdimilikimediaASdanInggrisuntukmenekanpara manajer menjangkaukeluarbatasnegara.Setelahmenjadikaya,paraeksekutif dipasar yang tumbuhberusahamendapatpengakuanmasyarakatinternasionaldengan ikutserta dalamWorldEconomicForumdiDavos,serta berusahamencariposisi dalam dewanpenyantunlembagainternasionalyangterkemuka,danseterusnya. Walaupunanggota oligarkiRusia,VladirnirPotanin, berhasilmenjadianggota dewan penyantun Guggenheim Museum pada April 2002, anggota lainnya seperti Oleg Deripaska "tidak diundang" ke Davos, dan Deripaska tak lagi disebut sebagai "salah seorang pemimpin global di masa depan" setelah tersebarnya peliputan pers yang negatif mengenai tuntutan perdata terhadap tokohinimenyangkutsogok,pencucianuang,dan pelanggaranhukumlainnyq yang lebih berat (FinancialTimes 2001,Wagstyl2002).Menarik sekali bahwa para pemimpin itu tidak sensitif terhadap citra diri mereka di mata publik di negeri mereka sendiri. Ini mungkin karena media lokal tidak kredibel, tidah adanya norma bersama, atau kedua-duanya.Bagaimanapun, kasus-kasus ini mengesankan bahwa media AS danInggrismemainkanperan yang tidak kecil dalam mengekspormodel Anglo-Amerika ke negara-negaralain. Namun kami hams menegaskan kembali, norma yang dikomunikasikan media tidak mesti untuk kepentingan pemegang saham. Di Jepang, di mana kerja seumur hidup merupakan nilai bersama, media menggambarkan pemberhentian karyawan sebagai sesuatu yang negatif. Sanksi ini membuat perusahaan enggan melakukan pemberhentian karyawan meski ini bisa meningkatkan nilai perusahaan dari perspektif pemegangsaham. Data Kebijakan Korporat dan Pentingnya Pers DalamstudiDyck dan Zingales(20013kamitelah menganalisis,antaralain, dampak penyebaran media pada corporate governance. Sebagai ukuran corporategovernancekamimenggunakanestimasinilaikontrolyangdiperoleh dari transaksi blok kontrol. Rata-rata banyak pihak bersedia membayarlebih banyak untuk kontrolinibila merekamengharapkanmanfaatpribadi.Manfaat pribadi dari pengawasan, untuk menunjukkan adanya kerenggangan antara pendapatan (physicalreturn)investasidan jumlahyangbisadiperolehpemodal eksternal. Karenanya,kontrol itu merupakan indikator seberapa banyak hak pemegangsaham yang tercerai-beraiitu dihormati. Karni menemukan bahwa manfaat pribadi dari pengawasanitu rendah,dan karenanyadinegaradimanaperslebih tersebarlahtata pemerintahanakanlebih baik. Hal ini berlaku bahkan setelah memperhitungkan tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas, kualitas standar akuntansi, dan tingkat pembangunan ekonomi yang diukur sebagai PDB per kapita. Efeknya juga signifikan secara ekonomis. Satu peningkatan deviasi standar penyebaran pers mengurangi nilai rata-rata manfaat pribadi sebesar lima poin persentase, 18 persen dari deviasi standarnya. Dalam bab ini kami melakukan analisisserupasehubungandengan praktik lingkungan. VariabelDependen: KetanggapanSektor Privat terhadap IsuLingkungan Sebagai indikator pentingnya isu lingkungan bagi sektor privat kami menggunakan indeks ketanggapan sektor privat terhadap kepedulian lingkungan yang dikembangkan melalui kolaborasi World Economic Forum dan peneliti dari universitas Columbia dan Yale. Indeks ini didasarkan pada lima variabel: jurnlah perusahaan yang sudah menerima sertifikat IS0 14001 per juta dolar PDB, jumlah anggota Business Council for Sustainable Development per juta dolar PDB, peringkat EcoValue kinerja lingkungan perusahaan yang disusun Innovest, peringkat kesinambungan lingkungan perusahaan Sustainable Asset Management dalam indeks global Dow Jones, dan tingkat daya saing lingkungan berdasarkan survei perusahaan. Setiap variabel didasarkan atas data tingkat perusahaan dan diberikan bobot yang samadalamindeks.Tabel7.1menggambarkandanmenjelaskansemuavariabel yang digunakan dalam bab ini dan menunjukkan sumbernya. Ketanggapansektor privat jelas berkaitan dengan pendapatan per kapita. Lima negara peringkat tertinggi:Swiss,Jepang,Jerman, Inggris,danSelandia Baru. Sedangkan negara peringkat terendah adalah Venezuela, Indonesia, Yunani, Kolombia,Italia, dan Filipina. Namun ketanggapan bukan didorong semata-mata oleh pendapatan per kapita. Italia dan Inggris,misalinya,punya pendapatan per kapita yangserupa,tapi ukuranketanggapansektoirprivatnya sangat berbeda. Indeks Italia adalah -0,35, berada di peringkat ke-35 dalam sampelkami, sedangkan indeksInggris 1,02,pada peringkat keempat. Ukuran Pentingnya Pers Kami mernfokuskanpembahasan pada dua ukuran utama pers yang telah disoroti dalam studi akhir-akhir ini. Ukuran pertama, dan fokus analisisya, adalah ukuran penyebaran pers berdasarkan sirkulasi swat kabar harian di suatu negara dibandingkan dengan populasi. Ukuran ini pada batas tertentu menunjukkan kemungkinan pers memengaruhi opini publik, karena menggambarkan ukuran jangkauan pers. Ini juga menunjukkan, pada batas tertentu, kehadiran pers yang aktif dan bersaing karena sirkulasi yang luasl dianggap disertai persaingan yang lebih intens di antara perusahaan yang bersaing. Variasi lintas negara dalam penyebaran pers memang signifikan.Dari sisi' jurnlah pembaca, lima negara dengan jumlah pembaca yang terbesar dalam sampel kami adalah Hong Kong (Cina), Norwegia, Jepang, Finlandia, dan Swedia.Limanegarapalingrendahadalah Kenya,Zimbabwe,Pakistan, Afrik4 Selatan, dan Mesir. Sekali lagi, pendapatan banyak memberikan penjelasan mengenai variasi ini, tapi bahkan untuk negara-negara yang sama pendapatannyaterlihatperbedaanbesar.Misalnya,diInggrisrata-ratasirkulasi adalah 331per 1.000 orang,sedangkan di Italia 104. Ukuran pers yang lebih sering digunakan dalam literatur adalah ukuran yangdiarnbildariFreedomHouse(lihatcontohpada Bab3olehBesley,Burgess, dan Pratt dalam buku ini). Kami memfokuskan bahasan pada tiga ukuran! kebebasanpers,frekuensipelanggaranterhadap mediapenyiaran,danhkuensi pelanggaran terhadap media cetak. Kebebasan pers merupakan indeks yand mengukur "seberapa jauh negara mengizinkan arus informasi yang bebas'! (FreedomHouse 1999).l Frekuensi pelanggaran terhadap media, baik mediq penyiaran maupunmediacetak,merupakan indeksberdasarkan "pelanggaran terhadap media,terrnasukpembunuhan,seranganfisik,pelecehandansensor." (FreedomHouse 1999).8 Hubungan yang jelas antara difusi dan peringkat kebebasan pers tampak dengankorelasi0,55.Namunvariabelmemangmenangkapberbagaikomponen pers, dan untuk negara dengan tingkat kebebasan yang sama dapat dilihat Tabel 7.1. Variabel dan Sumber Variabel Keterangan Indikator environmental Indeks ketanggapan sektor privat didasarkan atas lirna governance: ketanggapan variabel: jumlah perusahaan yang menerima sertifikat sektor privat terhadap isu IS0 14001 per juta dolar PDB; jumlah anggota World lingkungan Business Councilfor Sustainable Development per juta dolar PDB; peringkat EcoValue kinerja lingkungan perusahaan menurut Innovest (bobot perusahaan ditentukanolehkapitalisasipasar);peringkatSustainable Asset Management atas kesinambungan lingkungan perusahaandalamindeksglobalDowJones(proporsiper- usahaan dalam indeks global diklasifikasikan10 persen kesinambungan tertinggi), dan tingkat daya saing lingkungan berdasarkan survei perusahaan. Setiap variabel didasarkan atas data tingkat perusahaan, yang diberikanbobotyangsamadalamindeks,dan mengguna- kan data untuk 122 negara yang telah disesuaikan sehingga memiliki means 0dan variance1. Indeks KesinarnbunganLingkungan2002,lampiran 4,6. Indikator pers 1: Sirkulasi surat kabar harian/populasi, UNESCO (1998), Sebaran swat kabar nilai pelaporanselama1996.Untuk Taiwan berdasarkan Editors and Publishers' Association Year Book dan AC Nielsen,Hong Kong (Cina)sebagaimana dilaporkan da- lam "Asian Top Media - Taiwan" (http://www.busi- ness.vu.edu). Indikator pers 2: Indeks ini menunjukkan tingkat masing-masing negara Peringkat kebebasan pers mengizinkanarusinformasiyang bebas. FreedomHouse melaporkan ukuran kebebasan pers dengan skala dari 0 sampai 100, di mana 90 dari 100 poin didasarkan atas evaluasi subyektif Freedom House mengenai undang- undang dan regulasiserta tekanan politik dan pengaruh ekonomi terhadap sajian media, dan 10 dari 100 poin didasarkan atas pelanggaran terhadap media, termasuk pembunuhan, serangan fisik, pelecehan, sensor, dan swasensor. Separuh dari jumlah indeks berasal dari evaluasimedia penyiaran dan separuh lagi dari evaluasi media cetak. Kami telah menyesuaikan lagi datanya Variabel Keterangan sehingganilaiperingkat kebebasanyanglebih besarsama dengan kebebasan pers yang lebih besar. Sumber: Freedom House (1999) Indikator pers 3a: Indeks berdasarkan pelanggaran terhadap media, ter- Pelanggaran terhadap masuk pembunuhan, seranganfisik, pelecehan,dan sen- media penyiaran sor. Skor untuk 1999 dan 200, yang kedua-duanya ber- variasi dari 0sampai 5,dikombinasikan dan disesuaikan skalanya sehingga menghasilkan indeks antara 0dan 10 dengan nilai yang lebih tinggi sama dengan kebebasan pers yang lebih besar. Sumber: Freedom House (1999,2000). Indikator pers 3b: Indeks berdasarkan pelanggaran terhadap media, Pelanggaran terhadap termasuk pembunuhan, serangan fisik, pelecehan, dan media cetak sensor. Skor untuk 1999 dan 2000, yang kedua-duanya bervariasi dari 0sampai 5,dikombinasikan dan disesuai- kan skalanya sehingga menghasilkan indeks yang ber- kisar antara 0dan10 dengan nilai yang lebil~tinggisama dengan kebebasan pers yang lebih besar. Sumber: Free- dom House (1999,2000). Regulasi dan manajemen Indeks ketatnya pembatasan hukum dan regulasi ter- lingkungan hadap perusahaan. Indeks berdasarkan empat variabel: ketat dan konsistennya undang-undang lingkungan, tingkat regulasi lingkungan yang mendorong inovasir, persentase areal yang dilindungi,dan banyaknya petun- juk sektoral mengenai penilaian dampak lingkungan. Masing-masingvariabelpunyabobotyangsamadan tel* disesuaikan. Indeks Kesinambungan Linghgan 2001, lampiran 4, 6. Informasi Lingkungan Indeks ini didasarkan atas tiga variabel: ketersediaag informasi pembangunan yang berkesinambungan pada tingkat nasional,strategidanrencana tindakanpada ling- kungan,dan banyaknya variabelindeks kesinambungan lingkungandari datasettertentu.Masing-masingvariabel punya bobot yang sama dan telah disesuaikan. Indeks Kesinambungan Lingkungan 2001,lampiran 4, 6. Variabel 1 Keterangan Fraksionalisasi Nilairata-rata limaindeksfraksionalisasietnolinguistik. etnolinguistik Nilai berkisar dari 0sampai1.Kelimaindeks itu adalah: (1)indeks fraksionalisasietnolinguistik pada 1960 yang mengukurprobablitasduaorangyangdipilihsecaraacak dari suatu negara tertentu bukan dari kelompok etno- linguistikyangsama (indeksberdasarkan jurnlahdan be- sarnya kelompokpopulasidibedakandenganstatus etnis danlinguistiknya);(2)probablitasdaridua individuyang dipilih secara acak dan berbicara dalam bahasa yang berbeda;(3)probabilitasdua individuyangdipilihsecara acak dan tidak berbicara dalam bahasa yang sama; (4) persenpopulasiyangtidak berbicaradalambahasaresmi; dan (5) persen populasi yang tidak berbicara dalam bahasa yangpalingbanyakdigunakan. Sumber:Easterly dan Levine (1997). Agama utama Identifikasiagama utamasuatu negarasebagaiProtestan, Katolik, Muslim, atau lainnya. Sumber: Stulz dan Williamson (2001) Logaritma pencapaian Logaritmapencapaiansekolahbagimerekayangberusia sekolah lebih dari 25 tahun masing-masing dalam periode lima tahunan (1960-1965,1970-1975,1980-1985). Masing-ma- singnilaimerupakan logaritma (1+rata-rata tahun pen- capaian sekolahselamaperiodebersangkutan). Sumber: Barro dan Lee (1993)untuk data mentah; LaPorta dan lainnya (1998)untuk variabel yang terkonstruksi. Pangsa pasar media cetak Pangsa pasar media cetak milik pemerintah dalam per- milik pemerintah sentase total pangsa pasar lima media cetak terbesar. Sumber:Djankov dan lainnya (2001) perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya,Spanyol dan Inggris mempunyai tingkat kebebasan pers yang sama, tapi jumlah pembaca di Spanyol kurang dari sepertiga pembaca di Inggris. Kami tidak melihat ukuran pers lainnya yang mungkin ada, seperti ukuran kepemilikan media yang digunakan Djankov dan lainnya (2001). Mereka memfokuskan bahasan pada seberapa banyak media dimilikipemerintah,tapi darisampel kami tidak begitu banyak negara di mana kepemilikan pers tidak . . berada di tangan privat. Faktor Kelembagaan Lainnya Seperti sudah kami kemukakan, negara-negara dengan pers yang sangat tersebar adalah juga negara-negara dengan PDB per kapita yang tinggi dan penegakanhukum yanglebih baik (tabel7.2, 7.3,dan 7.4). Untuk mengurangi kemungkinan kami menghubungkan pengaruh pers dengan peran faktor kelembagaanlainnya,yangdikorelasikandenganpenyebaranpers,regresiyang kami lakukan merupakan kontrol atasfaktor terpentingnya. LINGKUNGAN HUKUM. Menurut pendapat kami media punya dampak terhadap perilaku korporat lebih dari yang dipersyaratkan menuxut hukum. Oleh karena itu ketika dilakukan studi ketanggapansektor privat terhadapisu lingkungan, kita harus memperhitungkan undang-undang dan regulasi mengenai lingkungan. Sebagai indikator keketatan pembatasan hukum dan regulasi terhadap perusahaan, kami menggunakan indeks kesinambungan lingkungan 2001 (Yale Center for Environmental Law and Policy 2001) berdasarkan empat variabel: ketat dan konsistennya undang-undang lingkungan; tingkat regulasi lingkungan yang mendoronginovasi; persentase areal yang dilindungi; dan banyaknya petunjuk sektoral mengenai penilaian dampaklingkungan.Masing-masingvariabelpunyabobotyangsamadantelah dinonnalisasikan. LINGKUNGAN INFORMASI. Pengungkapanlebih jauh dapat memenga- ruhiperanpers.Karenaalasanini,kamiinginmengontrolsecaraterpisahderajat pengungkapan. Ketika kami memeriksa ketanggapan sektor privat terhadap isu-isulingkungan,kamimengontrolpengungkapanisu-isulingkungan.Karen$ kami kekurangan ukuran berbasis perusahaan untuk pengungkapan isq lingkungan tersebut, sebagai gantinya kami menggunakan perluasan dari pengungkapan isu lingkungan sebagaimana dimuat dalam indeks informas) lingkungan yang dihimpun untuk indeks kesinambunganlingkungan 2001. HasiI Empiris Kami mulai dengan menganalisis hubungan antara sebaran pers dan in- dikator ketanggapansektorprivat terhadapisulingkungan.Pertama,kamigu- nakan analisisunivariatedankemudiananalisismultivariateuntuk mengontrol faktor kelembagaanpentinglainnya.Panel A pada tabel 7.5 menunjukkanko- . . ------...-.u-..... - .- .- - --.-. - - - -..- --- -- ,. ., .. -.-.. . ...-, -, -, ,,. Tabel 7.2 Variabel Dependen Ketanggapan Sektor Privat Jumlah observasi 122 Rata-rata -0,13 Deviasi standar 0,55 Minimum -0,89 Maksimum 1 2,12 Persentil ke25 -0,48 .-----------------------------------------------------------.---.u------------- Persentil ke75 0,05 Sumber: Kalkulasi pengarang Tabel 7.3 Variabel lndependen kern 'logantma ~turm Sebafan Hebebasan Tdak Tdak Regulasi lnfcimas~ pendapatan peruodangan pers pers adanya &%a dan lingkungan per Wh pelangaran pelangaran manemen terhadap ternadap lingklargan ! mediacetah medm miarm I 4 1;:$; 1 r1"201 1 1;:;;1 1 l~atarata ;:3; 1 1 6 3 5649 1 1 1 Deviasi standar 134,73 22,81 -0,;; 1 Minimum 1 "72 190 16,00 O,OO 0,OO 1,32 1,44 Maksimum 10,15 10.00 593,O 95.00 10.00 10.00 ] 1,54 2.25 Sumber:Kalkulasi pengarang relasi positif yang kuat antara sebaran pers dan ketanggapan sektor privat terhadap isu lingkungan. Seperti diperlihatkan pada kolom (I),sebaran pers menjelaskan 42 persen dari variasi lintas negara,sedikit lebih besar daripada penjelasan pendapatan per kapita (38 persen). Ini tidak mengejutkan, karena ketanggapan sektor privat terhadap isu lingkungan ini juga terkorelasi positif dengan tingkat regulasilingkungan (kolom2),informasi lingkungan(kolom 3), dan pendapatan per kapita (kolom 4). Pada kolom (5) kami mengombinasikan jurnlah pembaca dengan variabel hukum dan pengungkapan, dan jumlah pembaca masih tetap mempunyai l.._l.__lll _ __-.._I_._I._.I.._I...__.--.... I.-.II-. I.....I_.I___._.. . ^ . Tabel 7.4 Matriks Korelasi Sumber: Kalkulasi pengarang dampak signifikan secara statistik: meningkatkan kekuatan penjelasnya dari 45menjadi58persen,termasukjumlah pembaca.Sudahtentu,ada kemungkinan jumlah pembaca hanya meningkatkan dampak variabel ketiga yang tidak diikutsertakan. Untuk menangkap kemungkinan ini kami juga mengikut- sertakan tingkat pendapatan per kapita (kolom 6), tapi jumlah pembaca tetap punya efek yang signifikan. Akhirnya, pada kolom (7) dan kolom (8) kami mengikutsertakanvariabelkelembagaanlaimya,sepertipenegakanhukumdan konsentrasi kepemilikan, tapi penyebaran pers tetap signifikan. Temuan menarik adalah bahwa konsentrasi kepemilikanpunya efek yang negatif dan signifikansecara statistik atasketanggapan sektor privat. Di mana pemegang saham besar mengendalikanperusahaan, mereka merasa bebas untuk meng- abaikan tekanan opinipublik mengenailingkungan.Halini membuktikanlagi bahwa kepemilikanbukanlah ha1yang memaksimalkannilai. Pada panel B kami mengganti penyebaran pers dengan kebebasan pers, frekuensipelanggaran terhadap media penyiaran, dan frekuensi pelanggaran terhadap media cetak. Dalam latar univariate ketiga variabel ini menjelaskan variasilintasnegarasecara signifikan. Namundalam analisismultivariatearti penting statistik ini berkurang, dan dalam ha1 pelanggaran terhadap media penyiaranturun di bawahstandarkonvensional.Indikatortradisionalkebebas- an persdengandemikianpunyaefekserupadenganpenyebaranpes,tapilemah secara statistik.Ini tidak mengejutkan karena indikator-indikatorlain dimak- sudkan untuk menangkapkebebasandari pengaruhpolitik,bukan kredibilitas laporan mengenai perusahaan. Apa Yang Menentukan Sebaran Pers Regresilintasnegarayangkamibuat dihadapkanpadapersoalanyangumum pada genre regresi. Pertama, ada begitu banyak lembaga yang berbeda-beda dan begitusedikitkebebasanperssehingga orangselalu bertanya,apakahhasil itu disebabkan oleh variabel yang terabaikan yang mendorong sebaran pers maupun ketanggapan terhadap isu lingkungan. Kami mencoba menangani persoalan ini dengan memperhitungkandeterminan ketanggapanlingkungan yangpaling jelas,tapikamitidak pernahyakinmemperhitungkansemuafaktor yang penting. Persoalan kedua, yang bukan isu di sini adalah persoalan kausalitas terbalik (reverse causality). Apakah pers lebih tersebar karena perusahaan lebih sensitif terhadap kebijakan mengenai lingkungan? Untuk menangani kedua masalah ini kami menggunakan variabel instrumental. Instrumenyang baik adalah instrumen yang terkorelasi dengan variabel kepentingan (sebaran pers) tapi tidak terkorelasi dengan kesalahan regresi sebaran pers berkaitan dengan perilaku korporat. Satu prasyarat sebaran pers adalah penyebaranpendidikan,dan kami bisa menggunakantingkatrata-rata pencapaiansekolahsebagaideterminan.Namun faktoryangsamayangmenentukankebijakanpendidikanbisa juga terkorelasi dengan ketanggapan lingkungan. Karena itu kami lebih suka menggunakan faktor historisyangtelahmenyebabkanperbedaaninipadatingkatpendidikan. Kami memperkenalkandua faktor,fraksionalisasilinguistik dan agama yang dominandi suatu negara. Lebih banyak bahasa digunakan dalam suatu negara,lebih terfragmentasi pasar surat kabarnya. Dalam suatu pasar yang terfragmentasi, lebih sedikit swat kabar yang mampu bertahan, dan lebih sulit memperoleh reputasi dan --- -- -- - - - - ---- ---- --- - ------ -- -- -- - - - -------- Tabel 7.5 Determinan Kelembagaan dari Ketanggapan Sektor Privat terhadap Isu Lingkungan (variabel dependen: ketanggapan sektor privat terhadap isu lingkungan) I 1 1 I I Regulasi 0,487"' 0,30W4 Lingkungan (0.074) (0.090) ( / lnformasi I 1 0,374"' I -0,008 lingkungan 10.0611 (0.075) Logaritma pendapatan per kapita . Aturan perundangan I 1 1 Konsentrasi kepemilikan 1 1 1 1 1 Konstanta 0,426"' -0,089"' -0,134*** -1,934"' -0,320" (0,0451 (0.044) (0,043) (0.221) (0.060) 1 1 1 1 1 Jumlah 113 122 122 I20 113 observasi kredibilitas. Fraksionalisasi etnolinguistik, karenanya, pasti punya dampak negatif pada penyebaran pers. Agama berbeda dalam pendekatannya terhadap pendidikan dan terhadap batas keleluasan yang diberikan kepada para penganutnya untuk penilaian yang kritis. Agama Katolik, rnisalnya,secara tradisional tidak menganjurkan pendidikan di kalangan penganutnya kecuali untuk para pendetanya. Umat Katolik tidak dianjurkan membaca Injil atau mengembangkan kapasitas individu untuk menafsirkannya. Gereja Katolik menganggap dirinya bukan saja sebagai perantara antara Tuhan dan para penganutnya, tapi juga sebagai penafsir resmi firman Tuhan. Sebaliknya, Protestan, yang menekankan pada pentingnya bacaan dan tafsiran Injil oleh para penganutnya, mendorong pendidikan individu. Martin Luther menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Jerman dan menganjurkan melek huruf di kalangan para penganutnya. * Signifikan pada tingkat 10 persen. ** Signifikan pada tingkat 5 persen. *** Signifikanpada tingkat1persen. Catatan:Variabel dependenadalahindeksketanggapansektorprivat terhadapisu-isulingkungan. Variabel ~enielasuntuk mengidentifikasiDeran Dersdalam DanelA adalah sirkulasi surat kabar/~opulasi.Variabel ber; dalam panel mencakup'indek's agregat kebebasan pers, pelanggaran aktuai terhadap media penyiaran, dan pelanggaranaktual terhadap media cetak. Variabel penjelas tambahan mencakupindeks keketatan kendalakendalahukumdan reeulasiatasDerusahaan, indeksketersediaaninformasilingkungan. indeksaturanperundangan, dan konsenEasikepemilikan. ~raianlebih lengkapmengenaivariabe~vari~bel initersedia dalamTabel7.1. lnstrumenvane;digunakandalamspesifikasi(9)ialah agamautama(Protestan, Katolik, Muslim, dan lain-lain) dan fraksionalsasi etnolinguistik rata-rata. ~ u b G - ~ h istandard error, t e yang disajikan di dalam tanda kurung, konsisten dengan adanya heteroscedasticity(varians kesalahan yang tidak konstan atau cenderung menyebar). Kalkulasi: Pengarang. Demikianlah kita bisa menyaksikan negara-negara Protestan punya tingkat pendidikan yang lebih baik dan menunjukkan difusi pers yang lebih tinggi. KategoriketigadankeempatadalahIslamdanagamalainnya,termasukYahudi dan Buddha. Kami menguji prakiraan ini pada tabel 7.6, kolom (1). Sebagai variabel dependen adalah sebaran pers. Sedangkan variabel independen adalah tiga variabel indikator untuk agama yang dominan (Katolik, Protestan, Muslim), dansatuindikator fraksionalisasietnolinguistikyang digunakandalam literatur (lihat Easterly dan Levine 1997). Yang disebut terakhir ini didasarkan atas kemungkinan bahwa dua orang yang dipilih secara acak dari suatu negara tertentu tidak berasal dari kelompok etnolinguistik yang sama. Seperti di- tunjukkan pada kolom (1)semua variabel penjelasan punya dampak yang di- harapkan pada sebaran pers. Dalam semua kasus, kecuali dummy agama Katolik, koefisien ini signifikan secara statistik. Yang penting, dari sudut pandang kualitas sebagai instrumen, koefisien ini secara bersama-sama menjelaskan 41 persen variasi sebaran pers. Dengan demikian tampaknya ini instrumen yang balk. Dengan menggunakan variabelinstrumental kami memperkirakan kembali spesifikasidasarfaktor-faktoryangmenentukankebijakan lingk~ngan.~Regresi kebijakan lingkungan, yang dilaporkan pada kolom (9)tabel 5, menunjukkan hasilyangserupa denganperkiraan leastsquares biasa. Perkiraanpoinvariabel instrumen dampak sebaran pers sebenarnya lebih besar daripada perkiraan least squares biasa, bertentangan dengan hipotesis yang mengatakan bahwa hasilnya itu disebabkan oleh variabel yang diabaikan. Sebegitu jauh kami telah membatasi penelitian kamimengenaifaktor-faktor yang menentukan sebaran persini pada faktor (a)yangmungkintidak terkore- lasidengan determinan tekananlingkungan danperlindungan pemegangsaham minoritas, dan (b)yang sudah ditentukan sebelumnya, dan karenanya adalah faktor dari luar (exogenous)yang sah. Namun yang mendorong sebaran pers merupakan satu masalah tersendiri.Jika sebaran pers memainkan perandalam corporate governance, dari sudut pandang kebijakan kami berkepentingan mencari faktor-faktor yang berada di bawah pengawasan pemerintah yang memainkan peran dalam penyebaran jurnlah pembaca surat kabar. Olehkarenaitu,pada tabel 7.6kolom(2)sampai(4)kamimempertimbangkan signifikansiempiris darifaktor penentu lainnya yang menyangkut penyebaran pers. Pertama, kami mempertimbangkan tingkat rata-rata pendidikan (kolom 2)yangdiukur sebagailogaritma pencapaiansekolah bagimerekayangberusia di atas 25 tahun, diambil selama periode lima tahunan (1960-1965,1970-1975, 1980-1985) (Barrodan Lee 1993).Seperti diduga, negara dengan tingkat pen- didikan yang tinggi punya pers yang lebih tersebar. Semua variabel lainnya, Tabel 7.6. Determinan Sebaran Pers (Variabel dependen: sirkulasi surat kabar harian) Muslim Protestan Logaritma pencapaian sekolah Pangsa pasar surat kabar milik pemerintah Demokrasi jangka I I I 1 17,533" pendek (3,6331 Logaritma pendapatan per kapita Konstanta Jumlah observasi 1115 1 85 1 85 160 184 *Signifikan pada tingkat 10 persen. **Signifikan pada tingkat 5 persen. *** Signifikan pada tingkat1persen. Surnbec Kalkulasi pengarang kecuali dummy Muslim,tetap ada efeknya sepertiyang diramalkan, walaupun arti penting statistik dumi agama itu berkurang, sebagaimana diduga jika variabel itu memengaruhi sebaran pers melalui efeknya pada pendidikan. Pada kolom (3) kami juga menyisipkan pangsa pasar yang dikendalikan olehswatkabar miliknegara.Semakin ketat kontrol pernerintah,semakinkecil kredibilitasnya, semakin sedikit pembacanya, dan mungkin semakin sulit bersaing untuk masuk pasar. Kami mengambil pangsa pasar lima surat kabar utama dari Djankov dan lainnya (2001).Seperti diduga,dampak kepemilikan media oleh pemerintah negatif dan secara statistik signifikan.Semua variabel lainnya tetap berefekseperti yang diramalkan. Akhirnya, kami ingin memastikan bahwa efek yang kami gam.barkanini bukan hanya karenatidak berhasilnya kamimemperhitungkanindikator tingkat pembangunan ekonomisuatu negara.Walaupunhubungansebab-akibat lebih kaburlagi,kamilegabahwaefekyangkami perkirakan itu serupasetelah kami selipkan logaritma pendapatan per kapita (kolom 4). Kesirnpil~lan Fokus bab lain dalam buku ini tentang peran penting media dalaml memengaruhi fungsilembaga pemerintah. Tapi media memainkan peran yang tidak kurang pentingnya dalam memberi bentuk kebijakan korporat. Sumbangan kami merupakan upaya pertama untuk memberikan garis besar saluran teoretis, melalui mana terjadi pengaruh ini dan untuk menunjukkan relevansi praktisnya. Kami berpendapat bahwa media secara selektif mengurangi ongkos memperolehdan memverifikasiinformasi.Informasiinikrusialdalam memberi bentuk pada reputasi pemain utama yang menentukan kebijakan korporatJ Reputasi yang dipedulikan oleh para pengambil keputusan tampaknya bukaq saja reputasi di mata para majikan sekarang dan di masa datang, tapi secard lebih luas, juga reputasi di mata publik pada umumnya, yaitu citra mereka d_ll mata publik. Hanya kepedulian mengenai citra mereka di mata publik yang akanmenjelaskanketanggapanparadirekturkorporat terhadapisulingkungani yang punya dampak nihil atau negatif pada kekayaan para majikamya,yaitul para pemegangsaham. , Efek media ini bukan saja anekdotis. Semakin tersebar pers dalam suatq negara semakin banyak perusahaan yang tanggap pada isu lingkungan dad kepada pemegang saham minoritas, bahkan setelah memperhitungkad kehadiran undang-undang dan peraturan khusus dan tingkat penegakad hukumnya. Semua hasil ini mengesankan bahwa peran corporate governanc 4 media lebih rumit daripada yang kami identifikasikan dalam studi Dyck dad Zingales(2001).Media dapat membantu pemegangsaham atau mencederainya. Kami menduga, walaupun kekuatan dampak media tergantung pad4 kredibilitasnya, arah pengaruh terakhirnya tergantung pada norma dan nilai dalam masyarakat-tapi sebelum dapat diambil kesimpulan yang definitif diperlukanpenelitian yangleblhmendalam.Satu-satunya kesimpulandefinitif yang dapat kami ambil pada titik ini, media penting dalam memberi bentuk pada kebijakankorporat dantidak bolehdiabaikandalamsetiapanalisissistem co?porate governance suatu negara. Dari sudut kebijakan,sumbangan kami memberikan kabar baik dan kabar buruk.Kabar baik itu,bahkan negara dengan undang-undangyanglemah dan sistem peradilan yang tidak berfungsi bisa mendapatkan manfaat tata kelola yang lebih baik jika tekanan pers cukup kuat dan norma-norma mendukung good governance. Kabar buruknya, arah pengaruh pers tergantung pada nilai sosial,yang tidak dengan mudah dapat diubah oleh undang-undang atau oleh pembuat kebijakan internasional. Lagipula,luasnya jangkauanpengaruh pers sebagian besar di luar kontrol pembuat keputusan. Analisis kami mengenai faktor-faktor yang paling menentukan penyebaran pers menunjukkan bahwa semuanya terletak pada tradisi budaya dan etnis suatu negara. 1Dalamsurveinyatentangthestate-of-the-artdalamkeuanganperusahaan,Zingales (2000) mengingatkan ha1 ini sebagai kekuatan penting yang ditolak. Skeel (2000) menganalisis peran rasa malu dalam hukum perusahaan. Baron (1996, 2001) menginvestigasiperan media dalam upaya lobi dan politik privat secara lebih urnurn. Djankov dan lainnya (2001)mengkaji pengaruh kepemilikan pers. 2 Menurut PSPD (2002,hlm.3)"Sudah dikonfirmasikan bahwa SK Telecom telah menyalurkan laba yang besar ke Sunkyung Distribution, di mana Choi Jung-Hyun, chairman Sunkyung Group, memegang 94,6% saham, dan kepada Dachan Telecom, yang dimiliki 100% oleh putra Choi dan menantunya. Terungkap bahwa SK Telecom telah mentransfer laba kepada Sunkyung Distribution dan Dachan Telecom dengan membayarfeeyangtinggiatau membeliperlengkapandenganharga yangtinggi.Akibat transaksi internal SK Telecom ini, laba usaha afiliat SK Group Dachan Telecom meningkat dari 64 juta won menjadi 13,7 miliar won, dan laba usaha Sunkyung Distribution meningkat dari 4,lmiliar won menjadi 6,6 miliar won. Sebaliknya SK Telecom yangsebagai perusahaan paling kuat mencatat penjualan sebesar 21,6triliun won pada 1996, mulai menunjukkan biaya penjualan yang meningkat tajam dan laba yang merosot tajam sejak menjadi bagian dari SK Group pada 1994. Laba penjualan, 31% pada 1994,merosot hingga14% pada 1996,dan biaya penjualan/rasio pendapatan meningkat tajam dari 50% menjadi 76%." 3 Pada tahun lalu atau sekitar tahun itu, pesaing baru memasuki pasar peme- ringkatan ini:Financial Timesdan Wall Street Journal. Tapisepertinya pemeringkatan Business Week sejauh inipaling penting. 4Pada umumnyasetiap organisasiataulembagabisameningkatkan sanksireputasi jika bisa meningkatkan identifikasi, pensahan, dan penyebaran infonnasi mengenai tipe manajeratau pemilik perusahaan tertentu ke masyarakat yang bisa rnenirnbulkan sanksi.Masalahutama menyangkutpelaksanaan kontrakinformaladalahmeningkatkan sanksi berkaitan dengan pelanggaran kepercayaan yang biasanya berarti pindah dari sanksi bilateral ("Saya menolak bertransaksi dengan Anda lagi") menjadi sanksi multilateral ("Kamisemua menolak bertransaksi dengan Anda dan menghukwn Anda dengan cara yang membuat Anda malu"). Pentingnya lembaga semacam itu, yang mengandalkan norma yang didukung interaksi berulang kali, telah dikembangkan Ellickson (1991),karya historis mengenai perhimpunan dagang dan kelompok etnis digambarkan Greif (1997)serta McMillandan Woodruff (2000). 5 Bab 3dalam buku iniyang ditulisolehBesley,Burgess,danPrat serta karya terkait Besley dan Prat (2001) menggambarkan model yang membahas banyak isu yang dilukiskan dalam bagian bab ini, walau yang dibahas kemungkinan kolusi antara pemerintah dan media, bukan antara sektor privat dan media. 6 Freedom House melaporkan ukuran kebebasan pers dengan skala dari 0sampai 100, di mana 90 dari 100 poin didasarkan atas evaluasi subyektif Freedom House mengenai undang-undang dan regulasi serta tekanan politik dan pengaruh ekonomi terhadap sajian media, dan 10 dari 100 poin didasarkan atas pelanggaran terhadap media,termasukpembunuhan,serangan fisik,pelecehan,sensor,dan swasensor.Separuh jurnlah indeks berasal dari evaluasimedia penyiaran danseparuhlagidarimediacetak. 7 Skor untuk 1999 dan 2000, yang kedua-duanya bervariasi dari 0 sampai 5, dikombinasikandan disesuaikanskalanya sehinggamenghasilkanindeksyangberkisar dari 0sampai10, dengan nilai yang sama besarnya dengan nilai kebebasan pers. 8 Kamimelakukan tesyangsama denganversicorporategovernancetingkat-negara dalam Dyck dan Zingales (2001). Perkiraan poin variabel instrumental sedikit lebih rendahdaripada yangdidapat darileastsquaresbiasa,danhanyasignifikanpada tingkat 10 persen.Korelasikesalahanmungkin menjelaskan sedikit-tidak segebung4ampak penyebaran pers. Rujukan Kata "diolah" menjelaskan karya-karya yang direproduksi secara informal yang mungkin tidak tersedia di perpustakaan. Baron,David.1996. Businessand its Environment.UpperSaddleRiver,NewJersey: Prentice Hall. . 2001. "Private Politics." Kertas kerja. Stanford University, Palo Alto, California. Barro,RobertJ.,clanJong-WhaLee.1993. "InternationalComparisonsof Educational Attainment." Journal of Monetary Economics 32(3):363-94. Besley,Timothy,dan Andrea Prat. 2001. "Handcuffsfor the Grabbing Hand?Media Capture and Government Accountability."London School of Economics and Political Science, London. Diolah. Coffee,John. 2001. "Do Norms Matter? A Cross-Country Examination of Private Benefitsof Control." Columbia University Law School, New York. Diolah. Dahya,Jay,John McConnell,dan ~ickolaosTravlos.2002."TheCadburyCommittee, Corporate Performance, and Top Management Turnover." Journal of Finance LVLI(1): 461-83. Diamond, Douglas. 1989. "Reputation Acquisition in Debt Markets." Journal of Political Economy 97(4):828-62. Djankov,Simeon,CarileeMcLeish,Tatiana Nenova,dan AndreiShleifer.2001."Who Owns the Media?" Working Paper no. 8288. National Bureau of Economic Research, Cambridge,Massachusetts. Dobrzynski, Judith. 1992. "CalPERS is Ready to Roar, but Will CEO's Listen?" Business Week,30 Maret. Dyck, Alexander, dan Luigi Zingales. 2001. "Private Benefits of Control: An International Comparison." Working Paper no. 8711. National Bureau of Economic Research,Cambridge,Massachusetts. Easterly, William, dan Ross Levine. 1997. "A£rica's Growth Tragedy: Policies and Ethnics Divisions."Quarterly Journal of Economics112: 1203-50. Ellickson, Robert. 1991. Order without Law: How Neighbors Settle Disputes. Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press. Fama, Eugene F. 1980. "AgencyProblems and the Theory of the Firm." Journal of Political Economy 88(2):288-307. Fama,Eugene,dan Michael Jensen. 1983. "Separation of Ownershipand Control." Journal of Law & Economics 26(2):301-25. Financial Times. 2001. "Oleg's Out." Kolom pengamat, 25 Januari. Freedom House. 1999. Press Freedom Survey 1999. Tersedia di http:// www.freedornhouse.org/ 2000.PressFreedomSurvey2000.Tersediadi http://www.freedomhouse.org/ Greif, Avner. 1997. "Contracting, Enforcement, and Efficiency." Dalam Boris Pleskovic dan Joseph Stiglitz, ed. Annual World Bank Conference on Development Economics. Washington, D.C. Harris,Milton, dan BengtHolrnstrom.1982."ATheoryof WageDynamics."Review of EconomicStudies 49: 315-33. La Porta,Rafael,FlorencioLopez-de-Silanes,AndreiShleifer,dan Robert W. Vishny. 1998. "Law and Finance." Journal of Political Economy 106(6):1113-55. Low,Kevin,ArumuganSeetharaman, dan WaiChingPoon.2002."TheSustainability of Business Corporate Governance: Evidence from Publicly Listed Companies in Malaysia."Multimedia University,Faculty of Management,Cyberjaya,Malaysia. McCraw,Thomas.1984.Prophets of Regulation.Cambridge,Massachusetts:Belknap Press. McMillan,John,dan ChristopherWoodmff.2000."PrivateOrderunderDysfunctional Public Order." Michigan Law Review 38: 2421-59. Monks, Robert, dan Nell Minow. 1995. Corporate Governance. Cambridge, Massachusetts:Blackwell. PSPD (People'sSolidarityfor ParticipatoryDemocracy).2002.Shareholder History, the Year1998. Tersediadi http://www.pspd.org/pspd/archive/history-2.htd. Reinhard, Forest, dan Richard Vietor. 1994a.Starkist (A). Harvard BusinessSchool Case no. 794-128. Cambridge,Massachusetts:Harvard BusinessSchool Press. -. 1994b. Starkist (B). H a ~ a r dBusiness School Case no. 794-139. Cambridge, Massachusetts:Harvard BusinessSchool Press. Rosenberg,Hilary.1999.A Traitorto His Class: RobertA. G. Monksand theBattle to Change Corporate America. New York:John Willey. Skeel, David. 2001. "Shamingin Corporate Law." Universityof Pennsylvania Law Review 149: 1811-68. Stulz, Renee, dan Rohan Williamson. 2001. "Culture, Openness, and Finance." Working Paper no. 8222. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. UNESCO(UnitedNationsEducational, Cultural,andScientificOrganization).1998. Statistical Yearbook.Paris. Vietor,Richard. 1993.Allied Signal: Managing the Hazardous Waste Liability Risk. Harvard BusinessSchoolCaseno.793-044.Cambridge,Massachusetts:HarvardBusiness School Press. Wagstyl,Stefan. 2002."TheRoad to Recognation."Financial Times,6-7 April,hlm.1,. Yale Center for Environmental Law and Policy. 2001. 2001 Environmental Sustainability Index. Tersedia di http://www.ciesin.columbia.edu/indicators/ESI. Zingales,Luigi.2000."InSearch of NewFoundations." Journal ofFinance 55: 1623- 53. Bagian II Landasan Ekonomi dan Hukum Kepemilikan Media dan Kemakmuran Simon Djankov, Caralee McLiesh, TatianaNenova, dan AndreiShleifer * ) alam ekonomidan masyarakat modern ketersediaan informasipenting agar wargadankonsumenbisamengambilkeputusandenganlebihbaik! Dalampasarpolitikwargamembutuhkaninformasimengenaipara calon agar bisamelakukanpilihanyangtepat.Dalampasarekonomi,tennasuk pasar keuangan, konsumen dan investor perlu infonnasi untuk memilih produk dari saham. Ketersediaan informasi merupakan determinan yang krusial bagi efisiensi pasar politik dan ekonomi (Simons1948;Stigler 1961;Stiglitz 2000). Di kebanyakan negara warga dan konsumen menerima informasi yang merekabutuhkan melaluimedia,termasuksurat kabardan televisi.Mediaber- tindak sebagaiperantara yangmengumpulkaninfonnasidanmenyebarkannya *) Bab ini merupakan kelanjutan dari kerja karni terdahulu yang diringkas dalam Djanlqovdan lain-lainnya (2001) kepada warga dan konsumen. Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana seharusnya media diorganisasikan secara optimal. Apakah surat kabar dan televisi harus dimiliki negara atau swasta?Apakah organisasi industri media hams monopolistisatau dibiarkan bersaing?Walaupundiskusiteoretistentang isu ini sudah dilakukan, pengetahuan empiris kita tentang bentuk organisasi industri media dan konsekuensinyaterhadap pasar ekonomidan pasar politik tetap sangat terbatas. Pertama-tama pertimbangkandulu beberapa isu teoretis.Seorang ekonom yangyakin bahwa pemerintahtelah memaksimalkankesejahteraankonsumen akan berkesimpulan,informasiharusdimilikisecaramonopolioleh pemerintah karena dua alasan.Pertama,informasiadalah barang publik.Begituinformasi dipasok ke beberapa konsumen, mencegah informasi jatuh ke tangan orang yangtidak membayarnya,sulit. Kedua,penyediaan dan penyebaraninformasi memerlukan modal yang harus kembali dengan keuntungan. Membangun sarana pengumpulan dan penyebaran membutuhkan biaya tetap, tapi begitu itu terbangun, biaya marginal penyediaan informasi relatif rendah. Karena kedua alasan inilah, orang mengatakanmedia hams dimonopolipemerintah. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya pada kemurahan hati pemerintah berpendapat lain. Menurut mereka, monopoli pemerintah akan memutar- balikkandanmemanipulasiinformasiuntukmempertahankanpemerintahyang berkuasa,membuatpara pemilihdankonsumentidak bisamembuatkeputusan yangtepat,danpada akhirnyamerusakbangunandemokrasidanpasar.Karena media privat dan independenmemasok pandangan alternatif kepada publik, ini memungkinkanpemilihdan konsurnenmemilih calon,komoditas,dansurat berhargatanpakhawatirdisalahgunakanolehpolitikus,pmdusen,danpromotor yang curangsepertidalam situasi monopoli (Besleydan Burgess,segera terbit, Sen 1984, 1999). Lebih dari itu, persaingan di antara media pada umumnya menjamin pemilih dan konsumen dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak bias. Walaupunada perdebatan,tidaktersediabanyakbuktimengenaiorganisasi industrimediadiberbagainegaradankonsekuensinya.Penelitiankamimengisi kekosongan ini. Dalam makalah sebelum ini (Djankov dan lain-lain, segera terbit)kamisudahmengumpulkandatamengenaipolakepernilikanmedia (surat kabardantelevisi)di97 negara.Penelitiankamimemberikangarnbaranpertama yang sistematis tentang kepemilikan media oleh negara dan swasta di seluruh dunia,berbagaijeniskepemilikanolehswasta danluasnyamonopolidiberbagai negara, dan segmen industri media.Temuan dasar kami, kepemilikan negara dan kepemilikanswasta yang terkonsentrasi, artinya dikuasai oleh keluarga, adalah dua bentuk dominan kepemilikanmedia di dunia. Demsetz (1989)serta Demsetz dan Lehn (1985)membuat hipotesis bahwa "amenity potential", yang juga dikenal sebagai "keuntungan pribadi yang diperolehdari pengawasan"(Grossmandan Hart 1988),yangtimbuldarikepe- milikan media sangat tinggi. Dengan kata lain, manfaat nonfinansial,seperti nama dan pengaruh, yang diperoleh dari penguasaan suatu surat kabar atau stasiuntelevisilebihbesar daripadayangdiperolehdari penguasaanperusahaan jenislain yang sama besarnya,misalnya industri kemasandalam botol. Pene- muan kami konsistendengan prediksi ini. Setelah menetapkan pentingnya kepemilikan media oleh negara, pertama- tama kami bertanya: di negara mana saja kepemilikanmedia oleh pemerintah itu lebih besar? Kami menemukan bahwa di negara miskin, di negara yang rezirnnya autokratis, dan di negara yang menguasaisebagian besar ekonomi kepemilikan media oleh pemerintah lebih besar. Temuan ini meragukan pandangan bahwa kepemilikan media oleh negara itu bermanfaat. Kami kemudian menelitikonsekuensi kepemilikan media oleh negara, dari sisi kebebasan pers, pengembangan pasar ekonomi dan politik, dan akibat sosialnya. Untuk itu kami melakukan peninjauan kembali beragam akibat di berbagai negara atas kepemilikan media oleh negara dengan tetap mempertahanlcan tingkat pembangunan, tingkat autokrasi, dan penguasaan ekonomiolehnegarasecara keselwuhan. Kamimenemukanbuktiyangmeluas adanya akibat " b d " terkait dengan kepemilikan media,terutama pers,oleh negara, sementara karakteristik masing-masing negara tetap konstan. Bukti ini tidak sesuaidenganpandangan mengenaibaiknya kepemilikan media oleh negara. Namun demikian, karena kami hanya meneliti contoh-contoh yang representatif, kami tidak dapat secara pasti menafsirkan bukti ini sebagai musabab,artinya,menunjukkanbahwakepemilikanmedia olehnegara,bukan karakteristik suatu negara, adalah penyebab akibat bwuk tadi. Namun kami mencatat bahwa karakteristik negara itulah yang pasti berkaitan cukup erat dengankecendenmganpemerintahuntukmengendalikanarusinfonnasi,karena kami melakukan penelitian atas sejumlah dimensi "keburukan" dalam peninjauan kembali ini. Data Kepernilikan Bagian bab ini difokuskan pada pola kepemilikanindustri media. Karena kepemilikan berarti kontrol (Grossmandan Hart 1988),kepemilikan memberi bentuk pada informasi yangdisampaikankepada para pemilihdan konsumen. Sudah tentu kepemilikan bukan satu-satunya faktor penentu sajian media.Di banyak negara bahkan dengan kepemilikan media oleh swasta, pemerintah mengenakan regulasi terhadap industri media, memberikan subsidi dan pendapataniklansecaralangsungkepadamedia,membatasiaksespengumpulan informasi,dan melecehkanwartawan.Kami jugaakan membahasha1ininanti. Ko~istruksi Database Dari studi Djankov dan lainnya (segera terbit) kami mengurnpulkan data baru mengenaikepemilikan media di 97 negara.Kami memfokuskanbahasan pada swatkabar dantelevisikarenamediainimerupakansumberberitatentang isu politik, ekonomi, dan sosial. Seleksi sampel negara didorong oleh ketersediaan data. Pertama-tama kami mengidentifikasi negara yang informasinya ada pada kami menyangkut variabel kontrolnya. Karena kami tertarik pada konsekuensi kepemilikan media oleh negara, kami perlu memastikanbahwa kesimpulanpenelitianini bukankarena adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, tingkat persaingan politik, atau intervensi ekonomi oleh negara. Untuk itu kami meneliti tingkat kepemilikan ekonomi oleh negara, ukuran autokrasi, dan produk nasional bruto (PNB)per kapita. Kami menggunakan indeks keterlibatan perusahaan milik negara dalam ekonomiyangdikeluarkanFraserInstitute(2OOO), yangdidasarkanpadajumlah perusahaanitu,prevalensinyadalamsektor-sektortertentu ekonomi,dan andil mereka dalam gross domestic output. Di masing-masing negara kami memilih media berdasarkan pangsa pasar khalayaknya dan penyediaan berita lokalnya pada 1999. Fokus pendekatan ini, siapa yang mengendalikan sebagian besar arus informasi kepada warga mengenai isu domestik. Kami tidak mengikutsertakan media hiburan dan olahraga serta media asing, jika media-media itu tidak memuat berita lokal. Sampelyangkarniambiltermasuklima swatkabar harianterbesaryangdiukur menurut pangsanya dari total sirkulasi semua surat kabar harian, dan lima stasiun televisi terbesar yang diukur menurut pangsa pemir~anya.~Kami membuka tiga sumber data untuk memilih media ini. Pertama, kami gunakan publikasi Market and Fact Book 2000 keluaran Zenith Media yang disusun menurutwilayah,termasukAmerika,AsiadanPasifik,EropaTengahdanTimur, Timur Tengah dan AG-ika,serta Eropa Barat (Zenith Media 2000a, b, c, d, e) _ , .. ..-_....-..._...I..__ ._ i Tabel 8.1 Variabel dan Sumber Data Variabel Keterangandan Sumber Kepemilikan media (*) Kepemilikan media oleh Persentasesurat kabar miliknegaradarilirnaswat kabar negara, menurut jumlah harian terbesar (menwutsirkulasi),1999. Kepemilikanpersoleh ne- Pangsa pasar surat kabar milik negara dari agregat gara, menurut pangsa pangsa pasar lima swat kabar harian terbesar (menurut sirkulasi),1999. Kepemilikan televisi oleh Persentasestasiun televisi milik negara dari limastasiun negara, menurut jumlah televisi terbesar (menurut banyaknya pemirsa),1999. Kepemilikan televisi oleh Pangsa pasar stasiun televisi milik negara dari agregat negara, menurut pangsa pangsa pasar lima stasiun televisi terbesar (menurut banyaknya pemirsa),1999. Kontrol PNB per kapita PNB per kapita, 1999, dalam ribuan dolar AS. Sumber: World Bank (2000b) Indeks BUMN Indeks dari 0 sampai 10 berdasarkan jumlah, komposisi, dan pangsa produk yang diberikan BUMN dan investasi pemerintahsebagai pangsa totalinvestasi.Negara dengan lebih banyak BUMN dan investasi pemerintah yang lebih besar mempemlehperingkat lebih rendah.Negara dengan sedikit BUMN dan BUMN itu terutama bergerak dalam sektor utility (bidang layanan publik, seperti listrik, gas, air,),sertainvestasipemerintahkurangdari15persen total investasi, negara diberiperingkat10.Bila terdapat sedikit BUMNselaindariyangterlibatdalarnindustridirnanaskala ekonomi mereduksi efektifnya persaingan, misalnya, pernbangkit tenagalistrik,daninvestasipemerintahantara 15 dan 20 persen dari total investasi, negara mendapat peringkat 8. Sekalilagi jika terdapat sedikit BUMNselain dari yang terlibat dalam industri utility dan investasi pemerintah antara 20 dan 25 persen dari total investasi, negara diberi peringkat 7. Bila BUMN dominan dalam sektorutility daninvestasipernerintah25 sampai30persen dari total investasi, maka negara diberi peringkat 6. Bila cukupbanyakBUMNberoperasidibanyaksektor,termasuk Variabel Keterangan dan Sumber sektormanuf*, daninvestasipemerintahantara30dan40 persen dari total investasi, maka negara diberi penngkat 4. Bila cukup banyak BUMN bemperasi di banyak sektordan investasiantara 40 dan 50 persen dari totalinvestasi,negara diberiperingkat2.Penngkatno1diberikankepadanegarabila lebih dari50 persenoutputekonomiyangdihasikanBUMN dan investasi pemerintah melarnpaui 50 persen dari total investasi.Sumber:FraserInstitute(2000)untuksemuanegara kecualiArmenia,Azerbaijan,Belarus,Ethiopia,Moldova,dan Turlunenistan.Data mtuk negara-negara ini disusun oleh pengarangberdasarkanWorldBank (2000a). Autokrasi Indeks rezim otoriter, 1999. Berdasarkan skala autolu-asi 11 poin yang dibangun secara aditif dari pengkodean 5 variabel komponen: daya saing rekrutmen eksekutif, keterbukaanrehtmen eksekutif,kendalachief executive, regulasipartisipasi,dan dayasaingpartisipasipolitik.Nilai disesuaikan kembali skalanya dari 0 sampai 1 dengan 0 tinggi autolu-asinya dan 1rendah autolu-asinya. Sumber: Polity IVProject (2000). Kebebasan media Wartawan yang dipenja- Jumlah wartawan dalam tahanan polisi untuk jangka rakan waktu tertentu pada1999,disesuaikankembali skalanya dari 0 sampai 1, nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penindasan yanglebih rendah.Sumber:Reporters Sans Frontikres (2000). Media yang ditutup Jumlah media yang ditutup pada 1999, disesuaikan kembali skalanya dari 0hingga1,nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penindasan yang lebih rendah. Sumber: Reporters Sans Frontikres (2000). Wartawan yang dipenja- Jumlah wartawan dalam tahanan polisi untuk jangka rakan waktu tertentu per tahun, rata-rata selama 1997-99, disesuaikan kembali dari 0 hingga 1, nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penindasan yang lebih rendah.Sumber:CommitteetoProtect Journalists (2000). Variabel Keterangandan Sumber Pasar politik Hak-hak politik Indeks hak-hak politik diskala kembali dari 0sampai 1, nilai yang lebih tinggi menunjukkan hak politik yang lebih baik. Peringkat lebih tinggi menunjukkan negara yanglebih mendekati "ideal yangdisarankan oleh daftar pertanyaan: (1)pemilihan yang bebas dan jujur; (2)yang dipilih yang berkuasa (3) partai-partai atau kelompok politik lainnya yang bersaing; (4) oposisi punya peran penting dan kekuatan;(5)entitaspunya hakmenentukan nasibnyasendiriatau punyatingkat otonomiyangtinggi." Sumber: Freedom House (2000b). Kebebasan sipil Indeks kebebasan sipil diskala kembali dari 0 hingga1, nilaiyanglebihtinggimenunjukkan kebebasansipilyang lebih baik. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan negara yang menikmati "kebebasan mengembangkan pendapat, lembaga, dan otonomi pribadi lepas dari negara." Komponen dasar indeks adalah: (a)kebebasan ekspresi dan keyakinan, (2) hak berkumpul dan berorganisasi, (3) penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan (4) otonomi pribadi dan hak ekonomi. Sumber Freedom House (2000b). Korupsi Penilaian korupsi dalampemerintahan,1997,padsskala 1 sampai 6. Skor yang rendah menunjukkan bahwa "pejabat tinggi pemerintah meminta pembayaran khusus", dan "pembayaran ilegal pada umumnya diharapkan di seluruh tingkat pemerintahan" dalam bentuk "suap berkaitan dengan lisensi irrnpor ekspor, kontrol devisa,penilaian pajak,perlindungan kebijakan, atau pinjaman."Sumber: Political Risk Services (2000). Pasar ekonomi Keamanan hak milik Peringkat hak milik di masing-masingnegara pada 1997 diskala kembali dari 0 sampai 1,nilai yang lebih tinggi menunjukkan hak milik yang lebih terjamin. Peringkat 1 ini menilai isu "Apakah hak milik terjamin? Apakah warga punya hak membentuk usaha swasta? Apakah kegiatan bisnisswasta tidak dipengaruhioleh pejabat pe- Variabel IKeterangan dan Surnber merintah, petugas keamanan, atau kejahatan terorga- nisasi?"Sumber : Freedom House (2000a). Risiko penyitaan Penilaian kearnanan hak milik pribadi, 1997. Berkisar antara 0dan10, nilai yang lebih tinggi menunjukkan ri- siko yang lebih rendah. Sumber: Fraser Institute (2000). Kualitas regulasi Ukuranmenyeluruhmendokuskanpadakebijakanregulasi nasional. "Terrnasukukuran kebijakan yang tidak ramah pasar seperti kontrol harga atau pengawasan perbankan yang tidak cukup, serta persepsi beban yang dikenakan melalui regulasi yang berlebihan di bidang seperti perdagangan luar negeri dan perkembangan bisnis." Sumber:Kadmann, Kray,dan Zoido-Lobaton (1999). Hasil sosial Pencapaian sekolah Tingkat tertinggi pendidikan dasar diikuti individu- individu.Data mencerminkantingkatpencapaianpopulasi berusiadiatas25pada1990.Sumber:Barro danLee(1996). Pendaftaran sekolah Totalpendaftaran sekolahpada tingkat pendidikandasar, tanpa memandang usia, dibagi menurut populasi kelompok usia sesuai dengan tingkat pendidikan, sejak 1995. Perincian usia berbeda-beda menurut negara, berdasarkan sistem pendidikan dan jangka waktu pendidikanpada tingkat dasar.Sumber:UNESCO(1999). Rasio murid/guru Jurnlah muridyangmendaftar padasekolahdasar dibagi jumlah guru sekolah dasar (tanpa memandang tugas mengajarnya),rata-rata selama 1990-99.Sumber:World Bank (2000b). Harapan hidup Harapan hidup pada kelahiran (tahun)rata-rata selama 1995-2000.Sumber:UNDP (2000). Kematian bayi Angka kematian bayi (per1.000 lahir hidup) pada 1998. Diskala kembali dari 0 hingga 1,nilai yang lebih tinggi menunjukkan angka kematian yang rendah. Sumber: UNDP (2000). Variabel IKeterangan dan Sumber Nutrisi Suplai kalori per kapita per hari, 1997. Sunzber: UNDP (2000). (*) Kalkulasi pengarang Sumber: Pengarang Kami memeriksa peringkat surat kabar versi Zenith Media dengan laporan World Press Trends 2000 yang diterbitkan World Association of Newspapers (WAN).Kami juga menggunakandata WANsebagaisumbertotalsirkulasisurat kabar yang tidak dilaporkan Zenith Media. Akhirnya, kami menggunakan laporan "Mediainthe CIS"yangdikeluarkan EuropeanInstitute forthe Media sebagai sumber primer untuk negara-negara bekas Uni Soviet (European Institute forthe Media 2000).Kamimencarisumber alternatif dalamdua kasus: ketika tampak adanya inkonsistensidata yang dilaporkan oleh sumber primer atau ketikataksatu punsumbermeliputnegara yangkamipilih.Bilainiterjadi, kami menggunakan perusahaan survei media lokal, kantor perwakilan luar negeriWorld Bank,Departemen Luar NegeriAS,dan kontak langsungdengan medianya. Di mana mungkin,kami mengandalkan laporan tahunan perusahaan dan database WorldScopeuntuk informasi mengenai kepemilikan media. Banyak di antara sampel perusahaan yang kami ambil tidak dilaporkan WorldScope dan perusahaan itu beroperasi di negara yang membatasi pengungkapan. Karenanya,kami juga menggunakanlaporanberitabisnisdalamdatabase Lexisl Nexisdan Financial Times,buku pedoman perusahaan,survei media,dan jasa' informasiInternet(lihattabel8.1untuk uraianvariabeldansumberdata utama). Dalam semua kasus, kami memverifikasi kepemilikan dan informasi lainnya~ ke sejumlah kantor perwakilan luar negeri World Bank; kedutaan-kedutaanl besar di Washington,D.C.;dan organisasimedia regionalatau media di negara bersangkutan. Data kepemilikan adalah data Desember 1999 atau tanggal yang terdekatl yangdatanya tersedia.Struktur kepemilikanmedia dalamsampelkebanyakan stabilsetelahbeberapawaktu.Pernilihanwaktumerupakanisu sigmfikanhanya dalam ekonomi transisi, di mana banyak media diprdvatisasi atau semakin banyak dimilikiinvestorasing.Untuknegara-negarainikamimemilihinformasi kepemilikanpada Desember1999,meskipun kemudiankami mempunyaidata yang lebih barn. Kami mengikuti La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer (1999)dalam mengidentifikasi pemegang saham mayoritas masing-masing media. Kami memfokuskansecaraeksplisit pada haksuara lawanhak arus-kassehubungan dengan kepemilikan. Untuk setiap perusahaan media kami mengidentifikasi badan hukurnnya dan keluarga yang memiliki saham yang memberikan hak suara dan hak pengalihan (voting stake) yang ~ignifikan.~Ini memberikan kepada kami tingkat pertama kepemilikan. Untuk setiap badan hukum kami kemudian mengidentifikasi struktur kepemilikannya dengan menentukan semua pemegangvotingstakeyangsignifikan,yangmemberikankepada karni tingkatkeduakepemilikan.Kamiterusmengidentifikasipemegangsahampada setiap tingkat kepemilikan sampai mencapai entitas yang struktur kepemilikannya tidak bisa lagi kami perinci. Kamimendefinisikanentitasyangpaling banyakmemegangsaham,dengan batas tidak kurang dari 20 persen pada setiap mata rantai, sebagai pemilik tertinggi.Kontroldernikiandapat diperolehmelaluikepemilikanlangsunglebih dari 20 persen hak suara suatu perusahaan media,atau tidak langsungmelalui serangkaianpemilikmenengah.MisalnyaXbisamenguasaisuratkabar Z ketika ia memegang lebih dari 20 persen hak suara dalam perusahaan Y, yang pada gilirannya memiliki lebih dari 20 persen hak suara di perusahaan Z. Dengan kepemilikan tidak langsung kami mendefinisikan persentase kepemilikan tertinggisebagaikepemilikan minimum dalam rantai kontrol. Setelah mengidentifikasi pemilik tertinggi, kami mengklasifikasi setiap media ke dalam salah satu dari empat kategori kepemilikan: oleh negara, keluarga (kami gunakan keluarga sebagai unit analisis dan tidak melihat ke dalam keluarga), perusahaan yang dimiliki banyak orang, dan "lain-lain". Contohentitaslainyang jugamenguasaihaksuara adalahorganisasikaryawan, serikat pekerja, partai politik, entitas agama, yayasan nirlaba, dan asosiasi bisnis. Kami mendefinisikanperusahaan sebagai dimiliki banyak orang jika tidak ada pemilik yang mempunyai20 persen atau lebih hak suara. Kami juga menelitiapakah pemilik tertinggiitu keluargaasing,entitas,atau ~emerintah.~ Contoh Kepemilikan Media Konstruksivariabelkepermlikanyangpalingbaik dilukiskanmelaluicontoh strukturkepernilikanperusahaan individu.Kamimulaidengankasussederhana kepemilikankeluarga.Di Argentina,surat kabar harian ketiga terbesar dengan sirkulasi177.000 eksemplaradalah La Nacion.Pemiliksetiapsaham La Nacion Garnbar 8.1 Kepernilikan La Nacion, Argentina berhak atas satu suara. Surat kabar inipunya dua pemegang saham besar (gambar 8.1), keluarga Saguier dengan 72 72% persen modal dan suara, dan Gmpo Mitre dengan 28 persen Keluarga Saguier Grupo Mitre modal dan suara. Gmp Mitre 100 persen dimiliki oleh keluarga Mitre. Walaupun keluargaMitrememegangkon- Sumber: Pengarang troltidaklangsung28persenLa Nacion, karni m e n m t i rantai kontrol pemegang saham terbesar pada setiap tingkat kepemilikan. Karenanya kami mencatat bahwa keluargalah pemilik tertinggi dan mengklasifikasikanLa Nacionsebagai swat kabar milik keluarga. Contohkepemilikan keluarga yanglebihkompleksadalahtelevisiNorwegia, TV Norse (TVN).TVNmerupakanstasiun televisikedua terbesar dengansajian lokal di Norwegia, diukur menurut pangsa pemirsa. Stasiun ini 50,7 persen dikuasai oleh Scandinavian Broadcasting System (SBS)dan 49,3 persen oleh stasiun televisiterbesar di Norwegia,TV2 (gambar8.2).Kami mengikuti rantai kontrol SBS, bukan TV2, karena SBS pemegang saham mayoritas di TVN. Walaupun Harry Sloan, chairman dan CEO SBS memegang 9,8 persen saham hak suara di SBS, satu-satunya pemilik hak suara di atas 20 persen adalah Netherlands United Pan-Europe Communications SV Netherlands (UPC) dengan 23,3 persen suara. Pemegang saham mayoritas United Pan-Europe Communications adalah United Global Com (51 persen). United Global Com sendiri dikuasai oleh keluarga Schneider melalui kombinasi tiga kepentingan langsung,totalberjumlah 21,9persen,serta 50persenkontrolkesepakatan voting dengan 69,2 persen kontrol suara (lihat Gambar 8.2). Kami, karenanya, mengklasifikasikanTVNsebagai televisimilikkeluargadankeluargaSchneider sebagai pemilik tertingginya. Kepemilikan oleh negara mengambil bentuk yang berbeda. British Broadcasting Corporation (BBC) diklasifikasikan sebagai perusallaan milik, negara. BBC didanai oleh uang dari lisensi pemerintah dan iklan. Dewan gubernur BBC ditunjuk oleh kerajaan yang memegang hak prerogatif dalam ha1 ini, yang dalam praktiknya dilakukan oleh perdana menteri. Dewan gubernur ini bertanggung jawabpada pemerintah,tapiPiagam BBCmemerinci sejumlah perlindungan (safeguards) untuk menjamin independenlsinya dari campur tangan pemerintah. Sebagai perbandingan, Kementerian Penerangan dan Kebudayaan langsung mengontrol stasiun televisi terbesar di Myanmar, dan militer Myanmarmengontrolstasiun televisiterbesar kedua.Dalamkedua kasusininegara memegangkuasa penuh untuk mengelolasajiandan menunjuk serta memberhentikanstafnya.Begitupula diTurkmenistan,negaramelakukan kontrol langsung terhadap pers. Presiden Niyazov secara resmi merupakan pendiri dan pemiliksemua swat kabar di negara tersebut. Dalam sejumlah kasus kami perlu membedakan antara kepemilikan oleh negaradan kepemilikanolehpartai politik.DiKenya partai pemerintahKenyan African National Union adalah pemilik terbesar surat kabar harian Kenya Times, harian terbesar keempat di negeri itu. Namun kami tidak mengklasi- fikasikan Kenya Timessebagaiswat kabarmiliknegara,karena jika pemerintah berganti kepemilikannya tetap berada di tangan Kenyan African National Union. Sebaliknya, kontrol Kenyan Broadcasting Corporation tetap berada di tangan pemerintah, tak peduli partai politik mana pun yang berkuasa, maka kami mengklasifikasikan Kenyan Broadcasting Corporation sebagai stasiun televisi milik negara. Kepemilikan oleh partai berkuasa juga terdapat di Malaysia danPantai Gading.Karnimenempatkan perusahaanmedia inidalam kategori lain beserta perusahaan media yang jelas milik partai politik oposisi. Dalam beberapa kasus, kepemilikan keluarga terhubung erat dengan negara. Di Kazakhstan, putri dan menantu Presiden Nazarbayev bersama-sama menguasaitujuhdari12 media.DiArabSaudianggota keluargakerajaanadalah pemilik terbesar harian paling populer. Dalam kasus di mana ada hubungan keluargaantara pemilikterbesardan kepala negara disuatu negaradandengan sistem pemerintahan partai tunggal, kami mengklasifikasikan perusahaan medianya sebagai milik negara. Hubunganlain antara keluarga dannegara terdapat diseluruhsampelyang kami ambil. Di Ukraina, wakil perdana menteri adalah pemillk lebih dari 30 persenstasiuntelevisiterbesar,sedangkandiMalawipemiliksurat kabar Nation adalah menteri pertanian dan wakil presiden partai pemerintah United DemocraticFront. Tapiposisi-posisiinitidak sama dengankepalanegaradalam pemerintahan partai tunggal, dan karenanya kami mengklasifikasikan kedua media di Ukraina dan Malawi ini sebagai media milik keluarga. Hubungan tidak resmi lainnya dengan negara didokumentasi dalam arsip negara-negara, tapi tidak memengaruhi klasifikasi kepemilikan terbesar yang kami buat. Di Rusia hubungan antara pemilik salah satu stasiun televisi terbesar, Boris Berezovsky, dan Presiden Boris Yeltsin terdokumentasi dengan baik.4 Di In- donesia putri mantan Presiden Soeharto masih menguasai salah satu stasiun televisi utama. Untuk bersikap konservatif dalam mengukur kepemilikan negara, dalam kasus di Ukraina, Malawi, Rusia, dan Indonesia, kami mengklasifikasikan media tersebut sebagai rnilik keluarga. Sebab, perubahan pemerintahan akan memutuskan ikatan antara politikus dan pemilik media. Konstruksi Variabel Kami mengonstntksikan dua variabel kepemilikan dari data ini. Pertama, kami menghitungpersentase perusahaanmedia di setiap kategori,negara,atau swasta. Misalnya, kami mengklasifikasikan dua dari lima perusahaan surat kabar terbesar dan tiga dari lima stasiun televisi terbesar di Filipina sebagai milik negara. Kami mencatat bahwa 40 persen pasar surat kabar di Filipina dan 60 persen pasar televisidikuasai negara berdasarkan jumlah.Kedua,kami menimbangvariabelkepemilikanberdasarkan pangsapasar.DiFilipina,kedua surat kabar miliknegara masing-masingmenguasai22,2persendan 21,3persen dari total sirkulasi lima surat kabar terbesar. Artinya, dua surat kabar milik negara tersebut secarabersamamenguasai433persenpangsapasar.Sedangkan ketigastasiun televisimiliknegarahanyamenguasai17,5persenpangsapemirsa dari pemirsa seluruh lima stasiun televisiterbesar. Variabelpangsapasar,walaupun tepatsebagaiukurankontrolnegara,punya kekurangandi negara dengan surat kabar regional,seperti di ArnerikaSerikat: pangsapasar media tunggalitu kecil.Konsekuensinya,variabel yangkami buat tidak pasdibandingkan denganvariabeldinegara dengansurat kabar nasional. Kritik ini tentu saja tak begitu kena untuk perusahaan televisi yang secara tipikal memang nasional sifatnya. Regresi yang disajikan kemudian menggunakan variabel pangsa pasar,tapi hasil yang kami peroleh sebenarnya identik dengan hasil hitungan secara angka. Pola Kepemilikan Media Selanjutnya kita beralih ke deskripsi data. Statistik Deskriptif Temuan pertama kami yang signifikan, di seluruh dunia keluarga dan negaralahyangmernilikimedia (Garnbar8.3).Darisampel97negarahanyaernpat Gambar 8.3 Kepemilikan Surat Kabar dan Televisi di Dunia Kepemilikan Pers Kepemilikan Televisi menurutHitungan menurutHitungan Keluarga Negara 34% 29% Kepemilikan Pers Kepemilikan Televisi menurutPangsa menurutPangsa rtFn Kalangan Kalangan luas ~ain-lain luas 5%1rKaryawan1% ro, 3% 1 Sumber:Pengarang persen media yang dimiliki banyak pihak; kurang dari dua persen mempunyai struktur kepemilikan lain; dan hanya dua persen yang dimiliki karyawan. Berkaitan dengan kepemilikan menurut hitungan angka, rata-rata swat kabar rnilikkeluargamerupakan 57 persendaritotal,danstasiun televisimilikkeluarga 34 persendari total. Kepemilikannegara juga besar.Rata-ratanegara menguasai sekitar29persenswat kabardan60 persenstasiuntelevisi.Negara jugamenguasai pangsayangbesar-72 persen-darisejumlahstasiun radioterbesar.Berdasarkan temuan ini,untuk analisisselanjutnya karnimengklasifikasikepemilikandalam tiga kategori: negara, swasta (termasuk keluarga, yang dirniliki publik secara luas,dan karyawan),dan lain-lain. Hampir tidak adanya perusahaan media dengan kepemilikan oleh banyak pihakdiindustrimedia sangatmencolok,bahkandibandingkandengantemuan La Portadan lainnya(1999)tentangtingkatkonsentrasikepernilikanyangtinggi pada perusahaan mediayangbesar didunia.Temuaninisesuaidengantemuan Demsetz (1989) dan Demsetz dan Lehn (1985) bahwa adanya potensi menyenangkan yang besar dari kepemilikan media menciptakan tekanan persainganke arahkonsentrasikepemilikan.Sebenarnya,baik pemerintahdan pemegangsaham mayoritasyang privat memperoleh manfaat yang sama dari penguasaanmedia:kemampuanmemengaruhiopinipublik dan proses politik. Menurut kami negara memonopoli pasar media jika pangsa media yang dikuasai pemerintah melebihi 75 persen. Sejumlah 21 negara pemerintahnya memonopolisuratkabarharian,dan43negaramempunyaistasiuntelevisiyang dikuasaiolehnegaradenganberita lokal.Keluargadannegaramenguasaimedia, tidak peduli apakah kepemilikan ini diukur menurut hitungan angka atau ditimbang dengan pangsa pasar. " Kepemilikan televisi oleh negara punya tingkat signifikansi yang cukup tinggidibandingkandenganterhadapswat kabax5Untuk menjelaskantemuan iniseorangpendukungkepemilikannegara akan memfokuskanargumen pada ihwalsajiantelevisisebagaibarangpublikdanmencatatbahwastasiuntelevisi, setidaknya sebagian,tidak dapat ditiadakan dan tidak untuk dipersaingkan. Televisijugapunyabiayatetapyanglebihtinggidaripada penerbitandanpunya skalaekonomiyanglebihsignifikan.Demikianlah,sektorprivatmungkintidak banyakmenyediakan jasa penyiarantelevisi,terutama di pasaryangkecilyang melayani daerah terpencil,minoritas etnis, atau siswa-siswa.Teori ini sentral bagi banyak undang-undang yang mengatur televisi publik di Eropa. Alternatihya, dari perspektif politik surat kabar milik privat lebih mudah disensordaripada televisimilikprivat.Karenatayangantelevisidapatdisiarkan langsung,kontrolnya membutuhkan kepemilikan. Dalam ha1ini, pemerintah yang ingin menyensor berita hams memilikistasiun tele~isi.~ Statistik sederhana yang sejauh ini disajikan menimbulkan banyak pertanyaan.Buktimenyarankanbahwakepemilikanmediamemberikanmanfaat privat yang besar. Di seluruh dunia media dikuasai oleh pihak-pihak yang mungkin menaruh nilai pada manfaat privat ini, yakni keluarga dan negara. Khususnya,luasnyakepemilikanmediaolehnegara,terutamatelevisidanradio, mengejutkan, mengesankan bahwa pemerintah memperoleh manfaat dari mengontrol arusinformasidimedia.Kita belum bisa mengatakan dari bukti ini apakah kepemilikanmedia oleh pemerintahyangtinggiberasaldariupaya baik hati, untuk mengobati kegagalan pasar dan melindungi konsumen, atau dari upayayangtidakbegitubaikhati,untukmenguasaiarusinformasi.Ddamanalisis selanjutnya kami berupaya membedakanantara kedua hipotesisini. Faktor Penentu Kepemilikan Media Dalambagianini kamimenelitibagaimanapola kepemilikanterkait dengan berbagai karakteristik negara. Kami meneliti faktor-faktor dasar yang menentukankepemilikanmedia,sepertigeografinegara,tingkatpembangunan, kecenderungan pemerintah untuk campur tangan dalam ekonomi, dan rezim politiksuatu negara.Untukseluruh karakteristik ini,kausalitas yangbergerak dari kepemilikanmedia menuju karakteristik dasar suatu negara, dan bukan sebaliknya,merupakan argumentasi yang sulit. Kepemilikan pemerintah atas surat kabar dan televisi lebih tinggi secara signifikan di negara-negara Afrika dan di Timur Tengah serta Afrika Utara daripada di negara lain. Rata-rata, pemerintah di Afrika menguasai 61 persen dari lima harian terbesar, dan meraih 85 persen khalayak dari lima stasiun televisiterbesar.Dua pertiganegara Afrika memonopolisiaran televisi.Kecuali Israel, semua negara di Timur Tengah pun memonopoli siaran televisi, dan kepemilikansurat kabar oleh pemerintah-yangrata-rata menguasai50persen pangsa pasar-juga tinggi di negara-negaraini. Sebaliknya,suratkabar diEropa Barat dan Amerika didominasiswasta.Di EropaBarattidaksatu pundarilimaswat kabarharianterbesardirnilikinegara. DiAmerikakeluargatunggalmemilikidanmengelola kebanyakansurat kabar selama puluhan tahun. Kepemilikan televisi oleh negara juga rendah di benua Amerika daripada di negara lain. Tidak satu pun dari lima stasiun televisi terbesar di Brasil,Meksiko,Peru, dan Amerika Serikat dimilikinegara;hanya di satu negara (Turki)dari seluruh sampel kami televisi dikuasai negara. Di Eropa Barat, sebaliknya, sejumlah stasiun penyiaran publik dimiliki negara, atau 48 persen menurut hitungan angka dan 55 persenmenurut pangsa. Negara-negara di Asia Pasifik, Eropa Tengah dan Timur, dan bekas Uni Soviet punya pola kepemilikan mendekati rata-rata sampel, walaupun kepemilikandi masing-masingwilayah berbedasecara dramatis. Misalnya,di Indonesia dan Thailand kepemilikanmedia oleh negara rendah dibandingkan dengandi RepublikDemokrasiRakyat Korea dan Myanmaryang kepemilikan media oleh negara adalah sepenuhnya. Begitu pula kepemilikan media oleh privat diEstoniadanMoldaviakontrasdengankepemilikanpenuholehnegara di Belarus dan Turkmenistan. Di negara miskin kepemilikan surat kabar dan televisi oleh negara tinggi (tabel8.2).Kepemilikannegaradilaporkan setelahsampeldibagidalam empat kategori PNB per kapita pada 1999. Rata-rata kepemilikan surat kabar oleh negara (menurut pangsa) turun tajam dari 49,7 persen (untuk pendapatan terendah dari empat kategori) menjadi no1 (untuk pendapatan tertinggi dari empatkategori).Untuktelevisi,angkamenurutpangsa adalah 78persen(untuk pendapatan terendah dari empat kategori) dibanding 52,7 persen (untuk pendapatan tertinggidari empat kategori). Negara dengan kepemilikan ekonomi oleh negara yang tinggi secara 8.2 Kepemilikan Media oleh Negara dan PNB per Kapita (rataratadalam empat kategori) 1(rendah) 0,486 0,497 0,667 0,780 .--------------u------------------.---------~---------,~---.-----------------.-------------.--. 2 (cukuprendah) 0,550 0,565 0,792 0,781 3 (cukup tinggi) 0,129 0,106 0,463 0,473 ---- -- 4 (tinggi) 0,000 0,000 0,474 0,527 Catatan: Rata-rataempat kategori menurut PDB per kapita. Media milik negara menurut hitungan angkadanpangsa. Sumber: Kalkulasipengarang keseluruhan, kepemilikan media oleh negara juga tinggi (tabel 8.3). Negara denganindeksempatkategoriBUMNpalingrendah,yangmencenninkankepe- milikannegara yang tinggisecara ekonomi,rata-rata 48,5persen kepemilikan surat kabar olehnegara (menurutpangsa)dan 78,6persenkepemilikantelevisi (menurutpangsa)olehnegara.Sebaliknya,negaradenganindeksernpatkategori BUMNterting~,dan karenaitu kepemilikanekonomiolehnegara rendah,rata- rata kepemilikansurat kabar oleh negara hanya 20,3persen (menurutpangsa) dan kepemilikan televisi oleh negara 60,4persen (jugamenurut pangsa). Tabel 8.4 menunjukkan bahwa pemerintah yang autokratis lebih mungkin menguasai media. Hubungannya monotonik melampaui empat kategori autokrasi. Tabel 8.3 Kepemilikan Media oleh Negara dan lndeks BLlMN (rata-rata dalam empat kategori) 1(tinggi) 0,488 0,485 0,768 0,786 2 (cukup tinggi) 0,444 0,459 0,702 0,786 -- 3 (cukup rendah) 4 (rendah) 0,202 0,203 0,535 0,604 Catatan: Rata-rata menurut empat kategori BUMN. Media milik negara menurut hitungan dan pangsa Sumber: Kalkulasipengarang. Tabel8.5 menunjukkanapakah pendapatan per kapita, indeksBUMN,dan autokrasipunyapengaruhindependenterhadapkepemilikanmediaolehnegara. Umurnnya ketiga variabel punya efek yang signifikan dalam suatu regresi. Dalam analisis tentang konsekuensi kepemilikan media oleh negara, kami menelitipendapatan per kapita,indeks BUMN,dan ukuran autokrasi. Buktipendahuluanmenunjukkantantangankuat terhadap pandanganbaik hatikepemilikanmediaolehpemerintah.Negarayangkurangberkembanglebih intervensionis,dan negara dengan kepemilikan media oleh negara yangtinggi lebih autokratis. Argumentasi kegagalan pasar pada kepemilikan negara 1 menyarankansebaliknya:negarayanglebih demokratispasti menyembuhkan kegagalanpasar melaluikepemilikannegara. Dalam analisisberikut ini kami meneliti isu yang sama dengan meneliti konsekuensi kepemilikan media oleh negara. Konsekuensi Kepemilikan Media oleh Negara Dalam bagian bab ini kami mempertimbangkankonsekuensi kepemilikan media oleh negara menyangkut beberapa indikator sosial,seperti kebebasan pers, hngsi pasar politik,dan pasar ekonomi,serta hasil sosial sepertitingkat kematian bayi dan pencapaian pendidikan. Dalam analisis ini penting bagi kami untuk bisa, sepanjang itu dimungkinkan, menghubungkan berbagai temuan dengan kepemilikan media oleh negara lebih daripada karakteristik masyarakat lainnya. Kami sudah menunjukkan bahwa negara miskin dengan pemerintahyangintervensionisdanautokratismenunjukkankepemilikanmedia yang tinggi. Karenanya kami meneliti PNB per kapita, indeks keterlibatan Tabel 8.4 Kepemilikan Media oleh Negara dan Autokrasi (rata-rata dalam ernpat kategori) Kategori P m 7 p e e Tdevisi, Televisi. aotulnasl menurut menurut menurut menurut hiiungan Pangsa hitungan Pam 1(tinggi) 0,717 0,737 0,917 0,920 2 (cukuptinggi) 0,529 0,576 0,900 0,907 - --------------------------,.------------------u-----..----------,.-----..-----.,.------,.-- 3 (cukup rendah) 0,460 0,545 0,524 0,655 4 (rendah) 0,100 0,094 0,470 0,608 Catatan: Rata-rata rnenurut empat kategori autokrasi. Media rnilik negara rnenurut hitungan dan pangsa. Sumber: Kalkulasi pengarang. BUMN dalam ekonomi, dan skor autokrasi di semua regresi.Kontrol ini tidak menjamin interpretasi kausal yang jelas dari hubungan antara kepemilikan media olehnegara danberbagai akibatnya.Sementara kepemilikan media oleh negara mungkin masih mewakili beberapa aspek "keburukan" yang tidak teramati, jika kepemilikan oleh negara membantu merarnalkan akibat buruk mempertahankan dengan konstan kontrol luas kita, kepemilikan oleh negara itu pasti terkait erat dengan keburukan yang diabaikan itu. Misalnya, karakteristik dari suatu negara pasti mencerminkan kepentingan negara bersangkutan dalam mengontrol arus informasi atau sesuatu yang dekat dengannya. Untuk kemudahan interpretasi, kami memberikodesemua variabel akibat, sebagaimana dengan kontrol,sehingga tinggi itu dianggap baik. Demikianlah nilai tinggi variabel korupsi atau nilai tinggi variabel kematian bayi cocok dengan korupsi yang rendah dan kematian bayi yang rendah, secara berturut- turut. Kebebasan pers Mungkin jalan terjelas untuk membandingkan alternatif teori kepemilikan mediaolehnegara adalah dengan memfokuskanbahasan pada kebebasanpers. Bagaimanapun juga,implikasi penting teori pemerintahyangbaikitu,semakin besar kepemilikan pemerintah, hams, atau setidaknya membawa, kebebasan yang lebihbesar,karena mediamenghindari perangkap olehindividu-individu dengan kekayaan yang ekstrem ataupun pandangan yang ekstrem. Tabel8.6 menyajikan hasil regresi ukuran kebebasan media yang "obyektif" mengenai kepemilikan media oleh negara. Kami mengukur kebebasan media Tabel 8.5 Determinan Kepemilikan Media oleh Negara Yariabel WE lndeks Autokmi Konstanta R 2 N Per kapita BUMN Kepemilikanpers oleh -0,0084* -0,0185*** -0,8345* 1,0948* 0,5574 97 pemerintah (0,0027) (0,0112) (0,1462) (0,1075) (rnenurut pangsa) Kepemilikantelevisi oleh pemerintah (rnenurut pangsa) * Signifikanpada tingkat1persen. Sumber: Kalkulasipengarang ** Signifikan pada tingkat 5 persen. *** Signifikanpada tingkat 10 persen. menurut kasus aktual pelecehan terhadap wartawan dan media yang disusun darilaporanReportersSans Frontieres(2000)mengenaiwartawan yangdipen- jarakan dan media yang ditutup oleh pemerintah. Kami merekonstruksikan ukuran lain dari laporan Committee to Protect Journalists (2000) mengenai jumlah wartawanyangdipenjarakan.Kamijuga melihatukuransensorInternet. Tabel 8.6 menunjukkan dampak negatif dari kepemilikan media oleh pemerintah terhadap kebebasan media, menahan pendapatan per kapita, intervensionisme,dan konstanta autokrasi, dengan koefisien hanya di bawah setengahmenjadisignifikansecarastatistik.Mediacenderunglebihindependen danwartawan cenderunglebih jarangditangkap dan dipenjarakan jika media dirnilikiprivat.Tinjauanyanglebihdalampadadata mengungkapkangambaran yangkompleks.PelecehanwartawandiKenya,Nigeria,danTurkitinggipadahal jelasmedia dimilikiprivat,mungkinkarenakontrolnegara melaluikepemilikan menggantikanpelecehan.Namunpelecehan juga tinggidibeberapanegarayang tinggikepemilikan medianya oleh negara,seperti diAngola,Belarus,Iran,dan Cina.Selanjutnya beberapa negara yang memonopolimedia,seperti Republik DemokrasiRakyatKoreadanRepublikDemokrasiRakyatLaos,menunjukkan "efekCastro":kontrolnegarabegitukuat sehinggapembatasankebebasanlebih lanjut melalui pelecehan wartawan tidak lagi perlu. Pasar Politik Kamimenelitikonsekuensikepemilikanmediadariduaaspekpembangunan politik. Pertama, kami pertimbangkan efek kepemilikanmedia terhadap hak sipil dan politik warga negara.Jika arus informasipentinguntuk pelaksanaan hak warga, dan jika kepemilikan media oleh pemerintah memengaruhi arus ...... .. Tabel 8.6 Kebebasan Pers KepwMikaa- KepemRlkan pers tekvisl okhnegara oleh negam PN$ .- (meMHtrt fmnmtt Per iRdeks Variabel Pangsa) Pangs@) kaplta B U M Autokmsl Kanstanta Rz ' N Wartawan -0,0815*** 0,0013 0,0014 0,0412 0,9223* 0,1650 97 dipenjarakan (0,0487) (0,0011) (0,0044) (0,0536) (0,0542) @SF) -0,0247 0,0022* 0,0024 (0,0691) 0,8531* 0,1355 97 (0,0423) (0,0009) (0,0045) (0,0661) (0,0825) Media ditutup -0,0514 0,0018 -0,0045 (0,0547) (0,0018) (0,0060) 0,0622 0,0020 -0,0013 (0,0730) (0,0013) (0,0048) Wartawan -0,4136* 0,0065*** -0,0012 dipenjarakan (0,1571) (0,0037) (0,0182) (CPJ) -0,3753** 0,0119* -0,0042 (0,1617) (0,0040) (0,0184) * Signifikanpada tingkat1persen. ** Signifikan pada tingkat 5 persen. *** Signifikan pada tingkat 10 persen. CPJ Committeeto Protect Journalists. RSFReporters sans Frontieres. Catatan: Sernua variabel diskala kembali sehingganilai yang lebih besar sama dengan akibat yang lebih baik. Kebebasan pers merujuk pada indeks kebebasan pers untuk surat kabar dan indeks kebebasan penyiaran untuk televisi dan radio. Kesalahan standar dalam tanda kurung. Sumber: Kalkulasipengarang, data CPJ (2000); data RSF(2000). informasi, kami hams melihat hubungan antara kepemilikan pemerintah dan hak wartawan. Kedua, arus informasi mungkin memudahkan pengawasan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas politikus yang berkelakuan buruk. Dalam ha1 ini kepemilikan media oleh pemerintah meningkatkan korupsi (BesleydanBurgesssegeraterbit;Sen1984,1999).Dalam analisisinikamisekalilagimenelitipendapatan perkapita, kepemilikanBUMN oleh pemerintah, dan autokrasi. Hasil inidilaporkanpada tabel8.7.Kepemilikanpersoleh pemerintah secara tipikal punya efek negatif terhadap hak warga negara dan korupsi. Dalam banyak contohefekkepemilikanpersolehpemerintahsignifikansecarastatistik, sedangkan kepemilikan televisi oleh pemerintah umumnya tidak signifikan. Hasilini kebanyakan wajar sesuai dengan pandangan bahwa kepemilikan pers oleh pemerintah membatasi arus informasi kepada publik, karenanya mengurangi nilai hak warga dan efektivitas pemerintah. Hasil yang kami peroleh umumnya lebih kuat untuk pers daripada untuk 5tpEFd.iilLiK,/.-M MECIA +(FEJ#&@:jR,Apd ......._ _ __ __....-..~...~...l_.-.....____. . _.__ .-I-. i Tabel 8.7 Pasar Politik KepemiOkan fcePewkan W d e h tekvisi oleh negara m.- - - (men~mt (menwut PNBper lndehs Varlebel mJ p"pgSa) k a w BUMN ~u&fu& Konstanta R a N Hak polit~k -0,1872* 0,0107* -0,0011 0,7772* -0,0511 0,8112 97 (0,0613) (0,0019) (0,0071) (0,0780) (0,0779) -0,1278*** 0,0130* -0,0011 0,8275* -0,0816 0,8132 97 (0,0682) (0,0019) (0,0079) (0,0692) (0,0852) ----------.-u---------------------------------.---------------.--------.--------.--- Kebebasan -0,1531* 0,0105* -0,0002 0,5334* 0,1145*** 0,7507 97 slpil (0,0532) (0,0017) (0,0063) (0,0748) (0,0703) -0,0804 0,0122+ 0,0006 0,5886+ 0,0608 0,7529 97 (0,0659) (0,0017) (0,0071) (0,0685) (0,0875) ----------------------w---.----------------u.-------------------------.u---.----- Korups~ -0,6819*** 0,0661* -0,0289 0,8072*** 2,5209* 0,4863 79 (0,4174) (0,0114) (0,0450) (0,4833) (0,4524) 0,0193 0,0728* 0,0728* 1,2313** 1,8852* 0,4863 79 (0,4455) (0.0123) (0,0457) (0,5496) (0,6688) * S~gnifikanpada tingkat1persen. ** Signifikan pada tingkat 5 persen. *** Signifikan pada tingkat 10 persen. Catatan: Sernua variabel dependendiskala kernbali sehingga nilai yang lebih besar sama dengan akibat yang lebih baik. Kesalahanstandar dalam tanda kurung. Sumber: Kalkulasi pengarang. televisi.Untuk televisi,efekkepemilikanpemerintah umumnyatidaksignifikan. Satu alasannya mungkin, kehadiran pers privat yang lebih umum merupakan kendali atas televisi negara, dengan demikian menjamin arus informasi yang lebih bebas daripada jika pers dan televisi berada dalam tangan negara. Data mengonfirmasikan bahwa akibatnya akan lebih buruk bila negara menguasai baik surat kabar maupun televisi daripada bila memiliki hanya salah satu di antaranya. Sistem Ekonomi Suplai informasi oleh media dapat juga meningkatkan kinerja sistem ekonomi.Bilawargalebih infomed,merekabisa-melaluiaksipolitil-menjadi lebih efektif dalam membatasi kemampuan pemerintah untuk merugikannya secara ekonomis,misalnya, menyita harta benda atau membuat peraturan yang menyulitkan usahanya. Indikator tata pengaturan ekonomi, sepehi jaminan keamanan harta benda dari penyitaan dan intervensi sera kualitas regulasi, karenanya hams lebih tinggi di negara di mana media berfungsi lebih efektif. Tabel 8.8 Pasar Ekonomi KepemiWan K%jmnWan. W telsyid - oltdrnegata o l e h e 'PNB .. . . . . .. (-art- t m u t per- brdeLrs -. - Yariabd -) p m a ) k@@ ~&-.h* N ' BUMN ^R2 ' Keamanan -0,2415* 0,0114* 0,0295* -0,1035 hak milik (0,0676) (0,0019) (0,0080) (0,1106) -0,0088 0,0135* 0,0342* 0,0429 (0.0611) (0.0018) (0.0081) (0.1230) Risiko -2,8428* 0,0650' 0,1105 -1,5156 penyitaan (0,6998) (0,0222) (0,1010) (1,1160) -2,1013** 0,1007* 0,0975 -1,2372 (1,0370) (0,0272) (0,1144) (1,4425) Kualitas -0,5496* 0,0204* 0,0627* 0,5395** 4,5032" 0,6046 97 regulasi (0,1748) (0,0046) (0,0178) (0,2427) (0,2412) -0,1458 0,0261* 0,0701* -0,8656* 4,8656* 0,6062 97 (0,1593) (0,0048) (0,0197) (0,2643) (0,2643) * Signifikanpada tingkat1persen ** Signifikanpada tingkat 5 persen *** Signifikan pada tingkat 10 persen Catatan: Sernua variabel dependendiskala kembali sehingga nilai yang lebih besar sama dengan akibat yang lebih baik. Kesalahan standar dalam tanda kurung. Sumber: Kalkulasi pengarang Tabel 8.8 menunjukkan bahwa kepemilikan media yang lebih besar oleh negara terkait dengan keamanan hak milik yang lebih lemah, diukur menurut indeks keamanan hak milik Freedom House dan ukuran risiko penyitaan PoliticalRiskServices.Besarnya kepemilikan media olehnegara menunjukkan kualitas regulasi negara yang rendah, menurut ukuran World Bank. Hasilnya, secara statistik lebih kuat untuk pers daripada untuk televisi dan radio. Hasil-hasil untuk keamanan hak milik sekali lagi mengesankan bahwa kepemilikan media oleh pemerintah itu menyengsarakan. Bersama bukti terdahulu mengenai kebebasan pers dan persaingan politik, bukti ini amat mendukungpandanganbahwa pemerintah memilikimedia-khususnyapers- bukan untuk memperbaiki kinerja sistem ekonomi dan politik tapi untuk Hasil-hasil Sosial Analisis kamiterfokus pada kebebasanpolitik danekonomi,tapi orangbisa berargumentasi bahwa manfaat sebenarnyadari kepemilikan pers oleh negara -- -. ..- -. -, Tabel 8.9 Hasil-hasil Sosial Kepemilikan KepemRikan Pers televisi olehnegwt olernnegara (mwntrut (menurut PNB l&ks Varlabel pmgsa) pangsa) Per kap)ta BUMN Autokmi Konshta R Z N Pencapaian -12,4252** * sekolah (6,8314) -18,6429* (7,1035) Pendaftaran -17,6477* sekolah (9,0161) -15,5171** (9,4133) Rasio murid/ -0,1909* guru (0,0627) Harapan -11,1692* hidup (3,1662) -- Kematian -0,2692* bayi (0,0833) Nutrisi -332,0943** 26,9430* 4,7406 -155,0844 2841,2880* 0,4102 93 (159,8358) (4,8200) (16,237) (205,9862) (214,3279) -327,5296* 30,8943* 0,0288 -96,7649 2889,1050* 0,4265 93 (167,5104) (4,5334) (17,5395) (197,5107) (254,9896) * Signifikan pada tingkat1persen. ** Signifikan pada tingkat 5 persen. *** Signifikan pada tingkat 10 persen. Catatan: Semua variabel dependen diskala kembali sehingga nilai yang lebih besar sama dengan akibat yang lebih baik. Kesalahan standar dalam tanda kurung. Sumber: Kalkulasi pengarang. jatuh kepada anggota masyarakat miskin.Terbebasdari pengaruhpemilikyang kapitalistis, media yang dimiliki negara bisa melayani kebutuhan sosial masyarakat miskin dan karenanyameningkatkan hasil sosialnya.Seorangyang skeptis akan mengatakan sebaliknya: bahwa pemerintah akan menggunakan kepemilikanmediauntukmembungkampersand mencegahmasyarakatmiskin memperoleh mekanisme untuk menyuarakan keluhannya. Kepemilikan pemerintah karenanya hams dikaitkan dengan hasil sosial yang inferior. ZOZ ; . _ . _ l_._l....__--...-. --- ^ ...._....l---........--.--..-. 3 yaja xalug uelaulxad uezuap ueynq (yesrdxaq exeaas lslaalaq uep xeqey ems yn~un)lumpuezuap 6-8-9'8laqqeped ueynaqp 3ueLlsa.BaxBue@uam p ~ e ~ueJny8uesxaqxeseduxelepe~ezaugodouomlezeqasuasxad 5~ medmelam x exezau lox~uoyuezuap e~ezaueped ynCnxaux luxex 'Ispalay seqe exezau lox~uoyynJunedtuas h u m pueyeqdl~uamluxex -uasxadE;Lseqepuep'uasxad G L uep og eJeque'uasxad o g yeMeq p uep g z exeque 'uasxad g z yemeq rp uep 0exeJuexeqey ?emslsepyqs seJeexe8au lox~uoyynqun liu~umpueye$dlauam lmey yeluelylmaa .rs!AalaJ yeLeleyy uep xeqey qexns lsepyqs seJe exezau lox$uoy~ey8ulqqnmuaux (xesaq emes yepy Buell) yoduolay-yoduolay mqep ay exe8au-exe8au ladmas Qeqmam w e y l q uaum&e rde83ueuam ynqun .exezauyalo ueyqpaday ~ny8uelluamepw-eqemas lul godouom ueleosxad 'lsl~alaqundneux ~ e q e y qems seJe papd llodouom lellundmam F e y ladmes uxelep e~ezauund nqes yepg euaxex .qe~lxdelpaw pep yalo~adpeslq yepg uq3unm %ell nJuapaJ uel[esyqqnd epedayuewaqmam ynqundnyna deBBuelp'rsl~a~aqseqeemeJtuaq 'exezau ueyjlpaday ueye$e8uam Buell $exec6 edox3 lp emeJruaJ 'lnaunm &ell uyeluaum&e 'IT qyyexaxa.1unyaq-unye~eped '~pdouomelluueypaqlp yesapuauxexezauueyglmadayxn[uezuad'sjB8q pynquaqlp388nWeMeped zuellxesed eszued ~pueyyeq 'ytunq ylqalnlelasxesaqylqalBuellexazau ueygpaday yeyede 'jl~emaqpueelluepad~ ~ ~ O ~ O U O W du~uxneJellodououxyalo e~em-e~auxasueyqeqasp nql exezauyaloepamueyypaday ynmq yaja yeyede :ueelluepad ueypqmpam lul umlaqas qeq ue@eq-uel8eq uxelep uenmq ~ ! ~ O ~ O U nep uey ! l ! l u a d a y O W wad ynqun epas IsFala?ynJunnyepaq uep 'yy~lloduep lmouoya TaqepeAynJun epedpep Jeny ylqal ellumnum 8ueLleysosllsey ynqun pxp.mZuraq e3nCyleq ylqal8uell yygod uep lmouoyaIaqegeAuezuap qleyxaxa.1zuebepaux ueyj~waday mJytuJs 'epam yellueqlyqlmamyaqupamadauemlp exezaulpytunq qqale3nilsuqnu uep 'pkq uegemay 'dnply uedexey !padas 'ue~eyasay8uepjq lp l j s e 'yepuax ~ Budtun.8-ppnm olsmuep 'yeloyasynsemuexegapuad'uevppuadueledeauad ueyllseq3uamp?meF e yexezauyalo 8ueLeFazTxuemmadax 'lseqoqne e$ueqsuoyuep 'r@pq.Iamadyaloueeyestuad uqglmaday 'eqldeyxadueqedepuad ueyuayepadmam ue8uap 'ue~eyasayuep ueylppuad xoqeylpul uep exe8au yalo?!paw ueygluxadayexe~ueue8unqnyueyxodelam 6.8p q 'splduxaexeaas ~ IsenleAalp ledep 11-11ue8uepued enpay ue8uap ueZue$uapaqzuell Isylpaq kepemilikanmedia oleh negara. Dummy yang diabaikan selalu dummy yang berkaitan dengan empat kategori yang kedua, artinya, kontrol negara antara 25 dan50 persen. Kami melihat bagaimana berbagai hasil berbanding dalam empat kategori. Hasilnya, untuk kebebasan media dan pasar politik dan ekonomi tidak menunjukkanbahwa konsekuensiburuknyakepemilikannegara pada berbagai hasil didorong semata-mata oleh monopoli negara. Pada urnumnya, tidak ada polayang jelasmunculdaridata,karenakepernilikanempatkategoriyangketiga dankeempatseringpunyaefeknegatif yangbesar.Namun,kebanyakankoefisien mengenai dummy kepemilikan dalarn empat kategori ini secara statistik tidak signifikan. Untuksingkatnya,kami tidak menggunakantemuan ini. Hasilnyalebih jelasuntukhasilsosial.Khasnya,walaupun tidakselalu,bagi swat kabar maupun televisi, koefisiennya pada dummy empat kategori yang pertama positif, sedangkan yang ketiga dan keempat negatif. Bukti ini mengesankanbahwa hasil sosial merosot pada seluruh kenaikan kepemilikan mediaoleh pemerintah.Semakinbesarpersainganmedia,semakinbaikhasilnya. Jika hasil buruknya didorongsemata-mata oleh monopoli,kamimenyaksikan, sebaliknya,koefisienno1pada dummy empatkategoriyangpertamadanketiga. Karena itu, kami juga mencatat bahwa-terutama dalam ha1 televisi~fek buruknyayangsignifikansecarastatistik pada hasilsosialmunculdalamkasus monopoli negara. Kesimpulan Bab ini menyajikan serangkaian bukti tentang konsekuensi buruk kepemilikanmediaolehnegara,denganmempertahankankarakteristik negara utama tetap. Kepemilikanmediaoleh pemerintah merugikanhasilatau akibat politik dan, terutama hasil sosial. Temuan terakhir ini terutama penting mengingat argumenyangseringdikemukakanyangmembenarkankepemilikan negaradi berbagaisektor,tennasuk media,denganmengemukakankebutuhan sosialdarimerekayangmiskin.Jika benar,temuankamimenyanggahargumeo ini. Bukti menunjukkan, sebaliknya, bahwa kepemilikan media oleh privat melaluiprivatisasiataumendorongswastamasukmedia,bisamengembangkan berbagaitujuanpolitikdanekonomi,danterutamakebutuhansosialmasyarakat miskin. 1Men&uti definisiWorldAssociationof Newspapers,suratkabardianggapharian bila diterbitkan sekurang-kurangnya empat kali seminggu.Pada tahap awal pengum- pulan data (12 negara pertama), kami memfokuskan perhatian pada 10 perusahaan yang bergerak di surat kabar harian dan televisi. Selanjutnya kami mereduksi sampel menjadi lima perusahaan per media karena dua alasan. Pertama, perbedaan peliputan pasaryangdiperolehdengan meningkatkan sampelperusahaan darilima ke10ternyata marjinal. Dalam 12 negara pertama, lima surat kabar tersebut rata-rata menguasai 62,4persen totalsirkulasidan10 terbesar 74,5persen. Korelasiantara keduanya adalah 4,2 persen. Untuk sampel secara keseluruhan, lima surat kabar terbesar menguasai rata-rata 66,7persen total sirkulasi. Pasar televisi bahkan lebih terkonsentrasi: rata- rata lima perusahaan TV terbesar menyedot 89,5 persen pemirsa. Kedua, 20 negara dalam sampel kami tidak punya surat kabar harian lebih dari lima, dan 421 negara tidak punya stasiun televisi lebih dari lima. 2 Tingkat pemotongan voting stake tergantung pada tingkat pengungkapan kepercayaan dalam negara. Tapi bagaimanapun tak ada kasus threshold lebih dari 5 persen. 3 Dalam sedikitcontoh,pemilikhaksuara dalam perusahaanmedia tidak memegang lisensimedianya.Dalam kasus inikepemilikan perusahaan dan bukan pemeganglisensi yangmenentukan kontrol.Kamimengarnbilcontoh inikarena kontrol darisemuamedia siaran umumnya dimiliki oleh pemerintah, dan lisensi bisa dibatalkan tergantung kuatnya hak kepemilikan di sebuah negara. 4 Berezovsky (2000.hlm. A27) menulis sebagai berikut: "Kami membantu Yeltsin mengalahkan kaurn komunis pada pemilihan, dengan menggunakan stasiun TV milik swasta." 5 Hanya lima negara (Ghana,Filipina, Uganda, Ukraina, dan Uzbekistan) punya kontrol negara yang lebih besar ataslima surat kabar terbesar daripada terhadap lima stasiun televisi terbesar. 6 Lebih jauh argurnennyaadalah luasnya kepentingan regulasi televisi lebih tinggi karena kesulitanmendefinisikanhak milikfrekuensisiaran. Darisudut pandangefisiensi mungkin sudah optimal pemerintah mengontrol stasiun televisi secara langsung, daripada meregulasi sektor tersebut dan mengeluarkan biaya untuk memantau kepatuhannya. Argumeninitelah disanggahCoase(1959)dan lainnya,yangtidakmelihat perlunya kepemilikan pemerintah dan regulasi karena sisi khas teknologi frekuensi siaran. Rujukan Barro,Robertdan Jong-WhaLee.1996."International Measuresof SchoolingYears and Schooling Quality." American EconomicReview 86(2):218-23. Berezovsky,Boris.2000."OurReserveRevolution:Under Yeltsin,WeOligarchsHelped Stop Russiafrom Revertingto its Old,Repressive Ways." WashingtonPost, 26 Oktober. Besley, Timothy, dan Robin Burgess. Segera terbit. "The Political Economy of Government Responsiveness: Theory and Evidence from India." Quarterly Journal of Economics. Committee to Protect Journalists.2000. Attacks on the Press in 1999:AWorldwide Survey by the Committee to Protect Journalists. Tersedia di http://www.Cpg.org Coase,Ronald H. 1959."The Federal Communications Commission." Journal of Law and Economics 2(5):1-40. Dernsetz, Harold. 1989."The Aminity Potential of Newspapers and the Reporting of Presidential Campaigns." Dalam H. Demsetz, ed. Efficiency, Competition, and Policy. London: Basil Blackwell. Djankov,Simeon,Caralee McLiesh, Tatiana Nenova,dan Andrei Shleifer."WhoOwns the Media." Kertas kerja. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. -. Segera terbit. "Who Owns the Media?" Journal of Law and Economics. European Institute of the Media. 2000. "Media in the CIS." Duesseldorf,Jerman. Fraser Institute. 2000. Economic Freedom of the World.Vancouver,Canada. Freedom House. 2000a.The Annual Survey of Press Freedom 2000.NewYork.Tersedia online di h t t p : / / w w w . f r e e d o m h o u s e . o r ~ / r e s e a r c h / ~ . -. 2000b.FreesomintheWorld:Annual Survey of Freedom Country Ratings 19991 2000. Tersedia online di http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2OOO/ indexhtm. Grossman, Sanford J., dan Oliver Hart. 1988. "OneShare-OneVote and the Market forCorporate Control." Journal of Financial Economics 20(1-2):175-202. Kauffman,Daniel, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Lobaton. 1999. "Governance Matters." Policy ResearchWorking Paper no. 2196.World Bank,Washington, D.C. La Porta Rafael,Florencio Lopez-de-Silanes,dan Andrei Shleifer.1999. "Corporate Ownership around theWorld." Journal of Finance 54(2):471-517. _- La Porta Rafael,Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert Vishney. 1999."The Quality ofGovernment." Journal of Law,Economics,and Organization 15(3): 222-79. Polity IV Project. 2000. Polity IV Dataset: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-1999.College Park, Maryland: University of Maryland, Center for International Development and Conflict Management. Tersedia online di http:// www.cidcm.umd.du/inscr/polity. Political Risk Services. 2000. International Country Risk Guide. East Syracuse, New York: Institutional Reformand Informational Sector. Reporters Sans Frontieres. 2000. Annual Report 2000. Tersedia online di http:// www.rsf.fr Sen, Amartya. 1984. Poverty and Famines. Oxford,U.K.: Oxford University Press. -. 1999. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. Simons, Henry. 1948. Economic Policy of a Free Society. Chicago: University of Chicago Press. Stigler,George. 1961."The Economics of Information." Journal of Political Economy 69(3):213-25. Stiglitz, Joseph E. 2000. "The Contributions of the Economics of Informationto Twentieth Century Economics." Quarterly Journal of Economics 115(4):1441-78. UNDP (UnitedNations Development Programme).2000.Human DevelopmentReport 2000. New York. UNESCO (United Nations Educational,Scientific,and Cultural Organization). 1999. Annual Statistical Yearbook. Paris, Prancis. Institute for Statistics. World Associaton of Newspapers. 2000.World PressTrends 2000. Paris. Zenith Media. World Bank. 2000a. Database of Enterprise Indicators on Pansition Economies, Europe, and Central Asia Region.Washington, D.C. -. 2000b.World Development Indicators 2000.Washington, D.C. Zenith Media. 2000a. Americas Market and Mediafact. London,U.K. -2000b.AsiaPacificMarketandMediafact.London. . -. 2000c. Central and Eastern European Market and Mediafact. London. -. 2000d. Middle East and Africa Market and Mediafact. London. -. 2000e. Western European Market and Mediafact. London. Media sebagai industri: Fondasi Ekonomi ~omunikasiMassa Bruce M. Owen ng melihat media massa di negara berkembang melalui lensd dan bertanya apakah media tunduk pada kontrol atau sensor dan sampai di mana tujuan demokrasi seperti transparansi pemerintah dan kebebasan berekspresi berkembang lewat kerja wartawan, Studi peran media dalam pembangunan sering difokuskan pada efek medid terhadap khalayak dan nilai budaya (lihat World Bank 2002, bab 10).Bab ini melihat media semata-matasebagai bisnis. Sumbangan langsung media massa terhadap output ekonomi tidak besari sektor ini relatif kecil di hampir setiap ekonomi,kaya atau rniskin.Misalnyai pada 1999 radio dan televisi menyumbang hanya 0,7 persen produk domestig bruto AS;semua jasa cetakan,termasuksuratkabar danmajalah,menyumbang 1,06persen; dan industri film menyumbang 0,3 persen. Namun, efek politik dannonekonomidari media jelaspenting,dantidak kurang pentingnyaadalali efek tidak langsung ekonomi media terhadap pembangunan ekonomi. Media yang didukung iklan merupakan sumber utama informasi konsumen dan komersial,serta menjadi wahana penyebaran ilmu pengetahuan. Sedangkan kedua kegiatan ini menyurnbang pada pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan informasi komersial yang diberikan iklan mengurangi biaya pencarian dan transaksi yanghams dikeluarkan konsurnen,serta memungkinkanpemasaran secara massal beserta skala dan lingkup ekonominya.Begitu pula penyebaran informasi komersial, seperti harga komoditas dan tingkat pengupahan, memperlancarproduktivitas perusahaan skala kecil. Komunikasi massa juga merupakan saluran pencapaian tujuan politik, budaya, dan pendidikan yang penting dan bahkan lebih daripada itu. Namuntidaksatu punmanfaatpolitik,budaya,ataumanfaatekonomitidak langsungyangdiberikanmedia massa bisa bertahan,setidak-tidaknyadipasar ekonomi,jikamediatidakberhasilsebagaibisnis.Karenaitu pentingmemahami faktorekonomiyangmenjadidasar danstruktur komersialmedia.Bagipemilik media, keberhasilan komersial harus menjadi tujuan atau persyaratan untuk memperolehprestise,kekuasaan,danpengaruh.Mediatidak dapatmemperoleh kekuasaandanpengaruhtanpasukseskomersial,kecualitidak ada persaingan. Pada umumnya sajian terbaik media yang pemiliknya mempunyai tujuan kekuasaan dan pengaruh tidak sama dengan sajian yang dibutuhkan untuk mencapaikeberhasilankomersial4ankarenanyademikelangsunganhidupnya sendiri4alamlingkunganpasaryangbersaing(lihatOwen1975untukbahasan mengenaihubunganantarastruktur mediadan persainganekonomiberkaitan dengan isi). Karakteristik Ekonomi Produk Media Media menghasilkan dua produk: isi dan iklan. Walaupun ada saling ketergantungan,kedua produk punya karakteristik yang berbeda. Isi Media massa menjualisi berupa informasidan hiburan kepada konsumen. Denganberbuat dernikianmediamenarikkhalayak,dankhalayakinibisadijual kepada pengiklan. Jadi media massa pada umumnya punya dua output atau sumber pendapatan: isi dan khalayak. Contoh ekstremnya mudah dilihat. Misalnya,mediasepertitelevisisepenuhnyamengandalkanpendapatandengan menjual khalayak kepada pengiklan; media lainnya, seperti studio film dan penerbit buku,sepenuhnyamengandalkanpendapatan pada penjualan isi dan tidak menjualkhalayak kepada pengiklan;sedangkan media tertentu lainnya, seperti billboard,flyer, dan berkala tertentu,sepenuhnya berisikaniklan. Mediamassapertamadiluarmirnbaragamaadalahsurat kabardanmajalah. Menjelangabad ke-19,penerbitsurat kabar dibanyaknegaramulaimenikrnati pendapatan dari iklan pasar massal barang konsumsiyangmulaiberkembang. Banyakfaktoryangsecarabersama-samamendukunggelombangnaiksirkdasi: teknologi transportasi baru yang memperlancar pengembangan pasar massal dan memungkinkansirkulasi surat kabar semakin luas, meningkatnyamelek huruf yangmeningkatkanpermintaansirkulasi,sedangkanteknologipercetakan baru serta meningkatnyasuplai kertas koran mendukungsirkulasi yang lebih besar dan harga langganan yang semakin murah. Sebagaiprodukkonsumen,isimediapunyadua karakteristikekonomiyang mendasar.Pertama,isiitu sendirimerupakan barang publik.Ini berarti bahwa menghasilkan suatu isi tertentu, katakanlah berita surat kabar, biaya untuk pembaca pertama tidak lebih besar daripada biaya untuk pembaca yang k e ~ 10.000.Jika produksisatu berita menelanongkosUS$500,ongkosper pembaca US$500 jika hanya ada satu pembaca,dan US$0,05 jika ada 10.000 pembaca. Singkatnya,produksiisimediamassaitu bercirikanskalaekonomisyangbesar.1 Ini berlaku bagi semua media massa, dari surat kabar sampai televisi satelit. Karakteristik dasar kedua isi media adalah sifatnya yang heterogen atad berbeda-beda. Tidak ada dua isi media yang identik, sebagian karena mediq menyandang hak cipta intelektual dalam isi yang dihasilkannya,dan sebagiaq lagi karena alasan komersialmedia perlu melakukandiferensiasiisi untuk bisal bersaingdenganmediayanglebihbesar,dankarenanyaperlumenurunkanongkos~ produksiperunit.Diferensiasiproduk inimerupakankegiatanyangmahal,yand umurnnya menghadapi returns to scale (hubungan antara keluaran dari suatq produkdanjumlahfaktormasukanyangdigwnakanuntukmenghasilkanprod& tersebut dalam jangka panjang,editor)yang semakinkecil. Struktur industri surat kabar menggambarkan faktor-faktor ini. Skalai ekonomidalampenyebaranongkosproduksiisieksemplarpertamasurat kabad kepada sejumlah besar pembaca mengesankan bahwa surat kabar bisa~ berkembangmenjadimonopolisecara alamiah.Karenasurat kabar yangbesari sirkulasinya menanggung biaya per unit yang lebih rendah, seharusnya surat~ kabarinimampumenyingkirkansurat kabaryangkecilsirkulasinyadaripasar.' Namun di banyak negara ternyata beredar lebih dari satu surat kabar, baik secaranasionalmaupunsecaralokal.Adanyabanyakswat kabar tidak berartil bahwa pasar dalam keadaan tidak berimbangdan menuju monopoli.Ini cuma berarti bahwa swat kabar yang saling bersaing itu sudah menemukan cara masing-masingdalammenarikberbagaikhalayakatauberbagaipengiklanyang tidak bisa serentak dipuaskan oleh satu surat kabar. Diferensiasi mengambil banyak bentuk. Beberapa media,sepertiswat kabar lokal, khususmengambil fokusberita lokal.Bombay Times tidak bisa bersaingdi Calcutta karena tidak bisa dengan efisien dan mendalam meliput berita lokal di kota tersebut, tapi tetap menarikbagipembacadanpengiklandiBombay.Begitu juga Ulanbaatar, Mongolia, tidak mungkin mampu mendukung18 surat kabar "utama" pada 1994 jika surat kabar ini tidak melakukan diferensiasi mengikutigaris politik atau garis lainnya (Williams1995). Di banyak negara swat kabar juga mengkhususkan diri menurut afiliasi politik. Surat kabar nonkomersial dan disokong partai politik sudah lazim. Sebagian pembaca mungkin tidak memercayaiisi surat kabar yang berafiliasi dengan partai oposisi,dan begitu senang membaca opininya dibenarkan oleh swat kabar yang sepaham dengannya.Penerbit yang ingin bersaing di suatu industri dengan skala ekonomi secara alamiah condong kepada kelompok konsumen yang punya selera sama. Spesialisasi serupa terjadi sehubungan dengan bahasa, etnisitas, dan faktor budaya.Baik swat kabar maupun media siaran sedikit banyak mampu melayani berbagai selera dalam medium yang sama.Swat kabar punya rubrik,berita dan olah raga misalnya,yangmelayani segmen khalayak berbeda-beda.Radio dan televisi sering melayani berbagai segmenkhalayak,sepertisegmenanak-anakyangberbedadengansegmenorang dewasa,denganmenawarkansajianyangberbedapada jamyangberbeda pula. Mongolia sekali lagi merupakan kasus menarik. Walaupun negeri ini cuma mempunyai empat saluran siaran televisi pada 1995,dalam suatu wawancara para pemirsa mengatakan ada tujuh saluran televisi. Soalnya, setiap saluran menawarkan program dalam berbagai bahasa pada jam yang berbeda, dan pemirsamengirabahasaitu disiarkanolehsaluranyangberbeda(Williams1995). Dalam ha1 surat kabar, teknologi dan geografi juga memainkan peran membatasiskalaswat kabar.Swat kabarkotah a mmenghadapikendalabiaya transportasi yang semakin meningkat (dan biaya lainnya berkaitan dengan keterlambatan penyampaian)sambil berusaha melayani daerah di luar kota yang juga meningkatongkospengirimannya karena jarak yanglebih jauh dan pelanggan yang lebih sedikit. Karena itu negara yang kecil lebih mungkin mempunyai surat kabar berskala nasional daripada negara yang besar. Tapi akhir-akhir ini surat kabar nasionaldan regional berhasil mengatasimasalah inidenganmenggunakanteknologikomunikasiyangmaju,yangmemungkinkan surat kabar tertentu dicetak serentak di berbagai lokasi. Sedangkan bagi radio dan televisi, geografi agaknya tidak sepenting bagi surat kabar.Mediasiaran langsungbisa disiarkan serentak dengan murah dan diterima lewat antena diseluruh negeri.Karenaitulah Amerika Serikat sudah mempunyai jaringan radio dan televisi nasional jauh sebelum jaringan surat kabar nasional. Sejumlah model ekonomi menyimpulkan bahwa persaingan media yang didukung pengiklan membuat media seperti itu cenderung melayani kepentingan massal, atau kepentingan massal yang paling kecil angka penyebutnya,menghamburkanbiayauntukmemperbanyakprogramyangsama, dan mengabaikanselerarninoritas(Steiner1952;lihatOwendan Wildman1992, bab 3, untuk kajian literatur). Dari ha1 ini orang mungkin berkesimpulan, saluran media ganda yang dimiliki secara monopoli akan menghasilkan keragaman sajian yang lebih banyak daripada saluran yang sama banyaknya tapi masing-masing dimiliki serta dioperasikan secara independen. Namun kesimpulan seperti itu diragukan menurut model yang lebih umum. Saat ini para ekonom mengatakan, keragaman sajian yang dihasilkan industri yang bersaing dan mengejar keuntungan tergantung pada pilihan konsumen dan pengiklan, biaya program, dan faktor lainnya, dan asumsi yang mengatakan bahwa monopoli akan menghasilkan program yang lebih beragam tidak ada dasarnya (Owendan Wildman1992, bab 4). Istilahkeragamanseringdigunakandalamdiskusimediamassa.Keragaman sajian merujuk pada aneka sajian yang tersedia; keragaman sumber merujuk pada lebarnya cakupan para redaksi penyeleksi atau penjaga isi. Barangkali yang penting untuk tercapainya hasil politik yang menguntungkan adalah keragaman sumber, atau mungkin tidak adanya rintangan pada tingkat ~ penyeleksian di redaksi. Namun, dari sudut pandang ekonomi, pengakuan bahwa keragaman isi dan bukan keragaman sumber yang memengaruhi kesejahteraan konsumen,itu penting. Tidak ada hubungan yang perlu antara keragaman sumber dan keragamanisi. Kualitas isi media massa bersifat multidimensional, sulit diukur atau dibandingkan. Namun, faktor-faktor produksi dari isi yang sukses secara komersial jarangditemukan dan biasanyamemberikanrenteekonomi.Karena itulah mengapa, misalnya, bintang film yang populer besar penghasilannya. Jika orang menghubungkan sukses komersial dengan kualitas, maka rente ekonomi yang meningkatkan input itulah yang menciptakan korelasi antara biaya produksi dan kualitas. Karena itu,dengan kualifikasi yang tepat,kualitas media dapat diukur dari biaya produksi. Setidaknya dalam genre yang sama, sajian yanglebih mahalakan menarik khalayak yanglebih besar.Industri film di Amerika Serikat, misalnya, berhasil di seluruh dunia sebagian karena anggaran produksi yang besar. Periklanan Periklanan (atau penjualan khalayak) tidak kurang pentingnya diban- dingkan isi dalam memahami ekonomi media. Permintaan pemasangan iklan di media massa didasarkan atas kemampuan media tersebut meningkatkan penjualan barang dan jasa. Sebagian besar iklan, seperti iklan baris dalam swat kabar, mernuat informasi yang terperinci dan khusus yang membantu pembeli dan penjual mencari peluang transaksi yang saling menguntungkan. Iklan yang lain menarik terutama untuk kebutuhan yang lebih subyektif sifatnya.Mekanismepsikologisdan ekonomisyangmembuat iklanefektif lebih rumit dan di luar cakupan bahasan bab ini. Singkatnya, iklan media menyampaikan informasi yang, bila diolah, mengubah penilaian konsumen terhadap barang yangdiiklankan dan barang yangtidak diiklankan.Beberapa macam iklan,sudah tentu, ditujukan untuk mengubah opini atau citra, bukan menjual barang dagangan. Pengiklan berusaha menjangkau khalayak sasaran yang terdiri dari konsumen yang paling besar kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh pesan- pesan yang disampaikan. Media massa seperti televisi sangat efektif dalam menjangkau khalayak yang luas dan relatif serupa. Media semacam ini merupakan wahana yang efektif bagi pengiklan yang menjual produk seperti sabun,minuman,makanan,atau jasayangdiperlukan hampir olehsetiap rumah tangga. Namun televisi tidak efisien bagi pengiklan yang mencari khalayak sasaran yang terbatas atau khusus, seperti pembeli barang antik yang mahal. Pedagangbarangantik akanberusaha mencari konsumenyangsecara geografis terkonsentrasi dekat lokasi bisnisnya serta cocok dalam arti pendapatan dan seleranya. Pengiklan semacam ini akan menggunakan majalah, swat kabar lokal, pamflet dan, bila ada, penawaran langsung lewat pos. Di samping berupaya menjangkau khalayak dengan karakteristik sasaran tertentu, pengiklan juga berupaya menghindari duplikasi peliputan. Karena itu pengiklan lebih menyukai media yang mampu memberikan khalayak yang besardaripada media yangmemberikankhalayak yang kecildengan komposisi tertentu. Dengankata lain,pengiklanlebihmenyukaimediadengan jangkauan tertentu (sirkulasi) di antara khalayak sasaran daripada media dengan jangkauan yang rendah. Sebab, menggunakan beberapa media kecil akan menghasilkanduplikasi iklan kepada khalayak yangtumpang tindih. Keefisienan media massa bagi pengiklan dapat dinyatakan dalam angka indeks: biaya perseribu (CostperMillion,CPM).Media iklan mempromosikan dirinya dengan menawarkan khalayak yang besar dengan CPM yang menarik (rendah).CPM media didefinisikan baik untuk khalayak secara keseluruhan maupununtuksegmendemografiskhususdemografis khususinididefinisikan menurut lokasi, usia, kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Segmen didefinisikan dengan cara yang mendekati perkiraan khalayak sasaran pengiklan tertentu atau menurut jenis pengiklan. Beberapa media seperti majalah yang khusus isinya, yang menarik bagi segmen demografis tertentu untuk menghasilkan khalayak yang menawarkan CPM yang rendah kepada pengiklan,berusaha mencapaisegmen tersebut. Media yang tergantung pada uang langganan dan pendapatan iklan hams mengakuisalingketergantunganantara pendapataniklandanhargalangganan. Harga langganan yang tinggi akan mengurangi sirkulasi dan karenanya menghasilkan pendapatan iklan yang kecil. Mungkin, banyak khalayak menghargai iklan, terutama iklan yang memberikan informasi harga dan informasi khusus lainnya, sebagaimana isi nonkomersialnya, berkurangnya iklan karena harga iklan yang tinggi mengurangi sirkulasi. Undang-undangyangdikeluarkanpemerintahmemengaruhiekonomiiklan, terutama disektorsiaran.Misalnya,pemerintahASmembuatregulasimengenai iklan dalam program anak-anak, membatasi iklan obat non-generik, dan melarangiklan rokok. Namun,pengadilanmengecamkesepakatansukarela di kalangan industri yang membatasi lamanya siaran komersial sebagai pelanggaran undang-undang antimonopoli. Sebaliknya, Jerman niembatasi jurnlah waktu siaran iklan televisi tidak lebih dari 20 menit dari keseluruhan siaran setiap hari. Penyebaran informasi oleh pemerintah bisa menjadi sumber penting pendapataniklanbagisementaramedia,sertawahanayanghalusuntuk kontrol politik. Banyak pemerintah di negara bagian Amerika Serikat, misalnya, diwajibkan oleh undang-undang untuk memasang berbagai pengumumannya dalam "surat kabar lokal bersirMasi urnum." Untuk surat kabar kecil iklan pengumumaninibisamenjadisumberpendapatanyangsigmftkan,dan karenanya tak sedikitpun terancambahaya karena muatan politiknyayangagresif. Str1.1kturMedia dan Harga Isi berita yang berciri milik publik maupun iklan yang efisien dengan sirkulasi yang besar dalam suatu segmen khalayak tertentu cenderung menyokong sukses ekonomi dan kelangsungan hidup media besar. Namun, permintaan sebagan khalayak akan sajian yang khusus dan berbeda, serta permintaan pengiklan akan segrnen target yang khusus, menariknya ke arah yang berlawanan. Dalam ekonomi yang sudah sangat berkembang, keadaan yang dernikian menghasilkan spektrum media yang padat populasi, dengan kelompok-kelompokpesaingbergeromboldisetiap konsentrasipengiklan atau permintaan konsurnen. Jelas, tingkat populasi ruang isi spektrum media ini tergantung sebagian pada tingkat permintaan pengiklandan khalayak. Dalam ekonomi yang sedang berkembang masih banyak ceruk yang belumterisi, dan karenanya tidak banyak pesaingdisekitar masing-masingkelompokkhalayak dan masing-masing permintaan pengiklan. Permintaan akansajian jenistertentu (menurutdefinisi,sajian populer)dari konsumenyangbesar dan padat,yangbercampur denganpermintaanpengiklan yang terkonsentrasi pada khalayak hasil sajian termaksud, akan cenderung menghasilkan banyak saluran media dengan sajian yang sama. Baru ketika begitu banyak media bersaing danmenyebabkan terpecah-belahnya khalayak, akan muncul media khusus yang lebih banyak, karena baru pada titik itulah sebagian besar khalayak yang lebih kecil melampaui sebagian kecil khalayak yanglebih besar dalam menghasilkan keuntungan. Dalamsuatu ekonomiyang berkembangha1inimungkinmenguntungkan,karenamendukungpertumbuhan pasar konsumen secara massal, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi persediaan.Namundemikian,mediamassakomersialyangmenawarkansajian yang populer tanpa diferensiasi yang memadai pasti akan mendapat kecaman dari kelompokyangpeduli karena tidak adanya program yangmenarik budaya minoritas atau berselera elitis. Secara teoretis penyediaan barang publik seperti isi media tidak mungkin terjadi dalam suatu sistem pasar yang bersaing. Persaingan mendorong harga ke arah marginal cost dan marginal cost dari seorang anggota khalayak tambahan adalah nol. Pada harga nol, tidak ada pendapatan. Ini berarti tidak akan ada produksi barang publik sama sekali atau ada produksi tapi dengan harga yang tinggi dan tidak efisien oleh monopoli atau kartel. Pada kenyataannya,ada beberapa solusipasar untuk masalah ini.Mediasiaran yang bersaing seperti stasiun radio dan televisi tetap eksis walaupun mengenakan harga siaran yangefisiensecara ekonomis(nol)berkat kemampuannya menjual iklan,suatu barang swasta (private good)dengan marginal cost yang tidak nol. Mediayangtidak mengandalkanpendapataniklan,sepertifilm,majalahkhusus, dan buku, bisa bertahan hidup jika hak kekayaan intelektual ditegakkan, sehinggapara pesainghams menghasilkan produk yang berbeda-beda,bukan produk yang serupa. h i memungkinkan harga isinyalebih tinggidaripada no1 meskipun ada persaingan. Welfare loss dari harga di atas marginal cost berkurang sementara pasar yang berkembang dan menyempitnya ruang isi media mengurang jurnlah konsumenyang tersisih. Pakar ekonomi sering mengutip kenyataan bahwa media massa,terutama media siaran, memperdagangkanbarang publik karena alasan subsidi publik atau kepemilikanlangsungolehpemerintah.Baik kepemilikanmaupunsubsidi menimbulkankesulitan jika peran media adalah untuk memajukankebebasan politik. Lagi pula, dari sudut pandang ekonomi, kepemilikan oleh negara maupun subsidi publik tidak benar-benar bermanfaat. Sebab, informasiyang merupakan intervensilunak sekalipun,yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan konsurnen,tidak terlihat sama sekali. Alokasi sumber terpusat yang efisien dalam pengadaan barang publik membutuhkan pengetahuan terperinci mengenaisetiap preferensi konsumen. Tahap-tahap Produksi Media dan lntegrasi Vertikal Media massa punya tahap produksi tertentu yang umum: penciptaan isi, seleksi isi, pembiayaanproduksi,serta distribusi paket yang dihasilkan. Penciptaan isi meliputi produksi program video hiburan, pengumpulan berita,pengadaanperistiwa olahraga,produksifilm,penulisan,komposisi dan rekamanmusik,dan kegiatansejenis.Mungkinkarenasifatkreatihya,produksi isi sering terjadi pada skala yang sangat kecil. Masuk ke bidang ini umumnya mudah,denganpersyaratanmodalyangrendahatau nol, jugapersyaratanyang lain.Namun,biasanyahasilnyaberupakegagalankomersial.Usahakreatif pada tahap produksi media paling awal ini sangat riskan. Misalnya untuk setiap artikel,rekamanmusik,featuresurat kabar,atau programvideoyangdisiarkan, ratusan atau bahkan ribuan usulan ditolak. Tapi tahap produksi ini terus berlanjut,mungkinsebagiankarena proseskreatif itu sendiri ada manfaatnya dan karena optimisme, juga karena besarnya imbalan keberhasilan yang bisa diperoleh. Kewiraswastaan yang terampil dan manajemen yang efisien merupakan bahan utama keberhasilan. Hollifield (2001)meneliti hasil-hasil riset mengenai manajemen media transnasional. Kaiser (2001) bercerita mengenai Vyacheslav Dagayev, seorang pengusaha muda Rusia, dan keberhasilannya mendirikan swat kabar mingguan di Ulan-Ude,Rusia, pada 1992. Dari perspektif ekonomi, membedakan berita atau muatan politik yang eksplisit dari sajian hiburan tidak ada gunanya. Media hadir sebagai bisnis untuk menghasilkan keuntungan dengan menawarkan produk menarik yang akan menghasilkan pendapatan dari khalayak dan pengiklan. Media hanya akan menawarkan berita, isi politik, atau sajian "serius" lainnya yang me- nguntungkan. Sebagaimana dikemukakan sebelum ini, pemilik media yang terlindungi dari persaingan bisa memilih membelanjakan, atau tidak, rente ekonominya pada proyek yangsedikit kurang menguntungkan,seperti propa- ganda politik.Dalamkasuslainnya, regulasipemerintah bisa melarangprogram yang menguntungkan, misalnya pornografi, atau iklan seperti minurnan keras atau rokok. Dagayev, misalnya, memulai swat kabarnya tanpa tulisan berita atau muatan politik karena ia melihat tulisan jenis lain lebih menguntungkan. Lagi pula materi yang diklasifikasikan sebagai hiburan sering punya muatan politik, misalnya karikatur politik. Khalayak menghargai beberapa materi "serius"sebagian karena materiitu menghibur.Dalam banyak peristiwa,tahap produksi tidak banyak bedanya, walau bagaimanapun sifat medianya. Pada tahap selanjutnya, produksi memerlukan skala dan investasi modal yangbesar.Banyaksajianhiburan gaga1menarik rninat masyarakat,dan karena itu media memerlukan bermacam jenis kepemilikan untuk diversifikasi risiko yanghams ditanggungnya. Dalam bidangsiaran, jaringan,studio,ataustasiun akan memilih program yang diusulkan dan mendanai produksinya. Dalam penerbitan surat kabar, upaya editor memuaskan beragam pembaca memerlukan materi terpilih untuk penerbitannya. Pendanaan upaya kreatif pentingbagi jenissajiantertentu,sepertifilmdanvideohiburan,dimana ongkos naskah pertama tampak sangat mahal. Di bidang lainnya, seperti penerbitan majalah, pendanaan bisa terbatas pada pembayaran uang muka penulis. Sementara skala produksiyangefisienpada tahap kreatif mungkin kecil,seperti dalam penerbitansurat kabar mingguan,skala optimaldistribusifisikbiasanya jauh lebih besar. Demikianlah, masuk ke bidang penerbitan mungkin memerlukan kehadiran industri percetakan komersial dan industri distribusi yang mengandalkan sumber pendapatan dari non-surat kabar. Seleksi atau editing sajian dan kemasannya kemudian merupakan fungsi yang krusial dalam setiap media massa. Dari puluhan ribu pesan yang berebut perhatiandan uang daripublik,hanya beberapa yangberhasilsecara finansial. Adalah peran editor (apa pun jabatannya)yang menyeleksi pesan yang paling memuaskan tuntutan pembaca atau pemirsa. Persaingan di antara editor, direktur program,atau penyeleksisajian lainnya merupakan jaminan bahwa kekuatanpasarakanmencegahterjadinyaseleksiyangsewenang-wenang(lihat Crawford 2001 untuk kajian beberapa literatur ekonomi mengenai product bundling-menjual produk berganda dalam satu paket--dan kekuatan pasar dalam konteks khusus layanan televisi kabel). Tidak semua media mengandalkan reputasi untuk sajian tertentu atau kualitas yang sudah bisa diprediksi. Studio film, misalnya, mungkin lebih menghargaireputasinyadalamberhubungandenganinvestordaripada dengan pengunjungbioskop.Disukainyafilmtertentu olehpengunjungbioskopbukan indikasi bahwa filmapa pun yangdidistribusikan olehstudioyangsama bakal disukaipenonton.Konsumenlebihmengandalkanreputasiaktordansutradara serta promosi yang ekstensif dalam memilih film yang disukainya. Proses editorial atau seleksi paling sering terintegrasi dengan keuangan, karena hasilnya merupakan portofolio aset yang riskan. Seleksi sajian untuk saluran media tertentu, karenanya, bukan saja untuk menciptakan paket sajian yang menarik pembaca atau pemirsa,tapi juga merupakan pengelolaan risiko. Distribusifisik media massaumumnyamembutuhkaninvestasiyangcukup besar. Dalam ha1 media cetak dibutuhkan jaringan agen dan kendaraan pengantar. Stasiun siaran membutuhkan pemancar dan spektrum serta mengandalkankhalayak untuk membeli pesawat penerima. Penyediatelevisi kabel harus melakukan investasi dalam jaringan kabel, amplifier, dan perlengkapanlainnya.Stasiunsiaran satelitmembutuhkanspektrum,slotorbit, satelit, dan sarana lainnya untuk uplink serta pesawat penerima di lokasi pelanggan. Tahap distribusi media massa biasanya tahap di mana promosi berlangsung. Kebanyakan media mengeluarkan belanja yang besar dalam program promosi yang ditujukan kepada pembaca atau pemirsa potensial, denganmaksudmenyebarkanbiayakopipertamapenciptaandanseleksisajian kepada sebanyak mungkin khalayak dan memperoleh semakin banyak lagi untuk dijual kepada pengiklan. Proporsi dana yang dibelanjakan untuk distribusi bervariasi untuk sajian yang berbeda-beda menurut besarnya khalayak. Jika khalayaknya kecil,biaya terutama dibelanjakan untuk sajian, dan jika khalayaknya besar,biaya terutama untuk distribusi. Hampirdimana-mana kontroversi timbulakibat perbedaan dalamskala di manasajian media tercipta danskala dimana tahap selanjutnyapalingefisien. Individu kreatif (aktor,penulis,sutradara, reporter,kolurnnis,fotografer)sering memahami perbedaan kekuatan ekonomi antara mereka dan perusahaan yang membeli (atau menolak) jasa atau karya mereka. Perbedaan ukuran serupa tampak pada tahap lainnya dalam media massa. Misalnya, seperti dibahas sebelum ini, proses redaksi yang menghasilkan majalah atau berkala lainnya dapat dikelola pada skala yang sangat kecil dibandingkan dengan skala yang efisienpada proses percetakan dan distribusi. Demikianlah,majalah dan swat kabar mingguan jarang memiliki percetakan sendiri, juga kebanyakan mengandalkan distributor independen yangmenangani banyak majalah. Pada tingkat lokal, distribusi majalah sering merupakan monopoli. Berlainan dengan majalah, surat kabar harian terintegrasi secara vertikal. Walaupun swat kabar harian membeli sajian seperti feature dan berita dari kantor berita,surat kabaritu sendiri jugamempekerjakan reporter dan pencipta sajian lainnya. Swat kabar harian umumnya mempunyai percetakan sendiri dan menggunakan sebagianbesar kapasitasnya.Begitupula,surat kabarharian sering menggunakan karyawan, bukan distributor independen, untuk mengantarkan surat kabarnya ke kios-kios pengedar. Satu alasan adanya integrasi vertikal yang dijumpai dalam surat kabar harian adalah perlunya mengkoordinasikan proses produksi sehingga surat kabar diproduksi dan disampaikan menurut jadwal yang ketat dan reguler. Ini sering lebih mudah dilakukan oleh perusahaan itu sendiri daripada melalui kontraktor. Mediaelektronik cenderungmembelisajian dari pihak ketiga. Ini terutama berlaku bagisajianhiburankarena dua alasan.Pertama,bolehdikatakansemua media, bahkan media nasional, sifatnya "lokal" sehubungan dengan sajian hiburan dengan daya tank yang luas. Artinya, kebanyakan program hiburan hams muncul di banyak media untuk memperoleh akses khalayak seluas mungkin. Untuk pihak ketiga, memproduksi atau setidak-tidaknya mendistribusikansajian yangbisa munculdibanyak media masuk akal,karena ha1itu menurunkan biaya satuan sajian sehingga membuatnya lebih menarik dalam persaingan. Sudah tentu, media massa tertentu bisa memproduksi sajiannya sendiri dan menjualnya ke media lain, tapi ini hanya merupakan integrasi vertikal parsial. Kedua,sajian hiburan elektronikseringdieksploitasi dalam "jendela" (Owendan Wildman,1992,Bab 2). Setiap jendela merupakan periode waktu di mana sajian ditawarkan secara eksklusif kepada khalayak tertentu ataumelaluimediatertentu.Jendela memberikanpeluang bagipemasok untuk melakukan diskriminasi harga. Khalayakyangbersedia membayar harga yangtinggiditawarimaterinyalebih dulu,kemudian sajianyangsama berturut- t a t ditawarkan kepada khalayak yang bersedia menunggu dan membayar lebih murah. Contoh paling sederhana adalah diterbitkannya paperback atau buku pasar massalsetelahsekianwaktu hanya tersediaedisihardcoverdengan harga yang relatif mahal. Manfaat jendela lainnya adalah bahwa ini memungkinkanmediatertentumeraupuntungdariiklan dan bayaran promosi lainnya,yang jika tidak diambilakan jatuhketangan media pesaing.Initerjadi karena distribusi di setiap jendela menikmati hak eksklusif dalam wilayah masing-masing. Integrasivertikalkadang-kadangdisalahkan bila terjadi konsentrasimedia (OECD 1993). Kepemilikan sumber daya yang penting bisa menjadi peluang bagi pesaing untuk meningkatkan biaya yang hams dikeluarkan lawannya, atau tidak menyediakannyasamasekali.Penutupanintegrasivertikal,dinegara berkembang mungkin menjadi masalah, terutama pada program berbahasa lokal,mengingatbesarnyapasokanprogram berbahasaasingyangpopuleryang akan sulit ditutup dari persaingan. Di Meksiko, misalnya,selama bertahun- tahun Televisa menguasai televisi dan radio, dan dominasi Televisa ini disebabkanolehintegrasivertikalyangluas kedalamproduksiprogramtelevisi berbahasa Spanyol (Barrera tanpa tahun). Industri produksi program yang independen mungkin akan memperlancar masuknya broadcaster ke bidangl bersangkutan, yang ingin bersaing dengan Televisa. Namundemikian,walaupun ada integrasivertikal,persainganberkembang juga di Meksikoketika pemerintah memprivatisasilebihbanyak lagifiekuensi ~ stasiun siaran pada 1990an.Saluran-saluran baru dan aset media lainnya! diberikan pada Azteca,pemain baru yang tampaknya berhasil.Demikianlah,I dominasitelevisimungkindisebabkan bukan oleh integrasi vertikal, tapi oleh, ~ konsentrasi horizontal,artinya,olehkepemilikansemua saluran siaranswasta yangadaolehTelevisa,suatu keadaanyangterjadikarena kebijakanpemerintah~ sendiri. Lagi pula, dalam kasus Televisa, integrasi vertikal mungkin~ mengakibatkan kurangnya ketergantungan televisi Meksiko pada sumberl programdariluar negeri,dan pastitelahmembantukeberhasilanMeksfkodalarn mengekspor program televisi berbahasa Spanyol ke Amerika Serikat danl negara-negaraAmerika Latin. Contoh Meksiko menggarisbawahi pentingnya menghindari disintegrasi vertikal tahapan media yang tidak efisien sebagai respons untuk memahami masalah konsentrasi media. Integrasi vertikal dapat menghasilkan efisiensi denganmengizinkanmediamengontrolatau mengoptimalkanrisiko.Pertukaran kebijakan(policy trade-ofntampaknyaada antaraintegrasivertikaldanmanfaat1 kompetitifdarilebihmudahnyamasuk kebidangmedialantaran tidak adanya integrasi i t ~Contoh yang diberikan Meksiko itu adalah, walaupun integrasi . vertikaldisalahkansebagaipenyebabkonsentrasi kepernilikanmediadan tidak adanya persaingan, dalam kenyataannya kebijakan spektrum pemerintah itu telah mempertahankan monopoli. Dulu di Arnerika Serikat badan regulator kadang-kadangmembatasi integrasivertikal jaringan televisidan kabel dalam pembuatan program guna meningkatkan persaingan atau keragaman sumber. Tapi,pembatasan inikiniumumnyadianggapbertentangan dengankepentingan konsumen, dan karena itu telah dihapuskan. Teknologi Produksi Media Pada sisi teknis, media punya banyak persamaan. Media massa menurut definisimenyangkut penyiaran (broadcast)darisajian yangsama darisatu atau sejurnlahkecilpusat kebanyak anggotakhalayak,yangdiselenggarakanseperti jari-jari roda. Sebaliknya, penyiaran yang terbatas untuk khalayak tertentu seperti teve kabel (narrowcast) melibatkan komunikasi pesan dua arah, dari satu titik kesatu titik lainnya yang unik sepertipada jaringan telepon.Berbagi sajian (contentsharing)di antara banyakanggota khalayak mediamassaitulah yang menirnbulkan skala ekonomi. Kapasitas produksi media massa bisa diukur dengan banyak cara. Kebanyakanmedia punya satu saluran atau lebih,yangbisa dipasarkan secara individual atau dalam bundelolehsatu entitasekonomi.Masing-masingsaluran punya identitas khas yang oleh konsumen mungkin diasosiasikan dengan jenis dan kualitas sajian tertentu, sebagaimana nama atau merek dagang. Saluran menawarkan sajian secara terns-menerus atau secara berkala, dan berusaha menciptakan kesetiaan pelanggan. Surat kabar, majalah, stasiun televisi dan radio masing-masingbisa dianggap saluran komunikasi massa. Sebagaimana dibahas sebelumnya, total jumlah saluran yang bersaing dan jumlah saluran yangdikontrolmasing-masingentitasekonomimenentukankeragamansajian. Sementara teknologi berkembang, jumlah saluran yang dikuasai bersama cenderungberkembang, seperti tampak pada kontras antara broadcaster lokal dan sistem televisi kabel lokal. Semakin tampak struktur media melibatkan persaingan di antara penyedia multisaluran, seperti ketika broadcaster satelit langsung ke rumah bersaing dengan sistem televisi kabel. Surat kabar dengan berbagairubriknya yangdisusun menurut topiknya bisa jugadianggap sebagai media multisaluran. Kapasitas fisik saluran tertentu dapat diukur dari kemampuannya dalam mentransfer infonnasi per satuan waktu. Untuk media elektronik ha1 ini menyangkutbandwidth(untuksaluran analog)atau bitperdetik(untuksaluran digital).Media cetak punya ukuran fisik analog,tapi kebanyakan media cetak saat ini menggunakan transmisi elektronik pada titik tertentu dalam produksinya.Namun,daya tarikestetisdansajiansubstantif dalampesanmedia massa tidak ada hubungannya dengan ukuran atau kapasitas fisik. Misalnya, kesediaankonsurnenuntuk membayarmaupunmenangkapsecarakritis pesan yangdisiarkanatau dicetakdalamhitam-putihbisamelampauipesanbenvarna yang membutuhkan lebih banyak bit infonnasi. Jaringan Strukturatau topologijaringankomunikasimembantumendefinisikansifat pesan yang dapat diembannya dengan efektif. Beberapa ciri khas berguna di sini. Media massa penyiaran, seperti didefinisikan sebelumnya, merupakan komunikasisatu jalur,dan darisatu ke banyak jalur,yangbisa menyampaikan pesan lewat udara atau dalam cetakan. Media cetak menyampaikan barang publik (pesan)melaluibarang privat (buku,majalah,atau surat kabar). Dalaml penyampaian-melalui-udara,baikpesanmaupunmedianyamerupakanbarang ~ publik, yangsecara khas menyampaikankeuntungan biaya yangcukup besar. Jaringan interaktif atau dua arah diselenggarakandengan cara yang berbedaI secara mendasar dari jaringan penyiaran. Jaringan interaktif menyimpan kapasitas dengan mengandalkan timesharing sarana bersama. Terlalu mahal untuk menghubungkansemua pasangan pengguna sepanjangwaktu, di mana hampirsemua hubunganmenganggurpada waktutertentu. Malahan,penyediaI jaringan menggunakan switching (time sharing) untuk memberikan aksesl fasilitas telepon jarak jauh atau menggunakan cara lain untuk membagil kapasitas bersama. Seeluruhcara ini mengandalkan asurnsi bahwa penggunaI tidak secara serentak dan terus menerus melakukan komunikasi. Karena itu jaringan telepon biasa tidak bisa digunakan untuk menyiarkan bahkan satu stasiun radio pun ke semua rurnahtangga secara serentak, dan Internet dalam struktur sekarang ini punya keterbatasan yang sama sehingga tidak bisa I digunakansebagaimediamassa.Karenaitu,setidak-tidaknyadenganteknologi1 terestrialsekarangini, jaringankomunikasiduaarahdan jaringanmediamassa1 satu arah merupakan entitas khas yang tidak bisa saling dipertukarkan fungsinyasebagai penyedia komunikasimassa. Percetakan Percetakan merupakan teknologi media massa paling tua. Surat kabar komersial pertama muncul di Eropa di awal abad ke-17, dan surat kabar bersirkulasi massal bisa ditemukan di seluruh dunia menjelang pertengahan abad ke-19, kecuali di negara yang pemerintahnya represif. Banyak inovasi teknologi percetakan terjadi selama abad ini, yang umurnnya berdampak membuat harga surat kabar dan berkala lebihmurah dan cetakan berkualitas makinbaik,dalamjurnlah yangmakinbesar.Ketersediaan,mulaipertengahan abad ke-19, kertas koran yang murah yang dibuat dari bubur kertas menjadi kuncinya. Peningkatan teknologi percetakan dicerminkan dalam peralatan modalyang pembuatannyasekarang terpusat di beberapa negara,terutama di Jerman dan Jepang. Inovasi paling akhir dalam teknologi percetakan mengandalkankomputer dan telekomunikasi yang memperlancarpenyeleng- garaan,seleksi,danpenciptaansajian.Banyaksurat kabardanmajalahsekarang mendistribusikan sajian secara elektronik serta dalam bentuk cetakan, tapi masa depandistribusimaslhtidakpasti.Beberapapenerbitberhasilmenetapkan ongkos yang harus dibayar pengguna, dan tuntutan advertensi untuk pendistribusian secara elektronis tetap terkendala oleh persoalanukuran dan efektivitas. Siaran Terestrial Walaupun penggunaan spektrum elektromagnetis untuk siaran radio dan video baru seabad tuanya, sudah ada peningkatan dalam beberapa generasi untuk cara transmisi.Setiap pesan dari satu orang ke satu oranglainnya pada suatu jarak hams diimpresikan ke atas suatu medium (seperti kertas, pita magnetis, atau gelombang pengantar) dengan cara encoding (misalnya, typesetting, digitizing, atau modulating)sesuai dengan fitur medianya, dan kemudian di-decode atau diubah kembali dalam bentuk yang dapat diakses indra manusia.Selama bertahun-tahun komunikasi elektronik menggunakan modulasianalog,karena cara ini merupakansalahsatu cara yangpalingefektif biayanya. Namun pada tahun-tahun terakhir ini biaya prosesor digital sudah sangatmenurun.Jika informasi yangakan disampaikandalam bentuk digital, komputer dapat digunakan untuk menurunkan biaya komunikasi sejumlah informasi tertentu dengan menghemat penggunaan bandwidth yang relatif mahal.Inidilakukandenganmemadatkaninformasidalamsetiapsinyalmenjadi paketyanglebihkecil,denganmenggunakanprosesdigitalyangmemindahkan bit yangdapat dikomputasiataudiinterpolasidiujungpenerima. Digitalcoding masih lebih mahal daripada analog coding, tapi penghematan penggunaan bandwidthmengimbangikerugianini.Misalnya,standarsiaran televisidigital yang baru memungkinkandigunakannyasaluran televisi analogarus tunggal untuk menyiarkan enamsinyaltelevisidigital atau lebihdi daerah yangsama. Owen (1999)meneliti implikasiekonomidari kemajuan teknologi komunikasi elektronikakhir-akhir ini, termasuk kemungkinanmempertemukanteknologi media massa dengan teknologi jaringan informasidan komputer. Implikasi transmisi dan pemrosesan digital melampaui siaran terestrial. Teknologi ini umurnnya dapat diterapkan pada jaringan transmisi elektronik dan mengurangi biaya distribusi media massa. Biaya distribusi yang lebih rendahbisa punyaimplikasisignifikanbagi ekonorniyangsedangberkembang, yangtidaklagiperlumembangunlebihdarisatumenara danpemancartelevisi untuk menyiarkan sampai enam sinyal televisi, yang masing-masing dapat diprogram secara independen. Distribusi Video Multisaluran Sistemdistribusivideomultisaluranmeliputiberbagaiteknologi,baik kabel maupunnirkabel.Contohnyaadalah televisikabel;sistemdistribusimultipoint, multichannel; sistem distribusi multichannel lokal; dan siaran via satelit langsungkerumah.Teknologi-teknologiini punya persamaandalammengemas berbagai saluran video serentak dalam satu layanan, berlainan dengan siaran konvensionalyang biasanya beroperasi pada saluran tunggal.Seperti dibahas sebelumnya, dalam ha1 ini distribusi video multisaluran mirip media cetak tertentu, terutama surat kabar harian dalam ha1 perlunya menyeleksi dan mengemassajianbukansajadalamwaktutertentu,tapi jugakeseluruhsa1uran.l Ini memungkinkan medium ini menarik lebih banyak konsumeii daripada medium saluran tunggal; namun bundling (menjualsaluran berganda dalam satu paket) menyebabkan konsumen memperoleh akses sajian yang tidakl dikehendakisebagaibagiandari paketlangganannya.Efek bundlinginisering menimbulkansengketa kebijakan persaingankarena pesaingmungkin dibuat engganikut serta jika merekatidak bisa menawarkansajian yangsama sepertil medium yang sudah ada. Bundling bisa meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan konsumen. Di beberapa negara industri distribusi multisaluran sudah menjadisarana dominan distribusi video. Di Arnerika Serikat lebih dari 80 persen pemirsa televisimenggunakanantena kabelatau satelit,bukan antena off-air.Sementara tidak banyak konsumen yang bergantung pada siaran lewat udara dan sementara permintaan akan spektrum lewat penyedia komunikasi bergerak terus meningkat, orang bisa mengharapkan banyak negara lambat laun tidak lagi menggunakan sistem siaran terestrial. Siaran Satelit Satelityang mengelilingibumi di ataskhatulistiwa pada ketinggian sekitar 35.785 kilometer punya kecepatan orbit yang persis sama dengan kecepatan rotasi bumi. Karena itu satelit tersebut tampak diam di atas titik tertentu khatulistiwa, dandapat digunakanseolah-olahsebagaiantena tetap yangsangat tinggi. Siaran satelit merupakan kasus khusus distribusi multisaluran. Satelit langsung ke rumahyangsemakin kuat beroperasi pada hkuensiyangsemakin tinggi,memungkinkandigunakannya antena yangsemakinkecil.Banyaksatelit akan diluncurkan tahunyangakan datang,yangberoperasi pada pita frekuensi Ka yang terletak di luar 20 giga-Hertz (20 miliar siklus per detik).Sementara antena semakinkecil,makinmudah disembunykan,sehinggamemberikancitra estetis dan, di beberapa negara, menimbulkan kekhawatiran politis. Siaran satelit, baik audio maupun video, dengan mudah melintasi wewenang pernerintahlokalrnaupunnasional.Siaran satelit jugamelintasisistemdistribusi terestrial yang relatif mahal itu. Sajian dapat di-uplink ke satelit siaran dari luar wilayah di mana satelit mengarahkan siarannya. Satelit pita Ka bisa memberikan bukan saja distribusi video multisaluran, tapi juga layanan dua arahyangmurah kerumah-rumah,danmungkin penggunaindividu,termasuk aksestelepondanInternet.Implikasi politissatelitsiaranlangsungadalah jelas, tapi dalam masa damai pemerintah nasional mempertahankan, dengan perjanjian, hak mengatur atau membatasi siaran ke warganya. Hal semacam ini serta alokasi porsi spektrum dan slot orbit yang relevan di antara negara- negara sedang diusahakan dalam kerangka United Nations International Telecommunications (Untuk informasi mengenai organisasi ini lihat http:// www.itu.int). Implikasi menarik dari teknologi satelit, terutama generasi berikutnya, pemerintah yang represif mungkin tidak akan mampu mengontrol pengaruh politik dan budaya dari luar terhadap warganya. Implikasi lainnya, biaya dlstribusi persatuan yangrendah terkait dengan satelit (dibandingkandengan distribusi terestrial)bisameningkatkan kuantitassajian mediayangditawarkan untuk memenuhi permintaan konsumen dan pengiklan yang meningkat. Akhirnya, biaya distribusi yang rendah akan meningkatkan kecenderungan untuk mendistribusikan sajian lebihluas,sehingga mendorongkecenderungan ke arah globalisasimedia dan memperlancarlagi globalisasibudaya populer. lnternet Internet sering digembar-gemborkansebagai media massa mutakhir. Tapi sebagai teknolog, Internet lebih mirip jaringan pos atau telepon daripada jaringansiaranpoint topoint. Namundemikian,cepatnyadanmurahnya biaya akses Internet di kebanyakan negara membuatnya menjadi mekanisme yang lebih disukai untuk mendistribusikan sajian mediasamaseperti yangdijumpai dalam berkala dan newsletteryangkecil.Internet juga mendukungpenyebaran bandwidth yang rendah, sajian non-real-time, seperti email, yang mungkin merupakan pengganti sajian media massa yang signifikan secara politis, dan tidak mudah diatur oleh pemerintah. (Namun, akses Internet lebih mudah diblokirolehpemerintahyangrepresifdaripada aksessiaran radiotransnasional atau sumbersajian cetak dan rekaman pasar gelap). Desain Internet saat ini membuatnya tidak efisien sebagai media siaran. Sementara stasiun televisimengirimkansatusinyalyangdapat diterima jutaan orang, penyiaran Internet yang berusaha menjangkau jutaan orang harus mengirimkansatusinyalterpisahkepadasetiappenerima,dandengandemikian mengikat bandwidth-nyasebandingdenganbesarnya khalayak.DesainInternet di masa depan mungkin akan mengubah semua ini. Internet seperti sekarang ini belum menunjukkan kemampuan bersaing dengan media konvensional dalam pendapatan iklan. Sesungguhnya, kegagalan Internet menghasilkan khalayakyangcukupbesaryangbisadiverifikasidan menarikpenNanadalah sebab utama bangkrutnya ratusan "dotcom" di selmh dunia. (Kebanyakan iklan Internet didasarkan atas transaksi barter, di mana dua dotcom sepakat ' salingmemasangiklan).Demikianlah,apa punkekuatan perannyadalampasar gagasan,Internet belum,dan mungkin tidak akan, menjadimedia massa yang penting (Owen1999). Regulasi Ekononii Pemerintah di mana pun selalu berusaha meregulasi media massa. Sensor meha cetak, ini cerita lama, berada di luar lingkup bab ini. Regulasiekonomi juga memengaruhi media, cetak maupun elektronik. Misalnya, penerbit surat kabar mungkin menghadapi sorotan dari badan kebijakan persaingan ketika konsentrasi penjualnya tinggi, atau ketika ada usul merger. Beberapa negara melarangatau membatasikepemilikansilangmediayangbersaing dalarnupaya menjaminkeragaman sumber berita dan opini (matOECD1999 untuktinjauan yang komprehensif mengenai kepemilikan dan kebijakan kepemilikan silang di negara anggota). Secara tradisional ada perbedaan tajam pada tingkat regulasi (dan kepemilikan negara) media massa yang tergantung pada teknologi yang digunakan.l Kebebasan media cetak darikepemilikanatau regulasipemerintah sudah lama menjadi ukuran pentingnya tingkat kebebasan politik suatu masyarakat. Satu alasanbagisikap iniadalah,media cetaksudahlama bersaing secara struktural, atau setidak-tidaknya terjadinya monopoli hanya pada tingkat lokal,sehingga masyarakat tidak perlumemilihantara monopoliprivat dan regulasi media. Sebaliknya, dari semula tampaknya ada asumsi bahwa media massa elektronik jauh lebih kuat, dan karenanya merupakan ancaman lebih besar terhadap stabilitas sosial dan politik. Lalu, asumsi ini bersama dengan kepemilikanspektrumelektromagnetisolehpemerintah, membenarkan regulasi atau kepemilikan oleh negara. Penggunaan awal spektrum elektromagnetis untuk jasa keamanan, penyelamatan,serta maritim dan militertelah menyebabkandinasionalisasinya spektrum di kebanyakan negara pada awal abad yang lalu. Karena gelombang radio tidak dirintangi batas negara, maka perjanjian dan badan internasional (International Telecommunications Union) mendefinisikan penggunaan dan pengguna berbagai porsispektrum untuk mendorongkesesuaian peralatandan mengurangi masalah gangguan siaran. Di kebanyakan negara kepemilikan gelombang udara oleh negara menyebabkan dinasionalisasinya mula-mula stasiun radio dan kemudian stasiun televisi oleh pemerintah. Bahkan negara yang mengizinkan stasiun penyiaran swasta dengan ketat membatasi jumlah frekuensi siaran, sehingga menciptakan kelangkaan saluran yang artifisial. Demikianlah,dibeberapa negara izinsiaran merupakanlisensiuntuk mencetak uang yang seringdigunakan untuk memberi hadiah kepada pendukung politik pemerintah. Reaksi pasar terhadap media siaran yang dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah, terutama terhadap pembatasan jurnlah saluran video hiburan, adalah tumbuhnya sistem televisi kabel, dan akhir-akhir ini, televisi siaran satelit langsung. Dibandingkan dengan siaran melalui udara, televisi kabel merupakan cara yang mahal dalam distribusi program video. Jika jumlah saluran siaran tidak dibatasi sebagairnanakebijakandibanyak negara,belanja investasi yang cukup besar dalam sistem televisi kabel mungkin dapat dihindarkan. Namun, akhir-akhir ini penggunaan frekuensi siaran untuk aplikasi telepon seluler telah meningkatkan biaya peluang spektrum siaran. Mengingat adanya alternatif transmisi multisaluran, siaran melalui udara sekarang mungkin akan merupakan cara distribusi media massa video yang tidak efisien. Mulai 1980-an banyak negara industri dan negara berkembang mulai mernprivatisasidanmenderegulasimediasiaran.Lebihsigmfikanlagi,dibanyak bagian dunia spektrum elektromagnetisdiprivatisasi melalui lelangspektrum dancara lainnya.Misalnya,lelangspektrum telah diadakan diAustralia,Chile, Selandia Baru, Amerika Serikat, Venezuela,dan banyak negara lainnya, dan Uni Eropa. Ini telah memperlancarpertumbuhan telepon nirkabel, dan dalam batas yang lebih kecil,persaingan siaran. Namun, dengan adanya liberalisasi ini, pembatasan atas penggunaan spektrum yang sudah diprivatisasi dan penjualankembalispektrumitu terusmembatasiefisiensiekonomisumberdaya yang penting ini. Walaupunmasih dini,efekprivatisasidanderegulasimediamassaelektronik (apakahsebagaiakibat perubahan kebijakanatau peningkatan teknologiyang memungkinkandilampauinyamediatradisional)tampaknya telah meningkat- kan persaingan dan mengurangi konsentrasi. Hal ini mengurangi pengaruh media individu, dan pada gilirannya mengurangi alasan dasar regulasi pemerintah.Darisudut pandangkonsumenperubahan inimeningkatkankera- gaman program dan dengan demikiankiranya akan meningkatkan kesejahte- raan.Tapipeningkatanini menghilangkanpilihanyang sebelurnnyaada,yaitu peluang menggunakansajian yang juga digunakan oleh kebanyakan pemirsa lainnya. Di Amerika Serikat, misalnya, persentase khalayak yang menonton tiga jaringantelevisiyangada saat itu t a n dalamwaktu 20 tahunbelakangan ini dari 90 persenlebih menjadikurang dari 50 persen. Isu Kebijakan Baik skala ekonomi maupun terbatasnya pasar cenderung mendorong konsentrasi penjual. Intervensi pemerintah melalui kepemilikan negara, perizinan, dan kontrol impor juga memainkan ~ e r a nKonsentrasi penjual . ~ merupakanmasalahkhususkarenaperansentralmediamassadalamdemokrasi. Keadaan ini juga jelas merupakan masalah kebijakan ekonomi. Studi kepemilikan media di 97 negara menunjukkan tingginya konsentrasi; banyak media dimiliki oleh keluarga atau pemerintah. Faktor ini terkait dengan hasil- hasil yang buruk, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemiskinan, dan rezim yang menindas (Djankov dan lainnya, segera terbit). Studi ini tidak bertolak dari perspektif ekonomi, maka itu kami tidak tahu apakah konsentrasi media (kepemilikan oleh keluarga atau pemerintah) lebih besar atau lebih kecil daripada industri domestik lainnya, dengan intensitas modal yang serupa di negara yang sama. Begitu pula, apakah ada hubungan sebab akibatantara konsentrasi mediadan hasil-hasilsosio-politikyangrendah. Jika memang demikian, ke arah mana ia bergerak juga tidak jelas. Karakter barang publik yang terdapat pada sajian bisa menimbulkan masalah lainnya, seperti ketika pemerintah memandang impor sajian media asing atau transnasional sebagai ancaman terhadap budaya lokal atau norma sosial.Film Amerikadan,pada tingkatyanglebih rendah,program videosering disebut dalam hubungan ini. Sumber kesulitannya adalah, persaingan untuk melayani khalayak yang besar dan umumnya kaya dan berbahasa Inggris mendukung maraknya sajian yang mahal dan menarik ini--sajian yang begitu atraktif sehngga bisa mengatasi rintangan bahasa dan budaya. Sajian yang pada awalnyadibuat untuk khalayaknasional ataulokalyangkeciljumlahnya tidak perlu menjadi murah atau kurang menarik bagi khalayak yang luas. Negara berkembang tanpa bahasa atau budaya bersama menghadapi masalah khusus dalam ha1ini. Dalam dunia yang bersaing,ekonomi media massa tidak menguntungkan bag-kelangsungan bahasa atau budaya yang tidak didukung oleh penduduk yang besar atau permintaan ekonomi yang khusus dan cukup besar.Inilah konsekuensinya, bukan karena imperialisme budaya yangsengaja dilakukanolehmediayanglebih berhasil,tapisemata-mata karena kernampuan media tersebut dalam memberikan kepuasan kepada konsurnen dengan harga yang menarik. Beberapa negara memberi subsidi agar permintaan akan sajian lokal tetap tinggi, mengimbangi sajian dari luar itu. Ancaman terhadap pemeliharaan budaya dan bahasa lokalyangdatangdari media asing atau media transnasional (Pathania-Jain 2001;Shrikandhe 2001) tidak unik dalam ekonomi yang sedang berkembang. Kekuatan ekonomi yang sama juga mengancam budaya lokal dan bahasa daerah, jika bukan bahasa nasional, dalam ekonomi yang sedang berkembang. Pada 1909 New York City punya sekitar 85 surat kabar harian, banyak di antaranya dalam bahasa ibu imigran yang baru menetap (Owen 1975, hlrn. 70). Dalam beberapa dekade, hanya tinggal segelintir surat kabar sejenis di New York, karena pengiklan melihat bahwa mereka bisa menjangkau jumlah pembaca yang sama dengan lebih efektif melalui swat kabar sirkulasi umum sedangkan pembaca tidak bersedia membayar harga surat kabar khusus yangsemakinmahal itu. Kepemilikan media sering menimbulkan isu kebijakan. Kepemilikan pers atau sarana siaran oleh pemerintah menunjukkan tidak adanya kebebasan politik tertentu. Konsentrasi kepemilikan media di antara warga swasta bisa mencerminkan bahwa kekuasaan politik di tangan kelompok elite. Dari perspektif ekonomi, konsentrasi bisa menimbulkan keprihatinan jika konsentrasi ini menyebabkan monopoli atau memperlancar kolusi yang menyebabkan naiknya harga dan turunnya output. Pada umumnya, pasar ekonomi yang relevan untuk menilai ancamanterhadap persaingan jauh lebih sempitdaripada yangseringdinamakan pasar gagasan.Konsentrasidi antara, katakan saja, siaran radio yang beroperasi di suatu kota tertentu mungkin menimbulkanpersoalan persaingan ekonomi menyangkut pengiklan tertentu walau ada wahana lainnya untuk menyatakan gagasan, termasuk gagasan oposisipolitiksepertitelevisi,pers,majalah,dan jasaonline.Dimanakonsentrasi tidak cukup kuat untuk membangkitkan keprihatinan mengenai kebijakan persaingan,tidak mungkinkonsentrasibisamembangkitkanisuyangsigmfikan sehubungandengankebebasanmenyatakanpendapat.Walaupunbanjraknegara berupaya untuk membatasikonsentrasimedia (OECD1999,World Bank 2001, bagian 10.47),upaya tersebut mungkindidasarkan atasdefinisipasar gagasan yang terlalu sempit. Kesimpulan Media massa swasta (pers)memainkan peran penting dalam setiap sistem pemerintahanyangbercirikankebebasanpolitikdan akuntabilitas.Mediamassa jugamutlakpentingbagiarusinformasiekonomidalamsuatu negara,termasuk informasi yang memungkinkan diambilnya keputusan yang lebih informed menyangkutkonsumsidanproduksi.Namunmediamassaeksisterutamauntuk mendatangkan keuntungan dari harga langganan dan iklan. Kecuali di mana kebijakan pemerintah mengenakan pembatasan, media itu pada umumnya bersaing,bukan monopolistikdalam strukturnya.Teknologimoderncenderung mengurangi biaya distribusi, meningkatkan jumlah media yang mampu bertahandanberkembangsecaraekonomisdanmeningkatkanlingkupgeografis di mana media tersebut bisa didistribusikan dengan menguntungkan.Semua inimeningkatkanpilihankonsumendanmengurangipengaruhpernerintahyang berusaha mengontrolsajian media karena alasan politik atau budaya. lMisalnya, pada 1968 Mahkamah Agung ArnerikaSerikat menguatkan keputusan pemerintah federal mengenai lisensi dan regulasi sajian siaran radio karena frekuensi radiosecara inherenmemang"langka" walaupunkebanyakankomunitas punya banyak stasiun yang bersaing (Red Lion Broadcasting versus FCC 395 U.S. 367). Pada 1974 mahkamah yang sama menyatakan bahwa swat kabar, walaupun dirnonopolisecara lokal,menurutkonstitusi tidakdiwajibkan undang-undanguntuk menerbitkan jawaban seorangkandidatpolitik yangdiserangswat kabar bersangkutan (MiamiHerald versus Tornillo 418 U.S. 241). 2 Di Mongolia, misalnya, kontrol pemerintah atas impor kertas koran merupakan masalah walaupun jumlah swat kabar bertambah sejak 1990 (Williams1995). Rujukan Barrera, Eduardo. n.d. Tersedia di http://www.mbcnet.org/archives/etv/MktmlM/ mexico/ mexico.htm. Crawford, Gregory. 2001. "The Discriminatory Incentives to Bundle: The Case of Cable Television."Kertas kerja. Duke University,Durham, North Carolina. Djankov,Simeon,CaraleeMcLiesh,Tatiana Nenova,danAndreiShleifer."WhoOwns the Media?"Journal of Law and Economics. Hollifield, C. Ann. 2001. "Crossing Borders: Media Management Research in a Transnational Market Environment." Journal of Media Economics 14(3):133-46. Kaiser,Robert G. 2001."TheRiseof a PressBaron:An UnlikelyEntrepreneur Builds Buryatia's Biggest Weekly." The Washington Post,13 Agustus. OECD (Organisations for Economic Co-operation and Development). 1993. Competition Polcicy and a Changing Broadcast Industry. Paris. .1999. Communications Outlook. Paris. Owen,Bruce M.1975. Economics and Freedom ofExpression: Media Structure and the First Amendement. Massachusets:Ballinger. .1999.TheInternetChallengetoTelevision.Cambridge,Massachustts:Harvard University Press. Owen,BruceM.,danS.Wildrnan.1992.VideoEconomics.Cambridge,Massachusetts: Harvard University Press. Pathania-Jain, Geetika. 2001. "Global Parents, Local Partners: A Value-Chain Analysis of Collaborative Strategies of Media Firms in India." Journal of Media Economics 14(3):169-88. Shrikhande, Seema. 2001. "Competitive Strategies in the Internationalization of Television:CNNI and BBC World in Asia." Journal of Media Economics 14(3):147-68. Steiner, Peter 0 . 1952. "Program Patterns and Preferences and the Workability of Competition in Radio Broadcasting." Quarterly Journal of Economics 66(May):194- 223. Williams,John W. 1995. "Mass Media in Post-Revolutionary Mongolia." Principia College,Elsah, Illinois. Diolah. World Bank. 2001. World Development Report 2000/2001:Attacking Poverty. New York:Oxford University Press. Lingkungan Hukum Media Massa Peter Krug dan MonroeE. Price anyak langkah untuk membentuk masyarakat demokratisyang efektif. Salahsatu diantara yangterpenting adalahdibentuknya undang-undang media dan lembaga media. Terlalu sering pemerintah berusaha membangun sistem media yang efektif untuk mendorong demokrasi tanpa memahami berbagai aspek lingkungan hukum yang memengaruhi proses ini. Kami berusaha mengidentifikasi komponen-komponen proses hukum yang menyumbang pada lingkungan yang memungkinkan media mendorong tercapainya tujuan demokrasi.Adabeberapafaktoryangmengindikasikanbisa- tidaknya media yang bebas danindependen berkembang. Faktor itu misalnya, tingkat melek huruf; sinyal disambutnya perspektif yang kritis bagi terbentuknya kepernimpinanpolitik;sifat sistem penilaian;stabilitas serta sifat lembaga yang memungkinkan dihasilkan dan didistribusikannya informasi. Di antara unsur-unsur pokok itu, yang melengkapi unsur-unsur lainnya, adalah perangkat lembaga hukum, yaitu aspek yang berkaitan dengan lingkungan hukum. Lingkungan huk-perangkat undang-undang,lembaga .. - -----.. . . . . - -, -. -.- . .. . -. - ...... .. -.--...,-.-,,. ., --.. . 233 hukum, dan pelaku hukum-tempat media berita beroperasi, jelasberdampak besar terhadap derajat kebebasan mengumpulkan berita serta menyebarkan informasi dan gagasan yang dilakukan oleh jurnalis dan organisasi berita.l Lingkungan hukum bagi kegiatan media berita yang efektif hams mencakup hal-ha1 seperti kepemilikan media dan peran masyarakat madani di samping unsur sistem hukum itu sendiri. Bab ini difokuskan terutama pada aspek legislasi dalam suatu lingkungan hukum bagi kegiatan media berita. Dalam ha1ini, empataspek latar hukum di mana media berita beroperasi patut menarik perhatian: pengumpulan berita; regulasiberbasisisi(content-based);regulasiyangtidak menyentuh isi (content- neutral) namun berpotensi memengaruhi isi secara tidak langsung; dan perlindungan bagi jurnalis dalam kegiatan profesinya, termasuk perlindungan terhadap serangan fisik. Kajian ini didasarkan terutama pada serangkaian peraturan dan prinsip yang telah berkembang dalam dan memberi ciri pada praktik hukum media di negara-negara demokrasi Barat,tapi juga memperhitungkan praktik-praktik yangtelahdiadopsidiberagamlatarglobal,termasuk di negara-negara transisi pasca-Uni Soviet. Diadopsinya undang-undang formalbukan jaminan bahwa undang-undang tersebut akan dilaksanakan sepenuhnya dan dengan ikhlas, bahkan di negara-negara demokratis yangsudah maju pun. Di banyak negara undang-undang yang dirancang dengan baik merana karena lingkungannya menghambat. Sesungguhnya seluruh konsep lingkungan yang berkekuatan hukummenyatakan secara tidak langsungbahwa undang-undang tertentu hadir dalam konteksdi mana spirit hukum dilibatkan dan proses untuk mewujudkan pengaruhnya dilaksanakan. Pengumpulan Berita Orang bisa membayangkan sistem di mana jurnalis bebas,dalam arti bahwa mereka boleh menyampaikan apa saja yang mereka ingin sampaikan, tapi terhambat karena terbatasnya akses informasi. Sudah barang tentu, dalam beberapa hal, semua jurnalis mengalami hambatan. Ada tenggat yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan investigasi sedalam yang mereka inginkan; ada kendala anggaran; dan editor yang membatasi perjalanannya atau arah investigasi jurnalistiknya. Namun, orang bisa meneliti sifat lingkungan yang berkekuatan hukum khususnya yang menyangkut kapasitas jurnalis untuk mengumpulkaninformasi. Pengumpulaninformasioleh jurnalis merupakan komponen vital kebebasan informasi. Tanpa akses informasi, jurnaliscumabisa menyajikanopini.Memang,keterbukaan untuk menyatakan pendapatmerupakanunsurpentingmasyarakatdemokratis,tapiitu tidakcukup untuk mengelola dan mengembangkan demokrasi tersebut. Masyarakat yang informed bergantung pada kemampuan jurnalis untuk memperoleh akses ke sumber informasi. Tanpa kemampuan jurnalistik semacam ini, rnasyarakat memang bisa mendapatkan media yang bebas dan independen, tapi untuk membanguninstitusiyangdemokratiskegunaanmediatersebutsangatterbatas. Akses lnforrnasi Persyaratan utama jurnalisme yang efektif dan profesional adalah kemampuan jurnalis mengumpulkaninformasiyang berada dalam arsip ber- debu dan sulit dicari, yang dipegangdan dikuasai oleh otoritas publik. Suatu lingkungan berkekuatan hukum akan memasukkan jaminan hukum bagi ke- giatanpengumpulaninformasiini.Jaminaniniseringditemukandalamundang- undang yang mengakui hak akses publik ke dokumen-dokumen tertentu. Walaupun undang-undang ini sering tidak dengan tegas menyebut hak para jurnalis, pada dasarnya wakil-wakil media berita ini punya hak akses yang sama dengan publik. Karakteristik mendasar legislasi kebebasan informasi yang efektif adalah keterbukaan yang diartikulasikan secara tegas. Keterbukaan ini berdasarkan prinsipbahwainformasiyangdikuasaiotoritaspublikmerupakanbarangpublik terkecuali ada kekecualian yang dinyatakan dengan jelas dalam undang-un- dang. Karena itu secara prinsip pembenaran untuk menolak pen,agkapan terletak di tangan wali publik. Banyaksistemhukummenetapkansemacamstandar pada masyarakatyang meminta akses dokumen. Antara lain, mereka harus membuktikan bahwa in- formasiyangmereka minta itu memengaruhihak dan kepentinganhukumnya atau bahwa informasiitu penting pada tingkat tertentu. Keefektifanundang- undang kebebasan informasiakan berkurang secara signifikan jika anggapan keterbukaandigantikanolehbebanpersyaratanyangditimpakanpaclapemohon informasi. Masalahnya, persyaratan ini menciptakan peluang untuk secara sewenang-wenangmenolakpengungkapaninformasiyangdimintaberdasarkan penilaianwalipublikmengenaistatuspemohonatau pentingnyadokurnenyang diminta. Mengenai yang terakhir ini, wali publik jelas cenderung enggan mengungkapkan dokumen yang dianggapnya "penting" dan membahayakan kepentingan pemerintah atau korporat, suatu keadaan yang kontraproduktif terhadap kebebasaninformasi. PENERAPAN KEBEBASAN INFORMASI PADA LEMBAGA PUBLIK. Undang-undang kebebasan informasi yang efektif harus berlaku secara luas terhadap lembaga publik. Semakin luas cakupan hak akses publik, semakin demokratisundang-undangkebebasaninformasiitu. Misalnya,apakah badan- badan legislatif tercakup juga di dalam ha1 ini? Jika demikian, hak akses dokumen legislatif juga termasuk hak akses atas rancangan undang-undang dan hak akses atas dengar pendapat dengan komisi legislatif, bukan hanya atas sidang plenonya. Dengan demikian jurnalis mempunyai peluang untuk memberitahukan kepada publik keputusan-keputusan kmsial yang diambil pada tingkat komisi,bukan hanya pada tingkat pleno ketika debat kebijakan yang penting sudah selesai. Undang-undang kebebasan informasi juga mencakup hak akses atas dokumensidang pengadilan. Sejurnlah isu tertentu mungkin timbul berkenaan dengan dokumen yang dihasilkanatauyangdikuasaiolehinstansipemerintahtertentu.Misalnya,hak akses atas dokumen legislatif harus umum sifatnya dan harus tidak mengecualikan dokumen tertentu berdasarkan status dokurnen tersebut, tapi hanya ataspokokmasalahnya.Misalnya,bukansaja hams tersediaberita acara sidang legislatif, tapi juga laporan tertulis yang masuk dalam pertimbangan sidang legislatif,kecualiyang tidak boleh diungkapkan menumt kekecualian yangmenyangkutpokokpersoalantertentu. Disampingitu berita acara sidang komisi legislatif,serta sidang pleno badan legislatif,tidak boleh dikecualikan dari pengungkapanini. KEKECUALIAN DARI HAK AKSES. Kekecualian dari hak akses hams dibatasi hanya pada yang secara tegas dan jelas dinyatakan dalam undang- undang dan yangdiperlukan dalam masyarakat demokratisuntuk melindungi kepentingan yang sah diakui sesuai dengan norma internasional. Secara universal diakui bahwa hak akses kebebasan informasi tidak mutlak, bahwa keberadaannyatidak otomatismenjaminaksestak terbatasdantidak bersyarat atasinformasisektor publik.Dilindunginyakepentingankerahasiaan tertentu merupakan kekecualian atas hak akses ini. Namun diakui juga bahwa setiap kekecualianatasketerbukaan harus memenuhipersyaratan tertentu.Pertarna, kekecualian itu hams dinyatakan dalam undang-undang. Ini berarti bahwa badan legislatif punya kekuasaan, baik untuk mengidentifikasi kepentingan kerahasiaan yang harus dilindungi maupun mendefinisikan parameter kekecualianitu. Kedua,ini berarti bahwa kekecualianhamsdinyatakansecara terperinci dalam undang-undangnya,dan tidak bisa dalam bahasa yang taksa atau semata-mata atasdasar niat yangdisadari pihak legislatif.Demikianlah, norma legislatif ini hams dinyatakan dengan cermat, bukan dengan longgar (open-ended).Mengenai keamanan nasional, rnisalnya, praktik legislatif yang umumadalahmelarangdiungkapkannya"rahasia negara";namun,rezimyang cenderung menghormati prinsip demokrasi akan mengizinkan penggunaan kekecualian ini hanya untuk kategori dokumen tertentu yang sudah diidentifikasi terlebih dahulu. Kepentingankerahasiaan yang inti dan tertentu umumnya dianggap perlu dalamsuatu masyarakatdemokratisdankategorikekecualiannyamasukdalam dua kelompok umum. Kelompok pertama mendahulukan kepentingan kerahasiaan umum atau publik, termasuk keamanan nasional, kepentingan ekonomi,atau keuangannegara,penegakanhukum, penyelenggaraaninternal pemerintahan, dan pembahasan pengambilan keputusan. Kelompok kedua melindungikepentinganindividuataubadanhukum,rnisalnyaprivasiseseorang dan kerahasiaan perusahaan. PERTANGGUNGJAWABANPIDANA,PERDATA,DANADMINISTRATIF: Jurnalis harus dilindungi dari tanggung jawab pidana, perdata, atau administratif karena menyiarkan dokumen rahasia atau informasi tentang dokumen itu kecuali mereka dengan sadar ikut serta dalam komplotan untuk memperolehdokumenitu secarailegaldantahubahwadokumenitudilindungi menurut hukum. Lebih dari itu, rezim kebebasan informasiyang efektif akan melindungi jurnalisdari tanggung jawab inibahkan bila rezimitu mengetahui bahwasanyakepentinganpubliklebihbesardaripada bahayayangbisaterjadi karenapengungkapannya.Kadang-kadang jurnalismemperolehdokumenyang menuruthukumtidak bolehdiungkapkan.Dalamkeadaansepertiinitanggung jawab yang disamaratakan karena disiarkannya dokumen atau informasi tersebut akan membawa dampak mengerikan pada kebebasan pers dad merugikan upaya mencapai tata kelola yang demokratis (democratiu governance). PENEGAKANHUKUMYANGEFE- Artikulasihakakseshamsdisertai pelaksanaanhakitusecaraefektif.Persyarataninipunyabeberapaunsur:koreksi yangefektif;kajian ulang yangindependen atas penolakanpengungkapanoleh wali publik; ancamansanksi atas pelanggaransengaja oleh pejabat publik;dan penunjukan "wasit" kebebasaninformasiyang independen.Penegakan hukum ini harus mencakup kemungkinan naik banding di pengadilan atau lembaga peninjauankembalidiluarstrukturadministratif.Dalamha1ini, undang-undang akses publik harus menetapkan bahwa penolakan akses niscaya disertai pernyataan tertulis yang memberi tahu pemohon mengenai peluang untuk mengajukannaik bandingke badan peninjauan kembaliyangindependen.Sifat wewenangbadanpeninjauankembaliini jugapenting.Skemayangsemata-mata mengenakan sanksi moneter pada wali publik tidak akan efektif. Malahan pengadilan atau badan peninjauan kembali lainnya hams punya kekuasaan memerintahwalipublik untuk melakukanyangsebenarnyadiinginkan,artinya, untuk menyediakaninformasiyang dibutuhkan itu. Pada saat yangsama, undang-undanghams juga menyiapkansanksi terha- dap penolakan untuk mengungkapkan dokumensecara melawan hukum. Le- gislasimendorongkebebasaninformasijika undang-undanghak aksesitu,atau kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)-nya,memuat ketentuan yang memperkuat hak akses yang ada pada undang-undang lainnya dengan menetapkan tanggung jawabpada pejabatpublikyangsecara melawanhukum menolakpermohonanbersangkutan. Namun,dalam ha1ini,penggunaansanksi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membawa efek yang kontra- produktif. Komponen penting dalam mengefektifkan kebebasan informasi adalah ditunjuknya pejabat independen yang diberi wewenang bertindak sebagai wasit dalam sengketa dan memberikan interpretasi yang efektif, sehinggaseseorangtidak dikenai tanggung jawab ataskeputusan yang mereka buat dengan niat baik. Perlindunga~iSumber Rahasia Lingkungan yangkondusif mengakuinilaisosial ataskesanggupan jurnalis untuk melindungi sumber-sumber rahasia dan informasi yang diperolehnya. Banyak sistem hukum dan kode etik profesi dalam masyarakat demokratis mencerminkan kesimpulan bahwa melindungi surnber jurnalis merupakan persyaratan dasar agar pengumpulan berita efektif.2Tanpa keyakinan bahwa jurnalis tidak akan dipaksa mengungkapkan identitas sumber informasinya, sumber berita mungkin tidak akan memberikan informasi mengenai hal-ha1 yang menyangkut kepentingan publik, dan dengan demikian mengurangi efektifnyaperanwatchdog media berita.Situasiini bisa menimbulkandimensi konstitusional:adalah hak publikuntuk menerimainformasidari media berita. Kekecualianmengenaidilindunginyasumberinformasirahasia jurnalis,jika diperbolehkan,hams dinyatakan dalam undang-undang,didefinisikansecara jelas, dan hanya digunakan demi memajukan hal-ha1 yang penting dalam masyarakat demokratis. Dengan persyaratan yang optimal untuk lingkungan yangkondusif,dilindunginyasumber jurnalisadalah mutlak4alamkeadaan apa pun pengungkapan tidak dibenarkan. Namun banyak sistem hukum menetapkan kekecualian kewajiban hukum atau etika untuk tidak mengungkapkansumber,yaitubilapejabatpubliktertentutelahmemerintahkan agar sumberrahasia diungkapkan. Dalam keadaan demikianlingkunganyang berkekuatan hukum akan menetapkan bahwa hanya pengadilan, dalam keputusan yang didasarkan atas norma legislatif, yang boleh meiigeluarkan perintah itu. Namun, tujuan democratic governance tidak akan tercapai bila dalam ha1ini pengadilan memiliki hak yang tak dibatasi (open-ended)untukl memaksakandiungkapkannya sumber informasi. Pertanyaannya,apakah kepentinganpublik cukup kuat untuk mewajibkan jurnalis mengungkapkansumber rahasia di dalam sidang pengadilanperdata. European Court of Human Rights menanggapi isu ini, 27 Maret 1996, ketika memutuskan kasus Goodwin versus United Kingdom. Dalam kasus tersebut sumberrahasia memberikaninformasiterperincidari catatanperusahaanyang mencerminkanposisi keuangan yang kritis kepada jurnalis. Karena disadari ada ancaman bahaya terhadap perusahaan akibat pengungkapan informasil tersebut ke publik, pengadilan di Inggris memerintahkan jurnalis danl penerbitannya untuk tidak menyiarkan informasi tersebut. Pengadilan juga mewajibkan jurnalis bersangkutan untuk mengungkapkansumber informasi' yang diyakini telah memperoleh informasiitu secara ilegal. Setelahmengkajil ulang keputusan pengadilan Inggris tersebut, European Court menemukanl bahwa keputusan itu merupakan campur tangan ke dalam hak jurnalis yangl dijaminPasall0EuropeanConventiononHumanRights.Selainitu,pentingnya pengungkapan paksa informasi itu tidak cukup berbobot sehiiigga perlu dilakukan dalam masyarakat demokratis.EuropeanCourt menyatakanbahwa pembatasanataskerahasiaansumberinformasijurnalismemerlukanpengadilan I yang cermat. Perizinan untuk Jurnalis Perizinan untuk jurnalis,dengan kata lain dilarangnya praktik jurnalisme i HAK MEMBERITAK4N: PERAN PERS !>ALAM PEFJEANS'JNAN EKONOMI i 1-. _ .... .- .------ . -. ---.-- .-.-- -.----.-.-- tanpaizin,merupakanrisikoyangmengancamdemocraticgovernance. Banyak negara merespons seruan UNESCO pada 1970an, mengakui bahwa praktik jurnalismesebagaiprofesiyangmemerlukanperizinan.Menurutpendukungnya, perizinan memajukan etika dan tanggung jawab jurnalis, dan menetapkan kualifikasi berupa standar pendidikan, seperti lulusan program pelatihan jurnalismeyangdiakui.Sebaliknya,penentangperizinan mengatakan,ha1ini bisa menjadi semacam sensor di mana pejabat hanya akan memberikan izin kepada jurnalis yang disenangipemerintah. Pada 1985 Inter-American Court of Human Rights menggariskan bahwa pada umumnya undang-undangperizinan untuk jurnalis tidak sesuai dengan hak individu dan hak kolektif yang dijamin menurut Pasal 13 ("Kebebasan MenyatakanPikiran dan Pendapat") AmericanConvention on Human Rights. Dalam ha1 ini pemerintah Kosta Rika memajukan tiga argumen yang mendukung undang-undang perizinan: (a) bahwa perizinan merupakan cara yangnormaluntuk mengaturpraktiksuatu profesi;(b)bahwa perizinan untuk jurnalis perlu untuk memajukan kepentingan publik menyangkut etika dan tanggung jawab jurnalistik;dan (c) bahwa perizinan merupakan cara untuk menjarnin independensi jurnalis dari majikannya. Smbari mengakui bahwa tujuan perizinan ini termasuk dalam kategori menjamin ketertiban publik- salahsatu kepentinganyangdiakuiyangmendukungpembatasanpelaksanaan hak menurut konvensi tersebut-Inter-American Court of Human Rights menyimpulkan bahwa tidak satu pun dari argumen itu cukup kuat untuk membenarkancampur tangandalamkebebasan jurnalistik.Mengenaiargumen pertama pemerintah Kosta Rika (perizinan merupakan cara normal untuk mengatur praktik profesi), Inter-American Court menyimpulkan bahwa jurnalisme berbeda dengan praktik profesi lain karena menyangkut kegiatan yang jelas dilindungi menurut AmericanConvention on Human Rights. Inter-American Court juga menolak klairn bahwa pembatasan kebebasan menyatakan pendapat bisa menjadi jalan untuk menjamin kebebasan itu. Sebaliknya, adanya sebanyak mungkin informasi justru penting bagi kesejahteraan publik. Akhirnya, seraya menjelaskan tujuan melindungi independensijurnalis,Inter-AmericanCourt menyatakantujuan inibisadicapai tanpa membatasisiapa yang boleh menjalankan praktik jurnalisme. Regulasi Langsung Isi Media Secara universal kebebasan berbicara dan kebebasan pers dianggap tidak mutlak. Semua sistem hukum menoleransi regulasi isi media sampai batas tertentu untuk mendahulukan kepentingan negara, kolektif, dan individu. Banyak regulasi demikian dikeluarkan melalui mekanisme peraturan yang langsungmengenaiisimedia,yangdiberlakukanmelaluiperaturan perundang- undangan legislatif,eksekutif,dan yudikatif. Kami akan melihat dengan luas regulasi isi yang kami rasa sebagai suatu bentuk campur tangan eksternal terhadap kegiatan profesional pengumpulan, penyuntingan, dan pelaporan informasisektorpublikdan penyebaranopinimengenaimasalahpublik.Sekali lagi, lingkungan yang berkekuatan hukum adalah lingkungan di mana semua ha1sesuai dengan undang-undang. Walaupun hak kebebasan menyatakan pendapat itu tidak mutlak, lingkunganyangberkekuatanhukurnadalahlingkungandimanabudayapolitik mengakuipentingnya arusinformasidan gagasanyangbebasbagimasyarakat demokratis.Pengakuanmengenaipentingnyakebebasanmenyatakanpendapat bagi nilai asasi dan masyarakat demokratissudah dinyatakan pada berbagai kesempatan oleh European Court of Human Rights: Kebebasanmenyatakan pendapat merupakan salah satu fondasi utama masyarakat demokratisdansalah satu persyaratan dasar bagi kemajuan dan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi setiap individu ... Kebebasan berlakubukansajapada "informasi" atau "gagasan"yangdisambut baik atau dianggapsebagaitidak ofensif atau sebagaitidak perlu diacuhkan, tapi juga pada "informasi" atau "gagasan" yang ofensif, yang mengejutkan,ataumengganggu. Begitulahtuntutanpluralisme,toleransi, dan kelapangan dada, yang dibutuhkan oleh "masyarakat demokratis" (Nilsenand Johnsen versus Norway, paragraf 43, putusan mahkamah tertanggal25 November 1999). Yangmenarik adalah pengakuan mengenaifungsi pentingyang dimainkan media,baikcetakmaupunelektronik,dalammendahulukantujuanmasyarakat demokratis. Salah satu faktor yang sangat penting ... adalah pers memenuhifungsi esensialnya dalam masyarakat demokratis.Walaupun pers tidak boleh melampauibatasan tertentu,terutama sehubungandenganreputasi dan hakoranglain,dan perlunyamencegahpengungkapaninformasirahasia, bagaimanapun pers berkewajiban menyampaikan -dengan cara yang sesuaidengankewajibandantanggung jawabnya-infonnasidan gagasan mengenai segala sesuatu untuk kepentingan publik. Di samping itu, EuropeanCourt menyadarikenyataan bahwa kebebasanjurnalistik juga meliputi kemungkinan membesar-besarkan persoalan, atau bahkan provokasi(Bladet Romsoand Stensaas versus Norway, paragraf 59,pu- tusan mahkamah tertanggal20 Mei1999). MenurutEuropeanCourtperanpentinginibukansajamemberikaninfonnasi tentang hak organisasi media berita dan organisasi lainnya, tapi juga memberikan informasi mengenai hak publik untuk menerima infonnasi dan gagasanyangdisampaikan media. Dalam ha1ini mahkamah mengutip "peran vital7' mediaberita sebagai"publicwatchdog"dalammenyampaikaninfonnasi yang menjadi kepentingan publik. European Court juga menekankan bahwa kebebasan media berita memberikan pada publik salah satu cara terbaik mendapatkan dan membentuk opini mengenai gagasan dan sikap para pernimpin politik (Lingensversus Austria paragraf 42 dan 44, Keputusan 24 Juni 1986a). Manifestasipengakuaniniditemukandi seluruhstruktur normatif,tennasuk nonna-norma internasional, konstitusional, dan legislatif,dan pada penerap- annyadalamundang-undangeksekutif danyudikatif.Sesungguhnya,lingkung- an yang berkekuatan hukum dalam suatu negara itu hams mencakup penga- kuan secara tekstual akan kebebasan media berita sebagaimana dalam per- janjianinternasionalyang jugaditandatanganiolehnegara tersebut,dan dalam konstitusinya. Lebihdari itu,norma ini hams bisa diterapkan secara langsung oleh pengadilan dan dianggap lebih tinggi daripada undang-undanglegislatif atau administratif. Dalam suatu lingkungan kondusif yang berjalan baik, sistem hukurn akan menyediakan ketentuan yang memadai terhadap penyalahgunaan, tennasuk penyelidikanyudisial mengenai keabsahan pembatasan oleh pengadilan atau mahkamah yang independen. Seperti dikemukakan sebelum ini, penerapan norma hukum yang mengganggu kebebasan media harus dikontrol oleh pengadilan yang independen. Lingkunganyangkondusifmelihatdenganpandanganluas,semisaltindakan seperti apa--dari pemerintah atau swasta-yang merupakan campur tangan pelaksanaankebebasanmediaberita. Campurtangankedalamkegiatanmedia berita tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran standar fundamental kebebasan media. Tapi, tanpa pengakuan bahwa tindakan tertentu bisa melanggar hak media berita, instmksi politik dan hukum bisa dengan mudah membatasipelaksanaan kebebasan media berita. Semua tindakan oleh pejabat publik-legislatif, eksekutif, maupun yudikatif-yang punya dampak praktis pada kegiatan media berita harus diperhitungkan sebagaiurusan hukum.Ini tidak berartibahwa kebebasanme- nyatakan pendapat selalu dimenangkan dalam bentrokan dengan hak asasi lainnya atau dengan kepentingan publik. Pendekatan seperti itu akan menja- dikan hak kebebasanpers absolut, padahal tidak. Maksudsebenarnyaadalah, hak kebebasan pers harus diperhitungkan dalam menentukan legitimasi tindakan oleh negara. Lingkungan berkekuatan hukum yang berfungsi adalah lingkungan yang mengakui bahwa swasensor merupakan ancaman terhadap democratic governance. Ancamandakwaan pencemarannama baik berdampakmenakut- kan terhadapmerekayangbekerja dimediaberita.Unsur utama dalammema- jukankebebasanmediaberitasehubungandenganregulasiisiadalahpengakuan bahwa peranmediaberita pentingbagidemocratic governancesehinggamedia yangrepresentatif harus dibebaskandariswasensorpada tingkat tertentuyang masuk akal. Lingkungan yang berkekuatan hukum mengakui bahwa tindakan pribadi bisa juga mengganggupelaksanaanhak mediaberita.Karena itu sistemhukum hams mengakui yang dinamakan prinsip "efek pihak ketiga", prinsip yang menetapkanbahwaorganmediaberita tidakotomatiskehilanganperlindungan konstitusionalnyadalamsuatu tuntutan hukumhanya karena tuntutan itu di- lakukan oleh pribad dan bukan entitas publik. Artinya, jaminan mendasar terhadap kebebasanmediaberitalebihluaslingkupnyadaripada sematamem- berikan perlindungan dari tindakan pejabat publik. Be~itukRegulasi Isi Ada tiga bentuk regulasi yang dapat dibedakan: registrasi media, telaah prapublikasi, dan hukuman pascapublikasi. SISTEM REGISTRASI. Sejurnlah sistem hukum mensyaratkan beberapa bentuk registrasi media;meski begitu, registrasi ini pada kebanyakan sistem bukan ha1 pokok yang dipertimbangkan secara saksama oleh pemerintah berdasarkan isi meda yang diajukan. Sistem di mana registrasi menjadi ha1 pokok yang dipertimbangkan berdasarkan penilaian pejabat atas isi media dalam suatu lingkungan yang berkekuatan hukum patut dicurigai, dan tidak akan sesuai dengan lingkungan itu kecuali disertai perlindungan peraturan hukurnyangefektif,termasukhaknaikbandingkepengadilanyangindependen. TELAAHPRAPUBLIKASI.Sistemtelaah prapublikasi tidaksesuaidengan prinsip dasar kebebasan pers dan democratic governance.Pada paruh kedua abad ke-20 undang-undanghak asasimanusia mengakuibahwa sensorformal administratif tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Prinsip ini dinyatakan secara eksplisit,rnisalnya, dalam pasal13 (1)dan (2)American Convention on Human Rights: Setiap orang punya hak kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan dalam segala bentuknya, tanpa mengindahkan batas negara, baik secara lisan, tertulis, tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui medium pilihan masing-masinglainnya. Pelaksanaan hak yang tercantum dalam paragraf di atas tidak tergantungpadasensor,tapi tergantungpada pengenaantanggung jawab sesudahnya, yang ditetapkan oleh undang-undang yang dinyatakan secara jelassepanjangdiperlukan untuk menjamin: dihormatinya hak atau reputasi oranglain, atau dilindunginya keamanan nasional,ketertiban publik, atau kesehatan dan moral publik. Sesuai dengan pengakuan bahwa sensor tidak sesuai dengan democratic governance, kebanyakan negara tidak lagi menggunakan pembatasan seperti itu. Sebagai gantinya, seperti dinyatakan dalam American Convention on Human Rights, banyak negara menggunakan rezim subsequent punishment (sanksiyang diberikan setelah suatu berita disiarkan, editor) atas penyalah- gunaan kebebasan media berita. SUBSEQUENT PUBLISHMENT. Sistem subsequent punishment hams sesuai dengan standar internasional yang berlaku mengenai prosedur pidana dan perdata. Sistem subsequent punishment atas penyalahgunaan kebebasan media berita sering mengambilbentuk sanksi pidana, karena itu prosedurdan undang-undang pidana tersebut mesti diakui sesuai standar internasional, termasukadanya dugaan tak bersalah (presumptionof innocence). Disamping itu, subsequent punishment sering mengambil bentuk prosedur perdata sehubungan dengan perlindungan .kepentingan individu. Subsequent punishmentinilahyangmerupakan ancarnanswasensor,karenaitu pandangan mendasarmengenaikeadilan, ketidakberpihakan,danobyektivitasyangsudah diajukan sebelumnyalayak diterapkan. Melindungi Kepentingan Negara Sepanjang sejarah pemerintah selalu berusaha mengontrol arus informasi dan opini untuk kepentingan negara. Ini tak mengherankan,karena sebagian besar hukum tata negara merupakan upaya mencari keseimbangan antara pelaksanaanhak konstitusionaldan tugasnegaramelayanikepentinganpublik, seperti misalnya melindungi keamanan nasional dan menjaga ketertiban masyarakat.Demikianlah,kepentinganpublikini mencakuppengendalianatas nama keamanan nasional;sanksi terhadap kekerasan dan kekacauan publik; dan perlindungan kehormatanlembaga,pejabat, dan simbol negara. Pemerintah sering mengenakan kontrol ini dengan sistem sensor prapublikasi, bahkan bilamana tidak ada sensor resmi, kontrol diajukan oleh hukurn pidana yang memuat ketentuan mengenai hukuman pascapublikasi. Di samping itu, kontrol juga dilakukan di sejumlah undang-undang regulasi media yang melarang diberikannya izin terbit jika pejabat menyimpulkan bahwa isi media tersebut akan merupakan penyalahgunaanhak pers. KEAMANAN NASIONAL. Sistem hukum di mana pun serta prinsip internasional mengakui bahwa keamanan nasional bisa menjadi basis untuk meregulasikebebasanmenyatakanpendapat.Pada saat yangsama pemerintah bisa menggunakan konsep yang luas dan taksa ini untuk membungkamatau menindaskebebasanmenyatakanpendapat dan kritik. Prinsip Keamanan Na- sional,Kebebasan Menyatakan Pendapat,dan AksesInformasiJohannesburg, suatukompilasipandanganmendasaryangdisahkanpada1995olehsekelompok pakar hukuminternasional,keamanannasional,dan hak asasimanusiadengan cermat menanganisoal keamanannasionalyang sensitif ini. Misalnya,Prinsip 1.2mengatakan: Setiappembatasanmenyatakanpendapatatauinformasi olehpemerintah dengan alasan keamanannasionalhams punya maksudyang murnidan menunjukkanefekmelindungikepentingankeamanannasionalyangsah. Prinsip 1.3 menyatakan: Untukmenetapkan bahwa pembatasankebebasan menyatakanpendapat atau informasi itu perlu untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalyangsah,pemerintah hamsmenunjukkan bahwa (a)menyatakan pendapat atau informasi tersebut merupakan ancaman serius terhadap kepentingan nasional yang diakui; (b)pembatasan yang ditekankan itu merupakan yang paling ringan untuk bisa melindungi kepentingan tersebut;dan (c)pembatasan itu sesuai dengan prinsip demokrasi. Akhirnya, Prinsip 2 menangani persoalan kepentingan keamanan nasional yang sah: Pembatasan atas nama keamanan nasional tidak sah kecuali bila tujuan murni danefeknyaadalah untuk melindunaeksistensisuatu negara atau integritas wilayahnya dari ancaman kekerasan, atau melindungi kekuatannya untuk merespons penggunaan atau ancaman kekerasan, baik dari luar seperti ancaman militer maupun dari dalam seperti penggulingan pemerintah dengankekerasan. Terlebihlagitidak sah,bila pembatasan yanghendak dibenarkan dengan alasan keamanan nasional mempunyai tujuan murni atau efek melindungi kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional, termasuk, misalnya, melindungi pemerintah dari keadaan yang memalukan, atau yang mengungkapkan kesalahan, atau untuk menyembunyikan informasi mengenai fungsi lembaga publiknya, atau untuk memperkuat ideologi tertentu, atau menindas keresahan perbunthan. MENCEGAH KEKACAUAN, TERMASUK TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PERNYATAAN PENDAPAT YANG MENGHASUT. Standar internasional mengakui bahwa pidato yang menghasut bisa mendorong kekerasan dan kekacauan, karena itu standar internasional ini mengizinkan pembatasan atas pidato seperti itu. Penegakan hukum pidana yang luas dan jelasterhadap hasutan kekerasan,kekacauan,atau kebencian bisa menjadi cara yang efektif untuk memaksa media berita melakukan swasensor.Lingkungan berkekuatan hukum tidak akan kondusif bila pemerintah mengenakan atau mengancam mengenakan sanksi pidana semata-mata berdasarkan tingkat kebencianpernyataan pendapat yangdipersoalkan itu.Dalamsuatu masyarakat demokratis pertanyaan yang menjernihkan dan menyelesaikan masalah (dispositive question) adalah pertanyaan mengenai apakah pembicara itu menganjurkan kekerasan, dan apakah pernyataannya akan menghasilkan kekerasan. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KEHORMATAN LEMBAGA, PEJABAT, DAN SIMBOL PEMERINTAH. Banyak negara punya undang- undang pidana untuk melindungi kehormatan lembaga, pejabat, dan simbol negara dari penghinaan. Di bidanghukumini,yangsering dinamakanseditious libel, bukan penyajian pernyataan palsu yang dianggap membahayakan, melainkan pernyataan yang merendahkan atau menghina simbol negara atau persatuan bangsa. Dalamlingkunganhukum, undang-undangsemacamitu dan penerapannya harus dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan digunakan, bila memang perlu,hanya dalam keadaan yangekstrem. Mungkinlebih dari bidang lainnya, undang-undang penghasutan (seditious libel law) yang menyatakan bahwa "penghinaan" terhadap lembaga dan pejabat negara sebagai tindak kriminal mudah disalahgunakan oleh pejabat pemerintah yang berusaha melindung diri dari sorotan dan kecaman media berita dan publik. Aspek penting dari undang-undang ini adalah kecenderungannya untuk menjadikan kebenaran pernyataan bukan sebagai pembelaan, dan ketidakpastian konsep penghinaan itu sendiri memberi kemungkinan untuk diterapkan secara sewenang-wenang.Undang-undangdanpenegakannyayang tidak terbatas hanya untuk melindungi martabat atau reputasi individu, tapi juga untuk melindungi pejabat dari kecaman, akan menghambat kemajuan menuju lingkungan yang berkekuatan hukum. Kunci perspektif pendekatan persoalan seditious libel ini adalah apakah penerapan undang-undang itu perlu dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam ha1inilingkungan yang berkekuatan hukum mengakui, bila berkenaan dengan pemerintah batas kritik yang diizinkan harus lebih luas daripada bila menyangkut pribadi pejabat publik. UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM. Satu unsur dari lingkungan berkekuatan hukum langsung memengaruhi proses politik; itulah undang- undang media yang berkaitan dengan pemilihan umum. Undang-undang ini mungkin mengenai akses media oleh para kandidat, pendapat dan pernyataan yang bias dari para penyiar, manipulasi sistem siaran oleh pemerintah, dan , !i i~~~i, !yikpdBERI:AXAM: , > T < - PEEAN PEW DAjAtfi ppEMBhNl;[.iWA$j EKONGkJi peraturan mengenai iklan politik. Beberapa negara mengatur soal jajak pendapat publik, misalnya, melarang disebarkannya hasil jajak pendapat itu sebelum dilangsungkannya pemilihan umum. Dewan Eropa telah meminta negara-negara anggotanya untuk: Memeriksa cara menjamin agar prinsip keadilan, keseimbangan, dan ketidakberpihakan dalamliputankampanyepemilihanumumolehmedia dihonnati, dan mempertimbangkan langkah yang akan diambil untuk melaksanakan prinsipini dalam undang-undang atau praktik domestik di mana perlu,sesuaidengan hukurntata negara." (RekomendasiNomor R [99] 15, Komite Menteri-menteri, Dewan Eropa, "On Measures Concerning Media Coverage of Elections," yang diputuskan Komite Menteri-menteripada 9 September 1999). Dewan Eropa menganjurkan langkah swaregulasi oleh media dalam bentuk peraturan tingkah laku (code of conduct) yang memuat bimbingan praktis peliputan kampanye pemilihan yang bertanggung jawab,akurat,dan adil. Tidakada modelyang mutlak benar untuk perangkat undang-undang yang menyangkut persoalan ini. Setelah1989,selama tahun-tahun pertama transisi di Eropa Timur,para reformissosial merekomendasikan agar setiap kandidat mendapat waktuyangsama pada stasiun siarannasionalatau regional.Namun, mereka yang menganggap bahwa persaingan yang stabil di antara sejumlah terbatas partai politiklah yang membuat maju lembaga demokratis melihat sistem ini kacau dan kontraproduktif. Sedangkan sistem perizinan di Eropa lebih suka menganggap stasiun siaran sebagai obyektif dan tidak memihak, posisi yang tidak seusai dengan opini stasiun siaran itu sendiri. Peraturan di Eropa juga cenderung membatasi atau melarang iklan politik dengan alasan aksesyang berlebihan ke dalam media melaluiiklan bayaran menguntungkan kandidat yang kaya. Banyakdiantara negaradalamtransisidiEropaTirnuriniyangpunyasedikit cara untuk melindungi penyiar -swasta, publik, atau pemerintah-dari paksaan partai berkuasa selama proses pemilihan. Atau dengan kata lain, banyak penyiar,yang berutangbudi kepada pemerintah karena izinyang dibe- rikankepadanya,telahmenggunakanasetnyayangberhargaituuntuk melayani kepentingan pelindungnya. Hanya sedikit unsur interaksi antara pemerintah dan penyiar yang banyak bertentangan dengan peraturan hukurn dimaksud dibandingkan dengan tekanan yang mengeksploitasiradio dan televisi untuk memenganrhi hasil pemilihan. Demikianlah,lingkunganberkekuatanhukumbagilembagademokrasiyang stabilharusberupayamerancanglembagasehubungandenganpemilihanumum yang bisa memperkecil penyalahgunaan wewenang pemerintah dalam pemilihanumum. Misalnya pada 1993 Rusia mendirikanmahkamaharbitrase khusus untuk menanganikeluhan selama proses pemilihan mum,apakah itu keluhan para kandidat mengenai media atau keluhan media mengenai pemerintah. Mahkamah ini dan penggantinya,yang dibubarkan pada 3 Juni 200 oleh Presiden Putin, tidak punya banyak kekuasaan -sebagaimana umurnnya badan seperti itu-untuk memberikankeputusan dan mengumum- kannya. Disampingitu,beberapa negaramendirikankomisipernilihanumum khusus yang diberi kuasa untuk mengenakandenda atas penyalahgunaanhak oleh media, atau memberi sanksi terhadap kandidat yang menghindari atau melanggar undang-undangpemilihan umum mengenai media. NLELINDUNGIADMINISTRASIPENGADILAN.Lingkunganberkekuatan hukum memberikan keseimbangan antara melindungi integritas pengadilan yang melaksanakan kebebasan media berita dan mempertahankan perlunya supervisipublikataskerja pengadilan.Mempromosikanadministrasipengadilan yang tidak memihak dan efektif adalah tujuan dari semua sistem hukum demokratis,sesuaiprinsipdasar kehidupan bernegaraberdasarkan hukum.Di sejumlah sistem hukum, media berita bisa dihukum karena menyiarkan informasidan komentar dari sidang pengadilanyangsedang berjalan. Dalam beberapa kasus, niat penghukuman itu untuk melindungi hak tersangka dan terdakwa dalam pengadilan yang jujur, sedangkan dalam sistem lainnya penghukuman itu dianggap perlu untuk menjaga ketertiban administrasi pengadilandan respek publik terhadap sistem peradilan. Inilah contoh perlunya pengakuan dan penerapan keadilan, ketidakber- pihakan,dan obyektivitas.Misalnya,hanya ada garis tipis yang membedakan antara melindungirespekpublikterhadap administrasikeadilandan keinginan yangtidak sahuntuk melindungipengadilandari kecamanpublik.Begitupula, sementara melindungi hak tersangka dan terdakwa pidana merupakan hak asasi, prinsip ini bisa disalahgunakan jika pemerintah berusaha melindungi proses pengadilan pidana dari sorotan publik. Singkatnya, dalam ha1 ini pendekatanyangtidak memperhitungkankebebasanmediatidaksesuaidengan lingkunganyang berkekuatan hukum. Melindungi Kepentingan Kolektif Secara garis besar, undang-undang yang melindungi kepentingan kolektif berusaha mencapai sejurnlahtujuan, termasuk perlindungan keamanan publik, martabat kelompok dengan meregulasi pidato yang menyebarkan kebencian, dan moral publik serta keyakinan agama. Ini semua merupakan wilayah kebijakan publik yang sangat sensitif yang hams ditetapkan melalui proses demokratis menurut nilai-nilai yang diterima masyarakat. Walaupun orang tidak bisa menunjuk pada suatu pendekatan tertentu terhadap persoalan ini sebagaisesuatu yangmengindikasikan adanyalingkunganberkekuatan hukum, namun orang harus ingat bahwa yang harus berlaku adalah keadilan, ketidakberpihakan, dan obyektivitas. Yang penting dalam wilayah yang kompleks ini adalah prinsip berikut ini yang diartikulasikan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa dalam rekomendasinyapada 20Oktober 1987mengenai"PidatoKebencian". Menurut Prinsip 6: Hukum dan praktik nasional menyangkut pidato yang menebarkan kebencian hams memperhitungkan peran media dalam menyampaikan informasi dan gagasan yang membeberkan, menganalisis, dan menjelaskancontoh-contoh tertentu pidatoyangmenebarkankebencian dan gejala mendasarnya secara umum, serta hak publik untuk mendapatkan informasi dan gagasan seperti itu. Untuk itu, hukum dan kelaziman nasional harus membedakan secara jelasantara tanggung jawabpengarang pidato kebencianitu disatu pihak dan tanggung jawab mediaserta wartawan yang menylarkannyasebagai bagian dari misinya untuk menyampaikan informasi dan gagasan untuk kepentingan publik di lain pihak. Prinsip 7 menambahkan ha1berikut ini: Untuk memajukan prinsip 6, hukum dan praktik nasional harus melihat kenyataan bahwa: Reportase mengenairasisme,xenophobia, anti-Semitisme, atau bentuk ketidaktoleranan lainnya sepenuhnya dilindungi Pasall0 paragraf 1 European Conventionon Human Rights dan hanya dapat dicampuri di bawah ketentuan yang tercantum dalam paragraf 2 pasal tersebut; Standar yang diberlakukan oleh pejabat nasional untuk menilai per- lunya membatasikebebasanmenyatakanpendapathamssesuaidengan prinsip yang tercantum dalarn Pasal 10 yang ditetapkan dalam kasus hukum dari organ Konvensi,yangberkaitan,antara lain,dengan cara, isi,konteks, dan maksud berita yang disiarkan. Respek terhadap kebebasan pers juga berarti bahwa bukan hak pengadilanataupejabatpublikuntuk memaksakanpandangannyaatas media mengenai jenis teknik reportaseyang hams digunakan jurnalis. Melindungi Kepentingan Individu Sistem hukum diseluruh dunia berupaya melindungireputasi, privasi,dan martabat individu. Umumnya perlindungan ini mengambil bentuk tindakan hukum pidana atau perdata menyangkut pencemarannama baik,privasi, dan penghinaan.Ciri penting dari wilayah hukum yang kompleks ini ialah bahwa dalam banyak sistemhukum kepentinganini meningkatsampai hak mendasar yangdijamindalamnorma-normakonstitusionaldaninternasional.Sekalilagi, interaksi antara hak dan kepentingan yang bersaing ini hams tunduk pada pandanganmendasarmengenaikeadilan,ketidakberpihakan,danobyektivitas. Lingkungan berkekuatan hukum mengakui kepekaan isu dan nilai yang dipertaruhkan dalampersimpanganmedia berita yangbebasdan kepentingan individu yang bersaing. Di bidang perlindungan hak individu, 'tema yang dominan&seluruhdunia adalah tingginyapenggunaandan kuatnyakehadiran undang-undang pencemaran nama baik yang diemban oleh hukum pidana maupun hukum perdata. Kelaziman tindakan ini, termasuk ancaman sanksi pidana dandenda,merupakan ancamanswasensor.Karenaitu sejurnlahsistem hukum mengakui bahwa tuntutan hukum untuk melindungi hak dan kepentinganindividu juga mengenakanbebanpada pelaksanaanperlindungan hak menyatakan pendapat. European Court of Human Rights,misalnya,telah mengembangkan perangkat hukum untuk kasus yang has, yang mencakup perlindungan pernyataan yang dibuat mengenai hal-ha1 yang menyangkut kepentinganpublik. Termasuk,kiasanyangmengatakanbahwapejabatpublik haruslebih toleran terhadap kritik daripada pribadi perseorangan,dan bahwa beban pembuktian mengenai kebenaran penilaian atau pernyataan pendapat tidak bisa ditimpakan pada terdakwa. ISU DALAM UNDANG-UNDANGPENCEMARANNAMABAIK.Dalam suatu lingkungan berkekuatan hukumsistemlegalmengakuibahwa penerapan undang-undang pencemaran nama baik mengganggu pelaksanaan kebebasan media berita, dan dalam beberapa ha1 gangguan ini tidak dibenarkan. Pernyataan yang mencemarkan nama baik adalah pernyataan yang dianggap merendahkan reputasi seseorang dalam masyarakat. Undang-undang pencemaran nama baik ditemukandalam semuasistemhukum,danmelindungi reputasi seseorang adalah hak yang diakui dalam perjanjian internasional. Norma hukurn yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ini sering ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana, dan dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata atau ketetapan hukum ganti-rugi (tort law)yangmengakuikepentinganinisebagaihak sipilyangdapat dilaksanakan dengan tuntutan ganti rugi uang. Namun,kecuali ada perlindungan yang pasti, undang-undang pencemaran nama baik dapat digunakan untuk menindas media berita dalam melaporkan hal-ha1yangmenjadikepentinganpublik.Mediaberita,memangsudahsifatnya, sering menyajikan informasi dan gagasan yang mengecam individu, dianggap menggambarkan individu secara negatif, atau dianggap melanggar privasi individu. Kecuali undang-undang pencemaran nama baik memperhitungkan kebebasan media berita, ancamansanksipidana ataugantirugi perdata berupa uangakan dengan efektif menyebabkan swasensoryangmerugikan democratic governance. Dalamha1ini, jikasistemhukum melakukanpendekatan yangdengantegas meletakkan pernyataan fakta palsu atau opini berlebihan diluar perlindungan jaminan kebebasan media berita, sistem hukum ini hanya akan merugikan kebebasan media berita. Status penggugat adalah salah satu dari banyak variabel krusial yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan pendekatan undang-undangpencemaran nama baik sesuai dengan lingkungan berkekuatan hukum. MELINDUNGI MARTABAT INDIVIDU. Lingkungan hukum berupaya menyeimbangkan perlindungan martabat individu dan ancaman terhadap kebebasan media berita dengan membatasi penerapan undang-undang pencemaran nama baik dan memperlakukannya dengan hati-hati. Undang- undang pencemaran nama baik membawa ancaman yang inheren terhadap pelaksanaan kebebasan media berita,terutama karena sifatnya yangtaksa dan tak diakuinya kebenaran sebagai pembelaan. Ada pengakuanyangluas bahwa perlindungan harga diri seseorang bisa disangkutpautkan, dan mungkin juga dilanggar, dengan menyebarkan serangan terhadap pribadi. Demikianlah banyak sistem hukum telah menetapkan sanksi pidana danlatau perdata terhadap pernyataan yang mencemarkan nama baik di mana pertanyaan yang krusial adalah bukan kebenaran pernyataanitu (kebenaran bukan pembelaan), tapi niat pembicara atau penulis. Undang-undang pencemaran nama baik bisa berbahaya bagi pelaksanaan kebebasan media berita jika tidak dianggap dan diterapkan secara terbatas, semata-mata pada keadaan di mana pernyataan itu tidak membawainformasi pentingbagipublik,dan jelasdenganniatsemata- mata untuk merusak reputasi seseorang. MELINDUNGI PRIVASI INDMDU. Dalam mengadili sengketa pelang- garan privasi pribadi,sistem hukum harus berupaya mengembangkanstandar untuk membedakan antara informasi publik dan informasi privat. Banyak sistemhukummeletakkan prioritaspada perlindungan individudari penyebaran pernyataan yang melanggar privasi pribadi atau keluarga. Yangpenting dalam ha1 ini adalah perlunya bangunan pandangan mengenai privasi itu sendiri. Pelanggaran privasi tidak boleh menjadi tameng untuk menyembunyikan hal- ha1yang berkaitan dengan kepentingan publik dari sorotan publik. HAK JAWABATAU KOREKSI Kewajiban hukum untuk memberikan hak jawab atau hak menuntut dilakukannya koreksi atasisi media bisa membantu menangani penyalahgunaan kebebasan pers dalam bentuk yang tidak begitu mengancamindependensi media daripada regulasidengan carasepertituntutan hukum terhadap pencemaran nama baik. Namun, pengembangan lingkungan berkekuatan hukum akan terhambat bila kewajiban ini terlalu luas ataumasuk terlalu jauh dalam pelaksanaan kebijaksanaan redaksi. Dalam banyak sistem hukum,produk legislatifsepertikitab undang-undang hukum perdata atau undang-undang media massa memberikan hak jawab atau koreksi kepada orangyanghak hukumnya atau kepentingannya telahdilanggar media.Berdasarkan hak jawab inimedia berita diwajibkan memuat pernyataan yangdibuat olehpihak yangdirugikan.Sedangkan hak koreksi(ataupenarikan) mewajibkan media untuk memuat pernyataannya sendiri yang mengoreksi pernyataan sebelumnya yang merugikan suatu pihak. Ketersediaan hak semacam ini sering dianggap lebih efisien dan efektif dalam memenuhi kepentingan orang yang merasa telah dirugikan oleh pemberitaan media bersangkutan. Pada saat yangsama hak ini bisa dengansendirinya mengancam kebebasan pers jika tidak dijaga dalambatas yangmencerminkanhak jurnalis dan hak publik untuk memperoleh informasi. Content-NeutralRegulation dan Risiko Ma~~~ipulasi Lingkungan berkekuatan hukum merupakan salah satu kondisi di mana lembaga hukum bisa memberi perlindungan prosedural yang substantif pada mediadaripenyalahgunaantidaklangsung. Dalamsemuasistemhukumterdapat peluangyangharnpirtidakterbatasbagipejabatpublikatauaktorindividuuntuk menyalahgunakan media jika mereka kehendaki. Peluang ini terdapat dalam penyalahgunaan undang-undangyang tidak secara eksplisitmenyasar pada isi media berita,tapi meskipuntampaknya tak menyentuhisisamasekali(content- neutral),namun masih mampu memengaruhi pengambilan keputusan redaksi. Selaluada cara untuk memengaruhiisimediadan pejabatpublikpunya banyak peluanguntuksecaratidaklangsungmemengaruhiisimedia. Subsidi,beamasuk, hak cipta, ketersediaan kertas koran,biaya berurusan dengan lembaga negara (perusahaan penerbitan), pajak, undang-undang antipersaingan, persyaratan aksespublik,danpersyaratankampanyepemilihanadalahbeberapacontoh"yang tak langsung memengaruhiisi media" itu. Cara memengaruhisecara tidak langsung ini bisa terjadi baik melalui per- aturanyangsubstantif maupunpenerapannya. Misalnya,mengenai peraturan substantif, pemerintahbisamenetapkanpajakyangdiskriminatif,mengenakan pajak lebih tinggi terhadap satu media daripada yang lainnya. Sehubungan dengan penetapannya,klasifikasipajak sebagai undang-undangnormatif bisa sama, tapi media yang berbeda-beda bisa saja dikenai pajak yangselektif. Oleh karena itu undang-undangpajak, dan terutama cara undang-undang itu diselenggarakandan dilaksanakan, bisa menjadi rintangan bagi perkem- bangan dan penjagaan lingkungan berkekuatan hukum. Pemerintah sering merazia,merongrong,dan menutupsurat kabar dengan alasan media tersebut tidak membayarpajak. Satu unsur aturan perundangan yangsignifikansehu- bungan dengan pers adalah larangan secara selektif. Sudah tentu tidak ada undang-undangyangsepenuhnya dilaksanakan terhadap semua mereka yang melakukan pelanggaran,tapi pelaksanaan yang selektif sering menjadi biang tindakan yang dilakukan terhadap media cetak atau stasiun siaran. Untuk mengatakanbahwaperaturansubstantif semacamitu hamsdihapus dalamsuatulingkunganberkekuatan hukumadalah tidak mungkin.Peraturan ini diundangkan sebagai bagian dari pembuatan undang-undang dan pelaksanaan semua sistem hukum. Oleh karena itu ciri terbaik dari suatu lingkungan berkekuatan hukurn, dalam ha1ini, adalah adanya perlindungan aturan perundangan dan pertimbangan pandangan mendasar mengenai keadilan, ketidakberpihakan, dan obyektivitas. Melindungi Media Berita dari Tindakan Perseorangan Sebagianbesarbahasankita difokuskanpadahubunganantara meda berita dan pejabat publik. Namun dalam suatu keadaan, tindakan pemerintah yang afirmatif mungkinperlu untuk melindungikegiatanmeda beritadaritindakan orang per orang. Kebebasan Inter~ialPers Kadang-kadangketidaksepakatanmengenaiisitimbulantarapernilikmedia danstaf redaksinya. Tugaspentinglingkunganyangmernilikikekuatan hukurn akan menetapkanapakahundang-undangdiperlukandalamkeadaandernikian, dan jika diperlukan,undang-undangmacamapa untukmenjaga keseimbangan di antara pihak-pihak bersangkutan yang akan menyebarkan informasi dan gagasanyang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya,beberapasistem hukum berupaya memenuhikepentinganpersainganini denganmenyediakan insentif bagi pengembangan bimbingan redaksional, dan membangun sistem penyelesaiansengketa. Perlindl-~nganFisik Lingkungan berkekuatan hukum merupakan lingkungan di mana pemerintah bersedia dan mampu menghukum mereka yang secara fisik mengintimidasiatau menyerangwartawan,sehingga mereka yangmelakukan kekerasan terhadap jurnalis tidak akan terbebas dari hukuman. Media berita tidak bisa berfungsiefektif jika pemerintah tidak menegakkan hukum pidana yang bisa diterapkan dan berlaku umum. Hal itu juga akan terjadi bila pemerintah menjalankan hukum tersebut secara sembarangan,dan sepihak. Dalamrekomendasiyangdisampaikan pada 1996, KomiteMenteri-menteri Dewan Eropa menangani isu ini dan menyerukan pada negara anggota untuk "melakukaninvestigasiatasseranganterhadap keselamatanfisik jurnalisyang terjadi dalam wilayah hukumnya" dan untuk "menggunakansegala langkah yang layak untuk membawa ke muka pengadilan mereka yang bertanggung jawab atasserangan tersebut" (RekomendasiNomor R 96[4],Komite Menteri- menteri,DewanEropa,"OntheProtectionof Journalists inSituationsof Conflict and Tension", yang diputuskan Komite Menteri-menteri pada 3 Mei 1996). Dalam hubungan ini organisasi jurnalis dan organisasi profesi bagi mereka yang bekerja dimedia bisa memainkan peran positif dalam melakukantekanan kolektif, bila perlu, terhadap pejabat publik. Kesinipulan Memang sulit mengambil aspek tertentu dari susunan sosial dan menggambarkannyasebagaisesuatu yang penting atau kritis untuk lingkungan yang memilikikekuatan hukum bagi media yang bebasdan independen. Kami telah berusaha mengidentifikasikomponenproseshukum yangkompleks,yang menyurnbangpada lingkunganyang memungklnkan media mendorongtujuan demokrasi. Kami mengakui, walaupun ini semua tidak cukup untuk menjamin kegiatan media yang bebas dan independen, komponen-komponen itu perlu untuk mendorong dan mempertahankannya. Wajar saja dalam suatu masyarakat tertentu ada faktor kritis lain yang menentukan keberhasilan kegiatan media berita. Struktur media tergantung bagaimana pembaca atau khalayak mendukung kegiatan media. Pendapatan dari ililan tergantung pada struktur konsumsi. Peran dan sifat subsidi (dari dalam maupun dari luar) tergantung pada jaminan otonomi dan hasrat pihak yangmemberikansubsidi untukmelakukan kontrol.Tingkatpendidikan dalam suatu masyarakat juga bisa memberi bentuk pada sifat media dan cara media digunakan dalam proses politik. Terkaiterat dengansemua isu iniadalah peran undang-undang.Kamisudah mencoba meneliti peran praktis tertentu, mengidentifikasi signifikannya langkah legislatif yangmemengadi prospek pencapaianlembaga media yang kuat, yang menyumbang pada praktik demokrasi. 1Dalam bahasan iniistilah jurnalis mencakup penerbit media cetak dan pernilik media elektronik, serta editor, komentator, dan reporter. 2 Dua surnber situs Internet yang memuat berbagai contoh kode profesi, serta beberapa materi lainnya yang relevan, adalah situs EthicNet Universitas Tampere, Finlandia (http://www.uta.fi/ethicnet),dan situs Media Ethics Claude-Jean Bertrand (http://www.u-paris2.fr/ifp/Deontologie/ethic). Undang-Undang Penghinaan Ruth Walden i lebih dari 100 negara, siapa pun-termasuk wartawan-bisa dipenjarakan atau didenda karena menghina lembaga atau pejabat pemerintah.Undang-undang penghinaanmasih tercantumdalam lutab undang-undangdi banyak negara demokrasi tua di Eropa serta di kebanyakan negara paling otoriter di dunia. Banyak negara yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan opini terns memberlakukan undang-undang yang menghukum mereka yang mengkritik pemerintah. Judul dan kata-kata dalam undang-undang penghinaan berbeda-beda (contoh, lihat lampiran bab ini). Di banyak negara bekas jajahan Inggris, undang-undang penghasutan dan pencemaran nama baik (seditiouslibel law) diberlakukan untuk menghukummerekayangdituduh menebarkankebencian, hinaan, atau permusuhan terhadap pemerintah. Di negara-negara Arnerika Latin undang-undang penghinaan (desacato) memuat ketentuan pidana terhadap mereka yangtidak menghormatipejabat publik. Dibanyak kerajaan, undang-undanglese majeste melarang orangmenghina keluarga kerajaan. Dan di negara-negara Islam, undang-undang penghujatan memuat lietentuan hukuman matibagimerekayangmenghinaagarna.Banyakdari undang-undang inimenyatakan bahwa penghinaan terhadap kehormatan dan martabat pejabat dan lembaga tinggi tertentu, wakil-wakil dari luar negeri, dan simbol serta lambang negara sebagai kejahatan. Ada pula undang-undang yang melarang penghinaan terhadap pejabat publik karena posisinya atau selagi mereka melakukan tugasnya. Beberapa negara punya undang-undang penghinaan secara umum,yang menghukummereka yang mengeluarkan kata-kata ofensif terhadap individu. Walaupun undang-undang semacam ini secara teoretis mencakup penghinaanterhadap individu swasta maupunindividu publik,yang paling sering menggunakannya adalah pejabat pemerintah, politikus, dan pegawai negeri. Apa pun nama undang-undang itu atau bagaimanapun undang-undang itu disusun, hasilnya sama: digunakan untuk membungkam dan menghukum diskusi dan pembangkangan politik, komentar dan kritik media, satir, dan investigasi jurnalis. Undang-undangini merupakan salah satu bentuk regulasi media yang paling luas cakupannya, represif, dan berbahaya. Undang-UndangPenghinaan dan Pencemaran Nama Baik Sepintas lalu undang-undang penghinaan tampaknya hanya suatu bentuk lain dari undang-undang pencemaran nama baik, tapi ada perbedaan teoretis dan praktis yang signifikan antara keduanya. Undang-undang pencemaran nama baik dirancang untuk memungkinkan individu melindungi reputasinya. Undang-undang inimenetapkan sanksi pidana atasslander (pencemarannama baik secara lisan) dan libel (pencemaran nama baik secara tertulis). Teoretis,kemsakan yang ditimbulkan oleh pencemaran nama baik adalah kata-kata yang mencemarkan itu memengaruhi opini masyarakat terhadap individu yang dicemarkan namanya: masyarakat tidak lagi menghargai orang yang dicemarkan nama baiknya tersebut karena publikasi mengenai dirinya. Undang-undang pencemaran nama baik mendefinisikan kejahatan ini dalam arti dampak pada orang ketiga tersebut, misalnya, kata-kata yang cenderung membuat seseorang dibenci, diolok-olok,atau dihina publik. Undang-undang penghinaan, sebaliknya, lebih berkaitan dengan melindungi perasaan orang yang dihina, rasa kehormatan dan martabatnya. Secara praktis, undang-undang pencemaran nama baik ditujukan pada pernyataan fakta yang palsu. Undang-undang ini dirancang untuk menjamin bahwa reputasi seseorang tidak diperlakukan secara tidak adil dengan penerbitan atau penyebaran kebohongan. Banyak pengadilan nasional dan internasional mengakui bahwa pernyataan yang benar-serta opini yangtidak dapat diverifikasi-bukansesuatuyangbisaditindak sebagai pencemaran nama baik. Sebaliknya, karena undang-undang penghinaan dirancang untuk melindungi kehormatan dan bukan reputasi, undang-undang ini digunakan untuk menghukum baikpernyataan yang benarataupun palsu,opini ataufakta, satir, makian, dan bahkan tingkah laku buruk. Contohnya,dua kasusyangbaru-baru ini terjadi diEropa.Dalam satu kasus, wartawan YunaniVassilisRafailidisdituduhmelakukanpencemaran nama baik dan penghinaankarena menamakanwali kota Prototsani "walikota kerdil yang menyedihkan" dalam sebuah tajuk rencana.Pengadilannegeri Yunani menolak tuduhan pencemaran nama baik, tampaknya karena pernyataan itu jelas merupakan opini. Tapi pengadilan menghukum Rafailidis dengan hukuman empat bulan penjara karena menghina seseorang. Dalam kasus lain, wartawan Austria Gerhard Obeschlickdituduh melanggar Pasalll1KUHP Austria yang melarang pencemaran nama baik, dan Pasal 115 yang melarang penghinaan terhadap seseorang.Yangdilakukan Obeschlick,menamakan pemimpin Partai Kebebasan Austria GeorgHaider "i&ot". Namun Pasalll1hanya berlaku untuk pernyataan yang tak sesuai dengan kebenaran,dan karena istilah "idiot" jelas merupakan pernyataan opini yang tidak bisa dibuktikan benar atau bohong, pengadilanAustria menyatakan Obeschlickhanya bersalahmelanggar undang- undang penghinaan. Keputusan itu akhirnya dibatalkan oleh European Court of Human Rights. Penyusunan kata dalam undang-undang di banyak negara juga mengakui perbedaan antara libel (pencemaran nama baik) dan insult (penghinaan). Misalnya, undang-undang di Kroasia menyatakan bahwa "jika terdakwa membuktikan benarnya tuduhan atau bahwa ia punya alasan yangdibenarkan untuk meyakini bahwa pernyataannya benar, ia tidak akan dihukum karena pencemaran nama baik, tapi bisa dihukum karena penghinaan." Begitu juga, undang-undangdi Marokomengakui untuk pencemarannama baik diperlukan pernyataan faktual, tapi undang-undang itu juga menambahkan, "Setiap pernyataan pendapat yang ofensif, bahasa yang menghina, atau cercaan yang tidak mengandung pertalian dari suatu fakta merupakan penghinaan." Jadi teoretis undang-undang penghinaan dan undang-undang pencemaran nama baik berbeda,namun dalam praktik perbedaan itu sering kabur. Undang- undang pencemaran nama baik yang kabur sulit dibedakan dengan undang- undang penghinaan, dan sering digunakan untuk menghukum tuduhan yang lebih akurat dikatakan sebagai penghinaan atau ketidaksopanan, bukan pencemaran nama baik. Misalnya,dalam kasus di Kamboja pada 1996 Chan Rotana,editor Voice of Khmer Youth, dihukumsatu tahun penjara dan denda sekitar US$2.000karena mencemarkannama baik Perdana Menteri Kamboja yang pertama dan kedua dalam sebuah artikel berjudul "Pangeran Ranariddh lebih goblok tiga kali sehari daripada Hun Sen." KUHP Kamboja tidak mengandung ketentuan mengenai penghinaan yang eksplisit, tapi, seperti di beberapa negara lainnya, undang-undangpencemaran nama baik digunakan untuk menghukumopini kritis mengenai pejabat pemerintah. Undang-undang pencemarannama baik yang membebankan pembuktian kebenaran pada terdakwa, seperti banyak undang-undang lainnya, bukan mewajibkan jaksa penuntut atau penggugatuntuk membuktikandakwaannya, digunakan untuk menghukum opini antipemerintah. Undang-undang pencemaran nama baik yang mengakui pembuktian kebenaran sebagai pembelaanmengundang jaksa penuntut untuk memberikanpernyataan opini, yangsecara definisinya tidak bisa dibuktikan, dan karena itu seringberfungsi sebagai undang-undangpenghinaan. Di beberapa negara pembuktian kebenaran bukan pembelaan terhadap tuduhan pencemarannama baik.Misalnya,diRepublikKorea undang-undang menetapkan bahwa pembuktian kebenaran merupakan pembelaan terhadap pencemaran nama baik hanya jika pencemaran itu dipublikasikan "semata- mata untuk kepentingan publik."Di India pembuktiankebenaran merupakan pembelaan "jika kebenaran pencemaran tersebut untuk kepentingan publik sehingga kesimpulan itu hams dibuat atau diumumkan." Pembatasan untuk kepentinganpublikataukarenamotif baiknyasebagaipembelaansudahumum dalam undang-undangpencemarannama baik dan itu juga digunakan untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik menjadi undang-undang penghinaan.Penelitianyangsayalakukan (Walden2000)menunjukkanbahwa tindak kriminal pencemaran nama baik sering merupakan hasil dari laporan kritismengenaipejabatdanlembagapemerintah,yangselanjutnyamendukung kesimpulan bahwa undang-undang pencemaran nama baik bisa menjadi penggantiundang-undangpenghinaan. Asal-usul Undang-Undang Penghinaan Akardari undang-undangpenghinaanini dapat ditelusuri kembalidi abad kelimasebelumMasehi.Undang-UndangRomawi12Tablet memuatketentuan mengenaiiniuriayangsecaraumumditerjemahkansebagaiinsult (penghinaan) atau injury (merugikan). Pada penggunaan paling awal, iniuria mungkin merujuk hanya pada serangan fisik. Serangkaian keputusan kemudian memperluaskonsep iniuria sehingga mencakup serangan verbal, penghinaan, atau kekejaman. Karena tindakan iniuria dirancang untuk melindungi kehormatan dan martabat,suami dapat memulihkankehormatan dan marta- batnya atas penghinaan yang dilakukannya terhadap isteri, dan ayah dapat memulihkankehormatandanmartabatnya ataspenghinaanterhadap anaknya. Seperti undang-undangpenghinaanmodern,iniuria didasarkan atasperasaan individumengenaipenghinaandan kekejaman,bukanpada kerugianekonomi. Oleh karena itu sanksinya didasarkan atas posisi pihak bersangkutan dan beratnya kekejaman, bukan pada pembuktian kerugian. Pada awalnya sanksinya hanya semacam ganti rugi perdata, tapi kemudian berkembang menjadisemacam ganti rugi pidana. Ketika Maharaja Justinian memesan himpunan undang-undang Romawi pada abad keenam,kitab ringkasan hukurnnya memuatbab khusus mengenai "perilaku menghina dan mencemarkan nama baik." Ia menyatakan bahwa "istilah'injury' digunakanuntuk menunjukkanpenghinaanyangkejam.Istilah 'insult' (penghinaan) berasal dari kata kerja 'despise (menghina)' ... Setiap penghinaan itu ditujukan kepada orang atau menyangkut martabat atau aib seseorang" (lihat Kolbert 1979). Sedangkan undang-undang iniuria Romawi kuno dirancang untuk melindungi martabat semua warga negara -mereka yang punya status lebih tinggi berhak memperoleh kompensasi yang lebih besar-kebanyakan dari undang-undang penghinaan sekarang ini jauh lebih sempit,hanyamemberikanperlindungankepadapemerintah,pejabatdanbadan pemerintah, keluarga raja, simbol nasional, danlatau pejabat asing. Undang- undang penghinaan modern tampaknya telah mengganti kepedulian undang- undang Romawi kuno akan kehormatan dan martabat individu dengan kepedulianpejabat pemerintah pada perlindungan diri senhri dan kebebasan dari kecaman. Dalam ha1ini, undang-undang penghinaan modern lebih erat terkait denganhukum adatInggnskunomengenaipenghasutan(seditiouslibel). Seditiouslibel,sederhananya,adalah kritik terhadap pemerintah,benaratau salah, dibenarkan atau tidak dibenarkan. Bukan kebetulan bahwa undang- undang seditious libel lahir di Inggris pada abad ke-15, tidak lama setelah dioperasikannya mesin cetak di negara itu oleh William Caxton. Tindakan perlindungan diri pertama raja Inggris dari peralatan komunikasi yang baru dan berpotensi membahayakan ini adalah menetapkan penyensoran . . . . . :$is[j?<.>',;>.j a < - , : ;+;{?+ (,,;zEp;;,:,?:p\;>>j: Fr.-r:sL:,c.4 ..,,, !- y >;I3;4 i;i{,c>p ;->:A<{I,!,; $2;; prapublikasi dan perizinan yang ketat. Ketika penerbitan yang dianggap menghasut mulai menembuscelah-celahsistem perizinan dan sensor,undang- undang abad pertengahan yang melarang disebarkannya cerita palsu dan memalukan diubah oleh pengadilan untuk mengkriminalkan segala kritik terhadap pemerintah. Amerika Serikat menghapuskan konsep seditious libel sekitar dua ratus tahun yang lalu, tapi di sebagian besar dunia konsep itu tetap hidup sampai saat ini dalam bentuk undang-undang penghinaan, undang-undang pengha- sutan, serta undang-undang pencemaran nama baik dan penghujatan, yang semuanya bisa dan sering digunakan untuk menghukum kritik terhadap pemerintah dan pejabat pemerintah. Kolonialismebertanggung jawabmenyebarkan undang-undang penghinaan ini di sebagian besar dunia. Hampir semua negara bekas jajahan Inggris masih mempertahankan undang-undangpencemarannama baik yangdipaksakan oleh pemerintahanInggris.Kebanyakan undang-undang desacato diArnerika Latin didasarkan atasundang-undang lama Spanyolyang pada1995,ketika Spanyol merevisi seluruh KUHP-nya, sebagian dari undang-undang itu dihapuskan. Di Indonesia, bekas jajahan Belanda, yang dinamakan Pasal Penyebaran Kebencian melarang dinyatakannya di muka umum "perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah." Walau, ketentuan serupa tidak pernah menjadi bagian KUHP di negeri Belanda sendiri. Belanda menggunakan artikel penyebaran kebencian itu untuk menindas gerakan kemerdekaan di Indonesia sebelumPerang Dunia 11.Mungkin undang-undang penghinaanpalingterkenal adalahundang-undangPrancistahun1881.Undang- undanginimenjadi modelundang-undangpenghinaan di seluruhnegara bekas jajahan Prancis di Afrika. Pemerintah negara-negara berkembang terus menggunakan undang-undang Prancis ini sebagai pembenaran untuk mengundangkan, mempertahankan, dan memaksakan undang-undang pencemaran nama baik itu. Undang-Undang Penghinaan dalam Praktik Jumlahpasti undang-undangpenglvnaanyangadasekarangtidak diketahui; yang jelasundang-undanginidiberlakukan dilebih dari100 negara. Penelitian yangsayalakukan (Walden2000)mengidentifikasiteks darisekitar 90 undang- undang semacam itu & setiap kawasan dunia. Bahkan di negara yang tidak punya undang-undang penghinaan yang formal, undang-undang pencemaran nama balkseringdigunakan sebagaipenggantinya.Beberapa daricontohpaling menonjol digunakannya undang-undang penghinaan dan pencemaran nama baik untuk membungkamberita yangmengkritik pemerintah terjadi di negara- negara bekas Uni Soviet. Di negara-negara ini wartawan menghadapi bukan saja sensoryangsudah mengakardansikap bennusuhanpejabat terhadappers, tapi juga warisan yang sudah berurat-berakar untuk melindungi kehonnatan dan martabat. Walaupun ada ketentuan konstitusional yang menjamin kebe- basan berbicara dan kebebasan pers, pejabat pemerintah di beberapa negara pascakomunisitu terus menggunakan undang-undangpenghinaan initerhadap media dan pemimpin oposisi, sering ini dilakukan dalam upaya mencegah pengungkapan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Yang terjadi di Kazakhstan, misalnya, menggambarkan efek dndang-undang penghinaan pada kebebasan pers dan pada proses demokrasi pada umumnya. Pada April 2000 editor mingguan oposisiSolDat dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena "menghina di muka umum martabat dan kehonnatan" presiden. Editor SolDat,yang dihukum satu tahun penjara dan diperintahkan membayar ongkos pengadilan sekitar US$280,langsung diberi ampun dalam arnnestiyang dikeluarkan presiden, tapi tetap dianggap sebagai kriminal yang dilarang ke luar negeri. Pada Juli 2001 editor itu dicekal ketika akan naik pesawat menuju Arnerika Serikat untuk menjadi saksi dalam suatu dengar pendapat dengan Kongres mengenai hak asasi manusia di Asia Tengah. Hukuman yang dijatuhkan terhadap editor ini bennula dari dimuatnya sebuah artlkeldariInternetdiSolDat,artikel mengenaiyang dinamakanskandal Kazakhgate. Artikel ini menuduh presiden dan pejabat tinggi lainnya telah menyalurkan jutaan dolar AS ke rekening bank masing-masing di Swiss. Pengarang artikel itu, yang juga diadili bersama editor tersebut, dibebaskan karena ia menulis artikel itu untuk Internet, bukan untuk dimuat dalam surat kabar di Kazakhstan. Ironisnya, edisi SolDat yang memuat artikel itu bahkan tidak pernah beredar di Kazakhstan sendiri karena disita pejabat bea cukai di daerah perbatasan.Suratkabar tersebut,harap maklurn,dicetakdiRusiakarena semua percetakandi Kazakhstanmenolak mencetaknya,konon karena tekanan pemerintah. Kasus inihanya salah satudari pertarungandalam konflik berkepanjangan antara pers oposisi dan pemerintah Kazakhstan. Surat kabar lainnya yang memuat laporan mengenai korupsi pemerintah, mengutip dari kantor berita asing dan situsInternet, juga menghadapi tuduhan kriminal,kehilangan sarana percetakan, dan mendapat intimidasi lainnya. Misalnya, Committeeto Protect Journalists melaporkan bahwa percetakan negara Dauir menolak menerbitkan lagidwi-mingguanVremua Po yangberbahasa Rusia dan Inggrissetelahmeda tersebut mernuatartikeltentangskandal korupsi,mengutiptulisan diNewsweek danWall Street Journal. BigeldyGabdullin,editor mingguan XXI Vek,dituduh mencemarkan nama baik karena dua artikel yang dimuat mingguan itu pada Oktober 2000, yang menuduh Presiden Kazakhstan Nazarbayev melakukan korupsi. Jaksa penuntut umum di Almaty menarik kembali tuduhan itu pada April 2001. Pejabat di negara-negara bekas Uni Soviet lainnya juga menggunakan undang-undang penghinaan untuk menghukum pengkritiknya. Pada 1999 seorang wartawan surat kabar Baku Boulevard di Azerbaijan dinyatakan bersalah "menghina kehormatan" saudara presiden,seoranganggotaparlemen, denganmelukiskannyasebagai"raja industri rninyak."Wartawanbersangkutan dikenai hukuman percobaan selama satu tahun dan dilarang ke luar negeri. Pada tahun yang sama Irina Khalip,pemirnpin redaksi mingguan independen Belarus, Imia, dituduh menghina kehormatan kepala staf kepresidenan dan kehormatan seorang jaksa penuntut umurn. Khalip, dalam sebuah artikel di Imiaedisi15Juli1999,menuduhdua pejabatitu melakukankorupsi.DiUkraina, Pengadilan NegeriKievmemerintahkan penangkapan OlegLiachko,pemimpin redaksi Politika, surat kabar oposisi, pada Desember 1998. Liachko dituduh melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan menurut pasal 125 dan 126 KUHP setelah ia memuat artikel yang mengesankan bahwa tiga pejabat tinggi kepolisian melakukan tindak pidana. Sebelumnya, Kantor Kejaksaan Umumsudahmembekukanrekeningbanksurat kabar Politika setelahLiachko memuat serangkaian artikel mengenai orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Pejabat di Turki juga terus mengenakan undang-undang penghinaan, terutama Pasal 159 KUHP yang memuat ketentuan hukuman sampai enam tahun penjara bagi siapa yang "secara publik menghina atau meremehkan bangsa Turki, Republik, Majelis Umum Nasional,atau moral pribadi pejabat pemerintah atau militer atau badan keamanan negara, atau moral pribadi pejabat kehakiman." Pada September 2000 Nadire Mater, seorang wartawan dan pengarang, akhirnya dinyatakan tidak bersalah setelah melakukan pembelaan diriselama lebih dari setahun atastuduhan pelanggaran Pasal159. Pada Agustus 1999 Mater dituduh menghina militer dalam bukunya yang berjudul Mehmed's Book: Soldiers Who Have Fought in the Southeast Speak Out,yangdilarangberedarpadaJuni1999.Bukuinimemuatwawancaradengan 42 personil tentara Turki,membahas perang melawan pemberontak Kurdi Kasuslainnya yangtimbul berkaitandenganPasal159menunjukkan bahwa undang-undang penghinaan dapat digunakan terhadap media baru serta pers tradisional. EmreErsijzyangbaru berusia18tahundikenaihukuman percobaan 10 tahun pada Juni 1998 karena "secara publik menghina badan keamanan negara". Ersijz menulis di Internet mengecam polisi yang menganiaya serombonganorangbuta yangmemprotes jalan-jalanberlubang di trotoar kota Ankara. Mungkintidak ada tempat lain selain di negara-negara Afnka Hitam yang dampak bencana undang-undangpenghinaandan undang-undangpencemaran nama baik asal Eropa Barat itu begitu nyata. Memang, Afrika Selatan tidak punya undang-undang tersebut dan Kenya sudah mencabutnya pada 1997. Namun hampir setiap negara di Afrika bekas jajahan Prancis punya versi masing-masing dari undang-undang Prancis tahun 1881 yang keji itu. Lalu, kebanyakan negara bekas jajahan Inggris masih mempertahankan undang-un dang hasutan yangmelarangpenghinaanterhadap "raja-raja asing."Pada1996 Anthony Akoto Ampaw, pengacara dan sekretaris jenderal New Democratic MovementdiGhana,mengatakan dalamsidangCouncilof EuropediStrasbourg bahwa pemerintah-pemerintah di Afrlka menggunakan undang-undang gaya Baratuntuk menindasrakyat. "DiAfrika,Andabisa melihatinterpretasi hukum paling buruk, bahkan interpretasi seperti itu tidak mungkin ada di Eropa," demikianArnpaw. Beberapacontoh kasus akhir-akhir inidiAfrikamenegaskan yang dikemukakan Ampaw. Pada Juni 1996 pengadilan tinggi di Pantai Gadkg menguatkan hukuman dua tahun penjara bagi tiga wartawan surat kabar oposisi La Voie, karena mereka dianggap menghina PresidenHenri KonanBedie.Penerbitsurat kabar, seorang editor, dan seorang penulis, semuanya dipenjarakan, dan La Voie didenda tiga juta CFAFdan tidak diizinkan terbitselama tiga bulan.Hukuman inibennula daridua artikelsatir pada Desember1995yangmengatakan bahwa kehadiran Presiden Bedie pada final kejuaraan sepak bola African Championshp Cup membawa malapetaka bag kesebelasan Pantai Gading, Asec Mimosas,yang kalah dari kesebelasan tamu dari Afrika Selatan. Dalam satu artikel berjudul "Dia Seharusnya Tinggal di Rumah," dan artikel lain dengan judul "Dia mengutuk ASEC," Bedie disebut sebagai Lucifer dan mengatakan,"gelar juara yangsudah di kantong PantaiGading jatuhke tangan negara lain,sepertimimpi buruk." Ketiga jurnalis itu dibebaskan dari penjara pada 1Januari 1997 setelah kira-kira setahun menjalani hukuman. Kasus ini satu dari yang paling sering dipublikasikan. Pada Maret 2000dua wartawan Angolayangbekerja untuk mingguanAgora di Luanda dijatuhi hukuman penjara. Pasalnya, satu artikel di Agora mengatakan bahwa presiden negeri itu harus dimintai pertanggungjawaban atashampirambruknyaAngolaakibat korupsidanyangdiperburuk olehperang saudara. Menurut AssociatedPress, pengadilan yang melarang saksi pembela maupun bukti dihadirkan di persidangan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara bagi penulis artikel tersebut, Rafael Marques; dan dua bulan penjara bag-editor Agora,Aguiar dos Santos. Di Swaziland, satu-satunya swat kabar independen 'IZmes of Swaziland mengalami kesulitan pada September 1999. Sebabnya, koran tersebut melaporkan bahwa wanita muda yang telah dipilih Raja Mswati I11 untuk dijadikan isterinya yang kedelapan telah dipecat dari sekolah karena sering membolos. Tuduhan itu kabarnya dicabut setelah swat kabar tersebut setuju memecat editor yang bertanggung jawab memuat artikel tersebut. Pada Juni 2001 Committee to Protect Journalists melaporkan bahwa kekuasaan Raja Mswati untuk membungkam para pengecamnya makin kokoh setelah ia menandatanganidekrityangmemberikan wewenangkepada pemerintah untuk memberangus swat kabar dengan segala alasan, dan mengenakan hukuman sampai10 tahunpenjara dandenda US$6.200bagi siapa saja yang "menghina, mengolok-olok,atau merendahkan Raja atau Ratu." Tiga kepala negara Afrika berupaya menggunakan undang-undang pencemaran nama baik warisan penjajah Prancis untuk menghukum para pengkritiknya. Presiden Chad, presiden Republik Kongo,dan Presiden Gabon mengajukangugatan terhadap Francois-XavierVerschave,pengarangbuku Noir Silence, yang menelusuri hubungan antara Prancis dan negeri jajahannya di Afrika. Gugatan ini didasarkan atas ketentuan undang-undang Prancis yang melarang "penghinaan di depan umum terhadap kepala negara asing, kepala pemerintah asing, atau menteri luar negeri pemerintah asing di muka umum." Buku yang dikatakan mencemarkan nama baik itu, antara lain, menamakan presiden Chad "pembunuh yang ketagihan" dan Presiden Gabon "diktator pemangsa", dan menuduh presiden Kongo melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada April 2001 seorang hakim di Paris menolak tuduhan ini dan mengatakan bahwa undang-undang Prancis yang digunakan untuk menghukumpengarangitumelanggarPasall0EuropeanConventiononHuman Rights yang melindungi kebebasan menyatakan pendapat. Pengadilan mengatakan undang-undang tersebut tidak memberikan definisi hukum yang dikatakan sebagai "penghinaan" itu dan istilah tersebut terlalu luas untuk didefinisikan. Ketentuanserupa dalam undang-undang desacatoUruguay telahdigunakan lima tahun sebelumnya dalam upaya mempertahankan kehormatan kepala negara asing. Federico Fasano, pemimpin redaksi, dan saudaranya, Carlos Fasano, redaktur pelaksana harian La Republics di Montevideo, Uruguay, dituduh menghina Presiden Paraguay Juan Carlos Wasmosy dalam sebuah artikel di tahun 1996. Artikel tersebut menuduh Wasmosyterlibat dalam salah urus dan korupsi dalam pembangunan pembanght tenaga listrik Itaipu di perbatasan antara Paraguay dan Brasil. Kedua wartawan itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara, tapi pengadilan tinggi memerintahkan dibebaskannya mereka beberapa bulan kemudian karena terdapat kekeliruan dalam keputusan pengadilan. Ketika keduanya diadili kembali pada Agustus 1997, mereka dibebaskan sama sekali. Hakim dalam kasus ini mendasarkan keputusannya antara lain pada kenyataan bahwa pemuatan berita itu tidak "membahayakan" hubungan antara Paraguay dan Uruguay walaupun berita itu mengecam presiden Paraguay dan jelas menjengkelkannya. Kasus-kasus yang dibahas di sini hanya puncak dari gunung es. Studi yang saya lakukan (Walden 2000) mengidentifikasi ratusan kasus pada dasawarsa terakhir menyangkutpenangkapan,tuduhan,pengadilan,dan hukuman sebagai dampak dari undang-undang pencemaran nama baik dan penghinaan atas kebebasan pers. Jumlah ini pun hanya sebagian kecil. Tidak mungkin mengetahui secara persis berapa kali undang-undang itu digunakan untuk mengancam dan mengintimidasi wartawan agar tidak melakukan investigasi dan rnelaporkannya, sama seperti tidak mungkinnya mengukur swasensor akibat undang-undang yang bisa menjebloskan wartawan ke dalam penjara karena menginvestigasi pelanggaran hukum pejabat, mengecam perilaku pejabat, atau bahkan mengolok-olok presiden. Beberapa Berita Baik Walaupun banyak undang-undang penghinaan dan pencemarannama baik tersebar di mana-mana di dunia dan terus digunakan sebagai senjata untuk merongrong, mengintimidasi, dan menghukum wartawan, pengakuan bahwa undang-undang semacaminitidaksesuaidengan kebebasanpersdandemokrasi terus berkembang. Berbagai organisasi dan badan internasional yang peduli hak asasi manusia pada umumnya dan pada kebebasan menyatakan pendapat pada khususnya, telah memelopori kampanye terhadap undang-undang semacam itu. Pada April 2001 dalam suatu pertemuan di Boston, sembilan kelompok kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat (Committee to Protect Journalists, Commonwealth Press Union, Inter American Press Association,InternationalAssociationof Broadcasting,InternationalFederation of the Periodical Press, International Press Institute, North American Broadcasters Association,World Association of Newspapers, dan World Press Freedom Committee) memperbarui oposisinya terhadap undang-undang penghinaan dan pencemaran nama baik serta menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mencabutnya. Selama dua tahun terakhir ini delegasi AS pada Human Dimension Implementation Meetingyang diselenggarakan oleh Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) menegaskan, undang-undang yang menyatakan bahwa laporandan komentar politik sebagai tindak pidana tidak seusai dengan demokrasi dan mendesak dicabutnya undang-undang semacam itu di negara anggota OSCE. Pelapor khusus PBB mengenai kebebasan opini dan menyatakan pendapat, wakil OSCE mengenai kebebasan media, dan pelaporkhususOrganizationof AmericanStates telah mengeluarkanpernyataan bersama bahwa "menyatakanpendapat tidak bisa dikatakansebagaikejahatan pidana kecuali pernyataan itu mempunyai risiko yang jelas-jelas bisa menimbulkan bahaya yang serius." Pernyataan ini selanjutnya menyerukan dihapuskannyaundang-undang penghinaan dan penghasutan,undang-undang pencemarannama baik,dan undang-undangyangmelarang hsiarkamya berita palsu. Salah satu kecaman yang paling awal dan paling keras datang dari Inter- American Commission on Human Rights, yang menyatakan dalam laporan tahunamya pada 1994: "Undang-UndangPenghinaan (desacato)tidak sesuai dengan pasal13 AmericanConventiononHumanRightskarena undang-undang itu menindas kebebasan menyatakan pendapat yang diperlukan agar masyarakat demokratis berlangsung dengan baik." Pasal 13 Konvensi itu menyatakan: "Setiap orang punya hak kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat.Hak inimencakupkebebasanmencari,menerima,danmenyampaikan segala macam informasi dan gagasan, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, tercetak dan dalam bentuk visual, atau melalui medium pilihan seseorang laimya." Setelah mencatat bahwa konvensi mewajibkan "setiap negara penanda tangan konvensi untuk menyesuaikan undang- undangnya guna menjamin hak-hak ini, komisiselanjutnya menyerukan agar semua negara anggota Organization of American States yang punya undang- undang desacatountuk "mencabut atau mengamendemenundang-undang itu." Tindakan komisi ini merespons kasus di Argentina: wartawan Horacio Verbitskydihukum karena menghinaseoranganggota Mahkamah Agung.Pada 1993 Argentina mencabut undang-undang desacato-nya sebagai bagian dari penyelesaian kasus Verbitsky. Tindakan ini diikuti Paraguay, yang menghapuskan undang-undang desacato-nya dalam KUHP baru yang mulai berlaku pada Oktober1998.Dan pada 18Mei2001PresidenChileRicardoLagos menandatangani undang-undang yang menghapuskan bab dalam Undang- Undang Keamanan Negara yang menyatakan penghnaan terhadap pejabat tinggi sebagai "kejahatan terhadap ketertiban publik". Tindakan ini menghapuskan satu sumber tuntutan hukum karena penghinaan di Chile, namun hukum pidana terhadapdesacato dan pencemaran nama baik tetap tak tersentuh. Pada Maret 2002 Costa Rica menjadi negara Amerika Latin paling akhir yang menghapuskan undang-undang desacato. Upaya membangkitkan kesadaran mengenai dampak dahsyat undang- undang penghinaan pada proses demokrasi dan perlunya dihapuskannya undang-undang tersebut telah membuahkan hasil di berbagai bagian Eropa. Tapi, seperti di Amerika Latin, kemajuan sangat lambat dan sering parsial. Sudah disinggungdengan singkat,pada1997European Court of Human Rights membatalkan keputusan yang menghukum wartawan Gerhard Oberschlick karena menghinapernimpinPartaiKebebasanAustria GeorgHaider.Walaupun tidak sampai meminta dihapuskannya semua undang-undang penghinaan, mahkamah tersebut menyatakan bahwa Pasal 10 European Convention on Human Rights berlaku bukan saja pada "infomasi" dan "gagasan" yang diterima atau dianggap tidak ofensif atau sesuatu yang tidak perlu diacuhkan, tapi juga untuk "infomasi" dan "gagasan" yang menghina, mengguncangkan, atau mengganggu." Pasal 10 itu menyatakan: "Setiap orang punya hak kebebasan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan berpendapat dan menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan tanpa gangguan pejabat publik dan tanpa memandang batas negara." Seperti dalam kasus lainnya, European Court on Human Rights menekankan bahwa politikus dan pejabat publik hams toleran bahkan terhadap kritik dankomentaryang pedas. Beberapa mahkamah nasional telah menyatakan undang-undang penghinaan tidak konstitusional, atau setidak-tidaknya'dengan keras membatasi penerapannya. Misalnya,dalam dua kasus pada 1990,Mahkamah KonstitusiFederalJermanmenetapkan, bahkanseranganyangkeras dan satiris terhadap simbolnegara dilindungi menurut konstitusi. Jauh sebelurnnya,pada 1976,mahkamah tersebut menetapkan bahwa pejabat publik hams lebihtoleran terhadap kritik berkaitan dengan perilaku mereka sebagai pejabat publik daripada yang bukan pejabat. Di Hungaria pada 1994 Mahkamah Hukum Konstitusi menyatakan, undang-undang penghinaan di negara itu tidak konstitusional. Beberapa negara, termasuk Republik Ceko, Republik Kyrgyz, Moldova, Swedia, dan Uzbekistan mencabut semua atau sebagian dari undang-undang penghinaan-nya, namun, di beberapa negara ini pejabat pemerintah terus mengajukantuntutanhukum penghinaanmenurut undang-undangpencemaran nama baik. Pada 1995, dalam revisi KUHP-nya, Spanyol mencabut undang- undang desacato yangmelarangpenghinaan,cercaan, atauyangmencemarkan nama baik pejabat publik selagimereka melakukan tugas resminyaatau karena tugas itu. Namun demikian, Spanyol masih memberlakukan undang-undang yang melarang pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap raja dan keluarga kerajaan lainnya, dan melarang fitnah, penghinaan, dan ancaman terhadap pemerintah pada umumnya, badan peradilan tertentu, dan tentara. Di samping itu,Spanyol mempertahankan undang-undangpenghinaansecara umum yang memungkinkan seseorang, termasuk pejabat pemerintah, mengajukan gugatan pidana. Namun kitab undang-undang tahun 1995 ini memuat ketentuan bahwa jika penggugat adalah pejabat publik, kebenaran merupakan pembelaan jikapenghinaantersebut menyangkutpelaksanaan tugas pejabat atau merujuk pada keikutsertaan pejabat dalam tindak pidana atau pelanggaran administratif. Masalahnya, jelas bahwa kebenaran sebagai pembelaan tidak mutlak memberikan perlindungan b a s pernyataan yang bersifat opini. Yang Perlu Dilakukan Sejurnlahfaktor menjelaskan mengapa undang-undang penghinaan secara reguler dan rutin digunakan di beberapa negara, sedangkan di negara lain, bahkan di negara tetangganya, undang-undang semacam itu sudah dicabut, dibatalkan pengadilan,atau tetap ada tapi tidak digunakan. Dua faktor yang jelas memengaruhi penggunaan undang-undang penghinaan adalah struktur pemerintah dan stabilitas negara. Seperti diamati Siebert setengah abad yang laludalamstudinya yang terkenal, Freedom of the Pressin England,1476-1776 (Siebert,1952),besarnyakebebasan menyatakan pendapat yangdinikrnatisuatu negara tergantung pada hubungan antara pemerintah dan rakyat dan pada tingkattekananpada pemerintah danmasyarakat. Semakinotoriter pemerintah semakin mungkin kritik terhadap pemerintah dibungkam atau dihukum. Di samping itu, tanpa memandang struktur dasar pemerintah, ketika ancaman terhadapkeamanan danstabilitas meningkat -apakah karena perang,tekanan ekonomi, keresahan sipil, atau oposisi politik-pemerintah cenderung membungkam pernyataan pendapat yang dianggapnya akan menambah keresahan. Sistem checks and balances dalam pemerintahan, terutama adanya pengadilan yang independen, tampaknya mengurangi secara signifikan penggunaan undang-undang penghinaan dan undang-undang pencemaran nama baik. Begitu jugaadanya pers yangprofesionaldankuatsecaraekonomis dan independen, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia dan membongkar penyalahgunaan pemerintah. Dalam beberapa kasus, karakter seorang pemimpin bisa mengubah penegakan undang-undang penghinaan. Salah satu contoh paling mencolok adalah Kroasia. Di bawah Presiden Franjo Tudjman, undang-undang penghinaan dan undang-undang pencemaran nama baik Kroasiaterns menems digunakan untuk menghukumdan mengintirnidasiwartawandanlawanpolitik. Pada Desember 1998 Committee to Protect Journalists melaporkan, hampir 300 kasus pidana danlebih dari 600 kasus perdata diajukan terhadap wartawan dan surat kabar Kroasia, kebanyakan diajukan oleh pejabat pemerintah dan keluarganya, dan lebih dari dua pertiga terhadap surat kabar independen. Setelah Tudjman meninggal pada 1999 situasi di Kroasia berubah dramatis. Alasanterns digunakannyaundang-undang penghinaan di beberapa negara sedangkan di negara lainnya tidak lagi digunakan memang kompleks, namun solusinya sederhana. Undang-undang penghinaan dalam bentuk apa pun tampaknya memanghams dicabut,tidakcukup dengan mengutak-atik bahasa hukum atau sanksinya. Seperti dinyatakan dengan begitu jelas oleh Inter- American Commissiondalam laporan tahunannya pada 1994,undang-undang yang melindungi kehormatan dan martabat pejabat publik: Dengantidakadil memberikan hakperlindungan kepada pejabat publik yang tidak diperoleh anggota masyarakat lainnya. Perbedaan ini membalikkan prinsip mendasar dalam suatu sistem demokratis, yaitu kontrol atas perilaku pemerintah, seperti sorotan publik untuk meniadakan atau mengontrol penyalahgunaan kekuasaan olehnya .... Undang-undang yang menjadikan hak berbicara yang kritis terhadap jalannya pemerintahan sebagai sasaran ... menghantam jantung kebebasan menyatakan pendapat itu sendiri. Begtu juga, sanksi pidana atas pencemaran nama baik dan fitnah hams dihapuskan. Sudah tentu, presiden dan perdana menteri, serta pejabat pemerintah pada semua tingkatan, punya hak hukum untuk melindungi reputasinya, tapi perlindungan itu hams tunduk pada hukum perdata, bukan hukum pidana. Sanksi pencemaran nama baik seorang individu harus bempa ganti rugi uang kepada pihak yang menjadi korban, bukan hukuman penjara dan denda kepada negara. Ganti mgi hams tersedia untuk penggugat yang bisa membuktikan palsunya pernyataan pencemaran nama baik terhadapnya. Tuduhan palsu saja tidak cukup untuk menghukum seorang tergugat, begitu pula pernyataan opini yang tidak bisa diverifikasi. Seperti diakui berbagai mahkamah nasional dan internasional,pejabat publik hams toleran terhadap kritikdan sorotanpublik dibandingkandengan yang bukan pejabat,dan badan serta lembaga pemerintah seharusnya tidak mengajukan tuntutan karena pencemaran nama baik. Negara demokratis yang sudah mapan harus merintis jalan mencabut undang-undang mereka sendiri yang sudah anakronistik itu. Keberadaan undang-undang ini cuma mengundang pengajuan gugatan, seperti yang diajukan olehketiga presidenAfrika diPrancisdanoleh GeorgHaiderdiAustria. Namunlebih pentinglagi,adanya undang-undang yang jelas tidak demokratis d~negara yangsudah maju itu mendorongnegara berkembang mengikuti dan membenarkan dipertahankannya undang-undang semacamitu. Contohterbaik mengenai ha1 ini terjadi di Bulgaria pada 15 Juli 1998, ketika Mahkamah Konstitusi memperkuat undang-undang penghinaan dan pencemaran nama baik yangdikatakannya sesuaidengan konstitusi, khususnya dengan menunjuk adanya undang-undang-undang semacam itu di Eropa Barat. Keputusan ini diambil untuk meresponspermohonan dari 55anggota Parlemen Bulgaria agar pengadilan tinggi meninjau kembali undang-undang tersebut. Setahun kemudian, Parlemen sendiri mengamendemen KUHP Bulgaria untuk menghapuskan hukuman penjara baa tindak penghinaan dan pencemaran, tapi menetapkan hukuman denda yang berat bagi tindakan semacam itu. Mengapa negara demokratis seperti Austria, Prancis, Italia, dan Portugal yang umumnya menghormati pers yang bebas dan perannya dalam pemerintahan, masih berpegang teguh pada sisa-sisa otoriterianisme itu? Mungkin alasannya karena adanya inertia,sifat menentangpada din sendiri; yangpada akhirnyadapat diatasidengantekanandariluar,sepertidarilembaga swadayamasyarakat,badan internasional,danmedia.Namuntidakdiragukan lagi bahwa beberapa pembuat undang-undang dan hakim di banyak negara paling demokratis lebih suka mempertahankan undang-undang penghinaan dan pencemarannama baik "untuk berjaga-jaga".Pemerintah otoriter bukan satu-satunya yang tidak senang dengan pembeberan oleh media mengenai pelanggaranpolitikyangmerekalakukan, oleh komentaryangkritis, dan oleh karikatur serta kartun yang menjelek-jelekkannya. Bahkan para pemimpin yang dipilih secara demokratis pun mungkin tidak mau melepaskan pedang Damocles yangada di tangannya. Namundemokrasiitu didasarkan ataspremisbahwa rakyat yangberdaulat, tuandarirumahtangga yangdisebutnegara.Lembagadan pejabatpemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, adalah abdi rakyat, dibayar oleh rakyat untuk melayaninya. Tidak ada rumah tangga yang diurus dengan baik akan mengizinkanpelayannyamenghukumtuannya karena mengecamkinerja pelayandalammenjalankantugasnya.Tapi justru itulah yangdibenarkan oleh undang-undangpenghinaandanpencemarannama baik.Jelasundang-undang semacam itu tidak sesuai dengan teori maupun praktik demokrasi. Seperti dikatakanKalven(1988,hlm. 63),seorangpakar utamakebebasanmenyatakan pendapat, undang-undang yang menyatakan kritik terhadap pemerintah sebagaitindak pidana merupakan "lambangdarimasyarakat tertutup di dunia ... kebebasanpolitik berakhir bila pemerintahboleh menggunakan kekuasaan dan pengadilannyauntukmembungkampara pengkritiknya."Masyarakatyang menghukum mereka yang kritis terhadap pejabat publik "bukan masyarakat bebas, apa pun karakteristik lain masyarakat itu." Lampiran: Contoh Undang-UndangPenghinaan Prancis: Undang-Undang Tahun 1881 Undang-Undang 29 Juli 1881 mengenai Kebebasan Pers, yang direvisi beberapakaliselamaabad ke-20 (JudulUndang-Undang1881inimenyesatkan karena sebagianbesar isinyaterdiri atasregulasi persdan hukumpidana yang berlaku untuk semua jenis komunikasi publik). Bab N,Mengenai Kejahatan dan Pelanggaran Ringan Melalui Pers atau CaraPublikasiLainnya.Bagian2,PelanggaranRinganTerhadapUrusan Publik, Pasal26 (Dekrit6 Mei1944):"PelanggaranTerhadap Presiden Republik" atau "seseorang yang melaksanakan semua atau sebagian hak prerogatif Presiden Republik" dengan salah satu cara yang disebut dalam Pasal23 dan 28, dapat dikenai hukuman penjara tiga bulansampaisatu tahun dan/atau dendasebesar F 10 sampai 10.000 (Pasal 23 mengenai hasutan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan, memuat daftar berikut ini: "Dengan pidato, seruan, atau ancamanyangdilakukan di tempat publik atau pertemuan publik,dengan tertulis,barangcetakan,gambar,pahatan,lukisan,lambang,citra,ataumedium lainnya yang memuat tulisan, kata-kata atau gambar, yang dijual atau diedarkan, ditawarkan untuk dijual atau dipamerkan di tempat publik atau pertemuan publik [dan]dengan pelakat atau poster yangdapatdilihat publik.") Bagian3,PelanggaranRinganTerhadapPribadi,Pasal28 (Dekrit6Mei1944): "Setiaptuduhanataupenempatanfakta yangmerusakkehormatanataureputasi seseorang atau entitas di mana fakta itu ditempatkan merupakan pencemaran nama baik. Publikasi atau reproduksi tuduhan atau penempatan fakta dengan cara laindapat dikenaihukurnan,walaupunitusemua dibuatsebagaipertanyaan atau ditujukan pada seseorangatau entitasyang tidak disebut dengan eksplisit tapiyangidentifikasinyadapat ditarik dariistilah yangdigunakan dalampidato, seruan, ancaman, tulisan, atau barang cetakan, pelakat, atau poster yang bersangkutan.Penghinaanadalahsetiappernyataan yangmenghina,istilahyang menghina,atau makian yangtidak merujuk pada sesuatu fakta." Pasal 30 (Dekrit 6 Mei 1944): "Pencemaran nama baik dengan salah satu cara tersebut dalam pasal23 terhadap pengadilan,angkatan bersenjata, badan resmi dan adrninistrasi publik," dapat dipenjarakan satu minggu sampai satu tahun dan/atau denda sebesar F10 sampai F10.000." Pasal31(Dekrit6Mei1944):Sanksiyangtercantum dalam Pasal30 berlaku untuk pencemaran nama baik terhadap individu tersebut berikut ini karena fungsi atau posisinya:"Seorang menteri atau lebih,seorang anggota Parlemen atau seorang pejabat publik atau lebih, seorang yang memegang atau melaksanakan wewenang publik,seorang pendeta yangdigaji negara,seorang warga yang sementara atau secara tetap diberi tugas melayani publik atau mandat, seorang anggota juri atau saksi, karena kesaksiannya." Pasal33 (Amendemen21 April1939;dekrit 24 November1943,dan dekrit 6 Mei 1944): "Penghinaan dengan cara yang sama terhadap badan atau orang yangditunjuk menurut Pasal30dan 31,"dapatdikenaihukuman penjara selarna enam hari sampai tiga bulan dan/atau denda sebesar F 5 sampai F 2.000. Pasal 35: "Kebenaran fakta pencemaran nama baik, semata-mata jika berkaitan denganfungsinya,dapatditetapkan dengancaranormaldalamkasus tuduhan terhadap badan resmi,angkatan bersenjata, administrasi publik dan terhadapsemuaorangyangtercantumdalampasal31.Kebenaranfakta tuduhan pencemarannama baikatau penghinaanbisa juga ditetapkanterhadap direktur atau pegawai administrasi perusahaan industri, komersial atau finansial yang melakukan (investasimelalui)upaya simpanpinjam." Dekrit 6 Mei 19454: "Kebenaran fakta pencemaran nama baik dapat dibuktikan, kecuali: a) Bila tuduhan itu menyangkut kehidupan pribadi seseorang; b) Bila tuduhan itu merujuk pada fakta yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu; c) Bila tuduhan itu merujuk kepada fakta yang merupakan pelanggaran yang telah diampuni atau tunduk kepada ketentuan pembatasan, atau bila hukuman itu dihapuskan melaluirehabilitasi atau pemeriksaan ulang." Bagian4:Pelanggaranringanterhadap Kepala NegaradanDiplomatAsing, Pasal36 (Amendemen30 Oktober1935,Dekrit 6Mei1944):Pelanggaranpublik terhadap kepalanegaraasing,kepalapemerintahasingataumenteriluarnegeri asing,"dapat dikenaihukuman penjara tiga bulansampaisatu tahun dan/atau denda sebesar F10 sampai F10.000. Pasal39 (diubah dengan Undang-Undangnomor 72-3 tertanggal3 Januari 1972):"Dilarangmemberitakanpengadilanpencemarannamabaikdalamkasus yang ditetapkan dalam paragraf a, b,dan c Pasal35 undang-undangini." BabV,MengenaiPenuntutandanRepresi,Bagian2,Prosedur,Pasal48(Dekrit 13 September1945;Undang-Undangnomor 53-184 tertanggal12 Maret1953, Pasal 2): "(1)Dalam ha1 penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pengadilan dan badan lainnya yang tercantum dalam Pasal 30, penuntutan' dilakukan hanya setelah badan bersangkutan membahasnya dalam sidang umum dan meminta dilakukannya penuntutan,atau jika badan bersangkutan tidak mengadakan sidang umum, setelah adanya gugatan oleh kepala badan bersangkutan atau menteri yang membawahibadan bersangkutan; (2) Dalam ha1penghinaanatau pencemarannarna baikterhadapseoranganggota Parlemen atau lebih, penuntutan dilakukan hanya atasgugatan orang atau orang-orang yang bersangkutan; (3) Dalam ha1 penghinaan atau pencemaran nama baik terhadappejabatpublik,merekayangdiberiwewenangpublikatauagendengan wewenang publik selain menteri dan warga yang diberi tugas atau mandat melayanipublik, penuntutan berlaku baik atasgugatan olehyangbersangkutan atau otomatis atas gugatan oleh menteri yang membawahinya; (4)Dalam ha1 pencemaran nama baik terhadap anggota juri atau saksi, seperti ditetapkan dalam pasal31,penuntutan berlaku atasgugatan anggotajurihakimatausaksi yang merasa dicemarkan nama baiknya; (5)Dalam ha1pelanggaran terhadap kepala negara, atau penghinaan terhadap diplomat asing,penuntutan berlaku setelah adanya permohonan dari mereka kepada Menteri Luar Negeri yang selanjutnya akan meneruskannya kepada Menteri Kehakiman." Uganda: Undang-Undang Penghasutan Undang-Undang Penghasutan di Uganda merupakan contoh khas undang- undang di negara bekas jajahan Inggris. KUIB,Pasal41(erakolonial,diamendemenpada 1966):(1)"Niat menghasut" didefinisikan sebagai niat "a) menimbulkan kebencian atau penghinaan atau menimbulkan ketidakpuasan terhadap pribadi Presiden,terhadap Pemerintah sebagaimana dibentuk menurut undang-undang dan terhadap Konstitusi; (b) menghasutoranguntuk mengubah,secara melawanhukurn,segalasesuatu yang dibentuk menurut undang-undang; (c) menimbulkan kebencian dan atau penghinaan atau menimbulkan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan hukum; (d) menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksenangan di antara badan atau sekelompok orang; (e) mendorong iri hati dan permusuhan, kebencian antar agama atau kelompok masyarakat; (f) membngkitkan ketidakpuasan atau ketidaksenangan atau mendorong iri hati dan permusuhan antara kelompok masyarakat dengan penggunaan simbol yang dihubungkan atau dikaitkan, dengan cara apa pun, dengan nama,status, atau martabat Kepala Negara atau Kepala Daerah; (g) menggunakan simbol yang dihubungkan atau dikaitkan, dengan cara apa pun,dengan nama, status atau martabat Kepala Negara atau Kepala Daerah untuk membuat orang benci dan mencemooh orang tersebut ataumenimbulkanketidakpuasan terhadap Kepala Negaraatau KepalaDaerah; (h) merongrong atau mendorong perongrongan terhadap kewibawaan pemerintah federal atau pemerintah daerah," (2)Setiap tindakan, pidato,atau publikasi dianggap menghasut jika maksudnya semata-mata untuk "(a) menunjukkan bahwa pemerintah sudah sesat atau salah dalam langkah- langkahnya;(b)menunjukkan kesalahan atau cacat pemerintahatau Konstitusi, termasuk konstitusi Negara Federal yang dibentuk menurut undang-undang, atau kesalahan atau cacat dalam legislasi atau dalam pelaksanaan hukum dengantujuan memperbaikikesalahanataucacatitu;(c)membujukoranguntuk dengan melawan hukum mengubah sesuatu yang telah ditetapkan menurut undang-undang;atau (d)menunjukkan dengan tujuan menghapuskan,segala sesuatu yang menimbulkan atau cenderung menimbulkan iri hati dan permusuhan di antara kelompok masyarakat." (3) Untuk maksud yang tercantumdalamparagraf (f) dan(g)sub-bagian(l), "simbol"mencakupslogan, judul dan setiap nama atau ekspresi lain yang dimaksudkan mewakili atau diperkirakan mewakili atau mungkin mewaFili suatu nama." (4) Dalam menetapkan niat, "setiap orang dianggap menginginkan konsekuensi yang secara alamiakan timbul dari perbuatannya pada saat itu dan dalam keadaan di mana dia berbuat demikian." Pasal 42: "Orang yang melakukan atau berkomplot melakukan tindak penghasutan." atau "mengeluarkanperkataan dengan niat menghasut,"atau "mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual, mengedarkan atau menggandakan publikasi yang menghasut,"atau "mengimpor publikasi yangmenghasut"dapat dikenaihukurnanpenjaraselamalima tahun dan/atau dendasampaisebesarUSh 10.000di mana hukuman penjara akan bertambah menjadilima tahun untuk pelanggaran berikutnya. Pasal 51: "Setiap orang tanpa pembenaran atau alasan semacam itu yang dianggapcukupdalamhalpencemarannama baikseorangpribadi,menerbitkan sesuatu yang dimaksudkan untuk dibaca, atau setiap tanda atau representasi yang bisa dilihat,yang cenderung menghina,mencemooh,atau membeberkan untuk dibenciatau dihinapangeran,raja,duta besaratau pejabat asinglainnya dengan niat mengganggu perdamaian dan persahabatan antara Uganda dan negara di mana pangeran, raja, duta besar, atau pejabat terkait, dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran ringan." El Salvador: Undang-Undang Desacato KUHP,Pasal339:Seseorangyangdengantindakanatauperkataanmenghina kehonnatanataumartabat pejabatpublikataumengancamakanmelakukannya di hadapan yang bersangkutan atau secara tertulis yang ditujukan kepadanya selagi mereka sedang menjalankan tugas atau karena tugasnya dapat dikenai hukuman penjara selama enam bulan sampai tiga tahun. Jika pelanggaran ditujukan pada presiden atau wakil presiden republik, anggota Majelis Legislatif, menteri atau wakil menteri, hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi,hakim pengadilan, atau hakim setempat, maka hukuman dapat ditambah menjadi sampai maksimum hukuman yang berlaku. Kuwait: Undang-Undang Penghinaan Undang-Undang Pers dan Publikasi, Maret 1961, Pasal 23: "Dilarang menghina Tuhan, Nabi (dan)para sahabat Nabi secara kiasan atau perkataan yang tujuannya untuk tidak mengakuinya, mencemooh,atau merendahkan ... Dilarang mengecampribadiEmir.Juga dilarangmengutipucapanyangkatanya diucapkan Emir tanpa izin dari Administrasi Pers and Publikasi." Pasal 24: "Dilarang menerbitkan segala sesuatu yang menghina Kepala Negara atau yang membahayakan hubungan baik Kuwait dengan negara- negara Arab dan negara sahabat." Pasal28: "Direkturpenerbitan danpengarangartikel dapat dikenaihukuman penjara paling lama enam bulan danlatau denda" karena melanggar pasal24. Untuk pelanggaran yang berulang-ulang, sanksinya ditambah menjadi tidak lebih dari satu tahun penjara danlatau denda. Pasal 29: "Direktur penerbitan dan pengarang penerbitan dikenai sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang pidana pencemaran nama baik jika tuduhannya yang terkait dengan kegiatan pejabat publik merupakan pencemaran nama baik, kecuali dalam ha1pengarang membuktikan kemauan baiknya, keyakinan akan kebenaran dari fakta yang dituduhkan, dan bahwa keyakinan itu didasarkan atas alasan yang masuk aka1setelah diverifikasi. Ia juga hams membuktikan bahwa niatnya adalah bukan saja untuk melindungi kepentinganpublik,danbahwa kata-katanya tidak berlebihan tapi juga penting untuk melindungi kepentingan termaksud." Pasal30:"Direktur penerbitan dan pengarangartikel bersangkutan dikenai sanksi yang ditetapkan bagi tindak pidana termaksud dalam undang-undang- undang jika mereka menyiarkan ... opiniyang mencemooh atau merendahkan atau menurunkan respek terhadap agama atau sekte agama." Pasal 31: "Pelanggaran Pasal 29 dan 30 bisa mengakibatkan ditutupnya penerbitan selama satu tahun, disitanya edisi bersangkutan, atau dicabutnya izin terbit." Thailand: Undang-Undang Pengl~ inaan Konstitusi, Bab 11, Bagian 6: "Raja dinobatkan dalam posisi yang patut disembah dan tidak boleh dilanggar . Tiada seorang pun boleh membuat Raja jadi bahan tuduhan atau tuntutan." KUHP, Bagian 118: "Barangsiapa memperlakukan bendera atau lambang yang menjadi simbol Negara dengan niat mencemooh dapat dikenai hukuman penjara tidak lebih darisatu tahunatau denda tidak lebih dari 2.000baht,atau kedua-duanya." Bagian 133: "Barangsiapa mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, pewaris mahkota, atau kepala negara asing dapat dikenai hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun atau denda tidak lebih dari 6.000 baht, atau kedua-duanya." Bagian 134: "Barangsiapa mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam wakil negara asing yang diakui pada Pengadilan Kerajaan dapat dikenai hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari 4.000 baht, atau kedua-duanya." Bagian 135: "Barangsiapa memperlakukan bendera atau lambang yang menjadi simbol negara sahabat dengan niat mencemooh negara bersangkutan dapat dikenai hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari 2.000 baht, atau kedua-duanya." Bagian 136: "Barangsiapa menghina pejabat yang sedang menjalankan tugasnya atau karena tugasnya dapat dikenai hukuman penjara tidak lebih dari enam bulan atau denda tidak lebih dari 1.000 baht, atau kedua-duanya." Belarus: Undang-Undang Penghinaan Pasal 129: "Penghinaan, yaitu penghinaan sengaja terhadap kehormatan atau martabat pribadi, yang dinyatakan dalam bentuk yang vulgar dan dilakukan oleh seorang yang sebelumnya sudah dikenai sanksi administratif karena menghinaatauyangmencemarkannama baikseseorang,"dapat dikenai hukwnan kerja korektif selama dua tahun atau hukuman denda. Pasal 130: Penyiaran "rekayasa yang sudah diketahui palsu yang mencemarkan nama baik calonpresiden RepublikBelarus atau WakilRakyat," dapat dikenai hukurnan penjara sampai tiga tahun, hukuman kerja korektif sampai dua tahun, atau hukuman denda. Jika tuduhannya adalah melakukan ,kejahatan,hukumannya dikenakan sampai lima tahun penjara. Pasal 1862: "Perlakuan yang tidak senonoh terhadap lambang negara, bendera negara,atau lagukebangsaan negara RepublikBelarus,"dapat dikenai hukuman kerja korektif sampai dua tahun atau hukuman denda. Pasal1880:"Menghinapejabatpemerintahsehubungandengan pelaksanaan tugasnya," dapat dikenai hukuman kerja korektif sampai satu tahun atau hukuman denda. Pasal1881:"Menghinamilisi,pasukanrakyat,anggotatentara,ataupetugas lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas resmi atau selagi menjaga ketertiban umum" dapat dikenai hukuman kerja korektif sampai satu tahun atau hukuman denda. Undang-UndangMedia,Pasal5(1998):Mediayang"menyebarkaninformasi yang merusak kehormatan,mencemarkan nama baik atau memfitnah pejabat pemerintah yang statusnya ditetapkan dalam Konstitusi Republik Belarus" dapat ditutup selama tiga bulan. Rujukan Kalven, Harry Jr. 1988. AWorthy Tradition. New York: Harper & Row. Kolbert, C.F., penerjemdh. 1979. The Digest of Roman Law, buku 47, judul 10, Concerning Insulting ~ e h a v i oand Scandalous Libels. New York: Penguin Classics. r Siebert, Frederick. 1952. Freedom of the Press in England, 1476-1776. Urbana: University of Illinois Press. Walden, Ruth. 2000. An Insult to Press Freedom. Reston, Virginia: World Press Freedom Committee. Media dalam Transisi: Hegemoni Ekonomi Tim Carringtondan Mark Nelson z ofia Bydlinska,editor harian Polandia Gazeta Wyborcza,pada awal2000 menghitungnilaisahamyangdimilikinyadalam perusahaan induksurat kabarnya. Saham yang dibelinya dengan harga preferensi ketika perusahaangopublicsetahun sebelumnyasudahmeningkat harganya, menjadi US$2,3juta,beberapa kali lipat harga saat saham itu dibelinya.Sementara itu perusahaan berekspansikebidangradio,televisi,danInternet. Duapuluh tahun sebelumnya, surat kabarnya beroperasidenganmesincetakmanual danstafnya sering dipenjarakan di bawah undang-undang darurattangan besipemerintah komunis saat itu. Pada Januari 1999 Anderson Fumulani, seorang wartawan di Malawi, meluncurkanBusinessWatch,sebuahmajalahindependenyangterbit tigabulan sekali. Majalah ini, sebagaimana namanya, terutama meliput perkembangan bisnis dan ekonomi di negeri bagian selatan Afrika yang barn saja memasuki era demokratisasi itu. Fumulani menghemat dengan merekrut mereka yang - - ... ... - .-.. -. . . ..- - .......--. ..- .. . . ,...-...u.. ...,.,.. . ... 283 i inginmagangmenjadiwartawan,yangtidak mengharapkangajitinggi,bahkan ada yang bersedia tidak digaji sama sekali. Furnulani bekerja keras mencari iklan dari perusahaan swasta di Malawi. Namun setelah empat edisi-tidak satu edisipunberhasilmenariklebihdari 500orangpelanggan-Business Watch gulung tikar. Alih-alih menjual sahamnya untuk memperoleh uang tunai, Fumulani malah memeriksa tagihan yang hams ia bayar. "Saya masih belum melunasi rekening telepon," katanya. Media berita merupakan saluran menyatakan pendapat, sumber akuntabilitas,wahana partisipasimasyarakat,dankontrolkorupsipemerintah. Media dipandangsebagaitali penyelamat (lifeline)informasiyangdi beberapa negara dilindungi konstitusi.Media juga bisa mengancamstruktur kekuasaan yangsudah mapan. Akibatnya,pemerintahyangbertekad melindungidirinya dari sorotan publik berupaya mengekang media yang mereka anggap sebagai musuh dengan mengontrol arus dan interpretasi berita; bahkan, kalau perlu, menutupnya. Namun di balik debat mengenaihak dan tanggung jawab media ada fakta sederhana yangsering diabaikan oleh organisasi internasional yang berupaya mendukung perkembangan media di negara dalam transisi dan negara berkembang:media adalah bisnis. Sepertidua contohpada awal babini,bisnis media mampu menciptakan keberhasilan finansial yang luar biasa atau kegagalanyangmenyakitkan.Sepertibisnismanapun,bisnismediadipengaruhi olehkondisiekonomisetempat.Danmediahamsberbuatlebihdaripadasekadar mengikuti turun naiknya gelombang pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Suksesmedia timbul dari strategi membangunbasis pelanggan, reputasi,dan laba dalam berbagai kondisi ekonomi. Pakar ekonomi pembangunan mengakui media sebagai "barang pemba- ngunan" yangmampumenyurnbangpada akuntabilitas yanglebihbesar,pasar yang lebih efisien, dan masyarakat yanglebih kaya informasi. Pada saat yang sama hams diakui juga bahwa semua manfaat ini bisa diperoleh hanya bila media itu independen secara finansial. Independensi ini, pada gilirannya, merupakan fungsi ekonomi dan kemampuan media untuk memanfaatkan lingkungan ekonomi yang ada untuk perkembangannya. Mencari lndependensi Finansial Menjadi independen secara finansial tidak mudah. Sering kali tekanan finansial memaksa media yang baru berkembang lari ke juru selamat yang menjamin kelangsungan hidupnya dengan harga yang mahal, yaitu menjual independensinya. Media yang lemah secara finansial di negara yang rentan demokrasinya sangat mudah diserap oleh kepentingan politik atau ekonomi yang sempit, yang cenderung menghidupi media bukan sebagai bisnis yang independentapi sebagai corong propaganda. Sementara itu jika suatu negara sudah menjalani, atau setidaknya sudah memulai,transisi ke arah demokrasi,negara tidak akan buru-buru menolong media yang sedang mengalami kesulitan. Berbeda di masa ketika media memainkan peran heroik dalam perjuangan melawan kediktatoran yang re- presif.Bolehdikatakan semuamediayangmemasukitahap pasca-euforiadalam suatu masyarakat transisi menuju demokrasi mengalami percobaan ekonomi yang mengancam kelangsunganhidupnya,sama seperti yang dialami di masa penindasan politik sebelumnya. Pada Oktober 2001warkat berita online (http:www.ijnet.org) International Center for Journalists melaporkan bahwa: Media cetak di Serbia menghadapi kesulitan ekonomi yang berat dan butuh bantuan finansial. Akibatnya "media-media itu menjadimangsa empuk para politikus," demikian dikatakan Dragan Janjic, pemimpin redaksi Kantor Berita Beta dalam sebuah konferensi pada pertengahan Oktober yang diselenggarakanoleh Institute for Philosophy and Social Theory. Menurut laporan itu, Janjic menambahkan bahwa perubahan besar di bidang media akan terjadi hanya apabila terjadi perubahan besar di bidang ekonomi. "Sebelumini terjadi, tidak ada yang dapat kita harapkan." Seperti dikatakan editor Serbia itu dalam kesaksiannya,tekanan ekonomi yangsemakinberat seringmendorongmediaberitamencariperlindunganyang bisa berarti lari ke politikusatau kelompok tertentu agar tetap hidup. Mereka lakukanini denganmembayarharga yangmahal:kehilanganindependensinya karena sang juru selamat menanamkan modalnya bukan untuk mencari keuntunganjangkapanjang,melainkankeuntungan jangka pendek,memperalat media sebagai alat propaganda kepentingan politik atau ekonominya sendiri. Memangsurat kabar atau media siaran itu bisa mengalamikerugian, tapi jika media tersebut bisa membantumemengaruhipemilihatau badan legislatif atau pemerintah,bagi pemiliknya media yang dikuasainyaitu sudah menunjukkan kegunaannya. Freedom House memberikan peringkat lingkungan media di seluruh dunia dan menelitiancamandanrintanganterhadapmediadaribeberapasudut:kontrol politik, unda'ng-undang dan regulasi, tindakan represif (kekerasan,sensor, pe- nangkapan),danekonomi.Donorinternasionaltelahmeningkatkan bantuannya pada media berita di negara berkembang dan negara dalam transisi. Komisi Eropa, melalui European Initiative for Human Rights and Democracy, mem- belanjakan 4,3 juta euro pada 1996, enam juta euro pada 1998,dan 97 juta euro pada 1999 untuk membantu media. Bantuan U.S Agency for International Development,terutama di negara-negara Balkan, juga meningkat pada periode yangsama. Sedangkanberbagaiorganisasilainnya,mulaidariWorldBanksampai World Association of Newspapers, semakin terlibat dalam membantu media mengembangkan strategi untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang sulit. Sebagian besar dariprogram bantuan donormultilateral iniditujukan pada pengembangan keterampilan reporter dan editor, atau untuk menekan pemerintah agar melonggarkan kontrol hukum dan regulasi terhadap media. Hanyabeberapa dariprograminternasionalitu yangberkenaan denganmasalah ekonomidankapasitas organisasimediaberita dalam mengembangkanstrategi bisnis untuk dapat bertahan secara finansial, apalagi untuk sukses. Runtuhnya UniSoviet dan Pakta Warsawaserta perubahanekonomiglobal yang dramatis selama dasawarsa terakhir ini telah meningkatkan pemahaman kita akan dinamika perubahan dalamdunia media berita.Selama masa transisi dari komunisme ke ekonomi pasar, beberapa negara bekas komunis-yang kadang-kadang dibantu oleh organisasi internasional dan investor asing- merintis jalan untuk menciptakan pasar media dan informasi yang bergairah. Beberapanegara diAsiayangcepat berkembang-seperti India,RepublikKorea, dan Thailand-mulai membuka jalan terciptanya sektor media yang dinamis yanghidupdariberita dan informasi.Contoh-contohdi atasmulaimenunjukkan jalan menuju keberhasilan strategi penciptaan sektor media serta dasar bangunan sistem ekonomi berbasis pengetahuan. Masalahnya, kemampuan kita untuk memahami persoalan yang dihadapi oleh bisnis media di negara yang relatif belum berkembang terhambat oleh tidak adanya statistik perbandingan mengenai hal-ha1 seperti profitabilitas, pola kepernilikan, dan pasar iklan lokal. Biasanya statistik itu-misalnya statistik media di 58 negara yang diterbitkan setiap tahun oleh Zenith Media dan World Association of Newspapers-dikumpulkan untuk kepentingan investor internasional di pasar media yang baru tumbuh. Gambar 12. 1 Pers Bebas dan Tingkat Pendapatan, 2000 Persentasenegara dalam masingmasingkelompok pendapatan yangdianggap bebas Pendapatan tinggi Pendapatan menengah Pendapatan menengah Pendapatan rendah ke atas ke bawah Walaupun investor dalam negeri bisa memainkan peran penting dalam mengubah sektor media suatu negara, tidak banyak yang berbuat demikian tanpa bantuan investasi dari luar negeri, dan tidak banyak pula negara berkembang tanpa investasi asing berhasil menciptakan sistem pengurnpulan data yang kuat, yang memberikan gambaran mengenai pertumbuhan pendapatan, pola investasi, atau perkembangan sektor media. Demikianlah, sementara banyak kesimpulan yang diambil menunjukkan bias ke arah pasar yang terbuka dan menjanjikan itu, beberapa pengamatan yang sifatnya umum masih mungkin dilakukan. Salah satu alasan mengapa media di negara yang relatif belum berkembang cenderung tidak mendapat perhatian dari investor, karena media-media itu umumnya tak berkembang akibat kebebasan pers yang dibatasi. Dalam sebuah survei tahunan tentang kebebasan persyangdilakukan olehFreedomHouse(lihatFreedomHouse2000) dilebih dari100 negara, disimpulkan bahwa tingkat kebebasan paling rendah terdapat di negara palingmiskin diSelatan,terutama di TimurTengah,Afrika, dan sebagian Asia (gambar12.1). Pembatasaninibukan sajamembuat investor luar negeri enggan menanamkan modalnya di negara tersebut, tapi juga menyurutkan niat investor dalam negeri yang mungkin saja melihat prospek menjanjikan dalam bisnis media. Faktor lainnyaadalah perkembangan bisnisperiklanan,sumber pendapatan utama bagi sebagian besar media berita independen. Di antara negara-negara Gambar 12.2 lklan dan PDB per Kapita, 20 Negara Berkembang dan Dalam Transisi, 2000 PDB per kapita (US$) 1 2 3 China Belanja iklan dalam persentase PDB Sumber: World Association of Newspapers (2000) industri,belanja iklannyaberbeda-beda:dari 0,68persen produkdomestikbruto (PDB)di Prancis sampai 1,48persen di Amerika Serikat. Di antara negara- negara berkembang dan negara-negara dalam transisi, meningkatnya belanja iklan merupakan indikator yang cukup dapat dipercaya untuk menunjukkan adanya peningkatan ekonomi dan kemajuan ke arah media yang independen (gambar12.2).Masalahnya,dibanyaknegara berkembangpemerintahnyasering membatasi pasar periklanan, sementara sebagian besar iklan datang dari pemerintah. Negara dengan pendapatan rendahdantingkat melekhuruhya juga rendah menyulitkan media yang baru tumbuh. Pendapatan yangrendah menghambat pertumbuhan pembaca dan khalayak semua media. Sedangkan rendahnya melek huruf membatasi pemintaan akan media cetak dan menghambat kapasitas masyarakat untuk menyerap dan menginterpretasikan informasi, bagaimanapun media mengusahakannya. Walaupun para analistak sepakat, apakah media yang fungsional dan independen itu merupakan produk dari Gambar 12.3 Kekuatan Media dan Kesehatan Ekonomi Negara-negara Tertentu, 2000-01 lndeks kekuatan media u 300 400 500 600 lndeks kesehatan ekonomi Sumber: Data Money Matters Institute suatu ekonomi yang berkembang atau sebaliknya, kedua pendapat ini tampaknya berjalan seiring. Kekuatan media umumnya paralel dengan kekuatan ekonomi setempat (gambar 12.3). Kekuatan media, yang digambarkan dengan poros vertikal, mencerminkan sejumlah ukuran yang menelusuri jangkauan surat kabar dan mediaelektronikdan kebebasanmedia. Kesehatanekonomiyangdigambarkan dengan poroshorisontal mencerminkan campuran 21variabel,termasuk PDB per kapita,tingkat utang,dan perdagangan. Angka-angkadiambil dariWealth of NationsTriangleIndex yangdiperbarui dua kali dalam setahun sejak 1996, memuat peringkat 70 negara berkembang berdasarkan 63 variabel. Pada awal milenium ini Belarus dan Zimbabwe mengalami kemunduran ekonomiditambah serangkaian kendalabaru politikyangmembatasimedia dan kebebasan menyatakan pendapat. Memang, melemahnya ekonomi Zimbabwe dan akibatnya terhadap pemerintahan Mugabe telah meningkatkan tekanan finansial pada media berita, di samping semakinkerasnya represi pemerintah. Estonia dan Taiwan mendapat peringkat yang tinggi, baik untuk media dan ekonominya.Berkat keadaan yang menguntungkan ini ekonomi tumbuh pesat, media mendapatkan lebih banyak sumber pendapatan dari iklan, tidak ada paranoia politik.Itusemuamemberikanlebih banyak peluangbagimedia untuk berekspansi ke pasar yang baru dan/atau denganformat baru pula. Sementara itu kekhawatiran mengenai "digitaldivide"semakin meningkat; ingatbahwa umurnnyahubungan high-techmenunjukkan kapasitasmedia low- tech. Menurut Norris (2001,hlrn. 51): Negara kaya-infoseperti Swedia,ArnerikaSerikat,dan Australia bukan saja berada didepandalambidangInternettapi jugadalamsebaranmedia lainnya seperti surat kabar, radio dan televisi, komputer pribadi, dan telepon kabel serta telepon seluler. Korelasinya menunjukkan bahwa aksessemuamediainimenunjukkansatu dimensiyangkonsisten. Hanya ada sedikit perbedaan antara menggunakan media lama dan baru. Proporsimerekayangonlinedi masing-masingnegara palingkuat terkait dengan sebaran peranti pokoknya, telepon dan komputer pribadi, tapi juga terkait secara signifikan dan kuat dengan sebaran pesawat radio dantelevisi,danjumlah pembacasurat kabar disetiap negara. Ini berarti masyarakat di negara miskinyangtersingkir dari arus komunikasidunia sepertiBurkinaFaso,Yaman,danVietnamterpencilkandarisegalabentuk teknologi informasi, termasuk media massa tradisional seperti radio dan surat kabar serta yang modern seperti telepon genggam dan komputer pribadi. Perbedaan sebaran penggunaan Internet bisa mengikuti perbedaan pendapatan, tapidalamkriteria tertentu memperluasperbedaanitu. Di Inggris, menurut Norris, rumah tangga yang kaya lima kali lebih mungkin ber-online daripada yang miskin. Pola serupa terdapat di antara negara kaya dan negara miskin. Di negara kaya, sambungan yang lebih cepat, keandalan yang lebih tinggi,danbiayaaksesyangsemakinmurah mempercepatpenggunaanInternet. Sedangkan harga yang tinggi dan layanan yang buruk di negara berkembang merupakan kendala Internet yang tak habis-habisnya. Sering kali media tradisionallah yang merintis jalan menuju ke arah sistem ekonomi yang lebih berbasis informasi dan berorientasi pasar (gambar 12.4). Maeil Business Newspaper di Seoul,misalnya, menjadi salah satu media yang mendorong Korea Selatan ke arah ekonomi berbasis pengetahuan. Berbekal kekuatan surat kabarnyasebagaisumberinformasidan wartawanyangterlatih, Dae-WhanChang,direktur dan penerbit,mendirikansalahsatu portal Internet utama di negara ini. Pelanggan Internet di Korea Selatan kini tumbuh dengan Garnbar 12.4. Prevalensi Media Baru dan Tradisional, Wilayah Tertentu Persentase populasi yang menggunakan masing-masingmedia Skandinavia Amerika Eropa Eropa Asia Asia Amerika Afrika Utara Barat Tengah Pasifik Tengah Selatan dan Timur Sumber: Norris (2001, hlrn.50) lajupaling cepat didunia.Lebihdari 20 persenpendudukKoreaSelatan punya akses Internet-lebih tinggi dari kebanyakan negara di Eropa (World Bank, 2001a, hlm. 113). Menurut Chang, membangun reputasi perusahaan sebagai sumber analisis, dan berbagi pengetahuan serta informasi yang berkualitas merupakan faktor utama yang mendatangkan keuntungan. LaboratoriurnEropa Tengah Eropa Tengah merupakan laboratorium yang berguna untuk meneliti hubungan antara media berita dan lingkungan ekonomi tempat media itu beroperasi. Sebagai pembaharu yang paling cepat dewasa di Eropa Tengah, media berita bisamenarik keuntungandari danmenyumbangpada perubahan dan reformasi ekonomi yang menjangkau jauh. Transformasiekonomi sering dicerminkan secara langsung dalam lingkungan media berita, yang menyebabkan terjadinya perubahan cepat pada kepemilikan media, pola investasi,dan persaingan.EropaTengah juga merupakan wilayah yangselama satudasawarsa mengalamipergeseran dari mediayangdisensordenganketat, bkontrol dan dibiayai pemerintah menjadi media yang berkembangsendiri sebagaibisnis,mendanaisendirioperasinyadenganmemproduksidanmenjual program-programbermututinggibeserta iklanuntuk membiayaiperturnbuhan Gambar 12.5. Persentase Perubahan Sirkulasi Surat Kabar Harian, Negara-negara Tertentu di Eropa Tengah, 1996-2000 -80 -60 -40 -20 0 20 Sumber: World Association of Newspapers (2001) dan perkembangannya. Walaupun banyak pemerintah di Eropa Tengah tetap mengendalikan sebagian bisnis televisi, media cetak, dan radio sebagian besar media tersebut telah diprivatisasi dan disapih dari bantuan keuangan negara. Di Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia, misalnya, transisinya boleh dikatakan sudah selesai.Pola kepemilikandaninvestasi,struktur hukurn,dan praktik jurnalistik di negara-negara tersebut mengikutipola diEropa Barat.Kualitas mediaEropa Tengah juga telah meningkat, lebih banyak meliput ekonomi, kegiatan bisnis setempat, belanja pemerintah, dan korupsi. Transisiini,perubahan yangcepat dan luasselama10 tahun,menjadicontoh bagi negara-negara lainnya di Eropa selatan dan timur-dan sesungguhnya juganegara-negara di seluruhdunia-yangpunya karakteristik yangsama dan menghadapi banyak persoalan yang juga sama sebagaimana yang dihadapi Eropa Tengah dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan menjaga kelangsunganhidup medianya. Yang jelas,Eropa Tengahpunya kelebihan yang tidak ada di negara-negara lain. Sektor publik dan reformasi hukum, restrukturisasiekonomi,danprivatisasimassalmemainkanperan penting dalarn membentukyangsekarangdicapai diseluruhEropatengah. Kebanyakannegara di wilayah ini menarik manfaat dari pimpinan politik yang demokratis yang bertekad menuju integrasi Eropa. Namun, sejarah media berita di Eropa Tengah juga menunjukkan bahwa merekasendiri-para manajer,pemilik,daneditorserta wartawan-memainkan peran yang tidak kurang pentingnya dibandingkan peran pejabat publik. Memang, surat kabar harian yang berkualitas seperti Gazeta Wyborcza dan RzeczpospolitadiPolandia,NepszabadzagdiHungaria,danMladafrontaDNES di Republik Ceko mengalami proses perubahan internal dan penemuan diri kembali. Masing-masingsurat kabar ini menerima bantuan dari investor luar negeri, dan masing-masingmenggambarkan pentingnya manajemen yang baik dansumber keuanganyangindependen sebagai komponenutamadalam proses penciptaan media yang independen. Pentingnya manajemen yang baik dan keterampilan bisnis dalam masa transisi ini menjadisemacammantra bagi merekayang mengalaminya.Tatiana Repkova,yangmendirikandanmengasuhsebuah mingguan bisnispada tahun- tahun awaltransisidiSlovakiadansekarangeditor danpenerbit Pravda,sebuah harian utama di negeri itu, melihat bahwa keterampilan yang dipelajarinya banyak diminati di Rusia, Ukraina, dan negara-negara lainnya. Di tengah kesibukan melaksanakan tugaspenerbitan,ia setujumembagipengetahuannya melalui seminar yang diselenggarakan oleh World Bank Institute, World Association of Newspapers, Reuters Foundation, dan organisasi-organisasi lainnya. Melihat minat yang besar terhadap pengetahuan yang dibutuhkan ini, ia memutuskan membukukan pengalamannya dalam sebuah panduan bagi para manajer surat kabar di negara-negara yang baru memasuki tahap demokrasi tersebut. Seperti dikatakannya dalam pengantar buka panduan setebal468halaman itu ((Repkova2001,hlm. XII):"Kepemimpinan dan tekad diri tidak bisa diimpor. Tapi know-how bisa." I Salah satu pelajaran penting yang harus diambil oleh para manajer, bagaimana bekerja dalam konteks ekonomi yang cepat berubah di negara berkembang dan negara dalam transisi. Tahun2000 merupakan tahun pertama dalam dasawarsa yang lalu ketika semua negara bekas anggota Pakta Warsawa mengalami pertumbuhan yang positif. Selama dasawarsa pertama transisi ini semuanegara diwilayahitu mengalamiperubahandandislokasiyangtraumatis. Sementara ekonomiPolandia palingcepat mengalamiperubahanbalik ke jalur perturnbuhan pada1992,Republik Cekodan Hungaria mengalamikemunduran ekonomi dua digit pada 1991dan butuh dua tahun lebih untuk pulih kembali. Selama periode perubahan ini banyak perusahaan yang bergerak dalam bisnis media mengalami kegagalan, dan yang berhasil bertahan mengalami periode kemunduran yang panjang. Anjloknya jumlah pembaca swat kabar akibat kenaikan harga surat kabar, menurunnya daya beli pembaca, dan pergeseran minat ke arah televisi sangat dramatis. Meningkatnya harga surat kabar-sebelum ini, dalam ekonomi yang tersentralisasi dan tidak banyak barang yang bisa dibeli, koran praktis gratis-merupakan penyebab terbesar penurunan ini. Surat kabar, terutama sekali, mengandalkan langganan dan penjualan eceran. Tidak adanya pasar iklan yang berkembang berarti surat kabar tidak punya banyak alternatif untuk menutup biaya produksi dan memperolehpenghasilan. Di Polandia,salahsatu negarayangmenjadi bintang transisi ini,pembacasurat kabar terusmenurun sampai angka 73 persen antara 1996 dan 2000 (Gambar 12.5). Mereka yang bertahan sebagai karyawan dalam bisnis media dan mereka yang masuk kemudian mengalami banyak kesulitan pribadi sebelum menemukan pijakan dalam lingkungan yang baru. Namun segelintir kisah suksespada beberapa surat kabar pembaharu itu cukupmeyakinkan, baik bagi investor lokal maupun luar negeri bahwa bisnis media itu punya masa depan. Di sebagiannegara di wilayah ini investor asing merupakan unsur utama pem- bawa perubahan, dan membantu media berita mereformasi operasinya, me- ngembangkan struktur manajemen yang kuat, dan menstabilkan indepen- densinya dari tuannya terdahulu. Menurut Repkova (2001,hlm.9: "Di negara bekas komunis, sensor sebagai kendala utama kebebasan berbicara sudah digantikan, sebagian besar, oleh tekanan ekonomi... Untuk independensi, ini memang baik,walaupun tidak selalu dipahami demikian." Investor asing yakin bahwa Eropa Tengah segera akan menawarkan pengembalianmodalsepertiyangmerekaperolehdiEropaBarat.Selama 1990an BonnierGroupdariSwediamenanamkan modaldiberbagaihariandanmajalah di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Schibsted ASA dari Nonvegia membeli properti di Estonia, dan Ringier AG dari Swiss menanamkan modal di sejurnlahmingguanbisnisdanekonomidanbulananseperti Profit danT'yden (artinya, Mingguan) di Republik Ceko, Capital and Success di Romania, dan Profit di Slovakia. Bertelsmann AG juga menanamkan modalnya di wilayah ini, membeli saham harian dan majalah di Hungaria, Polandia, Romania, dan Slovakia.Pada1996 penerbitWestdeutsche Allgemeine Zeitung, harian terbesar diJerman, menimbulkan kontroversi karena ia membeli hampir 80 persen dari sirkulasi media cetak di Bulgaria, termasuk dua tabloid paling laris di negeri itu, Trud (Buruh)dan 24 Chasa (24Jam). Memang,investor asing penting,tapi TarmuTammerk,Direktur Pelaksana Asosiasi Surat Kabar Estonia, mengeluhkan kemungkinan jatuhnya media ke tangan segelintir orang sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. "Pluralitasyang telah dicapai dengan perjuangan yang begitu berat ini masih rapuh,"katanya dalam sebuah wawancara. "Di Estonia,kami punya pasar di mana radio, televisi,surat kabar mingguan, swat kabar pagi dan sore semua berasaldari kelompok yangsama. Sangatmudahmemanipulasiagendapolitik dalamsituasisepertiitu." Namuniamasihberpikirbahwaefek keseluruhannya adalah positif. Ketika Aripaev (Harian Bisnis) milik Bonnier Group mulai mempraktikkan kode etik yang melarang wartawannya menerima amplop karena memberikanliputan yangpositif ataskelompok bisnis,ia menciptakan suatu model baru yang diikuti semua media. Kemudian, pada 1999, asosiasi swat kabar juga menerapkan peraturan serupa. "Swa-regulasimulai terjadi," kata Tarnrnerk,"daninvestor asingitu memainkanperanmembantumasyarakat menyadari bahwa swa-regulasiitu berbeda dengan swa-sensor." Keputusan yang diambil Polandia pada 1991, memberikan independensi redaksionaldankemudianindependensifinansialpadasurat kabar pemerintah Rzeczpospolita,merupakancontohkeputusanyangdibuat pada tingkat politik bisa melancarkan proses perubahan yang positif, yang menguntungkan baik industrime&amaupunmasyarakatpadaumurnnya.Surat kabar yangdidirikan pada 1920anini dan dikuasai partai politik dan rezim yang berkuasa selama sejarahnya, berakhir pada 1980an sebagai swat kabar pemerintah darurat militer di Polandia. Seperti surat kabar di seluruh dunia komunis, ia sangat tergantungpada dukungan politikdan uangdari rezimyangberkuasa.Semen- tara beberapatokoh pemerintahanSolidaritasyangmengambilalihkekuasaan pada September1989 merasa punya corong untuk menyalurkan suara peme- rintah,Perdana MenteriTadeuszMazowieckipunya visilain: persindependen yang akan mengantarkan Polandia ke dunia modern. Bulan-bulan pertama rezim baru ini ternyata brutal bagi Rzeczpospolita. Dicabutbantuanfinansialnyadan dilemparkankedalamkancahekonomiyang sedangmerosot,manajemensuratkabarinikerepotanmenyelamatkankorannya dari kebangkrutan. Untuk beberapa waktu wartawan menerirna sebagiangaji dalambentuksejumlahsuratkabar yangkemudianmerekajual distasiunkereta apidan ditempat-tempatramailainnyadiWarsawa. Namun taklamakemudian arus mulai terbalik. Beberapa bulan setelahsurat kabar itu beroperasisecara independen, pada 1991 investor asing, kelompok surat kabar Hersant dari Prancis, membeli 49 persen saham perusahaan itu dan memberikan bantuan untuk meningkatkan teknologidan percetakannya. MelihatekonomibaruPolandianantinyabakalmenciptakankebutuhanakan informasi mengenai pasar modal, reformasi perbankan, dan undang-undang Gambar 12.6. Pertumbuhan Belanja lklan Negara-negara Tertentu di Eropa Tengah 1994- 2000 (Indeks 1994 = 100) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Sumber: World Association of Newspapers (2001) baru, manajemen baruRzeczpospolitadiberi pelatihandanmulai menerbitkan swat kabar berkualitas tinggi berbasis fakta yang dibiayai melalui sirkulasi dan iklan.Ternyataswat kabariniberkembang,meningkatkan peliputanbisnis dan ekonominya, menciptakan "halaman hijau" yang kemudian terkenal itu, yang melaporkan transfonnasi ekonomi Polandia yang sedang terjadi. Surat kabar ini membantu menjelaskan program privatisasi massal kepada masya- rakat luas Polandia, yang jutaan di antaranya tiba-tiba menjadi pemegang saharnnya. Rzeczpospolitamenjangkau pengambilkeputusandiPolandia baru, yang membuat swat kabar ini menjadi media yang hams dibaca oleh yang palingkaya danpalingterdidikdiPolandia.Lapisanini juga kebetulankhalayak yang ingin dijangkau oleh pengiklan yang baru berkembang di negara itu. Menjelangakhir 199Oan,menurut manajer Rzeczpospolita,lebih dari separuh pendapatan iklannya datang dari halaman-halaman rubrik bisnis dan dari pembaca kalangan bisnis papan atas. Walaupun sirkulasi surat kabar merosot dramatis selama masa transisi, kelahiran pasar dan industri periklanan membantu mengimbangi penurunan ini (gambar 12.6),danperusahaan mediaberitamemainkanperan pentingdalam merangsang kalangan pemain baru di sektor swasta untuk beriklan. Para manajer media berita yang belajar bagaimana mengeksploitasi sumber pendapatanbaru iniadalah merekayangmampu bertahan dalam masa transisi. Rusia: Masa Berbunga dan Layu Tidak ada seputar kondisi ekonomi-dan pasang surut proses transisi ekonomi-yang digambarkan dengan lebih gamblang daripada di Rusia. Se- mentara Rusia mengalami perkembangan kebebasan dan keterbukaan media yang luar biasa pada dua tahun pertama 1990ansetelah runtuhnya UniSoviet, kebanyakan kekuatan dan upaya media baru itu menghadapi realitas suram kemerosotanekonomiyangterjadisesudahnya. Kemerosotanini-pendapatan per kapita merosotlebih dari 50 persen selama satu dasawarsa-menyebabkan sebagian besar media jatuh ke tangan sponsor baru yang sangat terpolitisasi, baik yangpublik maupun swasta,yangmenggunakan mediademi kepentingan sempitnya sendiri. Transisi ekonomi Rusia yang traumatis itu bukan yang paling bergolak di kawasan itu. Perang Saudara di Balkan, Kaukasia,dan Asia Tengah membuat kondisi sudut-sudut bekas emporium Soviet itu jauh lebih buruk. Antara 1990 dan 1999 Rusia mengalami p e n m a n PDB rata-rata 6,l persen setiap tahun, dengan semakin melebarnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin serta kantong-kantongvvllayahyanghinapapa(WorldBank,2001).GeorgiadanUkraina mengalamikemerosotanyangbahkanlebihmenyedihkan:menjelang1994ekonomi Georgia merosot hingga 20 persendaripada limatahun sebelumnya. Namun yangterja&di Rusiaini punya pengaruh besar pada perkembangan mediadinegara-negarabekaskomunislainnya.Perkembangan itu bukanhanya menunjukkan pentingnya kerangka hukum dankelembagaan dinegara tempat media itu berkembang, tapi juga pentingnya keterampilan bisnis dankelihaian manajemenorang-orangyangmengelolaperusahaanmedia.Kebanyakan media di Rusia berupaya untuk independen secara redaksional dan tetap bertahan hidup dengan dukungan pemerintah atau sponsor bisnis daripada berusaha atau terpaksa bertahan hidup di pasar terbuka. Inilah rumusan kegagalan. Bukan saja bantuan dari pemerintah itu terlalu kecil untuk menjamin terbentuknya media yang modern, tapi ketergantungan media pada sponsor yang partisan itu tidak banyak membantu menciptakan jurnalisme bermutu atau meyakinkan pembaca akan nilai media di lingkungan pasca-Soviet. Seorang analismediaRusia,EllenMickiewicz, Direktur DeWittWallaceCenter pada Duke University,menemukan bahwa pembaca yang khas di Rusia sudah terbiasa dengan distorsi ini. Pembaca di Rusia, katanya dalam sebuah wawancara pada Agustus 2002,tidak biasa dengan kecepatan dan keandalan, dan tetap memahami bahwa informasi itu bukan suatu komoditas yang stabil. Dari sudut ini, mereka memandang output media sebagai gado-gad0 laporan, kombinasi mosaik yang bisa dipilah-pilah sendiri oleh konsumen. Masalah di Rusia ini berakar pada sistem Soviet yang lalu di mana surat kabar merupakan gerigi mesin propaganda yang diberi pelumas dengan baik. Sirkulasi surat kabar harian nasional saat itu sangat besar-Trud dicetak 11 juta eksemplar sehari-danperusahaan mediaini diberifasilitas apa saja yang dimintanya, dari kantor sampai percetakan. Ketika Uni Soviet runtuh, media Rusia-yang enggan menderita kemerosotan dan ketidakpastian yang dialami banyak media &Eropa Tengah-terusberupaya mencaridukungan pemerintah. Dewasa ini pemerintah di daerah masih mengalokasikan anggaran untuk media massa,terutama untuk mediapenyiaran atau swat kabar yangmengekor kebijakan pemerintah setempat. Subsidi ini, walaupun tidak besar dalam arti uang, bisa menimbulkan masalah besar bagi pesaing independen, yang hams bertahan hiduptanpa bantuankeuanganatau politikpemerintahsetempat.Media independen juga sulit bersaing untuk mendapatkan iklan. Sebab, media yang disubsidimampumenutupsebagianbiayanyadengandana daripemerintah,dan dengan demikian bisa menawarkan harga lebih murah kepada pengiklan Generasipertama mediaindependenRusia memberikanpelajaranyangtidak mudah dilupakan mengenaikesulitan mempertahankanindependensifinansial dan politik. Memang, media yang tidak bergantung pada kekuatan politik akhirnya jatuh ketangankerajaan bisnis danfinansialyangbesar,yang muncul di Rusia pada 1990an. Menjelangpertengahan 1990ankepernilikan media ter- konsentrasi di tangan sekelompok industrialis berpengaruh yang bukan mencobamengelolamediaberkualitasyangbertahan hidupinidengankegiatan media, tapi berusaha memengaruhi politik di Rusia. Yang paling berpengaruh di antaranya adalah Boris Berezovsky dan Vladimir Gusinsky, keduanya kemudianmengundangkemarahanKremlin danmenghadapituduhan kriminal berkaitan dengan kegiatan dan praktik bisnisnya. Penganiayaan terhadap kedua tokoh oligarki yang paling terkenal ini tidak meyakinkan para analis media atau pers internasional bahwa Rusia sedang menujukeera mediaindependen. Penerapan undang-undangyangdisluiminatif terhadap individutertentu inisemakinmemperkuat kekhawatiranbahwa pasar media di Rusia masih terbuka lebar untuk diambil alih oleh orang-orang yang punya koneksi dengan pemerintah. "Tidak berlebihanuntuk mengatakanbahwa setiapsurat kabar diMoskow hidup dari suntikan dana dari pemegang saham atau sponsor terselubung," demikiantulisBelin,seorangpakar mediaRusia pada OxfordUniversity(Belin 2001). Mengenaikeputusan yangbani-bani inidiambiluntuk melikuidasiTV- 6 yangmengalamikesulitandengansalah satu perniliknya,konglomeratenergi LUKoil, Belin mengatakan bahwa undang-undang telah digunakan untuk menggencetmedia yangtidak mengikutipandanganpolitikeliteyangberkuasa (lihat juga Zassoursky 2001). Membangun media berita dalam lingkungan ekonomi dan hukurn Rusia yang riuh rendah menguji keterampilan manajemen pengusaha yang paling brilian sekalipun;dan para manajerdiRusiamengatakan,mereka tidaksiap menghadapi tantanganyangbaruini. Para eksekutifsuratkabardiRusia biasanyaadalahbekas wartawan,dan tidak banyakyangpunya pengalamankomersial.Penerbit,yangdi kebanyakanmediayangberhasiladalah direkturoperasiyangmembuatkeputusan bisnisutamadanmengawasiarahstrategisuratkabar,diRusiaseringterlibatdalam manajemenredaksisehari-hari. Perencanaanstrategis, manajemenanggaran,dan pengembangankegiatanpeningkatanpendapatanseringmernbayangidaribelakang keputusan berita-berita yang akandimuatdi halamansatu. Pasang surut ekonomi Rusia makin menyulitkan proses menjamin arus pendapatan yang mantap. Menuninnya pasar iklan setelah krisis keuangan pada 1999 membuat semuanya makin parah. Distorsi pasar laimya adalah pemeriksaanpalsupajak,pembatasan artifisialatasjumlah halamansurat kabar ataulamanyaairtimeyangdisediakanuntukiklan, tuntutan pencemarannama baik, dan subsidi pada media favorit pemerintah. Namun banyak manajer di Rusia mengatakan, negara ini perlahan-lahan sedang bangkit dari tahap paling sulit dalam transisinya dan segera akan menjadi seperti Polandia atau seperti bekas Republik Demokrasi Jerman. Membangunekonomiyanglebihmantapbesertakemampuanmembangunbasis finansial dari iklan swasta, bukan dari hadiah atau subsidi dari konglomerat bisnis dengan motif politik, adalah penting. Ketika Masalah Ekonorr~iMenjadi Masalah Polintik Di Bratislava surat kabar SME mungkin menghadapi jalan paling berliku menuju independensifinansial,dan berhasil.Seperti media berita bani, surat kabar itu menghadapiberbagai tantangan ekonomi,yang kebanyakan berupa rintangan yangdirekayasa olehpemerintah. Kemampuansurat kabariniuntuk bertahan hidup menunjukkan perlunya para manajer memilikikelihaian bisnis agar berhasil dalam lingkungan yang mengandung berbagai ancaman, dari devaluasi mata uang sampai tekanan politik. Surat kabar yang diluncurkan pada 1948 ini diberi "tugasyang tercantum dalam resolusi partai dan organ negara9'-suatu tugas yang berat bagi surat kabar yang pada akhirnya menjadi surat kabar yang populer dan benar-benar independen di Slovakia. Pada1989Smena,demikianlahnamanya pada waktu itu (yang artinya "Pergeseran"), mengambil peran dalam tekanan perubahan yang tidak terbendung yang bertiup di seluruh Cekoslovakia yang komunis saat itu. Para wartawan muda,dan relatif terbuka,yangmengelolasurat kabar itu, dan daya tarik surat kabar itu bagi generasi muda di Bratislava mencerminkan peran tersebut. Smena membawakan berbagai feature yang tidak diduga, yang tidak perlu bersifat oposisi tapi berupa artikel-artikelyang memperluas pandangan pembaca keluar dari kungkungan dogma Partai Komunis, misalnya artikel mengenai Sigmund Freud atau Slovak Pen Club. Ketika RevolusiBeludru Cekoslovakiaberkembang,surat kabar itu memuat lebih banyak lagi artikel mengenai pentingnya reformasi dan prospek keber- hasilannya. Jurnlah pembacanya meningkat dan sirkulasinya membengkak sampai 170.000 eksemplar sehari pada 1990 dari sekitar 100.000 tahun sebelumnya. Sementara itu,liberalisasi ekonomimeletakkandasar bagisektor periklanan yang bergairah. \ BerpisahnyaRepublikCekodanRepublik Slovakiapada1992menempatkan surat kabar ini dalam posisisulit, sehubungan dengan pimpinan negara yang baru lahir yangsering dikecamnya.Masalah registrasi memberikan alasan bagi negara baru itu untuk menutup surat kabar itu dan menyatakan perusahaan yang mengelolanyasebagai "tidak eksis." Sebuah surat kabar baru kemudian lahir,mengimbangigerakan yangdilakukan pemerintahterhadapSmena.Nama koran baru itu SME yang berarti "Kami eksis, inilah kami." SME didirikan oleh perusahaan yang bernama Juventus, investasi datang dari FirstSlovakInvestment Company.Antusiasmeyangtinggidan improvisasi yang mendekati kekacauan menandai hari-hari pertama SME. Kerugian me- lambung, dan untuk sementara waktu kerugian itu ditutup oleh investornya. Sedangkan Smena tetap bertahan di bawah tekanan finansial yang semakin berat sampai akhirnya surat kabar ini diambil alih oleh SME. Sementara itu pemerintah terus mengincar organisasi SME, dan akhirnya berhasil mengacaukan hubungan surat kabar ini dengan percetakan setempat. Ketidaksenangan pemerintah terhadap SME malah menguntungkan strategi surat kabar ini. Rakyat sudah jelas tertarik dengan media berita yang menunjukkan oposisiyang kuat terhadap negara. Jurnlah pembaca cenderung meningkatsaat rezimyang represif itu berupaya menindasnya. Pada saatyang sama swat kabar ini mulai berusaha mendapatkan dana dari Media Deve- lopmentLoanFund,suatu entitasyangdidukungGeorgeSorosuntuk membantu surat kabar independen mengatasi kesulitan finansial yang sering disebabkan tekanan politik, dan dengan demikian tidak mencerminkan prospek ekonomi sebenarnya media itu. Media Development Loan Fund selalu mengajukan syarat bahwa para peminjam menyusun rencana kerja yangkredibel, yangmenurutseorangeditor SME "sama berharganya seperti pinjaman itu sendiri." Setelah ditandatanga- ninya perjanjian pinjaman pada 1996, perusahaan ini berhasil membeliperce- takan bekas dari sebuah perusahaan di Jerman seharga US$270.000. Percetakan itu mendasari berkembangnya SME. Pemerintah melarang perusahaan dan badan milik pemerintah memasang iklan dalam surat kabar tersebut. AlexejFulmek,editor SME,menulisyangternyata kemudian menjadi 1 basis kelangsungan hidup swat kabar itu sebagai media independen (Fulmek 2001, hlm. 74). "Untung ada sektor privat yang cukup kuat di Slovakia memasangiklan komersial, bukan iklan untuk kepentingan politik,"katanya. "Ini berarti pemerintah tidak dapat melumpuhkan vitalitas finansial SME dengan menyumbat dimuatnya iklan resmi." Kebijakan sewenang-wenang pemerintah ini bukan saja membangkitkan jurnlah pembaca, tapi juga memberikan peluang pada SME untuk merekrut wartawanmuda yangberbakat,yang hstrasidengan kondisikerja pada media yang dikelola dan dikontrol pemerintah. Dan pada gilirannya ha1 ini memungkinkanSMEmenariklebih banyak pembaca, danmelakukanekspansi ke wilayah-wilayah lainnya dan ke media baru. Cetak benvarna dan format rubrik khusus ternyata efektif dalam menarik pembaca dan pengiklan. Sisipan dua kali seminggu mengenailowongan kerja serta peluang pendidikan dan pelatihan lanjutan banyak menarik pengiklan. Sebuah rubrik otomotif tidak kurang populernya. Yang mutlak penting bagi media agar mampu mengatasi tekanan politik yang tidak henti-hentinya itu adalah basis ekonomi yang memadai yang diperoleh dari iklan bisnis swasta. Di wilayah di mana sektor swasta masih belum berkembang atau sangatdipengaruhinegara,formula survivalsemacam ini tidak akan berhasil. Masalah Replikasi KisahsuksesEropa Tengahtidak mudahditiru di negara-negara lain. Media Afrika bisa mengalami campur tangan serupa, tapi berbeda dengan rekan- rekannya di Eropa Tengah,media di sana tidak punya basis iklan swasta yang memadai agar media mencapai independensi secara finansial. Di Malawi, Furnulani meluncurkan Business Watchdan bertekad menghindari persaingan politikyangseringmelandanegara itupada awaltransisinya menujudemokrasi. Ia merencanakan medianya mengutamakan isu bisnis dan ekonomi,bukan po- litik.Pada prinsipnya,konsepitu untuk melindungimedianya dari balasdendam politik yang bisa merusak prospeknya. Namunedisi pertamanya,yangmemuat laporan tentang salah satu lembaga keuangan internasional, membuat per- bandingan yang tidak menyenangkan antara kondisi ekonomi di bawah pe- merintah sekarang yang dipilihsecara demokratisdan kondisi di bawah peme- rintahan presiden seumur hidup yang lalu. Pejabat pemerintah sangat tersing- &Png. Sebuah bank,yangsaat itu dikuasai negara,membatalkanserangkaian iklan, demikian Fumulani mengingatkejadianitu dalamsebuah wawancara.Menurut Fumulani, "Pembuat keputusan di bank itu takut kehilangan jabatannya." Walaupuntidak ada swatkabar yangmau bergantung pada perusahaan milik negara dalam memperolehiklan, Business Watch tidak punya pilihan. Sebuah perusahaan rokok sudah tutup beserta pabrik gannen terbesar di negeri itu. "Pengiklan terbesardisiniadalah pemerintah,"demikianFumulani,dantanpa itu medianya tidak punya masa depan. Berbeda dengan SME di Slovakia, media independen di Malawi juga menghadapi kendala di luar tekanan bermotif politik. Tingkat buta huruf sebesar 41persen di kalangan orang dewasa di Malawimenyebabkan sebagian besar rakyat Malawi di luar jangkauan Business Watch. Jalan yang rusak menghambat sebaran majalah di luar Blantyre, pusat perdagangan dan penerbitan. Dan pendapatan perkapita yanghanya US$170per tahun membuat harga eceran yang tergolongmurah menjadi mahal bag-sebagian besar rakyat. "Majalah ini dianggap mahal walau harganya cuma lima puluh kwacha," demikian Fumulani. "Rakyat biasa tidak mampu membelinya." Editor Afrika lainnya mengatakan, masyarakat madani yang tidak aktif juga bisa menghambat pertumbuhan. Iraki Kibiriti,pendiri Enterprise Africa, sebuah majalah bisnis pan-Afrika berbahasa Inggris yang terbit di Nairobi, mengeluhkan "ketidakpedulian masyarakat "yangmelanda khalayak di Afrika. "Ketika orang merasa bahwa yang terjadi di luar rumahnya bukanlah urusannya,"para penerbit bekerjadalam suatu lingkunganyangsulit,dernikian Kibiriti dalam sebuah wawancara. Memanfaatkan Peluang Baru Beberapa media yang diawasi negara di negara berkembang berhasil menemukan jalan untuk tetap bertahan hidup. Salah satu evolusimedia yang menarik terjadi di Malaysia, macan ekonomi Asia yang masih menghadapi tantangan berkaitan dengan krisis keuangan pada 1997di wilayah ini,di mana mediamasihberadadibawahkontrolnegara. Pemerintah mengenakanundang- undang yang melarang berita yang "jahat" dan mengizinkan pemerintah menutup media "subversif". Semua me&a berita harus memegang izin yang diperbarui setiap tahun. Sedition Act dan Internal Security Act negeri itu melarang media berita mengkritik kebijakan pemerintah. Kontras denganberbagai rintangan terhadappersyangbebasdan fungsional ini,panggungmediabaru jasaonlinedanInternet menikrnatistatusyang sangat dilindungi diMalaysia,negara yangmenempatkandirinyasebagai negara high- tech di masa depan. Karena itu Malaysia berupaya menghindarkan sektor teknologiinformasi yang barumuncul ini terjerat oleh kekusutan kendala yang sama yang melibatkan media berita mainstream. Steven Gan, seorang wartawan pelopor yang sering berselisih dengan pemerintah,meluncurkan Malaysiakini,sebuah suratkabar Internet,pada akhir 1999 dan tetap bertahan sejak itu dengan jumlah pembaca antara 120.000dan 150.000.DibantuSoutheast Asian PressAlliance,Gan berhasil menarik100.000 pembaca setelah 16 bulan beroperasi, lima kali lebih banyak dari yang diharapkannya semula. Sementara itu, 50 persen biaya operasinya ditutup pendapatan dari iMan swasta. StrategibisnisMa2aysiakinidisesuaikan dengan realitas ekonomidan politik di Malaysia. Di negara ini terdapat basis iklan yang bergairah dan khalayak yang ingin membaca yang tidak bisa diperoleh dari media mainstream. Yang paling menentukan bagi Malaysiakini adalah kebijakan pemerintah mengenai medialamadanme&a baru. "Pemerintah sudahberjanjitidak akanmengekang Internet,sementara itu mengawasi dengan ketat media tradisional,"demikian Gan dalam sebuah wawancara. "Kami memanfaatkan celah itu." Namun menjelang akhir 2001 timbul kesulitan baru. Ambruknya ekonomi Internet di seluruh dunia, plus melemahnya ekonomi Amerika Serikat, mengurangi iklan diMalaysiakini secara drastis.Padahal iklan itu menutup 20 persen biaya operasionalnya. Akibatnya, dilakukan revisi rencana kerja perusahaan, difokuskan pada keragaman sumber pendapatan. Pakar high- tech Malaysiakini menawarkan jasa penulisan perangkat lunak pada perusahaan; wartawan yang tajam analisisnya menawarkan jasa konsultasi politik; dan sebagian materi yang dimuat surat kabar itu tidak lagi gratis. Malaysiakini menyusunformula yangmenawarkan artikel berita secaragratis, tapi mengenakanuanglangganan untukkolomopinidanarsipnya.Suatu survei menunjukkan, 70 persen pembaca rela membayar jasa yang diberikan ini. "Untuk survive Anda harus mengubah Malaysiakini benar-benar menjadi entitas bisnis," demikian Gan. Mengakses lnformasi dan Menciptakan Pasar lnformasi Pengalaman negara berkembang dan negara dalam transisi menunjukkan bahwa kegagalan media menstabilkan ekonominya merupakan pangkal kesulitan media tersebut. Organisasi internasional dan donor bilateral menyatakan ingin membantu pemecahan dalam persoalan ekonomi ini. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan, banyak media terlalu banyak membuang waktu dan usaha untuk melatih wartawan, sementara itu mengabaikan keterampilan mereka yang diharapkan menjamin bahwa wartawan diberi gaji yang layak dan bekerja dalam lingkungan yang bebas dari campur tangan politik dan praktik korup bisnis. Pada saat yang sama, pengalaman Eropa Tengah menunjukkan bahwa suatu agenda sektor publik dan refonnasi ekonomiyang agresif-yangsepenuhnya sadar akan kebutuhan dan permintaan media berita-tidak kurang pentingnya bagi prospek bisnis media dibandingkan dengan bantuan secara langsung. Negara yang telah membuat kemajuan paling pesat-seperti para reformis di Eropa Tengah dan Timur-telah menciptakan pasar informasi dan media berita yang efektif sebagai bagian dari agenda sektor publik dan reformasi ekonomi. Bukan saja negara-negara ini bertekad memprivatisasi media dan menghentikan bantuan untuk media yang diambil dari anggaran nasional dan daerah. Negara-negara itu juga menjalankan kebijakan ekonomi dan regulasi yangditujukan untuk menciptakanlingkungantempatbisnismedia--dan sistem informasi berbasis ekonomi-bisa berakar. Negara juga belajar hidup dengan kritik terhadap pejabat publik, serta mengakui bahwa kritik itu sendiri salah satu cara pemerintah menyesuaikan kebijakannya dan mengoreksikesalahan- nya. Mediayangmembantu menciptakan rambu-rambu yangmenutup peluang korupsi danmembeberkanpenyalahgunaandana publik bisamembawa dampak penting pada proses pembangunan suatu negara (lihat, misalnya, Sen 1999). "Dalam perjuangan memberantas korupsi,perslebih berhasil daripada sistem pengadilan," demikian Dumitry Sandu, seorang sosiolog pada Universitas Bukares, ketika berbicara mengenai proses reformasi di Rumania dan upaya meningkatkan good governance (wawancara dengan Mark Nelson, Bukares, 26 Juni 1999). Ketidakrnampuan media untuk bertahan hidup secara ekonomis sering berawal dari kebijakan informasipemerintah dan otoritas publik lainnya yang tidak efisien dan terlalu ketat. Wartawan yang bersaing untuk memperoleh akses berita memerlukan akses informasi yang cepat dan terbuka. Pasar informasiberkembang cepat dinegara yangmemberikanaksesdokumenpublik yang mudah, membuat regulasi yang mewajibkan pengungkapan informasi tanpa ditunda,dan mempunyaikonstitusiyangmenjaminaksesdokumenpublik yang ditegaskandalam peraturan perundang-undangan.Undang-undang yang mengizinkanpejabat publikmenunda dikeluarkannya informasidengan alasan "untuk dilihat dulu" atau alasan birokratis lainnya bukan saja mengurangi manfaat pengelolaan urusan publik yang terbuka dan jujur, tapi juga meng- hambat kemampuan media untuk bertahanhidupsebagai entitasbisnis.Negara yang membatasi akses infonnasi hanya akan meningkatkan biaya yang harus dibayar,bukansaja bagimediadenganmemaksanyamenggunakanlebihbanyak waktu dan energi untuk mengumpulkan infonnasiitu, tapi juga bagi ekonomi secara keseluruhan, yang mengakibatkan alokasi tidak efisien dan menunda pembangunan sistem ekonomi modern berbasis pengetahuan negara bersangkutan. (Untukbahasanperan mediadalam pemberantasan korupsi dan biaya korupsi yang harus ditanggung negara berkembang, lihat Kaufmann, Kray, dan Zoido-Lobatan 1999). Negaraseringdengan cepat menangani masalahyang jelasterlihat dimedia, dan mengira bahwa kesalahan, distorsi, dan berita yang dibesar-besarkan itu semua adalah ulah wartawan yang tidak terlatih. Tidak banyak negara yang bersedia menggali masalah ini lebih dalam, dan melihat distorsi lingkungan hukum danekonomiyang menghasilkan media yanglemah dan wartawan yang tidak profesional. Aksesinformasi secara terbuka membantu menciptakan persaingan dalam ekonomi informasi dan budaya kebenaran dalam pemberitaan, sehingga sulit nanti bagi wartawan atau pihak lainnya untuk membuat tuduhan palsu atau hasutan,danlebih sulit lagi bagipenjahat atau penipu untuk membantah yang telah dilakukannya. Bila informasi tidak tersedia dengan mudah dan sulit diverifikasi,wartawan bolehdikatakanbebasmembuat berita tanpa buktiyang kuat. Informasi seperti itu tidak ada harganya dan hanya menurunkan nilai semua informasi yang ada. Namun, bila informasi bisa dengan mudah diveri- fikasi,pembacadan pemilikmedia bisa memberikansanksiterhadap wartawan yangmembuat kesalahan atauyang gaga1dalammenjalankan tugas profesinya. Dalam lingkungan seperti itu editor akan mulai mernintawartawannya mem- buat berita yang nyata, bukan rumor,memberikan perincian.bukan opini. In- formasisemacamitumenjadisangatberharga,dantransaksiinformasinyamen- jadisalahsatu batu landasan ekonomiinformasi dan pengetahuanyangkokoh. Banyak profesionalmedia mengaitkan kekuasaan dan profitabilitasmedia- dan kualitas jurnalisme-dengan kualitas undang-undang informasi yang menjarnin akses informasi bagi wartawan. Di Florida,misalnya, undang-undang yang dikenalsebagaisunshine law menjaminaksessemua dokumen,basis data, dan sidang pejabat pub& negara bagian dandaerah bagi wartawan dan publik. Undang-undang ini membantu terciptanya salah satu budaya jurnalistk yang paling baik, bersemangat,dan profesional di Arnerika Serikat. Di samping itu, banyak swat kabar di Florida, seperti St. Petersburg Times, Miami Herald, dan OrlandoSentinel,tidakmenoleransikesalahanyangdibuatwartawannya.Media- mediaitudewanjelas mengoreksiberitanya,dandengancepatmemecatwartawan yangberulangkali membuat kesalahanatau membuat penilaianyangsalah. Negara dan organisasi internasional bisa memainkan peran dalam meletakkanbatu dasarbagibudayainformasisemacamini,yangpada gilirannya akan memperkuat kemampuan media untuk mengembangkan diri sebagai entitas bisnis.Ekonorniinformasiyangberjalan memerlukanlapisanprofesional di dalam berbagai jenismedia berita. Merekayang mengurnpulkan,menyusun, dan dengan cepat mengemas kembali informasi itu dalam bentuk dapat digunakan oleh orang yang memerlukannya. Hampir setiap undang-undang dan regulasi yang masuk ke ruang publik perlu dilihat dalam konteks ekonomi seperti itu. Sesungguhnya, informasi publik perlu menjadi bagian dari proses pembahasanrancangan undang-undangdan regulasisebelumdisahkan menjadi undang-undang, proses yang akan membantu mencegah kerahasiaan masuk ke dalam informasi dan mengurangi kemampuan media mengembangkan diri sebagai perantara berita dan informasi yang tepat waktu. Disampingmembantupemahamandan pelaksanaan kebijakan keterbukaan dan transparansi,negara industri dan masyarakat donorinternasional juga bisa membantumenstabilkanmediaberitadenganpogrampeningkatan keterampilan manajemen para eksekutifnya, manajer keuangannya, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam mengamankan kesinambungan finansial media. Banyak negara tidak punya infrastruktur untuk pelatihan demikian. Kebanyakan sekolah jurnalisme di negara berkembang difokuskan pada keterampilan jurnalist~k: keterampilan meliput dan menulis. Tidak banyak negara berkembang punya konsultan bisnis media yang bisa memberikan nasihat mengenai strategi bisnis media. Programyangsekarang dilaksanakan olehWorldBankInstitutediRusia, yang didukung Canadian International Development Agency, berupaya menciptakan jaringan konsultan bisnis media untuk bekerja pada surat kabar & daerah-daerah&luar Moskow. Organisasilainnya,sepertiMediaDevelopment Loan Fund, membantu media mengembangkan rencana kerja dan membiayai rencana ini secara normal berorientasi bisnis. Pendekatan semacaminimerupakan intiupayayangsedangdilakukan World Association of Newspapers yang mencoba menggunakan jaringan eksekutif surat kabarnya di seluruh dunia sebagai sumber daya program pelatihan di negara berkembang dan negara dalam transisi. Organisasi Internews yang didukung Amerika Serikat juga telah membawa dampak yang besar dalam meningkatkan keterampilan manajemen para eksekutif industri televisi, terutama di Rusia. Program semacam ini perlu difokuskan pada unsur dasar mengelola bisnis berbasis informasi yang berkualitas, dengan mengakui peran khusus yang dimainkan media independen dalam sistem ekonomi dan politik suatu negara. Akhirnya, negara-negara dari Albania sampai Zambia mulai mengakui pentingnya mengembangkan sistem ekonomi berbasis pengetahuan bagi masa depan ekonominya. Mereka ingin menemukan jalan untuk mengembangkan insentif, kebijakan, sistem pendidikan, dan kepakaran teknologi yang akan memungkinkan mereka memanfaatkan perubahan besar berkat menyebarnya dengan cepat Seknologi komunikasi dan informasi. Negara-negara tersebut perlu memahami bahwa mengutamakan penciptaan media yang bebas dan profesional-dan belajar hidup dengan menerima kritik-merupakan permulaan yang baik. Rujukan Belin, Laura. 2001. "Verdict against TV-6 Is Latest Warning to Opposition Media." Russian Political Weekly 1(25),15 Oktober.Tersedia di: http://www.rferl.org/rpw/2002/ 10125-151001.html. Freedom House. 2000. Censor Dot com:The Internet and Press Freedom:2000. New York. filrnek, Alexej. 2001."A Manual forSurvival:ACase Study ofthe Slovak Opposition Newspaper SME." Media Manual Series. Praha: Media Development Loan Fund. Kauffman,Daniel, Aart Kray, dan Pablo Zoido-Lobatan. 1999. "Governance Matters." Policy ResearchWorking Paper.World Bank,Washington, D.C. Norris, Pippa. 2001. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge, U.K.:Cambridge University Press. Repkova,Tatiana. 2001.New Times: Making a Professional Newspaper in an Emerging Democracy. Paris:World Association of Newspapers. Sen, Arnartya. 1999. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. World Association of Newspapers. 2001. World Press Trends 2001. Paris. World Bank. 2001a. Global Economic Prospects.Washington, D.C. . 2001b.World Economic Indicators.Washington, D.C. Zassoursky, Ivan. 2001. "Russia Media in the Nineties: Driving Factors of Change, Actors, Strategies and the Results." Tersedia di:http://www.geocities.com/zassourskv/ artic.htm. Bagian Ill rang Media.tentang.Med' Profesi Paling Baik di Dunia Gabriel Garcia Marquez ebuah universitas di Kolombia ditanya ihwal tes bakat dan kejuruan apa yang dilakukannya untuk menyaring orang-orang yang berminat belajar di bidang jurnalistik. Jawabannya bersifat kategoris: "Jurnalis bukan seniman." Namun, pandangan itu timbul justru oleh keyakinan bahwa jurnalisme cetak merupakan satu aliran sastra. Lima puluh tahun yang lalu sekolah jurnalistik belurn menjadi mode. Jur- nalismedipelajari dinewsroom,bengkelpercetakan, kafelusuh,dan pada pesta Jumat malam. Surat kabar diproduksi di tempat yang ditata seperti pabrik di mana diberikanpelatihandaninformasiyangbenar,dan pandangan dihasilkan Ringkasan pidato jurnalis danpenulisKolombiaGabrielGarcia Marque~,pemegang hadiah Nobel Sastra 1982 clanPresiden Yayasanuntuk Pendekatan Baru Jurnalisme di Ibero-America (Foundaci6n para un Nuevo Periodismo Iberoamericano), pada Sidang ke-52 Inter-American Press Association di Los Angeles, 7 Oktober 1996. Dicetak ulang , dengan izin Yayasan untuk Pendekatan Baru tersebut. dalamsuasana kerjasarna dimana integritassangatdijaga.Jurnalis mempakan kelompok yang bersatu padu. Kami berbagi kehidupan bersama dan begtu fanatik akan profesi kami sehingga itu saja yang kami bicarakan. Kerja jurnalistik itu sendiri membangun persahabatan kelompok yang tidak banyak menyisakan waktu untuk kehidupan pribadi. Walaupun tidak terdapat dewan redaksi dalam arti formalnya, pada pukul lima sore seluruh staf berkumpul denganspontan untuk istirahat melepaskan lelah dari ketegangan hari itu,dan menikmati secangkir kopi di mana saja yang menjadi tempat kegiatan redaksi. Pertemuan inisemacam rapat yanglonggar yangmembahastopik setiap mbrik dan di mana sentuhan terakhir ditambahkan untuk edisi esok hari. Orang- orang yang tidak pernah belajar dalam akademi keliling yang berlangsung 24 jam non-stop dalam debat yang sengit ini, atau mereka yang bosan dengan celotehan yang berlangsung disana,adalah mereka yang ingin atau yangyakin akan menjadi jurnalis, tapi pada kenyataannya tidak. Pada waktu itu jurnalisme digolongkan dalam tiga kategori: berita,feature, dan tajuk rencana. Rubrik yang membutuhkan kehalusan ekspresi dan paling bergengsi adalah rubrik tajuk rencana. Pekerjaan reporter adalah pekerjaan yang paling diremehkan, karena pekerjaan ini menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah pemula yangdiberi tugasrendahan. Baik jalannya waktu maupun profesi membuktikan bahwa sistem saraf jurnalisme itu bekerja melawanarah jamm jam;artinya,pada usia 19 tahun saya mahasiswa fakultas hukum palingbumk dan memulaikariersebagai anggota redaksi. Lambat lam, berkat kerja keras, karier saya menanjak, bekerja di berbagai rubrik, sampai menjadi reporter senior. Praktik profesi jurnalistik membutuhkan latar belakang budaya yangkuat, yangdiberikan lingkungan kerja itu sendiri.Membacamempakanpersyaratan kerja tambahan. Orang yang otodidak biasanya cepat dan gemar belajar terutama orang-orang di masa saya, karena kami ingin tems merintis jalan memajukan profesi-yang kami namakan sebagai-yang terbaik di dunia ini. Alberto Lleras Camargo, seorang jurnalis segala zaman yang dalam dua kesempatan menjabat Presiden Kolombia,bahkan lulussekolah menengah pun tidak. Berdirinya sekolah jurnalisme kemudian merupakan reaksi kalangan akademisi terhadap kenyataan bahwa profesi ini tidak mendapat dukungan kalanganterpelajar.Pada saat ini pandangan ini tidak berlaku terhadapmedia cetak saja, tapi semua bidang media yang telah ada atau akan ada. Namun,dalam upaya untuk berekspansi,bahkan nama rendah profesiyang dilekatkan sejakawalnya,pada abad ke-15,sudah tidak digunakanlagi.Profesi initaklagidinamakanjurnalisme,tapi ilmukomunikasiataukomunikasimassa. Pada umumnya,hasilnyatidakmenggembirakan.Siswayanglulusdarilembaga akademispenuhdenganharapanyangtidakrealistis,seolahhidupdimasadepan, tampaknya tidak melihat realita dan masalah hidup di dunia nyata, dan lebih mementingkan promosi daripada profesi dan kemampuan diri. h i terutama cocok dikaitkan dengan dua atribut utama, kreativitas dan pengalaman. Sebagian besar siswa terjun ke dunia jurnalisme dengan kekurangan yang jelas: mereka punya masalah serius dengan tata bahasa dan ejaan, dan tidak punya naluri pemahaman akan materi yang mereka baca. Beberapa di antara mereka bangga bisa membaca dokumen rahasia bolak balik di meja seorang menteri,bahwa merekabisa merekampembicaraantanpa diketahuiorangyang berbicara, atau bahwa mereka bisa memublikasikan percakapan yang sebelumnya mereka janjikan sendiri akan merahasiakannya. Yang paling menggelisahkan, pelanggaranetika ini didasarkan atas pandangan yang tidak pantas mengenai profesi yang disandangnya,pandangan yang diadopsisecara sadar dan tertanam dengan bangga bahwa menjadi orang pertama yang tahu mengenaisesuatu itu di atassegalanya dan dengan bayaran apa pun. Pendapat bahwa berita terbaik bukan selalu berita yang pertama diperoleh,tapi sering kali adalah berita yang disajikan secara paling baik, tidak ada artinya bagi mereka.Beberapa diantara orang-oranginisadar akan kekurangannya,merasa ditipu oleh sekolahnya,dan tidak berterusterang ketika menyalahkangurunya karena gaga1 menanamkan kebajikan yang sekarang dituntut dari mereka, terutama rasa ingintahu mengenai kehidupan itu sendiri. Jelas ini merupakan kntik yang bisa ditujukan terhadap pendidikan pada umumnya, yang dikorupsi oleh kebanyakan sekolah yang tetap memberikan praktik buruknya dengan menjejalkan informasi bukan pelatihan. Namun, dalam kasus khusus jurnalisme, keadaan tampaknya diperparah oleh ketidakmampuan profesi ini berkembang sama cepatnya dengan kemajuan peralatan perdagangan,danoleh kenyataan bahwa jurnalismeterbenamdalam labirin yang tercipta oleh teknologi yang pesat berkembang.Dengan kata lain, ada persaingan sengit di antara perusahaan-perusahaan media untuk memperoleh peralatan yang modem, sementara itu mereka lamban melatilr stahya dan mengadopsi mekanisme yang membentuk semangat kerja sama seperti di masa lalu. Newsroom telah menjadi laboratorium suci hama tempat orang bekerja dalam isolasi,tempat di mana tampaknya berkomunlkasilewat cyberspace lebih mudah daripada dengan menyentuh hati pembaca. Dehumanisasi telah menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Tidakmudah memahamibagaimanateknologi,dengansegalakehebatannya, dan komunikasi,yangberlangsung dengankecepatan kilat-hal-ha1 yangkami dulu semua inginkan-berhasilmempercepat dan memperparah penderitaan yangmendalam berkaitandengantenggat waktu.Para pemulamengeluhbahwa editor memberi mereka tiga jam untuk menyelesaikan tugas yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan kurang dari enam jam, bahwa mereka diminta menghasilkan materi untuk dua kolom dan kemudian pada menit terakhir disediakanhanyasetengah kolom,danbahwa dalam kekacauan tenggat waktu tidak ada yang sempat atau bersedia memberikan penjelasan apalagi kata- kata hiburan. "Mereka bahkan tidak memarahi kami," kata seorang reporter pemula yang menginginkan sekali mendapat komentar langsung dari bosnya. Keheningan meliputi newsroom;editor yang dulu seorang bijak pembangkit semangat hampir tidak punya energi atau waktu lagi untuk mengikuti laju yang dihasilkan teknologi. Menumt saya, keterbum-buruan dan keterbatasan dalam arti ruang itulah yang telah mereduksi kedudukan peliputan yang kami anggap sebagai genre yang paling bergengsi,tapi juga yang memerlukan waktu, penelitian, refleksi, dan keterampilan menulis yang istimewa. Melakukan peliputan sebenarnya adalah merekonstmksifakta dengancermatdanakurat.Dengankatalain,inilah berita secara keseluruhan,sementara peristiwa itu sudah lewat,peliputan yang disajikan membuat pembaca merasa seolah-olah ia sendiri menyaksikan peristiwa itu. Sebelumditemukannya teletypewriter dan telex,seseorangdi bidangradio- komunikasi dengan pengabdian yang fanatik pada profesinya dengan cepat menangkap berita dunia di tengah himk-pikuk gelombang udara, danseorang editor mempersiapkannya dengan perincian dan informasi latar belakang dengan cara sempa dengan merekonstmksi seluruh kerangka dinosaurus dari sepotongtulang belakangnya.Hanya interpretasiberita yangditabukan,karena ini dianggap wilayahsuci pemimpinredaksi yangmenulistajuk rencana sendiri katanya, walaupun kenyataan bukan begitu. Di samping itu, kepandaiannya menulistangandengan indah hampirselaluterkenal karena hiasan-hiasannya. Pemimpin redaksi yang terkenal ini punya pengetik pribab yang tugasnya adalah mengurai tulisan-tangannya yang indah itu supaya bisa dibaca. Satu perbaikan signifikan dalam 50 tahun terakhir ini, berita dan laporan sudah disertai komentar dan opini, sedangkan informasi latar belakang digunakan untuk memperkaya editorial. Namun ha1 itu tampaknya belum memberikan hasil terbaik, karena profesi ini dulu pun tidak pernah tampak lebihberbahaya daripada sekarang. Penggunaan berlebihantanda kutip dalam pernyataan,baik palsu atau benar,memberikan peluang kesalahan tanpa dosa atau yang disengaja, distorsi dengan kebencian, dan salah interpretasi yang berbisa, yang menjadikan berita bak senjata yang mematikan. Kutipan dari sumber yang sepenuhnya kredibel, dari orang yang umumnya well-informed, dari pejabat senior yang meminta jangan disebut namanya, atau dari para pengamat yang tahu segalanya tapi yang tidak pernah tampak batanghidung- nya, memungkinkan segala macam pelanggaran yang lepas dari hukuman. Si pembuat kesalahan membangun benteng yang melindungi dirinya dengan menyatakan haknya untuk tidak menyebut sumber tanpa bertanya kepada diri sendiri apakah ia sebenarnya telah membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh sumber yang, dalam menyampaikan informasi kepadanya, mengemasnya dengan cara yang paling mungkin memenuhi kepentingannya. Saya pikir seorang jurnalis tak bermutu yakinbahwanafkahnya tergantungpada sumber, terutama jika sumber itu pejabat, dan karena ia menganggap sumber itu suci, setuju saja dengannya, melindunginya, dan akhirnya membangun hubungan persekongkolan, dan bahkan menyebabkannya memandang dengan curiga sumber-sumber lainnya. Mungkinini kedengarannyaseperti anekdot,tapisaya kira ada lagisatu ha1 yang menjadi penyebab rusaknya semua ini, yaitu mesin perekam. Sebelum ditemukannya perekam, profesiini bekerja cukup dengan tiga peralatan yang sebenarnya satu: notes, integritas tanpa kompromi, dan sepasang telinga yang masih kita gunakan untuk mendengar yang diucapkan seseorang kepada kita sebagai reporter. Penggunaan perekam secara profesional dan etis hingga kini belum ada. Orang hams mengajarkan rekan-rekan mudanya bahwa kaset itu bukan pengganti memori seseorang, tapi sebenarnya versi canggih dari notes yang sangat berjasa dan sangat bisa diandalkan selama tahun-tahun pertama profesi ini. Perekam itu mendengar tapi tidak menyimak dan, seperti burung beo elektronik, mengulang tapi tidak berpikir. Alat ini bisa diandalkan tapi tidakpunya hati,dan pada hakikatnya,cara perekammenyajikankembalikata- kata pembicara secara harfiah tidak bisa dipercaya seperti orang yang memperhatikan kata-kata yang diucapkan si pembicara, yang menggunakan inteligensinyauntuk menilaidanmemutuskanmenurutstandaretika. Walaupun perekam,seperti radio,memberikan manfaat yangluar biasa,menyajikan kata- kata secara harfiah dan secara langsung, namun kemudian mengakibatkan banyak pewawancara tidak mendengarkan respons yang diberikan oleh si sumber karena pewawancara sibuk memikirkan pertanyaan berikutnya. Karena perekam itu, nilai yang berlebihan dan sesat diberikan pada wa- wancara. Radiodan televisi,karena sifatnya,telahmengubah wawancara men- jadi genre yang maha hebat. Media cetak juga tampaknya punya pandangan yang salah bahwa suara kebenaran bukan datang dari jurnalis yang menyak- sikan peristiwa, tapi datang dari orang yang diwawancarainya. Dalam kasus yangmenyangkutbanyak editor swat kabar,transkripsi menjadisemacambatu uji. Mereka terkecoh suara kata-kata,tersandung semantik, tersandung ejaan, danterjeratsintaksis. Mungkinsolusinyaadalah kembali kenotes yangrendah hati itu, sehingga wartawan akan menggunakan inteligensinya untuk menye- laras sambil mendengar dan membiarkan perekam menduduki tempat yang memang menjadi haknya sebagai saksi berharga. Bagaimanapun juga mele- gakan mendengar bahwa kurangnya pemahamanetika dan kekeliman lainnya yang merendahkan derajat dan membuat malu jurnalismemodern tidak selalu berasal dari tidak adanya moral, tapi juga dari kurangnya keterampilan pro- fesional. Mungkin kelemahan program akademis komunikasi massa adalah bahwa ia mengajarkan banyak ha1 yang berguna untuk profesi, tapi sedikit sekali mengenai profesi itu sendiri. Jelas program humaniora hams dipertahankan walaupun jangan terlalu ambisius dan kaku, agar dapat memberikan latar belakang budaya yang tidak mereka peroleh di sekolah menengah. Namun, apa pun jenisnya,pendidikanhamsfokus pada tiga bidangutama: memberikan prioritas pada bakat dan kejuruan;menetapkandengan tegasbahwa penelitian bukan spesialisasi profesi,tapisemua wartawan hams berorientasi penelitian; dan membangun kesadaran bahwa standar etika tidak bisa menjadi produk sesuatu yang terjadi secara kebetulan;seperti dengunglebah,etika hams men- jadi teman terus-menerus seorang jurnalis. Tujuan akhirnya adalah kembali ke tingkat dasar pendidikan dengan menawarkan lokakarya kelompokkecil,yang secara kritis menghargai penga- laman historis dalamkonteks layananpublik.Dengankata lain,sepanjangme- nyangkut pembelajaran,semangat berkumpul pukul5sore itu harus dihidup- kan kembali. Saya termasuk dalam kelompok jurnalisindependen, berbasis di Cartagena de Indias, yang mencoba mencapai ini semua di Amerika Latin melalui sistem lokakarya eksperimendarisatu ke tempat lain dengan menyandang nama yang kedengarannya agak megah: Yayasan untuk Pendekatan Bam Jurnalisme di Ibero-America(FoundacionPress para un NuevoPeriodismoIberoamericano). Inilah program percobaan bagi jurnalis yang baru saja memulai kariernya. Mereka bekerja dalam satu bidang khusus-melakukan liputan, menyunting, melakukan wawancara untuk radio dantelevisi,dan berbagai bidang lainnya- di bawah bimbingan seorang veteran jurnalis. Para calondiusulkanoleh organisasimeda tempat merekabekerja dan yang menanggung biaya perjalanan, akomodasi, dan pendaftaran, sebagai respons pengumuman dari yayasan. Para calon harus di bawah usia 30 tahun, punya minimum tiga tahun pengalaman, dan menunjukkan bakat dan tingkat keterampilan dalam bidang spesialisasinya dengan menunjukkan contoh yang mereka anggap karyanya yang paling baik dan yang paling buruk. Lama waktu lokakarya tergantung pada ketersediaan instruktur tamu,yang jarangmenyediakanwaktulebih darisatu rninggu.Selamalokakarya instruktur tidak memberikan dogma teoretis yang bias akademis, tapi berusaha mening- katkan keterampilan pesertalewat diskusimejabundardan praktik.Tujuannya, salingberbagipengalamanyangdiperolehmasing-masingpesertadalam praktik profesinya. Lokakarya tidak mengajarkan orang bagaimana menjadi jurnalis, tapi mempertajam keterampilan mereka yang sudah menjadi jurnalis melalui latihan praktik. Tidak ada ujian akhir atau evaluasi, tak ada diploma atau sertifikat macam apa pun yang diberikan. Proses seleksi terjadi melalui pene- rapan keterampilan. Tidak mudah menilai manfaat yang dperolehdari sudut pedagogis,namun kami berbesar hati melihat antusiasmeorang-orang yang mengikuti lokakarya ini,gejala yang sudah memberikan lahan subur bagi sikap non-konformisdan pemberontakan kreatif di dalam Lingkungan media, suatu pendekatan yang didukung, dalam banyak hal, oleh dewan direksi perusahaannya. Kenyataan bahwa 20 orang jurnalis dariberbagainegara mengikutilokakarya selamalima hari,membahasprofesiyangmereka tekuni,sudah merupakan tanda kemajuan. Pada hakikatnya, kamitidak mengusulkan cara baru mengajar jurnalisme,tapi kami berupaya menghidupkan kembali cara lama mempelajari jurnalisme. Media sebaiknya mendukung misipenyelamatan ini,baik dalam newsroom atau melalui skenario yang diciptakan untuk tujuan ini, dengan cara serupa pelatihan terbang dengan stimulator yang menggambarkan insiden yang bisa terjadi dalam penerbangan. Dengan cara ini siswa bisa belajar menghindari bencana sebelummerekamenghadapi bencana sebenarnya dalam penerbangan sebenarnya. Jurnalisme merupakan nafsu yang tak terkendalikan yang bisa dicerna dan dimanusiawikan hanya melalui konfrontasi telanjang dengan realitas. Orangyangtidakpunya inidalamdarahnyatidakakanbisa memaharni cengkeramanmagnetisnafsuini,yangdiberitenagaoleh kehidupanyangtidak bisa diprediksi. Orang yang mengalami semua ini pasti bisa memahami ke- gembiraanyangdibangkitkanoleh berita yangdihasilkannya,kegiranganyang tercipta oleh hasil pertama upayanya,dan kekecewaan moral bila mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang tidak lahir untuk ini, dan tidak disiapkan untuk hidup dengan ini, bisa bergantung pada profesi yang begitu sulit di- mengerti dan begitu menghabiskan segala-galanya ini. Ketika kerja berakhir setelah setiap berita mengalir, tampaknya seperti sudah selesai. Ternyata itu hanyalah saat untuk memulai lagi dengan intensitas yang lebih besar, pada saat palingsegera sesudahnya. Tak ada sekejap pun waktu istirahat. Media dan Akses lnformasi di Thailand Kavi Chongkittavorn P ada1835misionarisKristenmemperkenalkanmesinpercetakanpertama di Thailand. Pada saat itu minat di bidang penerbitan sebagian besar terbatasdilingkunganistana,rnisionaris,danpedagangasing.Setidaknya tujuh surat kabar berbahasa Inggris muncul dan tenggelam antara 1844 dan 1877. Satu penerbitan istana, Ratchakitja (Lembaran Istana) yang didirikan oleh Raja Mongkut (RamaIV)masih ada sampai saat ini sebagai media resmi yang memuat undang-undang, dekrit, keputusan menteri, dan pengumurnan mengenaiundang-undangyang barn dikeluarkan.Surat kabar harian muncul selama pemerintahan Raja Vajiravudh(RamaVI) pada awal1910an, ketika 20 harian, termasuk satu berbahasa Cina dan dua berbahasa Inggris,tercatat di Thailand. Raja Vajiravudh sendiri adalah seorang penulis yang produktif. Ia menggunakan beberapa nama samaran untuk menulis artikel yang mengomentari isu hangat pada saat itu. Dewasa ini media Thailand termasuk yang paling bebas di Asia, walaupun mengecam anggota keluarga istana masih dianggap tabu. Survei terakhu- yang dilakukan Freedom House menempatkan Thailand sebagai salah satu dari enam negaraAsiayangmedianyabebaslima yanglain:Jepang,KoreaSelatan,Mongolia, F'ihpina,danTaiwan.LaporantahunanFreedomHousemtuk1999(FreedomHouse 2000,hlrn.31-32)menggambarkankondisipers diThailandsebagaiberikut: Tahun ini dibuka dengan tertembak matinya seorang wartawan karena menolak sogokan. Media berita Thailand menunjukkan keterbukaan selama terjadinya krisis keuangan di Asia. Karena media di Asia gaga1 memberi peringatan akan datangnya krisis, maka pers, terutama di Thailand, dianggap sebagai unsw penting dalam memperbaiki kondisi keuangan negeriitu. Undang-undanginformasi nasional yangbaru men- dorongtransparansi pemerintah. Berita ekonomidan politik yangberse- mangat menjad hidangan rutin di banyak swat kabar dan majalah yang secara tradisional lebih mengutamakan berita hiburan dan fiksi. Swat kabar juga menginvestigasiimplikasi sosial akibat krisis ekonomi yang terjadi. Sebagianbesarstasiun radiodan televisidikelolaolehpemerintah atau militer, dan cendemg tidak cepat mengikuti keterbukaan media cetak yang baru terjadi itu. Kasus Thailand inimenggambarkan bagaimana perubahan dalam undang- undang bisa mengubah perilaku publik dalam masyarakat yang secara tradisional tertutup.Sementara krisis ekonomimenyumbangpada terciptanya keterbukaan, undang-undang menjamin bahwa setelah berakhirnya krisis, perilaku masyarakat pasti akan berubah. Media Cetak Media cetak di Thailand berada di tangan swasta dan sangat bersaing. De- wasa ini d Thailand terdapat 21 harian berskala nasional dalam tiga bahasa (12 harian berbahasa Thailand, enam dalam bahasa Cina, dan tiga Inggris) dengan total sirkulasi dua juta per hari. Setelah tiga tahun tidur akibat krisis keuangan 1997,industri penerbitan kembali bangkit dibantu oleh boom bisnis penerbitan. Harian utama nasional Thailand, termasuk Matichon dan Krungthep Thurakij, populer dikalangan terpelajar seperti juga Bangkok Post dan The Nation.Harian ThaiRuth,KhaoSod dan Daily Newsyangsirkulasinya lebih luas memilikidaya tarik yang leblhbesar.Sin Sian Yit Pao dan Universal Dailymerupakan dua surat kabar utama berbahasa Cina.Diluar Bangkokada 320 surat kabar provinsi; namun hanya tiga atau empat provinsi punya surat kabar harian. Di sampingharian domestik,masyarakat Thailand punya akses surat kabar luar negeri yang dijual di kios dan toko buku. Lebihdari14 surat kabar bisnis dan majalah berita beredarsetiap tiga hari atausetiap dua rninggu.Di seluruhThailandlebihdari 200 judulmajalahterbit berupamingguan,dwirningguan,bulanan,dwibulanan,atautribulanan.Periode sebelumkrisisekonomi1997dianggapmasakeemasanmediadiThailand:waktu itu sirkulasi surat kabar harian dua kali lipat daripada sirkulasi pada 2001. Sekitar 3.000wartawandanpersonilmedialainnyadiberhentikansejak1997 itu. Dua belas surat kabar gulungtikar karena kesulitan keuangan,termasuk duasuratkabar berbahasaInggris,Asia Timesdan ThailandTimes. Suratkabar yangberhasilmengatasikrisisekonomi,baik karenaadainvestor baru,pemilik baru,atau karena penguranganhalaman,harus memberikan penampilanyang lebih guna menarik pembaca yang semakin pemilih daripada sebelumnya, karena mereka tidak mampu lagi berlanggananlebih dari satu surat kabar.Di samping itu, dengan jumlah halaman yang mahn dikurangi karena tingginya harga kertas koran impor, editor dan reporter terpaksa mengubah gaya penulisannyagunamemaksimalkanhalamanyangtersedia.Wartawanterpaksa diberi pelatihan kembali karena mereka tidak lag-bisa menempati satu pos penugasan saja atau mengkhususkandiri pada satu bidang tertentu. Dengan berkurangnyapendapataniklankarenakrisisekonomi,setiapsurat kabar harus kreatif untuk memperoleh ceruk dalam pasar yang sangat ketat. Pemillkbarumediadan investortidaksepertipendahulunya,yangumumnya bekas wartawan, adalah politikus atau pengusaha. Seorang penjudi yang kesohor,yang biasa mengelola serangkaian sarang perjudian, mengambilalih surat kabar berbahasa Thai paling tua,Siam Ruth. Sebelum 1997 hampir semua surat kabar di Thailand menunjukkan sikap bermusuhan dengan pemerintah k m a para penerbit, editor, dan wartawannya harusberjuangmelawantindakanantipersdanpenindasanselamalebihdarisetengah abad.Namunsekaranginisemuasuratkabarsudahmenjadisuratkabar arusbesar. Baik surat kabar pro maupun antipemerintahbermunculan dimana-mana. Sekitar 300 koresponden,juru kamera,dan juru potret asingyang mewakili 128 organisasi berita berpangkalan di Bangkok, termasuk dari kantor berita terkemuka seperti Reuters, Agence France-Presse,dan Associated Press, serta banyakpenerbitanlainnyasepertiAsiaweek,AsianWallStreetJournal,Business Asia, Far Eastern Economic Reviews, Financial Times, Straits Times, dan Yomiuri Shimbun. Di samping media cetak, organisasi media broadcast dunia juga diwakili di Thailand, tennasuk British Broadcasting Corporation, CNN, dan NipponlHosolHykai. Radio dan Televisi Pada 1955 suatu perusahaan pemerintah meluncurkan stasiun televisi Thailand pertama di Bangkok. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mempunyai siaran televisi secara reguler. Bangkok sekarang punya enam stasiun televisi,semuanya milik pemerintah, dan dengan stasiun afiliasi sendiri di provinsi-provinsi. Namun pemerintah mengizinkan sektor swasta mengoperasikan Saluran 3,Saluran 7,dan iTV.Departemen Hubungan Masyarakat punya National Broadcasting Services of Thailand, yang mengoperasikan Saluran 11, yang programnya ditekankan pada pendidikan dan layananpublik.Saluran11beroperasisebagaistasiun induk untuk delapan jaringan stasiun televisi provinsi. Thailand jugapunyasatu jaringantelevisibayardiBangkokyang beroperasi 24 jam sehari: United Broadcasting Company. Pada akhir tahun yang lalu iTV mulai menyiarkan berita selama 24 jamsehari. United Broadcasting Company menyajikan program dari Barat yang populer seperti HBO, Cinemax,dan CNN. Televisi Thailand sebagian besar komersial dan umumnya menyajikan program yangmemenuhiselera populer.Setiapsaluran televisibebasmembuat programnya sendiri, mulai dari berita sampai sinetron. Siaran hiburan bisa dari Cina, Jepang, Inggris, atau Amerika, dan biasanya sudah disulih suara dalam bahasa Thailand. Di seluruh Thailand 523 stasiun radio mengudara: 212 stasiun AM (38 di Bangkok dan 174 di provinsi), dan 311 stasiun FM (40di Bangkok dan 271 di provinsi).Operator terbesaradalahDepartemenHubunganMasyarakat dengan 145 stasiun radio, diikuti oleh Tentara Kerajaan Thailand dengan 128 stasiun, dan Mass CommunicationOrganizationof Thailanddengan 62stasiun.Stasiun AM umumnya melayani masyarakat urnum, terutama di daerah pedesaan, sedangkan stasiun FM menawarkan lebih banyak musik populer serta musik jazz dan klasik,siaran berita dalam bahasa Inggris, dansoundtrack film asing yang ditayangkan di televisi lokal. Konstitusibarn1977menetapkan gelombangudara (aimave)menjadi milik publik dan harus dikelola oleh badan independen, National Broadcasting Commission. Komisi ini merupakan salah satu dari beberapa badan yang didirikan untuk memantau dan meregulasikinerja pemerintah guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhanwartawan dan penyiar diThailandmenganggap dirinya sebagai watchdog publik; namun dua pertiga dari sekitar 3.400 wartawan dan penyiar masihbelum memilikiketerampilan media dan umumnya bam belajar tentang profesinya di tempat kerja. Karena itu pelatihan yang lebih baik mengenai pengetahuan dasar reportase, wawancara, dan penulisan penting untuk memajukan profesionalisme pers. Wartawan juga perlu memahami dan mematuhi kode etik. Karena tidak banyak yang memperoleh gaji yang layak, kebanyakan wartawan tidak kaya. Akses lnformasi Pendekatan Konstitusi 1997 menyeluruh dalam melindungi kebebasan media, kebebasan menyatakan pendapat, dan akses infonnasi (lihat lampiran untuk kutipan dari beberapa bagian Konstitusi mengenai ha1ini). Namun, 27 undang-undang antipers yang pernah dikeluarkan sebelum diadopsinya Konstitusi baru dan yang membatasi kebebasan media masih belum dicabut. Undang-undang ini bertentangan dengan Konstitusi yang baru dan harus dicabut,tapi prosesuntukmencabutundang-undangituberjalan sangatlamban, karena birokrasidantantangan pembuat undang-undangyangkonservatif,yang masih berpikiran bahwa media itu jangan dibiarkan terlalu bebas. Bagaimanapun, pemerintah harus tetap mempertahankan beberapa dari undang-undang itu agar dapat memantau media. Pada Juli 1997 penerbit dan editor semua suratkabar nasionalmemutuskan untuk mendirikan DewanPers Nasional, sebuah badan swaregulasi yangdibentuk untuk melaksanakan etika pers dan profesionalisme. Publik sudah mengajukan lebih dari 100 keluhan kepada dewandalamtiga tahun terakhirmengenaihal-ha1seperti gambartidak senonoh, publikasi yang menghasut, dan pemutarbalikan berita. Kampanye untuk undang-undang akses infonnasi dimulai ketika Anand Panyarachun, seorang mantan diplomat, ditunjuk menjadi perdana menteri pada 1991. Ia mengatakan, publik hams punya akses informasi yang ada di tangan pemerintah guna menilai kinerja pemerintah dan pejabat pemerintah. Ironisnya, seruannya itu didasarkan atas pengalamannya sendiri: ia pernah dituduhsebagaiseorangsimpatisan komuniskarena perannya dalam membuka hubungan diplomatik antara Thailand danVietnam pada pertengahan 1970an. Menurut Anand, jika publik punya akses pada arsip Kementerian Luar Negeri mereka pasti tahu yangsebenarnya telah dikerjakannya selama ini.Walaupun sebelumnya menentang, politikus dan para pejabat akhirnya mendukung undang-undanginformasiini,sementara itu tuntutan reformasipolitiksemakin kuat. Dukungan publik juga kuat setelah terjadinya pertumpahan darah pada Mei 1992 akibat perebutan kekuasaan oleh militer ketika media milik negara "membersihkan" semua siaran berita mengenai peristiwa itu. Setelah dengar pendapat publik dan konsultasi yang panjang, sebuah rancangan undang- undang yang kompromistis disepakati, dan akhirnya disetujui Parlemen di bawah pemerintahan Jenderal Chavalit Yongchaiyudh. Sejak hkeluarkanUndang-UndangInformasipada 1997,lebihdarisetengah juta orang memanfaatkan undang-undang yang baru itu. Dalam dua tahun pertama publik masih belum tahu adanya undang-undang baru itu: apa yang diperbolehkan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian, peng- ungkapan beberapa skandal membuat undang-undangitu terkenal. Misalnya, Sumalee Lirnpaovart berjuang selama dua setengah tahun melawan pengurus SekolahPercobaanKasetsart,sebuahsekolaheksperimental,untuk mengetahui mengapa anaknya tidak diterima masuk sekolah itu. Akhirnya ia mengetahui bahwa sekolah tersebut memprioritaskan anak-anak orang kaya dan mereka yang memberi sumbangan. Setelah beberapa kali sidang pengadilan, Dewan Menteri akhirnya mengeluarkan keputusan yang memenangkan tuntutan Sumalee, menyatakan tindakan yang dilakukan sekolah itu melanggar konstitusi. Dewan memerintahkan sekolah menghapuskan sistem penerimaan murid yang diskriminatif itu. Akibatnya,sekolah-sekolah negara lainnya juga terpaksa melakukan ha1yang sama. Contoh lainnya adalah skandal yang melibatkan Kementerian Kesehatan pada 1999, terkait pengadaan obat senilai US$ 35 juta (B 1,4 miliar), dan menyebabkan mundurnya Wakil Menteri Kesehatan Rakkiart Sukthana serta dua pejabat senior. Berbekal petunjuk dan informasi dari aliansi organisasi non-pemerintah dan kelompok akar rumput, termasuk dokter di pedesaan, Komisi Nasional Anti-Korupsi berhasil menginvestigasi jaringan pengadaan ilegal yang menggelembungkanharga obat yang dibeli untuk pusat kesehatan masyarakat pedesaan. Dengan memanfaatkan Undang-Undang Informasi, kelompok advokasi dan wartawan berhasil memperoleh dokumen investigasi komisi setelah beberapa kali mengajukan permohonan; namun, nama-nama saksi disamarkan untuk melindungi identitasnya. Dengan kemenangan Sumalee di pengadilan, publik mulai menghargai undang-undangitu dansemakin banyak orangyang tahu bahwa mereka punya hak untuk mengakses informasi pemerintah. Di masa lalu, semua informasi resmi dianggap rahasia dan tidak boleh diungkapkan kecuali dalam keadaan luar biasa. Sekarang bandul sudah berbalik arah dan semua informasi resmi, dengan kekecualian tertentu, dianggap informasi publik. Bukan saja ini mengurangi budaya kerahasiaan di masa lalu, tapi juga punya implikasi yang lebih luas, antara lain: Undang-undang itu mendukung hak warga untuk ikut serta dengan efektif dalam poses pengambilan keputusan pemerintah; meningkatkan efisiensidengan mengizinkan publik menyoroti badan badan pemerintah; mengurangi korupsi di kalangan pemerintah dengan meningkatkan transparansi; memperlemahtradisilama hubungan patron-klien yangmengandalkan koneksi dan nepotisme; memberdayakan warga biasa, terutama mereka yang hidup di pedesaan,karena berbeda dengansituasi dimasalalu,merekasekarang punya akses informasi. Menurut Undang-Undang Informasi, beberapa informasi tidak boleh diungkapkan, terutama informasi menyangkut monarki atau informasi yang bisa membahayakan keamanan nasional, hubungan internasional, atau kesejahteraan ekonomi dan keuangan negara. Mereka yang ingin mengakses informasi mengenai keluarga raja bisa melakukannya di bawah kategori data sejarah, yang baru bisa diungkapkan setelah 75 tahun, dengan perpanjangan tambahan 75 tahun lagi bila dianggap perlu. Setiap orang bisa meminta informasi resmidengan mengisidan mengajukan formulir permohonan yang sederhana. Dalam teori,semua permohonan hams dijawab dalam "jangka waktu yang pantas." Plhak yang tidak memberikan jawaban dalam waktu tersebut dapat dikenai hukuman penjara dan denda. Jangka waktu yang tidak jelas inilah yang memungkinkan pejabat mengulur waktu dalam menjawab permintaan informasi. Inilahsalahsatu lubang paling besar dalam undang-undang itu. Misalnya, sebuah surat kabar bisnis pernah mengajukan permohonan informasi pada Oktober 1998 sehubungan dengan pengadaan kertas oleh Biro Tembakau di Kementerian Keuangan. Jawaban baru diberikan setelahdua setengahbulan. Dalam kasus lainnya, permohonan untuk memeriksa perjanjian yang dibuat oleh Bank of Thailand mengenai penjualan bank rnilik negara memakan waktu tiga bulan sebelum dijawab. Pada umurnnya, permohonan informasi bebas biaya walaupun melibatkan ribuan lembar dokumen, seperti permohonan yang ban-baru ini diajukan seorang mahasiswa pasca sarjana yang meneliti krisis ekonomi Thailand. Ia inginmeneliti arsipBank of Thailandyangmembahas krisisini tiga dasawarsa yang lalu. Selama Januari-Oktober 2000 sebanyak 144 keluhan dan 64 permohonan diajukan ke Kantor Komisi Informasi (OIC),dibanding dengan 124 keluhan dan 81permohonan pada 1999.Sekitar 21 persen dari keluhan dialamatkan ke instansi pemerintah setempat, 13 persen ke Kementerian Pendidikan, dan 11 persen ke Kementerian Keuangan. Mengenai permohonan, 22 persen dialamatkan ke Kementerian Pertanian, 16 persen Kantor Perdana Menteri, dan 13 persen Kementerian Pendidikan. Sebagian besar pengaduan itu menyangkut pejabat yangtidak menanggapi permohonan atau memberikan layanan yang baik. Di antara permohonan itu, 56 persen menyangkut dokumen pemeriksaan, 23 persen mengenai informasi sekitar masalah saat itu, seperti pemeriksaan korupsi di dalam Kementerian Kesehatan danasetyangdijualolehBadanPenyehatan Keuangan,dan 21persen mengenaiinformasi berkaitan dengan konsesi,kontrak,dan berita acara rapat. Sebagian besar kasus dilaporkan di Bangkok. Sepuluh kasus diajukan terhadap Pemerintah Daerah Bangkok, dan 18 melibatkan instansi pemerintahan kota dan pemerintahan setempat lainnya di seluruh Thailand. Warga sipil adalah yang paling banyak memanfaatkan undang-undang akses informasi ini, diikuti pejabat pemerintah dan wartawan. Hanya dua politikus yang telah memanfaatkan undang-undang itu. Lima dari enam kasus yang menyangkut persoalan ekonomi dan keuangan pada 1998-2000 diajukan oleh surat kabar Prachachart Thurajit, menyangkut perincian lelang penjualan aset untuk penyelesaian utang di sektor keuangan. Mahkamahyangmenangani pengaduan itu (satudarilima mahkamahsemacam itu) memutuskan bahwa semua rincian penjualan harus diungkapkan. Mahkamah menolak permohonan berkaitan dengan kasus keenam yang menyangkut pengungkapan serangkaian surat rahasia yang dibuat oleh Bank of Thailand dan ditujukan ke International Monetary Fund. Rintangan Pelaksanaan Undang-Undanglnformasi Berikut ini beberapa masalah yangberkaitandenganpelaksanaan Undang- Undang Informasi: Kebanyakan orangtidak memahamiunsur utama undang-undang atau tidak menyadari haknya. Mereka tidak tahu cara memanfaatkan undang-undang itu dan prosedur yang hams diikuti untuk memenuhi permintaan akses informasi negara, karenanya mereka tidak bisa menggunakan haknya. Pejabat senior instansi pemerintah tidak memahami dan tidak tahu mengenaiundang-undangitu dan bagaimanamelaksanakannya.Mereka tidak menganggap bahwa memenuhi permohonan publik itu sebagai bagian dari layanan pemerintah dan memandang Undang-Undang Informasi sebagai beban. Tidak ada koordinasi di antara berbagai kementerian, sehingga tidak mungkin dilakukan lintas rujukan. Anggota mahkamah pengungkapan informasi bekerja secara sukarela sehingga bisa menyebabkan bias dalam keputusan yang mereka ambil, karena mereka juga punya pekerjaan dan tugaslain yang harusmereka selesaikan. Sanksi terhadap tidak dipenuhinya permohonan tidak memadai. Sedangkanmerekayang tidak meresponspermohonan informasidapat dikenai hukuman penjara satu tahun dan denda B 5.000 (US$ 116), mereka yang salah mengungkapkan informasi juga dikenai hukuman penjara yang sama dan denda B 20.000 (US$ 465). Kontradiksi ini membuat pejabat engganmengambiltindakanyangcepat,mereka lebih suka meneruskan permohonan itu kepada OIC agar ditindaklanjuti. OIC yang beranggotakan 19 orang itu juga tidak punya sumber daya yang cukup untuk menangani kasus yang disampaikan oleh 8.775 instansi pusat dan daerah. Tidak ada struktur administratif yang mendukung Undang-Undang Informasi. OIC sendiri tidak independen tapi berada d~bawah Kantor Perdana Menteri.Tanggung jawab membawahi OIC harus diserahkan ke Parlemen untuk menghilangkan peluang campur tangan politik. Untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya OIC mempersiapkan serangkaian petunjuk sebagai berikut: semua instansi pemerintah harus mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Informasi, semua instansi bersangkutan hams mengalokasikan dana yang cukup untuk mempekerjakan staf yang cukup dan memberi mereka pelatihan yang mereka perlukan untuk bekerja dengan OIC,wakil-wakil kementerian pada OIC harus bekerja dengan OIC selama sekurang-sekurangnya dua tahun, manajemen informasi dan administrasi dokumen harus lebih sistematis dan hams konsisten di seluruh negeri, dan promosi pejabat senior dan rekrutmen staf yang baru harus berdasarkan kriteria OIC. Semua ini mudah di mulut tapisulit dilaksanakan. Walaupunada petunjuk tersebut, hampir separuh dari instansi pemerintah pusat tidak mampu melaksanakannya,denganalasan kurangnyadana dantenagasebagaihambatan utama. Perguruan tinggidiseluruhThailandsekarangmemberikankursusmengenai Undang-Undang Informasi. Lokakarya pelatihan wartawan untuk mening- katkan keterampilan pelaporan dan investigasi berkaitan dengan undang- undang ini juga diadakan. Sebagian besar artikel yang memenangkan hadiah jurnalistik yang diberikan oleh Persatuan Wartawan Thailand pada empat dasawarsa terakhir difokuskan pada skandal dan korupsi yang diungkapkan lawan politik pemerintah atau pejabat pemerintah sendiri. Sejak diberlaku- kannya Undang-Undang Informasi, laporan investigasi telah memenangkan hadiah tiga tahun berturut-turut (1998-2000).Artikelyangmembeberkan tidak benarnya pernyataankekayaandariPerdana MenteriThaksinShinawatra, yang menyebabkannya ia didakwa di pengadilan pada 2001, memenangkan hadiah laporan terbaik tahun itu. Surat kabar bersangkutan memuat bukti bahwa Thaksin telah menyembunyikankepemilikansahamsebesar US$53 jutadalam perusahaan telekomunikasi dengan melakukan transfer palsu kesalahseorang pembantu rumah tangganya dan seorang sopir keluarga. Akses lnformasi di Daerah Thailand bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yangpunya undang- undang tersendiri mengenai akses informasi. Walaupun Konstitusi Filipina menjaminaksesmformasiyangberada di tanganpemerintah,pembahasan terus berlangsung di kalangan pembuat undang-undang,tokohmasyarakat madani, dan wartawan mengenai apakah undang-undang informasi tersendiri diperlukan untuk mendorong tumbuhnya pemerintah yang terbuka dan akuntabel. Indonesia saat ini sedang menyusun undang-undang serupa yang menurut rencana akan dibahas Parlemen dalam waktu dekat. Rancangan undang-undang yang akan dibahas ini lebih liberal daripada undang-undang Filipina 11 - - Kamboja Thailand 18 Singapura 56 ----..------.---u-.--------------,.---------------..---.----------.- Malaysia 38 Vietnam 49 Indonesia 36 Sumber:Philippines Center Myanmar 56 for Investigative Journalism(2001) yangsekarang berlaku diThailand karena tak banyak mengandungpembatasan, misalnya, undang-undang itu juga berlaku untuk orang-orang asing. Di luar Asia Tenggara,India telah mengeluarkan undang-undang informasi pada 2000, dan undang-undang informasiJepang mulai berlaku pada April2001.Republik Korea mengeluarkan undang-undang serupa, yaitu Undang-Undang Pengungkapan Informasi oleh Badan Publik pada 1996. Nepal juga sudah membuat rancangan undang-undangnya sendiri,siap dibahasparlemen.Karena Nepal dan Thailand adalah monarki konstitusional, undang-undang aksesnya punya banyak persamaan. Center for InvestigativeJournalism di Filipina (2001)telah melakukan studi banding akses informasi di delapan negara (Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar,Singapura, Thailand, Vietnam,dan Filipina sendri).Definisi akses informasi yang digunakan dalarn proyek ini adalah kemauan warga untuk memperoleh informasi yang ada di tangan negara. Studi ini meneliti ketersediaan lebih dari 40 jenis dokumen pemerintah, seperti data makroekonomi, data sosial (melekhuruf, kemiskinan, tingkat kematian bayi), data mengenai anggaran dan kontrak pemerintah, informasi mengenai rapat dan angket parlemen, berita acara pengadilan, investigasi resmi, dan pengungkapan keuangan oleh pejabat dan perusahaan. Tabel14.1menyajikan hasil studi ini. Temuan awal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara tingkat pembangunan danakses informasi.Faktor yangmenentukanaksesyangutama tampaknya adalah masyarakat yang demokratis dan majemuk;kemajemukan kepemilikan media; dan budaya diskusi, angket, dan partisipasi politik. NLisalnya,walaupunSingapura dianggap masyarakat terbuka namundi negara iniaksesinfomasi tertentu sangatsulitdiperoleh. Dokumenmengenaipejabat pemerintah dan pejabat militer dan informasi mengenai orang yang bukan menetap dan bukan warga negara Singapura sangat sulit diperoleh, karena data demikian hanggaprahasia.Myanmarmenempatiperingkat paling rendah di kawasan ini dalam semua kategori,sedangkan Filipina berada di peringkat teratas, diikuti Thailand.Beberapasurat kabar Thailand,tennasuk Prachachart Thurakit dan Krungthep Thurakit, punya rubrik laporan investigasi sendiri. Bagian ini mengikuti topik baru dan mengkaji laporan-laporan lama untuk mengungkapkan informasi yang lebih dalam. Redaktur rubrik ini juga mengambil tindakan yang perlu dalam memanfaatkan Undang-Undang Infonnasi. Kesirnpulan Walaupun Thailand dan kawasan ini masih hams berbuat banyak untuk meningkatkan kebebasan pers, pengalaman Thailand akhir-akhir ini memberikan harapan. Rakyat sekarang mengakui pentingnya kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan infonnasi guna mencapai hasil-hasil ekonomi,politik, dan sosial yang baik. Lampiran: Kutipan Bagian-bagtan Penting Konstitusi1997 Thailand Berkaitan dengan Hak dan Kebebasan Rakyat dan Media Bab 37:"Setiaporangberhak menikmatikebebasan komunikasisecaralegal. Sensor,penahanan, atau pengungkapankomunikasi antara individu,tennasuk tindakan lainnya yang mengungkapkan pernyataan yang terdapat dalam komunikasi di antara individu-individu, tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dengan tegas dikeluarkan untuk keamanan Negara atau menjaga ketertiban publik atau moral." Bab 38: "Setiaporangberhak menikmati kebebasan penuh memelukagama, sekte, atau kepercayaan agama, dan menjalankan perintah agama atau melakukanibadahsesuaidengankeyakinannya,asal tidak bertentangan dengan kewajibannya sebagai warga negara, peraturan umum, atau moral yang baik. Dalam menikmati kebebasan tersebut sesuai paragraf satu, setiap orang dilindungi dari tindakan oleh Negara, yang merendahkan haknya atau yang mengurangi yang menjadi haknya karena memeluk suatu agama, sekte, atau kepercayaan agama atau menjalankan perintahagama atau melakukanibadah sesuai dengan keyakinannya yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain." Bab 39:"Setiap orang berhak menikrnati kebebasanmenyatakan pendapat, berbicara, menulis, mencetak, menyiarkan dan membuat pernyataan dengan caralain. Pembatasan kebebasan menurut paragraf satu tidak akan dikenakan kecuali sesuai dengan ketentuan undang-undang yang khusus dikeluarkan untuk menjaga keamanan Negara, melindungi hak, kebebasan, martabat, reputasi, hak dan privasi keluarga atau orang lain, menjaga ketertiban publik atau moral atau mencegah merosotnya pikiran atau kesehatan publik. Penutupanpenerbitanataustasiunradioatau televisiyangbertentangan dengan kebebasan menurut bab ini tidak boleh dilakukan. Sensor oleh pejabat yang kompetenatasberitaatau artikelsebelumditerbitkandalamsurat kabar,barang cetakan, atau siaran radio atau televisi tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan perang atau konflik bersenjata; dengan ketentuan bahwa ini hams dilakukan menurut undang-undang yang dikeluarkan menurut ketentuan paragraf dua.Pemiliksurat kabar atau bisnis mediamassa lainnya haruswarga negara Thailand sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Negara sebagaipemberisubsidi tidak bolehmemberikanhibahberupa uangatau benda pada surat kabar atau media massa swasta." Bab 40: "Frekuensi transmisi untuk siaran radio dan televisi dan teleko- munikasi radio merupakan surnber daya komunikasi nasional untuk kepen- tingan publik.Sebuah badan regulasiindependenakan dibentuk dengan tugas mendistribusikanfrekuensi menurut paragraf satu dan mengawasisiaran radio atau televisi dan bisnis telekomunikasi sebagaimana ditetapkan menurut undang-undang. Dalam melaksanakan undang-undangmenurut paragraf dua, perhatiandiberikan pada manfaat sebesar-besarnyauntuk publik pada tingkat nasional dan lokal di bidang pendidikan, budaya, keamanan negara, dan kepentingan publik lainnya,termasuk persaingan yang adil dan bebas." Bab 41: "Pejabat atau pegawai sektor swasta yang bergerak dalam bisnis surat kabar atau radio atau televisi berhak menikrnati kebebasan menyajikan berita dan menyatakan opini menurut batasan konstitusi, tanpa mandat dari suatu instansi negara, badan usaha milik negara,atau pemilik bisnis semacam itu, dengan ketentuan bahwa ini tidak bertentangan dengan etika profesi. Pejabat pemerintah, pejabat atau pegawai instansi, atau badan usaha milik negara yangbergerak dibidangradioatau televisiberhak menikmatikebebasan yangsama sepertiyangdinikmati oleh pejabat atau pegawai menurut paragraf satu." Bab 58: "Setiap orang berhak mengakses data dan inforrnasi publik yang berada di bawah kontrol instansi pemerintah, badan usaha milik negara, atau otoritas provinsikecuali jika pengungkapannya akan memenganthi keamanan negara, keselamatan masyarakat, atau kepentingan yang berkaitan dengan perlindungan orang lain sebagairnana dinyatakan dalam undang-undang." Rujukan FreedomHouse.2000.AnnualReport.NewYork.Tersediadi http:/~freedomhouse.ora/ pfs99/reports.htm. Philippine Centerfor InvestigativeJournalism. 2001."TheRight toKnow: Access to Informationin Southeast Asia."Philippine Centerfor InvestigativeJournalism dan the Southeast Asian Press Alliance,Manila. Media dan Pembangunan Bangladesh Mahfuz Anam B angladesh menjadi negara merdeka baru 30 tahun yang lalu. Setelah perang melepaskan diri dari Pakistan pada 1971, ratusan ribu orang tewas, Bangladesh memilih pemerintahan yang demokratis. Suatu konstitusi yangliberal diadopsipada1972dan pemilihanumumdiadakan tahun berikutnya. Namun, langkah mundur ke arah otoriterianisme terjadi sesudah itu. Pemerintahan satu-partai yang mengambil alih media terbentuk pada Januari1975,hanya tiga tahun setelahnegara inimerdeka.Tragediselanjutnya menimpa bangsa ini ketika bapak pendiri Bangladesh dibunuh dengan kejam beserta 22 oranganggota keluarganya. Sejak itu pemerintahan militerberjalan selama 16 tahun dan baru berakhir setelah terjadi gerakan massa sipil pada Desember 1991. Pada waktu inilah, ketika demokrasi dipulihkan dan media diberi kebebasan, pembangunan dimulai di Bangladesh. Terbentuknya Bangladesh dan pembangunan yang dimulai kemudian ditandai beberapa isuyangmenonjol.Pertama,demokrasi dankebebasan media yang sirnbolik.Demokrasi mendorong kebebasan menyatakan pendapat, dan media yang bebas makin mendorong demokrasi yang mulai tumbuh itu. Demikianlah, sementara demokratisasi perlu untuk membebaskan media, dan setelah beberapa waktu media pun bertambah kuat, bergairah, dan membawakansuara rakyat, yang pada gilirannya mendorong demokrasi yang lebih transparan dan lahirnya pemerintah yang membuat keputusan berdasarkan informasi yang sehat. Kedua, Bangladesh adalah negara miskin, sebagian besar terdiri dari pedesaan,sedangkan media cetak saat ini terfokus pada daerah perkotaan.Sekitar 48 persenrakyat Bangladeshmasihbuta huruf, bahkan di kalangan wanita angka itu mencapai 71persen (WorldBank 2001). Daerahperkotaan mampu menampungbeberapa koran,tidak demikian halnya daerah pedesaan. Pasar iklan sama sekali tidak ada di daerah pedesaan. Walaupun demikian,dan dengan sirkulasi yang tidak besar,media memainkan peran pentingdipedesaan.Ketiga,negarabanyak terlibat dalam kegiatanbisnis, sampai akhir-akhir ini, dan ini memengaruhi peran media bahkan di pasar perkotaan. Keempat,media bisa membawa dampak yanglebih kuat pada hasil ekonomidan politik bila beraliansidenganlembaga lainnya,seperti kelompok non-pemerintah atau akademisi. Dipulihkannya demokrasi di Bangladesh langsung mendorongtumbuhnya media, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Dewasa ini di ibu kota saja terbit 83 harian. Taruhlah tidak semua media mencapai standar yang diharapkan,setidaknya10harianberbahasa Bengalidanlima berbahasa Inggris yang baik diterbitkan secara regular di Dhaka. Beberapa harian yang cukup baik juga diterbitkan di kota besar lainnya, seperti Chittagong, Khulna, Rajshahi,danSylhet. Resminyalebihdari 200 hariandan hampir 500 mingguan diterbitkan di Bangladesh; namun apakah semua penerbitan ini masih eksis danseberapa teratur terbitnya, tidak diketahuidengan pasti.Yang jelas,setelah demokrasi dipulihkan,koran tumbuhbaik dalam jumlahmaupun dalam mutu, dan dengan demikian meningkatkan secara signifikan standar media cetak di Bangladesh. Perkembangan paling membesarkan hati sejak dipulihkannya demokrasi di negara ini adalah semakin berkembangnya independensi dan kebebasan media cetak. Keberanian dan kedalaman laporan serta frekuensi yang ditunjukkan beberapa koran utama dalam melaporkan korupsi di kalangan pemerintah dan sektor swasta, penyalahgunaankekuasaan politik, nepotisme, dan penyelewengan pada umumnya, merupakan ha1 yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Bangladesh. Sementara jurnalisme investigatif masih belum mencapai tingkat dan kematangan seperti di negara demokrasi yang sudah mapan,Bangladesh patut bangga bahwa negara ini sekarangberjalan teguh di jalur yang benar. Dampak langsungberkaitan dengan kebebasan lebih besar yang dinikmati media cetak adalah pertumbuhan pasar iklan swasta dan liberalisasi ekonomi pada dasawarsa terakhir ini. Walaupun jalan yang harus ditempuh masih panjang,lepasnyaiklan daricengkeramanpemerintah merupakanfaktor paling signifikan yang menyumbang pada independensi media. Dahulu,lebih dari 80 persen iklan terdiri dari pengumuman lelang pemerintah dan hal-ha1 yang berkaitan dengannya. Nasionalisasi ekonomi pada tahun-tahun awal kemerdekaan mengakibatkan jarang ada iklanswasta. Mediadengan demikian sangat tergantung pada pemerintah. Semua ini telah berubah bagi media di perkotaan. Dewasa ini sebagian besar koran utama memperoleh 70 sampai 90 persen pendapatan iklannya dari sektor swasta. Di samping itu, kontrol yang dilakukan pemerintah-melaluipenyediaan kertas koran yang disubsidi dan dihasilkan di dalam negeri-sudah tidak ada lagi karena impor kertas koran yang bermutu tinggi, yang dipakai sebagian besar koran utama, sudah diliberalisasi. Kertas koran berkualitas tinggi sekarang sudah diproduksi di dalam negeri walaupun dalam jurnlah terbatas. Sebaliknya, koran pedesaan masih bergantung sepenuhnya pada iklan pemerintah, karena sektor swasta masih belum berkembang di desa-desa. Koran di pedesaan pun kebanyakan baru terbit seminggu sekali, belum mencapai tingkat yang tinggi dalam arti kredibilitas atau dampaknya. Perkembangan positif lainnya akhir-akhir ini adalah beroperasinya saluran televisi satelit swasta (ETV)dan dua saluran televisibayar (Channelidan ATN Bangla).Sebuah saluran radio swasta juga telah beroperasi di Dhaka. Inilah untuk pertama kalinya sektor swasta diizinkan mengoperasikan media elektronik. Selama30 tahunterakhir televisipemerintah-saluranBTV-telah sepenuhnya memonopoli siaran dan cuma menayangkan propaganda pemerintah. Dari tiga saluranswasta,hanya ETVyangpunya jangkauanseluas BTV ETVjuga satu-satunya saluran swasta yang diizinkan membuat program beritanya sendiri, walaupun wajib hukumnya menyiarkan buletin berita dari saluran pemerintah secara gratis. Kedua saluran televisibayar tidak diizinkan menyiarkan berita, hanya boleh menyiarkan program hiburan. Peran Media dalam Menibongkar Korupsi dan Menegakkan Hak Asasi Manusia Media membantu Bangladesh menuju tata kelola yang baik (good governance)denganmembongkarkasus-kasuskorupsi.Contohpertama tentang penyelewengandisektorkeuangan.Pada1991,setelahdipulihkannyademokrasi dan dipilihnya pemerintah yang baru, media mulai menginvestigasi penyelewengan keuangan oleh rezim otokratis sebelumnya, yang memerintah Bangladesh selama sembilan tahun. Segera setelah dilantik pemerintah yang baru menemukan bahwa lebih dari 40 persen portofolio pinjaman bank dinyatakan "classified," istilah yang digunakan untuk kredit macet. Bank terbukti tidak disiplindalam memberikan kredit,yangternyatasebagian besar kredit dicairkan lewat kongkalikong politik dan persekongkolan lainnya. Korupsi berkembang subur.Pemerintah baru yangmeresponspeliputan media kemudian mengambillangkah penertiban.MenjelangDesember2000,proporsi kredit macet turun menjadi 34 persen. Namun, menurut ukuran mana pun, persentase itu masih sangattinggi.Dan perjuangan melawan korupsi disektor keuangan sama sekali belum usai. Keberhasilan media yang signifikan adalah ketika mengungkapkan penarikan uang oleh para direktur bank dari banknya sendiri dengan menggunakan nama palsu.Sampai 1985semua bank dimiliki pemerintah, dan baru pada tahun itu, dengan alasan untuk memajukan sektor bank swasta, pemerintahyanglama mulaimemberikan izin didirikannya bank swasta. Pada awal1990anbank sentral menemukan bahwa beberapa pengusaha besar yang mengajukanpermohonan mendirikan bank bertujuan agar para direktur bank itu bisa melakukan pinjaman oleh orang dalam (insider lending). Investigasi yang dilakukan terhadap dua bank mengungkapkan lebih dari 200 rekening palsu, dan bank sentral menemukan para direkturnya menerirna kredit ilegal dengan menggunakannama palsu.Maka,134direktur bankdinyatakan terlibat kejahatan perbankan, 57 di antaranya dipecat, 19 diadili, sisanya, 58 orang, mengembalikan pinjaman dan diizinkan tetap duduk di kursi direktur. Jurnalisme investigatif membantu bank sentral melakukan investigasi dan membangun tekanan publik agar sanksi dijatuhkan dan reformasi dijalankan. Demikianlah, media cetak membantu menghentikan praktik insider lending yangilegalitu. Akhirnyaundang-undang perbankanyangada direvisisehingga direktur bank hanya bisa merninjam dalam jurnlah tidak lebih dari 50 persen dari jumlah modal yang mereka setor. Korupsi internal di sektor perbankan merupakan wilayah lain yang direformasi setelahmedia dengangigihmengungkapkannya.Sogok-menyogok telah mengacaukan proses peminjaman, sementara korupsi merajalela di kalangan pejabat bank. Investigasimedia mendorong ditingkatkannya peran pengawasanbank sentral. Anggota tim pengawasandilatih di luar negeri,dan kemudian mendatangi cabang-cabang bank di seluruh Bangladesh untuk mengawasi dan memantau kerjanya. Transaksigelapvalutaasingadalah bidangyangmenyusuldibongkarmedia. Sistemtransfervalasyangtidakformalinidilakukantanpasaluranresrnisehmgga merug&an pemerintahdalam pemasukanvalas yang sangatdiperlukanitu. Selama bertahun-tahun serikat pekerja bank punya pengaruh yang besar dalam bisnisperbankan. Mereka memengaruhiprosespengambilankeputusan di bidang perbankan, memaksa manajemen bank mengambil keputusan mengenai pinjaman tertentu. Mereka juga menggunakan pengaruhnya pada pengangkatandan promosi pejabat bank sehinggapejabat bank bersangkutan terpaksa memenuhi tuntutan para pemimpin serikat pekerja jika ingin mempertahankan kedudukannya. Para pemimpin serikat pekerja menempati ruangyangbesar di dalamgedungbank dan kadang-kadangmalah beroperasi sebagai manajemen alternatif. Media memainkan peran signifikan dalam mengekangpengaruh dan menegakkandisiplinserikat pekerja ini. Secara keseluruhanmedia telah dengan signifikanmembantumemperkuat good governance dalamsektorfinansial.Tanpadukungandanupaya aktif media yang membangun opini publik, bank sentral tidak akan dapat menjalankan reformasi seperti yang dilakukannya. Contoh kedua pengaruh media berkaitan dengan alokasi ilegal lahan perumahan.Sebuah laporan koran mengungkapkan,banyak pemerintah kota telah memberikanlebih dari 300 kaplinglahan perumahan kepada pendukung partaiyangberkuasadanmengabaikansemuaprosedurdan peraturan.Laporan ini, yang pertama kali dimuat dalam sebuah harian berbahasa Bengali, kemudiandikutipolehkoranlainnya.Pengungkapaninimenyebabkanperdana menterilangsungturun tangandanmembatalkanalokasilahan tersebut.Begitu pulalaporanmengenaiDhaka CityCorporation,perusahaanpemerintahdaerah ibukotaBangladesh,mengungkapkanbagaimanataman,tempatbermainanak- anak, dan lahan parkir kota telah dijual kepada pengembang swasta yang mengubahlahan tersebut menjadipusat perbelanjaan.Kebanyakanpenjualan itu melanggar rencana induk kota dan undang-undang peruntukan lahan, dilakukan dengan sogokan atau karena tekanan politik. Laporan bergambar mengenai taman bermain anak-anak yang akan diubah menjadi pusat perbelanjaan di daerah macet lalu lintas di Dhaka berhasil menghentikan pembangunan konstruksinya. Media juga telah memberikan sumbangan penting pada pelestarian lingkungan. Pemerintahselama itu secara konsisten dan sengaja mengabaikan sungai-sungai di Bangladesh, terutama di sekitar Dhaka. Sudah lama orang- orang yang berpengaruh menguasai lahan di sepanjang tebing sungai, dan menguruknya sehingga mempersempit lebar sungai. Penyempitan ini menyebabkan arusairtersendat-sendat sehinggamengakibatkan sungaiutama, Buriganga,hampirkering.Sungai juga terancamaliran limbahyangtidak diolah lebih dulu. Media melancarkan kampanye penyelamatan Buriganga dan membongkar praktik "menjual" lahan tebing sungai ke berbagai perusahaan swasta untuk tujuan komersial. Dalam satu kasus,media menemukan instansi pemerintah yang membangun sarana gudang yang menjorok hampir 30 meter ke tengah sungai. Liputan ini mendorong dilakukannya tindakan hukum yang menghentikan pembangunan sarana tersebut.Kelanjutandari tindakan hukurn itu masih belum ditetapkan. Sedangkan peliputan mengenai pembuangan limbah ke dalam sungai telah membangkitkan kesadaran publik mengenai kelalaian yang bisa menimbulkan bencana lingkungan yang besar, meski ini belum berhasil mendorong upaya serius untuk mulai diambilnya langkah perbaikan. Lima tahun lalu harian Daily Star bekerja sama dengan Bangladesh Universityof Engineeringand TechnologydanBangladeshScoutsmelancarkan program yang dinamakan Urban Agenda sebagai bagian dari program "Selamatkan Dhaka, Bersihkan Dhaka". Pramuka mengerahkan aktivis, universitasmelibatkanpakar,dan Daily Star memberikandukungan peliputan. Semua bennula dari rapat umumPramuka dan warga yang kemudian berbaris di jalan-jalan kota menuntut dibersihkannya kota. Setiap hari, di bawah pimpinan Pramukadankelompokmasyarakat,dilakukanpembersihandaerah- daerah yangkotor.Kegiataninidiliputmedia.Tidaklamakemudian;pemerintah kota yang bertanggung jawab melakukan tugas ini, di bawah tekanan publik, mulai mendekati kelompok tersebut di atas dan menanyakan kemungkinan melakukankerjasama.Hasilnya,sistempengumpulansarnpahmembaikdengan dramatis,sedangkanwarga kota makin kerasmenuntut dantidak lagibersedia menerima kinerja b m k pemerintah kota. Kelompok yang sama juga menyelenggarakan serangkaian lokakarya mengenai manajemen limbah, WC umum di kota, manajemen lalu lintas, kesadaranpublik,danpencegahandemamberdarahserta pelaksanaan undang- undang peruntukan lahan di Dhaka. Ikut serta dalam setiap lokakarya para pakardanwakilforumwarga yangaktif dalamkegiatanmasyarakat.Pensiunan guru besar, mantan birokrat, para spesialis, dan warga senior ikut bersama membangun opini publik mengenaitopik yang dibahas dalam lokakarya. Lalulintaskotamerupakanwilayahlainyangmendapatperhatiankelompok ini yang juga melibatkan pakar lalu lintas, wakil instansi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan masyarakat, dan anggota komunitas bisnis yang kegiatannya terhambat oleh semakinmacetnya lalu lintas. Rencana alternatif disusun dan dimuat dalam koran untuk memobilisasiopini publik. Tindakan serupa dilakukandi daerah-daerah lain. Kasus pencemaran air di Bangladesh, yang menjadi keprihatinan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, memberikan contoh dampak luas yang bisa ditimbulkan media. Dalam satu penemuan yang tragis dan mengejutkan, penelitianmenemukanbahwadibanyaktempat diBangladeshairtanahsudah tercemararsenik.Kasuspertama munculdiBengaliBarat,India, pada 1980an. Laporan kemudian tersebar di Bangladesh bahwa banyak pasien dari daerah perbatasanpergike Kalkuta untuk berobat.Para pakar diBangladeshmeneliti laporan ini, dan pada pertengahan 1990an sekelompok dokter Rwnah Sakit UmumDhakamemastikanbahwapencemaranarsenmemangsudahmenyebar. Dokter rumah sakit ini kemudian menghubungi media yang langsung mengangkat isu pencemaranitu. Menurut perkiraan, 60 sampai 70 juta orang di Bangladesh menghadapirisiko terjangkit oleh pencemaranini. Media cetaklah yang pertama-tama menjadikan pencemaran ini menarik perhatian dengan liputan utamanya. Karena peliputan media ini, baik pemerintah Bangladesh maupun masyarakat internasional, tennasuk badan- badan multilateral, mulai menaruh perhatian pada isu pencemaran itu. Peliputan media mengejutkanpembuat kebijakan yang mula-mula menuduh mediamembesar-besarkanisu.Tapikemudianpemerintahmengakuikeseriusan masalah ini dan menyatakan keadaan darurat nasional. United Nations Children'sFund,WorldHealthOrganization,danWorldBankmeresponslaporan media itu dan mengirirnkan misi pencari fakta ke Bangladesh. Daily Star merupakankoranpertamayangmemberikanpeliputanyangekstensif,tennasuk petadaerahyangterjangkiti,untukmenekankanseriusnyasituasi.Bekerjasama denganRumahSakit Umum Dhaka, Daily Star menyelenggarakandiskusidan menerbitkan suplemen khusus mengenai isu pencemaran tersebut. Suplemen inisangatmembantumengerahkanmitra nasionalmaupuninternasionaluntuk mengatasikrisis. Peran media dalam menjaga hak asasi manusia juga patut dicatat. Sejak dipulihkannya demokrasi media telah melihat hak asasi manusia sebagai isu mendasar. Media memopulerkan pandangan mengenai hak publik akan in- formasidan membangun oposisi terhadap semua bentuk kerahasiaan dan ke- kebalanpejabat pemerintah.Berkatkerja media ini,wargaBangladeshsekarang lebih sadar daripada sebelumnya mengenai hak asasinya dan dilindunginya hak mereka menurut konstitusi.Melaluikewaspadaan yang terus menerusdan laporanmengenai kasuspelanggaranhak asasi inidan denganmengungkapkan kebrutalan dan penindasan polisi media telah membangkitkan kesadaran publik. Yang terutama penting adalah fokus media pada perilaku polisi dan kematian mereka yang berada dalam tahanan polisi. Media juga mendukung kegiatan yudisialdan peningkatan kesadaran publik mengenai konsep litigasi. Media pun mendukung lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk memperkuat hak asasi manusia dan melakukan kampanye terhadap diskrimi- nasi gender dan ekstremisme agama, menentang kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Peliputan media mengenai penjualan anak dan wanita cukup signifikan. Dalam beberapa kasuswartawan eratbekerja sama denganlembaga swadaya masyarakat dan membantu menemukan dan mengembalikan korban penjualan wanita dan anak. Pada umumnya, kesadaran akan isu gender ini lebih besar daripada sebelumnya. Sebagian besar laporan internasional mengenai situasi hak asasi manusia di Bangladesh berdasarkan fakta yang diberikan di media, misalnya, laporan Amnesty International dan Transparency International, dan US State Department Report on Human Rights in Bangladesh yang diterbitkan baru- baru ini. Demikianlah, media telah menyumbang dengan signifikan pada peningkatan kesadaran nasional maupun internasional mengenai isu hak asasi manusia ini. Namun demikian, pelanggaran hak asasi manusia tetap berlangsung di Bangladesh. Menurut media, ini terutama disebabkan oleh tidak cepatnya diberikan contoh hukuman terhadap pelanggar hak asasi manusia yang tertangkap. Proses hukumnya selalu lamban, tidak efisien dan korup karena keadilan tidak ditegakkan secara cepat. Contoh kasusadalah tentang pria yang menyiram asam ke muka wanita yang menolak lamarannya. Kami yakin ditanganinya dengan cepat kasus menjijikkan semacam ini dan dijatuhkannya hukuman yang berat terhadap mereka yang melakukan tindakan biadab itu bisamembantu mengurangikasussemacarnitu.Kamimerasasedikit lega karena peliputan media telah mengurangi kasus seperti itu. Kendala dan Tantangan Walaupun media cetak memainkan peran penting dalam memajukan good governancedan dalam mengubah cara masyarakat di Bangladesh berinteraksi satu sama lain dan dengan pemerintah,peran media akan lebih besar lagi jika jangkauannya lebih luas daripada sekarang. Total sirkulasi semua koran di Bangladesh tidak lebih dari satu juta di sebuah negara berpenduduk sekitar 130 juta. Bahkan dengan tingkat buta huruf yang tinggi dan terbatasnya daya beli masyarakat, basis sirkulasi ini masih kecil dibanding jumlah penduduk yang begitu besar. Kenyataannya jurnalisme memang belum relevan bagi kebutuhan riilrakyat biasa. Isu yangdituliskoran tidak menyentuh kehidupan sehari-harimasyarakat. Inimembawakita pada persoalan pembacaperkotaan lawanpembacapedesaandanpeliputanmedia.Karenasebagianbesarpembaca koran ada di perkotaan,isu pedesaan disinggungseadanya. Namun kenyataan ini bukan penjelasan yang kuat mengapa sirkulasi begitu terbatas. Populasi kota sebenarnya cukup besar untuk menampung sirkulasi yang lebih besar. Di samping itu rendahnya tingkat industrialisasi, belum berkembangnya sektor swasta,dan terbatasnya pilihankonsumentidak mendukung pasar iklan yang bergairah. Akibatnya sebagian besar koran di luar Dhaka, yang pasar iklannya bolehdikatakan tidak ada, sangattergantungpada iklan pemerintah. Satu-satunya sumberpembiayaanyangtidakbersaing,yaitu pemerintah,mem- bawa dua konsekuensi yang buruk: terbatasnya keragaman berita dan risiko dikalahkan oleh propaganda pemerintah. Kedua faktor ini juga mengurangi permintaan terhadap media cetak. Pasar iklan yang kecil juga berarti sebagian besar koran tidak memperoleh dana investasiyangperlu untuk membiayaistaf dan teknologiyangdibutuhkan untuk mengoperasikan koran yang bermutu. Tidak memadainya pelatihan jur- nalistik merupakan kenyataan persdiBangladesh.Kebanyakan reporter masih sangat tergantung pada siaran pers resmi dan pada angka-angka yang mereka sendiritidak terlatih atau tidak punya sumber daya untuk menginvestigasinya. Seringkaliwartawanterpecah belah mengikutigarispolitik,yangdengantidak sengajamemengaruhihasilkerjanya.Saya yalun, jika bukan karena perpecahan ini Bangladesh akan punya media cetak yanglebih efektif dan lebih bergairah daripada sekarang. Dengan diizinkannya media elektronik dimiliki swasta, Bangladesh mulai menyaksikanlahirnya trenbaruyangdampak akhirnya masih belumdiketahui. Untuk pertama kalinya media yang kuat ini sekarang tidak lagi berfungsi sebagai perpanjangan tangan mekanisme propaganda pemerintah dan sudah menunjukkantanda-tandaindependensi.LebihbanyaklagilangkahLiberalisasi, lebih baik untuk Bangladesh. Namun prakarsa untuk ini masih belum kuat. Demikianlah,untuksementarabebanmenyorotiisusosial,politik,danekonomi yang merupakan inti tantangan pembangunan,dan beban sebagai penganjur perubahan social, jatuh di pundak media cetak yang sudah lama eksis, dan, kecuali untuk beberapa bulan pada 1975, tidak pernah jatuh ke tangan pemerintah. Bagi media, tantangan paling berat di masa depan adalah mengonsolidasi demokrasi dan melembagakan pemerintah yang akuntabel. Hanya dengan ini dapat berlangsung pembangunan yang berkesinambungan. Jalan menuju demokrasi di Bangladesh memang tidak mulus. Tantangan terbesar media adalah membantu tegaknya demokrasi yang berfungsi, yang sentral bagi pencapaian semua tujuan pembangunanlainnya. Rujukan World Bank. 2001. World Development Indicators. Washington, DC. Cairo Times Terbit dari Siprus HishamKassem ers di Mesir punya sejarah panjang sebagai lembaga yang didominasi dan diawasi pemerintah sejak Raja Muda Muhammad Ali (1805-48) menerbitkan lembaran negara. Sejak itu pers Mesir hams berhadapan dengan pemerintah yang mengatur pemberianizin, melarang,dan menguasai nasib pers. Walaupun harapan bangkitnya pers yang bebas di Mesir saat ini tidaksesuram20tahun yanglalu,praktik jurnalistikmasihdihodaiolehwarisan politik dan sejarah yang berakar mendalam. Pada 1996 saya datang ke kantor Dewan Tertinggi Pers, badan yang bertanggung jawab mengeluarkanizin terbit di Mesir. Mengingat reputasinya yangkesohor,saya tidak berharap mendapatkanizintersebut,tapisayaanggap ini sebagai kunjungan kehormatan, atau sebagai ketuk pintu sebelum masuk ke dunia pers di Mesir.Seorang birokrat menyambut saya dengan ramah dan menjelaskan prosedur perizinan. Saya perlu sembilan orang mitra, masing- masing memegang saham yang sama besarnya, yang akan disebut dalam permohonanizin. Kami juga hams menaruh uang jaminan sebesar LE 100.000 (sekitar US$25.000) untuk penerbitan bulanan, LE 250.000 untuk mingguan, danLE1juta untuk harian. Uangitu akan ditempatkan dalam rekeningtertentu tanpa memperoleh bunga sementara permohonan diproses. Pemohon bisa menarik kembaliuangitusetiapwaktu,dantentusaja permohonannyalangsung dibatalkan.Jurnlah uang initampalmya layakkarena tidak mungkinmendirikan suatu penerbitan dengan modal kecil. Masalahnya, seperti yang saya jelaskan kepada birokrat yangramah itu,saya tidak punya sembilan orang lainnya yang tertarik memulai suatu usaha penerbitan dengan saya. Sang birokrat menga- takan kepada saya bahwa sayasebenarnyaberuntung, karena amendemenyang ban-baru ini dilakukan telah mengurangi jurnlah anggota pendiri dari 20 menjadi 10.Saya tanyakan mengenai kerangka waktu proses permohonan dan dijawab bahwa ia tidak tahu sama sekali tentang itu. Saya mencoba menyu- dutkannya, tapi tidak ada gunanya. Dan akhirnya saya bertanya: "Kapan terakhir izin diberikan pada suatu penerbitan?" Katanya ia tidak ingat. Saya tanyakan lagi kapan Dewan Tertinggi Pers terakhir bersidang. "Dua tahun yanglalu," jawabnya. Apabilasaya meneruskan upaya menerbitkan mingguan berita Cairo Times lewat saluran resmi itu, pasti saya masih berada di dunia tanpa kepastian. Saya kemudian terpaksa menggunakan jalan yang biasa untuk mendirikan usaha penerbitan ini. Situasi aneh ini-sebuah penerbitan yang ditujukan ke Mesir, dijual hanya di jalan-jalan di Mesir, dan memperoleh iklan hampir seluruhnya dari Mesir, tapi didaftarkan di luar negeri-tidak hanya dialami oleh Cairo Times, tapi juga oleh hampir 80 persen penerbit pers di Mesir. Pada awal1970-an, ketika seorang presiden baru memenangkan perebutan kekuasaan melawan bekas koleganya di pemerintahan sebelumnya, ia menamakan keberhasilannya sebagai kemenangan demokrasi dan kemaje- mukanpolitik, danakibatnya ia terpaksa membuat beberapa konsesidemokrasi untuk menopang legitimasi pemerintahannya. Ia menghapus sensor pers dan mengizinkan kembali partai politik, yang dilarang pendahulunya pada 1953. part& politik dibebaskan dari kekangan perizinan pers yang keras dan diperbolehkan mendirikan koran.Walaupunsemua inimernbantumemolescitra politik Mesir sebagai negara dengan sistem multipartai, pada kenyataannya yangdihasilkanadalah situasidi mana entitaspolitik menguasaipers. Namun, dibidangkebebasan arusinformasi,situasinya membaiksecara signifikan.Kini setidaknya setiap pagisemua koran di Mesirmemuji pemerintah dengan berita utama di halaman muka. Kesetiaan koran bukan kepada pembaca,sebenarnya mereka melayani kepentingan partai politik dan agenda politiknya. Dibidangindustri,bencanatidaksebesaryangdialamipersyangberoperasi di luar Mesir,karena tersedianya dana partai yang mendukung koran itu dan membantu mengurangi korupsi, walaupun mereka tidak berhasilsepenuhnya mencegah korupsi. Mengenai pers yang ada sekarang, bukan saja dulu sepe- nuhnyadikuasaipemerintah,tapisetiapperusahaanpenerbitanpunyalembaga sensor yang ditunjuk pemerintah yang menyensor koran yangditerbitkannya itu. Dicabutnya sensor oleh Sadat tidak berarti apa-apa bagi kebebasan arus informasi, karena dalam praktiknya redaktur yang ditunjuk pemerintah itu juga bertindak sebagai penyensor. Di samping itu, sektor swasta belum juga ada akibat undang-undangper- izinan yangkeras di era sosialisyanglalu.Semua ini berubah ketika sejurnlah jurnalis mulaimendirikan perusahaan penerbitan diluar Mesirsebagaibisnis, misalnya diSiprus yang tak begitu jauh. Berita-berita dan isiyanglain diper- siapkan di Kairo dan dlkirim dengan pesawat ke Siprus, dicetak di sana dan kemudian dikirim kembali dengan pesawat ke Mesir. Memang ini bisnis yang mahal, melelahkan, dan tak masuk akal, namun inilah pilihan yang ada. Pemerintahmenyadaribahaya celahinidan dalam beberapa pekan saja sudah mendirikanBadanSensorPenerbitAsing.Alasandidirikannyabadan iniadalah untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi moral dan etika bangsa. Dalam praktiknya, ini cuma cara untuk mengontrol penerbitan yang pada akhirnya dikenalsebagaipersalternatif itu.Saat ini badan tersebut memantau dan menyensor 80 persenpersyang beredardi Mesir.Pada waktu itu badan ini tampaknya seperti menyelesaikan persoalan. Badan ini membebaskan peme rintah daridesakanuntuk sedikitmelonggarkanundang-undangperizinanyang ketatitu.Bagipenerbit,badanini memberikanalternatif yang mudahdaripada melakukan konfrontasi berkepanjangan dengan pemerintah. Walau sejurnlah penerbit tidak berorientasi politik,tapi berminat menerbitkan majalah niaga, dan karenanya tidak mengalami banyak kesulitan dengan sensor. Pada permukaan semua ini tampaknya solusi yang mudah, tapi menimbulkan ha1 tidak terduga yang baru muncul beberapa tahun kemudian. Efekyangpertamadan palingseriusadalahbahwadalampraktiknyadengan pengaturan yang baru itu pemerintah memang tidak lagi meregulasi dan memantaupers,tapisebagaigantinyapemerintahmengontrolisimedia.Karena negara-negara di wilayah ini diperintah oleh monarki atau oleh kediktatoran militeryangpunya banyakuanguntuk memolescitranyadimedia,maka'Sektor ini menjadisasaran utama korupsi.Dalamwaktu beberapa tahun palingtidak 90 pers"independen"diwilayahinidisokongolehrezimyangberkuasa.Manajer penjualan dan pemasaran mulailenyap dan digantikan oleh penerbit penjilat yang mencari muka dengan kedutaan besar rezim bersangkutan. Karena penerbitan ini dianggap pers pinggiran, angka distribusinya tidak pernah diaudit. Situasi seperti ini mematikan insentif bersaing.Siapa perlu sirkulasi yang tinggi jika terpampangnya gambar seorang kolonel yang merebut kekuasaan di negaranya atau gambar Yang Mulia (tergantung apakah penerbitnya konservatif atau progresif)memberikan hasil yang sama? Catat, bahwa dalam konteks ini pers pemerintah punya kantor akuntannya sendiri yangselalu memalsukanangkasirkulasi.Demikianlah,tercipta situasi bahwa Mesir tidak punya kantor akuntan yang bebas untuk mengawasipers. Pengaruh lainnya menimpa sindikat atau serikat pekerja pers. Menurut undang-undang,wartawan tidak boleh menjadi anggota sindikat kecuali dia karyawan tetap koran pemerintah atau koran "nasional" atau sudah bekerja dikoranpartaioposisiselamalimatahun.Akibatnyasekitar80persenwartawan Mesir tanpa kontrak kerja kolektif atau tanpa asuransi sosial atau kesehatan, dan ha1ini melanggaranggarandasar sindikat itu sendiriyangmelarangsiapa punyangbukananggotasindikatbekerjasebagaijurnalis. Ini jugamenyebabkan anggotasindikat persMesir tergantungpada belas kasihan editor yangdipilih pemerintah.Jika yang terpilih dewansindikat yangsalah, ini akan berakibat pada promosi dan tunjangan wartawan selama masa tugas dewan tersebut. Untuk menghindarikeadaan yang memalukanini ditetapkanlah tradisi tidak resmi bahwa ketua sindikat harus dipilih dari pers pemerintah, sedangkan anggotanya terdiri dari wakil berbagai partai politik dan kelompok lainnya. Walaupun ini memberikantampilan dewanyangberimbangdan dipilih secara demokratis, pada praktiknya sebagian besar anggota digaji pemerintah apa pun aliranpolitiknya.Dengan demikiantugasyangmereka lakukanmerupakan perpanjangan dari ikatan politiknya, dan dewan bukan terdiri dari anggota serikat yang bekerja demi profesinya. Ketika pada1995 undang-undangpersyangbaru menetapkanpencemaran nama baik sebagai pelanggaranyangdapat dikenai hukuman penjara sampai 10 tahun, diperlukan waktu 10 tahun bagi sindikat untuk memperjuangkan pengurangan masa tahanan penjara menjadi dua tahun. Pada 2001 seorang anggota dewansindikatdankepalaKomiteKebebasanPersmenjalanihukurnan penjara dua tahun karena pencemaran nama baik. Al-Ahram, perusahaan penerbitterbesardiMesir,yangdipimpinolehkepalasindikatpers,melaporkan insiden ini dalam koran utamanya, harian Al Ahram, di halaman kriminal. Bayangkan,membukahalamankrirninaldanAndamembacalaporanmengenai pembunuhan brutal, ditangkapnya seorang bandar narkoba, dan dipenjara- kannya seoranganggota dewan sindikat pers karena pencemaran nama baik. Mesir adalah salah satu dari tidak banyak negara di dunia saat ini yang memenjarakanwartawan karena pencemarannama baik. Selama10 tahun terakhiriniempatrningguanpolitikdansatumediabulanan telah diberi kin.Pendiri empatmingguanitu adalah tokohyangpunya koneksi denganpemerintahdanyangtidak"melanggar" jargonyangdikenaldikalangan persMesirsebagai "garismerah."Ketikasalahsatudiantara merekameninggal dunia dan ahli warisnya menjual izin terbit kepada Essam Fahrny, seorang penerbit independen,pemerintahlangsungmencabutizin koran itu,walaupun penjualan itu dilakukan melalui bursa saham dalam transaksi yang diakui. Dibutuhkan lebih dari dua tahun pengadilan dan beberapa keputusan pengadilan, serta dipecatnya seorang editor sebagai salah satu yang disebut deal politik,untuk memperolehkembaliizinterbit tersebut.IbrahimAlMoalem, KepalaPersatuan Penerbit Mesir dan Persatuan Penerbit Arab,adalah pendiri bulanan itu. Ia hams menghabiskan waktu 14 bulan untuk memperoleh izin terbit. Majalah niaga lainnya yang diberi izin termasuk majalah khusus mengenaipengobatan,desaininterior,danolahraga.Namun,demikianbanyak larangansehingga begitu satu penerbitan diketahui menggunakanpercetakan lain atau mempekerjakan tenaga lain tanpa memberi tahu Dewan Tertinggi Pers, izinnya langsungdicabut. Dewasa ini di Mesir terdapat tujuh harian yang terdaftar di dalam negeri untuk 65 juta penduduk. Sebagai perbandingan, Malta yang tidak jauh dari Mesir,berpenduduk 370.000 orang, memiliki empat harian. Menurut undang- undang,sektor penyiaranmasihdibatasi dansepenuhnya dikuasaipemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa sektor ini sebenarnya milik publik, dan mengutip pasal-pasaldalam konstitusi untuk membenarkanalasannya.Inilah pasal-pasalitu: Pasal30:Kepemilikanpublikadalahkepemilikanrakyat dan ditegaskan oleh dukungan sektor publik. Sektor publik adalah garda depan untuk kemajuan di semua bidang dan memikul tanggung jawab utama dalam rencana pembangunan. Pasal 33: Kepemilikan publik itu sakral. Dilindungi dan didukungnya kepemilikaninimenjaditugassetiapwarganegarasesuaiundang-undang, karena kepemilikanitu dianggap tiang utama kekuatan tanah air, basis sistem sosialis, dan sumberkemakmuran rakyat. Keadaantidakmenunjukkanperbaikan.Kerangkaberpikiryangsamamasih berlaku.DirekturBadanSensorsudahlewatmasapensiunnya:usianyasekarang sudah 75 tahun dan seharusnya sudah pensiun15 tahun yanglalu. Walaupun Internet dan stasiun siaran satelit sudah membuat sensor secara berlebihan, belum tampak tanda-tanda dilakukannya amendemen terhadap undang- undang yang berlaku. Ketika terbitan perdana Cairo Times sedang digarap, saya mengajukan rencana edisi pertama itu ke Badan Sensor sebelum dicetak. Petugas sensor menghapuskan apa saja yang dianggapnya tidak sesuai untuk diterbitkan, walaupun saya tidak ingat adakah materi berita yangmengganggu keamanan nasional atau merusak moral dan nilai warga Mesir (lihat arsip terlarang di www.cairotimes.comltheforbiddenfile).Pernahkamimemuatlaporanmengenai orang-orang yang terjangkit HIV yang diketahui melalui mesin dialysis yang digunakanolehsebuahrumahsakit pemerintah.Petugasyangmenelitilaporan yangdimuatdalamsalahsatu rubrik Cairo Times,rubrik '/days,segerameminta perhatiansensor,danmemintasayamenghapusreferensilaporanitu.Alasannya, referensi yang menunjuk ke rurnah sakit pemerintah itu bisa menimbulkan panik dan keresahan. Setelah petugas peneliti laporan itu pergi saya katakan kepada sang sensor bahwa saya diminta oleh petugas itu hanya menghapus referensinya, tapi bukan laporan itu sendiri. Kontan sang sensor menyahut: "Cabut seluruh laporan itu." Melihat situasi dan khawatir malah seluruh edisi perdana dilarang terbit, satu-satunyaargurnenyangsayabisasampaikanadalah,"Mohon jangandicabut laporan itu seluruhnya." "Baiklah,tapi janganlakukan itu lagi,"begitu jawabnya. Sensortidakada artinya tanpa petunjukyang jelas,kira-kirasepertitentara Jepang yangditemukan40 tahun setelahPerangDunia 11dan masih berada di tempat tugasnya.Sejak April1998kami tidak lagimenyampaikandraft berita kepadasensor,dan karena itu delapan edisidilarang terbit. Dengan jujursaya akui bahwa majalahnya,walaupun masihmempertahankanindependensinya, tidak dilarang sejak Agustus1999,tapi keharusan melewati sensor itu minggu demi minggu sangat melelahkan. Dukunganinternasional palingsignifikanyangpernah diterima pers Mesir adalahhibahdariUniEropasebesarLE300 juta (US$750.000)untukmembantu membayar hargasebuah mesincetaksenilaiLE 600 juta yangdibelioleh salah satu percetakan pemerintah. Mesin cetak itu dirancang untuk beroperasi sekurang-kurangnya 23 jam sehari, kenyataannya mesin hanya dioperasikan satu jam, dan selebihnya menganggm-suatu peralatan yang mahal ongkos memeliharanya dan penghamburan uang pembayarpajak di Eropa. Mesinini tidak bisa dirnanfaatkan sepenuhnya karena kurangnya penerbitan yangakan dicetak. Andaikan uangnya diinvestasikan dalam program pembangunan kapasitasindustripres,akan berdampaksignifikanbagipembangunannegara. Saya khawatir,masyarakat internasional akan membuatkesalahandengan memfokuskanpelatihan untuk wartawan Mesir.Saya seringdlhubungi donor internasional dan badan pembangunaninternasional yang ingin mengadakan program pelatihan untuk wartawan. Namun, tanpa program pelatihan manajemen pers, wartawan yang dilatih itu tidak akan mempunyai tempat untuk menulis. Perusahaan penerbitan tidak akan bisa independen kecuali dikeloladengan kompeten agar bisa berdiri di ataskakinyasendiri. Mesirsaat ini jauhdarisituasisepertiitu.Baikperspemerintahmaupunpers oposisiberada di bawahkontrolpolitik,tidak ada manajemenpersyangkompeten.Penerbitan yang dicetak di luar negeri atau yang tidak resmi sarat dengan korupsi dan tidak akuntabel kepada siapa pun kecuali atas isi editorialnya, dan beberapa penerbitan yang seolah-olah independen yang beroperasi di dalam satu lingkungan didominasi oleh semua unsur negatif itu. Demikianlah,ancamanterbesarmasadepanindustri informasiMesirbukan sensor,melainkan tidak adanya industri yang solid dan mapan.Dua ha1perlu terjadisupayaMesirbisa meningkatkanarus bebasinformasiyangbertanggung jawab dan transparan dalam merintis jalan menuju pembangunan. Pertama, undang-undangpersyangsekaranghamsdiamendemenuntukmemungkinkan dibebaskannyapenerbitandariberbagailarangan,dandiperlukanregulasiyang jelasyangmenjamintransparansi keuangannya.Kedua,programpembangunan keterampilan diperlukan di semua bagian, mulai dengan distribusi, penjualan iklan,manajemenkeuangan dan seterusnya,dan berakhir dengankemampuan jurnalistiknya itu sendiri. Hanya setelah itu pers Mesir, yang sudah lama di bawah kontrol negara, akan memperoleh darah baru dan memulai tugasnya membangunlembagayangindependendansehatsecarafinansial,yangmelayani pembaca,dan membantu membangun kembali pers di negara ini. Peran Media di Zimbabwe Mark G. Chavunduka L ebihdari negara lainnyadibenuaAfrika,kecualimungkinAfrikaSelatan yangmemperolehkemerdekaanpada1994,Zimbabwepunyasejarahyang uniksejakmerdekadari Inggrispada1980.Banyakperistiwa dipenganhi sejurnlahfaktoryangtelahmenjadipokokbahasanakademis,termasukekonomi yang kuat dan stabil, walaupun selama 15 tahun dikenai sanksi internasional ketika masih bernama Rhodesia;tingkat melek huruf yang tinggi;warga yang sadar politik;dan jaringantransportasi yang berkembangbaik. Perang pembebasan Zimbabwe (1964-79) dipelopori oleh dua kelompok utama:TentaraPembebasanRakyatZimbabwe,sayapmiliterUniRakyatAfrika Zimbabwe; dan Tentara Pembebasan Nasional Afrika Zimbabwe, sayap bersenjata Uni Nasional Afrika Zimbabwe. Kedua kelompok ini didukung terutama oleh negara-negaraBlok Timur,tapi juga menerima dukungan yang cukup besar dari negara-negaraSkandinavia. Kedua gerakan pembebasan mengatakan, tujuan mereka adalah terbentuknyasuatu masyarakatyangadildandemokratis,tempatsemuarakyat - - - - -- --- --- - -- - -- -- - --- - ---- -- - --- ----- --- -- - - -- - - -- -- ---- - --- 351 Zimbabwe bisa hidup dan bekerja tanpa diskriminasi rasial atau bentuk diskriminasiapa pun lainnya.Salah satu tujuan yang sering dikumandangkan adalahadanya persyangbebasdantidak terkekang.PersindependenZimbabwe beroperasidibawah keadaan yangsulitselamabertahun-tahun karena berbagai undang-undang restriktif yang diwarisi dari zaman penjajahan. Gerakan pembebasan tersebut berjanji, bila mereka berkuasa undang-undang tersebut akan mereka cabut. Sampai tercapainya kemerdekaan pada 1980, pemerintah minoritas Ian Smith telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengekang peliputan koran dan televisi,dan undang-undangyang membatasi arus informasi, terutama informasi mengenai keamanan nasional dan perang melawan pejuang kemerdekaan. Undang-Undang yang dihapus itu termasuk UU Pertahanan; UU Kerahasiaan Pejabat; UU Kekuasaan, Privilese, dan Kekebalan Parlemen; UU Kepenjaraan; dan UU Ketertiban Hukum dan Peraturan yangdikeluarkanpada1960,yangkemudianmengambiltempat yang membanggakan di dalam gudang hukurn pemerintah. Pemerintah kolonial menderita kerugian besar dalam konflik melawan gerakan pembebasan, dan undang-undang diberlakukan untuk menghapus laporan mengenaikorban yang jatuh di pihak Front Rhodesia.Undang-undang inidiperkuat dengan kampanyedalammedia elektronik yangmenggambarkan bagaimana tentara pembebasan tewas atau melarikan dirike pangkalannya di Zambiadan Mozambique.Efekkumulatif undang-undanginibegitumembatasi sehinggabanyak koran yangmembiarkanbeberapa halamannya kosonguntuk menyatakan kepada pembaca bahwa informasi yang disajikan saat itu telah disensor.Namun praktikmengosongkanhalamaninipun kemudian dinyatakan melawan hukum. Sistem yang digunakan saat itu adalah dengan menugasi pejabat Departemen Penerangan dan Departemen Investigasi Kriminaldatang ke kantor koran pada waktu koran menjelang dicetak. Mereka memeriksa halaman demi halaman, sembarimenghapus informasi yang dianggapsensitif. Undang-Undang Kerahasiaan Pejabat menyatakan seseorang yang memberikan atau menerima informasi yang dianggap sebagai rahasia negara berarti telah melakukan kejahatan. Undang-Undang Kepenjaraan melarang diungkapkannya keterangan mengenai orang-orang yang dipenjara serta perlakuan yang mereka terima dalam tahanan. Undang-Undang Kekuasaan, Privilese,dan KekebalanParlemenmelarangdisiarkannya hasil bahasan komisi parlemen sebelum dimuat dalam laporan resmi parlemen. Undang-undang paling kesohoradalahUndang-UndangKetertiban Hukum dan Peraturan yang sangatditakutiitu.Inilahundang-undang yangmencakupsegalakemungkinan yang ingin diterapkan negara dalam menindak individu. Sanksi yang dikenakannya bisa berupa denda sampai US$ 50.000, hukurnan penjara 20 tahun,atau kedua-duanya. Walaupunberjanjiakanmencabutundang-undangini jikamereka berkuasa, gerakan pembebasan itu segera menyadari bahwa undang-undangitu banyak gunanya.Makabukansajaundang-undangtersebuttetap diberlakukan,bahkan dikeluarkan undang-undangbaru yanglebih menindas. Demikianlah,kecuali amendemen kecil pada UU Kekuasaan, Privilese, dan Kekebalan Parlemen, yang mengizinkan dilaporkannya bahasan komisi parlemen, semua undang- undang yang represif itu tetap utuh 40 tahun setelah dikeluarkannya. Satu- satunya perubahan besar adalah digantinya UU Ketertiban Hukum dan Peraturan pada Desember 2001dengan undang-undangyangternyata bahkan lebih represif lagi: UU Ketertiban Umurn dan Keamanan,yang rancangannya diajukan ke Parlemen untuk dimintakan persetujuannya pada Januari 2002. Tapi timbul protes masyarakat dan undang-undang ini diamendemen, dan akhirnyaditandatanganiparlemendansahmenjadiundang-undangpadaMaret 2002.Pada tahun ini jugadikeluarkanundang-undangyangtidaksesuaidengan namanya,yaitu UU KebebasanInformasidan Hak Privasi. Ketidakstabilan Relatif pada 1990-an Keadaanyangrelatif stabil pada1990-andiikuti denganmerosotnyasituasi ekonomiZimbabwe,ditandaidengantingginyaangkapenganggurandaninflasi, disertai popularitas pemerintah merosot dengan drastis pada paruh kedua 1990an. Periode ini juga menyaksikan munculnya koran independen yang semakin vokal menentang berbagai kebijakan pemerintah. Di antaranya majalah Moto milikkalanganKatolik,Parade, Financial Gazette, Independent, The Standard, dan Daily News. Persindependen,walaupun tidak menjangkau luas secara nasional, bersaing dengan media pemerintah, raksasa penerbitan bernamaZimbabweNewspaperGroup(ZNG)miliknegara.ZNGmenerbitkan korandisetiapprovinsi,dan mempunyai jaringandistribusiyangsudahmapan. ZNG juga memilikiZimbabweBroadcastingCorporationand Television,yang berkat UU Penyiaran, merupakan satu-satunya jaringan radio dan televisidi negeri ini. Pada1990-aninipulasuatu upayayangdipimpinolehkelompokmasyarakat, pers independen, organisasi gereja, partai oposisi, dan mahasiswa berhasil memaksa pemerintah untuk secara resmi mencabut ideologi satu partai, dan denganengganpemerintahmengizinkanberlakunyasistemmultipartai.Namun partai pemerintah melakukan amendemen mendasar, amandemen konstitusi, yang menciptakan kepresidenan eksekutif untuk menggantikan sistem pemerintahsebelumnyayangdisepakatipada konferensiLancasterHousepada 1970. Sebelum diamendemen, Konstitusi menetapkan ditunjuknya seorang presiden tituler atau seremonial dan seorang perdana menteri. Dengan diciptakannya kepresidenan eksekutif ini presiden diberi kuasa yang besar untuk memerintah negara dan boleh dikata tanpa akuntabilitas kepada siapa pun. Presiden eksekutif juga diberi kuasa membereskan gejolak politik yang didorong oleh pers swasta. Beberapa undang-undang dan peraturan baru mengenai kebijakan pemerintah dikeluarkan sejak itu, tapi undang-undang ini juga ditujukan untuk menjaminkelanggenganpartai yangsedangberkuasa. Hubungan antara pemerintah dan persindependenmenjadisemakinpanas, dan situasinya semakin parah setelah pers independen membongkar kegiatan bisnis pejabat pemerintah. Lingkungan Hukum Sementara hubungan antara media dan pemerintah melemah, saya dan reporterkepala saya Ray Choto,pada Januari1999,menurunkan laporan yang terperinci mengenai percobaan perebutan kekuasaan oleh penvira Tentara Nasional Zimbabwe. Militer menangkap saya dan menyiksa saya selama sembilan hari bukan karena laporan itu tidak benar, tapi karena mereka ingin mengetahui sumber saya di dalam angkatan bersenjata. Saya menolak memberitahukannya walaupun saya disiksa dengan sadistis termasuk penggunaan kabel listrik yang disetrurnkan ke tubuh saya. Saya ditangkap dengan tuduhan "menerbitkan informasi yang bisa menimbulkankepanikandanmelemahkansemangat,"menurutUUKekuasaan, Privilese, dan Kekebalan Parlemen. Menurut undang-undang ini, saya bisa dikenai denda US$20.000plus tujuh tahun penjara. Ray dan saya mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya: mempertanyakan keabsahan Pasal 50 Ayat 2 undang-undang tersebut ke Mahkamah Agung Zimbabwe. Para hakim agung pun memeriksa kasus ini pada Mei 2000, dan kami berhasilmeyakinkanmahkamah bahwa Pasal50 Ayat2itu bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara. Kami telah membuat preseden hukum, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan sejumlah politikus oposisi terkenaldan orang-oranglain yang ditahan karena UU Kekuasaan, Privilese, dan Kekebalan Parlemen, sejak itu, juga mempertanyakan pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut. Tapipemerintah tidaktinggaldiammenghadapikekalahanini.Demikianlah, kemudian dikeluarkan berbagai undang-undang baru yang lebih kejam, termasuk Undang-Undang Ketertiban Umum dan Keamanan, dan-khusus untuk wartawan yang bandel dan yang telah bersukaria dengan dicabutnya UU Kekuasaan, Privilese, dan Kekebalan Parlemen-undang-undang yang sungguh berbeda misi dan namanya, Undang-Undang Akses Informasi dan Perlindungan Privasiyangdisahkan Parlemenpada 12 Januari 2002.Disamping undang-undangini,beberapa perkembangan negatif yang dimaksudkanuntuk membatasi arusinformasi benar-benarmerusak peran pers.TermasukUndang- Undang Penyiaran, yang dikeluarkan tahun lalu, yang meningkatkan kontrol atas radio dan televisi yang sudah dimonopoli pemerintah melalui Zimbabwe Broadcasting Corporation. Pemerintah mengabaikan keputusan pengadilan yangdiperolehpada 2001olehCapitalRadiomilikswasta yangmengizlnkannya mendirikan jaringan siaran swasta. Perkembangan paling merisaukan adalah dua undang-undang yang baru- baru ini dikeluarkan Parlemen. Pertama adalah Undang-Undang Ketertiban Umumdan Keamanan pada 10Januari 2002,yang jelasmerupakan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, dan hak warga negara dan rakyat Zimbabwe pada umumnya. Di antara ketentuan dalam undang- undang ini, Pasal 15 menyatakan penerbitan atau komunikasi informasi yang dianggap pemerintah merugikan negara adalah tindak kejahatan. Seseorang bisa dikenai denda atau hukuman penjara sampai selama lima tahun karena menyebarkan informasi "yang bisa menimbulkan keresahan publik atau merusak kepercayaan publik terhadap polisi,angkatan bersenjata, ataupejabat penjara." Dalam Pasall6 undang-undang yang sama dinyatakan bahwa pernyataan publik yang dibuat "dengan maksud untuk, atau diketahui akan, merusak wibawa atau menghina Presiden. Termasuk pernyataan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, penghinaan, atau pelecehan" terhadap presiden,ataupernyataan "yangmenghina,tidak senonoh,ataupalsu" mengenai presiden pribadi atau dalam kedudukannya sebagai kepala negara dianggap sebagai kejahatan. Pasal-pasal lainnya (23-31) mengatur pengorganisasian dan pelaksanaan rapat umum. Seorang perwira polisi senior ditunjuk sebagai pengawas yang diberi kuasa membubarkan dan melarang rapat, dan menggunakan kekerasan "yanglayak" jikaperlu. Undang-undang baruinimemberikankekuasaan yang sangat besar kepada polisi. Mereka sekarang dengan efektif bisa menentukan bila seorang boleh dan tidak boleh berkumpul untuk melakukan kegiatan, bahkan bila perkumpulan itu tidak mengandung unsur-unsur kejahatan pun. Persindependen berpendapat bahwa undang-undang khusus untuk melindungi presiden, kehormatannya, dan martabatnya sebenarnya tidak perlu diadakan. Undang-undang baru itu memberikan perlindungan kepada pejabat publik, sesuatuyangtidak diberikan kepada rakyat biasa. Implikasinya,pejabat punya perlindungan bahkan ketika mereka melakukan kegiatan ilegal. Undang- undang ini menyatakan sebagai kejahatan pernyataan yang membeberkan kelemahan pemerintah, dan wartawan bisa ditangkap karena menyiarkan kesalahan, apa pun, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Bahkanlebih jahatlagiadalahyangdinamakanUndang-UndangKebebasan Informasi danHak Privasiitu,yangmewajibkansemua wartawanmengajukan permohonanizin bekerja yang harusdiperbaharui setiap tahun. Izinini hanya diberikan bila wartawan memenuhi serangkaian kriteria yang ketat dan pemerintah punya hak setiap waktu mencabut izin tersebut. Setiap wartawan yangmelakukan pelanggaran dikenaidendasampai US$100.000atauhukuman penjara selama dua tahun. Undang-undang ini sudah diamendemen setelah wartawan lokal dan organisasi pers internasional memprotesnya dan Komite Hukum Parlemen Zimbabwe membuat laporan yang negatif tentang undang- undang itu. Selanjutnya, undang-undang tersebut menyatakan bahwasemua wartawan hams warga negara Zimbabwe dan melarang orang asing membuat laporan berita di Zimbabwe. Bahwa warga negara Zimbabwe harus mengajukan permohonan izin bekerja kepada menteri penerangan untuk bekerja dengan media asing, dan bahwa wartawan dilarang menyiarkan berita yang "tidak diotorisasi" mengenai bahasandalam sidang kabinet serta informasi yangbisa membahayakanprosespenegakanhukum dankeamanannasional.Badanpublik juga dilarang menyiarkan informasi berkaitan dengan hubungan antar- pemerintah atau kepentingan keuangan atau ekonomi.Sifat represif undang- undang ini jelas-jelas meletakkan media di bawah kontrol pemerintah, dan bahwa wartawan diizinkan bekerja hanya atas keputusan pemerintah yang umumnya dibuat sesuka hati. Beserta dengan Undang-Undang Ketertiban Umurn dan Keamanan Nasional, undang-undang yang baru itu memberikan kepada pemerintah kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya, serupa dengan undang-undang era apartheid di Afrika Selatan. Pelecehan Wartawan ilnti~kMemengan~hiIsi Media Sejak1999pelecehanperssudah mencapaiproporsiyang,sepertidikatakan World Press Freedom Review 2000 (International Press Institute 2000), menunjukkanbagaimanakebebasanperssudahdikorbankanuntuk memenuhi nafsu pemerintah untuk terus berkuasa. Ada beberapa contoh pelecehan wartawan dalamtiga tahun terakhirini.Pertama,ditahan dandisiksanyasaya dan RayChotodenganbrutal pada Januari1999olehmiliter Zimbabwe.Catat, penahanandanpenyksaan kamiselamasembilanbulanbukanlahkarenaberita yang kamisiarkan itu tidak benar,tapisepertidikatakan pihak militer,karena mereka mengingmkan kami menyebut nama sumber berita kami. Menurut mereka, berita itu mengandung satu dua ketidaktepatan, tapi mereka tidak peduli dengan ha1itu. Yang mereka inginkan, sumber rniliter Zimbabweyang telah membocorkan infonnasi itu kepada kami. Saya menolak bekerja sama daninimenyebabkanpenahanansayadiperpanjang,walauadalimakeputusan dari PengadilanTinggidan Mahkamah Agungyang memerintahkanagar saya dibebaskan-semua keputusan itu diabaikan pemerintah. Setelah peristiwa ini, tiga wartawan The Standard dituduh melakukan pencemarannama baik dalam sebuah berita mengenaikekalahan pemerintah dalam referendum konstitusi yang diadakan pada Februari 2000. Ketiga wartawan itu mengatakan, tuduhan terhadap diri mereka tidak sah karena beritaitu tidakmencemarkannamaseseorang.Namunmerekatetap dinyatakan bersalah. Pada 7 April 2000 satu tim Daily News ditahan selama dua jam oleh para pemuda anggota Uni Nasional Afrika Zimbabwe di luar kota Harare. Mereka diancam akan dibunuh karena dituduh mendukung kelompok oposisi Gerakan PerubahanDemokrasidan bersimpatidenganpetani pengusaha.Para pemuda itu menyita kamera, kartu tanda penduduk, dan kartu pers keempat wartawan tersebut. Lalu keempatnya dibawa ke sebuah rumah perkebunan, dan para pemuda itu bergantian menginterogasinya,mengapa mereka berada di daerah itu. Pada16April,sejumlahwartawanyangbekerjauntuk CNN,BBC,danSouth African Broadcasting Corporation diserang anggota partai pemerintah yang membawaspanduk berbunyi"Cukupsudah." Sebelumpenyeranganitu,dalam sebuah rumah perkebunan di utara Harare, Alexander Joe dan Rose-Marie Bouballa,fotografer dan reporter AFP (AgenceFrance-Presse)dan fotografer Reuters,diancamoleh sekitar 50 orangbersenjatakan parang dan batang besi. Pada 21Aprilsebuah bom molotovmeledakdilantai pertama FreedomHouse, gedungtempatDaily Newsberkantor.Walaupuntidakadayangcedera,ledakan itu menghancurkan sebagtan galeri di dekatnya dan ruang distribusi koran tersebut. Kemudian,Januari 2001,mesinpercetakan Daily News senilai Z$100 juta hancur berantakan karena ledakan yang terjadi menjelang pagi, sehari setelah menteri penerangan berjanji akan menangani koran itu "selama- lamanya." Ini hanya beberapa contoh dari pelecehan yang dialami wartawan independen Zimbabwe, yang kami anggap risiko pekerjaan. Pemerintah juga telah mengadopsi cara yang sangat efektif dalam melecehkanwartawan dan organisasimedia:membebani mereka dengan biaya pengadilanyangberat.Strategi iniberupa pembebananbiaya menmtberbagai undang-undang, penahanan, atau penundaan pemeriksaan yang lama, walaupun tuduhan yang ditimpakan terhadap wartawan bersangkutan palsu dan tidak mungkin diterima pengadilan. Setiap kali wartawan harus hadir di sidang pengadilan, dan selama masa penahanan itu, biaya pengadilan terus menumpuk dan harus dibayar wartawan dan perusahaannya. Biaya pengadilan ini sangat tinggi. Dalam kasus yang melibatkan Ray dan saya sendiri,biaya tersebut,terhitungsampai pertengahan 2000,mencapai US$ 2 juta. Kalau bukan karena bantuan lokal dan internasional yang kami terima, The Standard pasti sudah gulung tikar dibebani biaya yang begitu berat. Frustrasi karena bantuan yang kami terima, pemerintah kemudian melarang organisasi media lokal menerima bantuan finansial dan material dari individu atau organisasi luar negeri. Dimensilainnya dalam pelecehanolehpemerintah iniadalahmemukulipara pengecer koran independen dan membakar koran seperti Daily News, The Standard, dan The Independent di daerah-daerah tertentu. Kami sekarang terpaksa menghentikan pengiriman ke daerah-daerah tersebut, termasuk Bindura, Kwekwe,Rusape, dan Ruwa. Orang yang bepergian dengan bus juga dipukuli karena membaca koran independen, dan banyak di antara insiden ini terjadi di rintangan jalan ilegalyang dpasangpara anggotamilisiUni Nasional Afrika Zimbabwe (Front Patriotik). Sumbangan Media pada Pembangman Walaupun bekerja dalam lingkungan yang sulit, media di Zimbabwe tens berusaha menyurnbangpada peningkatan good governance.Mungkinlebihdari lembaga masyarakat madani lainnya, media telah memainkan peran yang penting dalam menyoroti keputusan tertentu pemerintah, dan membongkar korupsi dan sogok-menyogok di dalam pemerintahan dan di sektor publik. Selanjutnya, media juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan keadilan sehingga dilakukan perubahan dalam kebijakan negara. Sumbangan utama yang pertama yang saya ingat, sebagai reporter muda yang baru saja selesai kuliah pada 1997 dan bekerja untuk koran rningguan Financial Gazette, adalah artikel investigasi yang kami buat mengenai AIDS. Waktu itu AIDS masih kurang dikenal, dan dilaporkan telah menelan korban di kalanganTentara Nasional Zimbabwe.Perincian mengenaikorban itu tidak banyak,tapi kami berhasil menulis artikel yangmemberitakan bahwa epidemi ini telahmenarik perhatian pemerintah,tapi kabinet memutuskan untuk tidak menyiarkannya karena takut akan memengaruhiindustri pariwisata yangbaru tumbuh di negeri itu. Di tengah ancaman pribadi dari menteri kesehatan dan dari Tentara Nasional Zimbabwe, kami menerbitkan artikel itu. Laporan ini membangkitkan kepedulian di seluruh negeri dan tampaknya menjadi permulaan peliputan serius mengenaiepidemiAIIDSolehmedia di Zimbabwe. Mengejutkan sekali setelah sidang kabinet yang memakan waktu yang lama dan ditunjuknya seorang menteri kesehatan baru,pemerintah kemudian justru memfasilitasi publisitas dan penerangan mengenai penyakit itu dan memperingatkan masyarakat akan bahaya perilaku seks bebas. Itulah awal dari proyek AIDS besar-besaran yang dibiayai negara-negara donor di Zimbabwe yang masih berlangsung sampai saat ini. Kami terus menulis mengenai penyakit ini, yang sekarangmenelan korban sedikitnya 4.000 orang setiap minggu. Pada saat yang hampir sama, di bidang politik, partai pemerintah dengan gigihmemperjuangkankonsepnegara satu partai berdasarkanhubungan yang lama dengan negara-negara komunis sejak awal perjuangan kemerdekaan. Sekalilagi,adalah mediaindependenyangpada waktuitu,terdiridariFinancial Gazette, majalah Katolik Moto, dan majalah Parade yang sangat populer itu, dengan bersemangat melancarkan kampanye menentang sistem satu partai. Mahasiswa, gereja, politisi oposisi, dan rakyat biasa bergandeng tangan mendukung kampanye ini, yang pada akhirnya memaksa presiden meng- umumkan secara resmi,pada 1988,bahwa konsep itu tidak jadi dilaksanakan, dan bahwa negara akan terus di bawah sistem pemerintahan multipartai. Pada 1989 media membongkar yang kemudian dikenal sebagai Skandal Willowgate.Pada saat itu Zimbabwe tengah menghadapi kekurangan devisa yang parah, yang menghambat operasi perdagangan dan industri. Salah satu sektor yang paling terpuM adalah industri angkutan, karena suku cadang untuk kendaraan penumpang dan kendaraan komersial tidak bisa diimpor. Kemudian diketahui bahwa beberapa mobilpenumpang dan truk yang keluar daribengkelperakitan dibajak di tempatolehpara menterikabinet danpejabat pemerintah dan dijual kepada individu dan perusahaan yang sangat membutuhkannya dengan harga berlipat ganda. Begitu seriusnya keadaan sehinggasatu kendaraan bisa dihargai empatkali lipat bahkan sebelumselesai dirakit.Peliputanmediamengenai ha1ini menyebabkandipecatnya enamorang pejabat pemerintah, salah seorang di antaranya bunuh diri karena malu. Pengungkapanini jugamenyebabkandipuhhkannya semacamketertiban dalam sektor angkutan. Pada pertengahan 1990-an dua kasus besar lain yang dibongkar media menimbulkan kemarahan besar dan terpaksa pemerintah melakukan koreksi. Pertama, yang dikenal sebagai Skandal Perumahan yang melibatkan jutaan dolar dana pemerintah yang dialokasikan untuk membangun perumahan pegawai negeri golongan rendah. Media mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus pejabat pemerintah, tentara, polisi dan pejabat lainnya telah mengambil dana itu dan menggunakannya untuk membeli tanah di seluruh negeridenganharga yangdisubsidi.Dana yangdisediakan pemerintah itu tidak menguntungkan masyarakat miskin sama sekali. Kejadian ini menimbulkan kemarahan di parlemen, dan menteri perumahan rakyat dipaksa menyiarkan nama orang-orang yang telah mengambil keuntungan dari dana dan jadwal pengembaliannya. Begitu juga Dana VeteranPerang telah dijarah pada akhir 1990an.Dana ini dibentuk untuk memberiganti rugi kepada para pejuang yangikut serta dalam perjuangan pembebasan dan menyandang cacat. Sekali lagi, dana ini dijarah para pejabat pemerintah. Misalnya,komisaris polisi mengaku 90 persen cacat walaupun tidak ada tanda-tanda cacat apa pun pada tubuhnya dan telah menjalankan tugasnya tanpa kesulitan apa pun selama lebih dari sembilan tahun. Ia menerima pembayaran yang besar. Catat, peraturan pegawai negeri menetapkan bahwa seorang yang mengaku cacat lebih dari 20 persen harus pensiun karena alasan kesehatan. Media juga membongkar penyelewengandalam program redistribusi tanah untuk mengoreksiketidakseimbangansejarahantaratanah pertanianyangluas yang dikuasai beberapa orang penduduk kulit putih dan penduduk asli yang ditempatkan di daerah pinggiran pertanian. Media mengungkapkan, pejabat pemerintah telah mengalokasikan tanah yang strategis letaknya untuk diri mereka senhri, yang kemudian diubah dari pertanian yang produktif menjadi lahan yang gersang. Pemerintah terpaksa mengambil tindakan korektif, walaupun tidak semua yang bersalah itu dihukum. Media juga menyorotipenjarahan intan di Republik DemokrasiKongo oleh anggota Tentara Nasional Zimbabwe yang katanya bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di negeri itu. Investigasi internasional yang dilakukan setelah laporan media itu membenarkan adanya penjarahan secara besar- besaran. Kebutuhan Perilbahan pada Lingkungan Kebijakan Dalam membahas lingkungan kebijakan yang dibutuhkan bagi liputan investigatif yangefektif di Zimbabwe,catatbahwa mediabukanmengupayakan bekerja dalam situasi kekosonganhukum. Perstidak berusaha menjadi hukum itu sendiri, sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi otoritas hukum mana pun, tidak juga berupaya diizinkan bertindak kasar melanggar privasiseseorangatauhal-ha1yangsensitif bagikepentingannegara.Yangdicari mediaadalah lapangan bennain yangsama tinggi,tempat undang-undang dan peraturan jelas dilembagakan. Dan undang-undang itu adil dan tidak mengenakan pembatasan yang tidak perlu terhadap kemampuan media melaporkan hal-ha1 yang menjadi kepentingan nasional, baik menyangkut peristiwa dalamlembagapublik atau kehidupan pribadipejabat publik.Situasi semacam ini jelas tidak ada di Zimbabwe saat ini, karena masih berlakunya undang-undang represif yang dikeluarkan pada saat negeri inisedang terlibat dalam perang kemerdekaan. Negara terus berusaha memindahkan tiang go1 sepanjang menyangkut lingkungan kerja media. Media menginginkan sejumlah perubahan kebijakan yangmemungkinkandilakukannyaliputan investigatif yangefektif.Perubahan pertama adalah menghapuskan semua undang-undang kolonial yang menghambat operasi pers dan yang tidak lagi punya tempat dalam suatu masyarakat modern dan demokratis. Kedua, semua undang-undang akhir-akhir ini, seperti Undang-Undang Ketertiban Umum dan Keamanan dan Undang-Undang Kebebasan Infonnasi dan Hak Privasi juga hams dicabut. Menurut pendapat saya, hukum yang berlaku sudah cukup mengandung ketentuan untuk menangani kasus pehcemaran nama baik bila individu yang bersangkutan, privat atau publik, yakin bahwa reputasinya telah dinodai dengan tidak adil oleh pers. Undang- undang baru yang secara eksklusif melindung pejabat publik dan tidak bagi warga biasa sebenarnya tidak diperlukan. Ketiga, karena sifat pekerjaan media, diperlukan undang-undang yang memberikan akses informasi dan dokumen kepada media, terutama dokumen negara, atas dasar yang masuk akal. Media sepenuhnya sadar bahwa pengungkapan isu tertentu mungkin memengaruhi keamanan negara, tapi ini jangan dijadikan alasan untuk menutup akses yang diperlukan media. Kami menginginkan undang-undang seperti Sunshine Act di Arnerika Serikat yang memungkinkan pers memperoleh keputusan pengadilan yang memerintahkan diberikannya informasi untuk kepentingan publik. Undang-undangyangadasekarang sangatmerugikanpers dalarnartibahwa klaim tidak benar terhadap koran pun bisa dimenangkan. Sistem hukum hams direvisi, beban pembuktian tuduhan atas seseorang atau sesuatu lembaga seyogianyadiletakkan dipundak penggugat,bukan dipundak organisasimedia. Bagaimanapun,perubahan legislatif merupakan langkah pertama yang utama dan penting, tapi itu saja tidak cukup. Pengadilan di Zimbabwe sering menegakkan hak pers,namun kadang-kadang sia-sia.Keputusanpengadilan- bukansaja yangmenyangkut media,tapi jugaindividu dan lapisanmasyarakat lainnya-sering diabaikan pemerintah. Inilah yang perlu ditekan oleh masyarakat dunia untuk menegakkan aturan perundangan dan memulihkan sistem hukum yang kredibel. Di samping itu juga perlu ada mekanisme yang memungkinkan badan pemerintah dan lembaga publik lainnya merespons pertanyaan media dengan cepat. Ketika pertanyaan diajukan kepada pejabat pemerintah,mereka sering mengabaikannya sama sekali,meresponsnyabeberapa minggukemudian,atau merespons dengan membantah apabila koran sudah menerbitkan artikelnya walaupun tidakada tanggapandariinstansiterkait. Karena itu kadang-kadang wartawan ditangkap dan dituduh (tidak menyajikan berita yang seimbang), walaupun mereka telah melakukansegala upaya untuk memperoleh tanggapan resmi. Misalnya, berita mengenai percobaan perebutan kekuasaan yang menyebabkan saya ditangkap dan disiksa adalah berita yang sebenarnya kami bisa siarkan 10 hari sebelumnya. Kami tahan berita tersebut sementara kami berupaya memperolehtanggapan dari pejabat militer.Walaupun ada jaminan bahwamenteripertahananakan merespons,ia tidak pernah melaksanakannya. Yakin akan kebenaran substansi informasi yang kami peroleh, kami memutuskanmenerbitkannya. ~eesokanharinyamenteripertahanan berpidato di radio dan televisi membantah berita itu dan menjanjikan bahwa saya akan dimintai pertanggunmawaban. Kesimpulannya, lingkungan beroperasinya media di Zimbabwe jelas lingkungan yang sebagan besar ditentukan oleh kepentingan politik dan pribadimereka yang berkuasa.Undang-undang selalu diubah untuk memenuhi keinginan mereka yang berkuasa, sedangkan praktisi media tidak pernah merasa pasti apakah mereka bersandar pada hukum yang kokoh atau tidak. Walaupunada pembatasan yang berat sepertiini,persswasta telahmempertahankan kegairahan dantekadnya,telah memberikansumbangan yang besar pada pembangunan negara,dansudah memaksa pemerintah untuk lebih transparan dan terbuka. Upaya ini sudah memakan banyak korban, dan mungkin lebih banyak lagi, tapi tekad dan niat media swasta Zimbabwe menyatakan bahwa merekaakan terusberjuangbagitegaknya good governance dan akuntabilitas yang lebih jelas. Rujukan International Press Institute. 2000. World Press Freedom Review,Wina. Jurnalisme setelah Komunisme: Sepuluh Perintah bagi Jurnalis yang Baik1 Adam Michnik S eratus tahun yang lalu Emile Zola, novelis Prancis yang terkenal itu, menorehkannarnanyapada abad ke-20 sebagaipembelaAlfredDreyfus, perwira tentara Prancis keturunan Yahudi yang dituduh melakukan kegiatan mata-mata. Dalam suratnya yang terkenal "J'accuse" (1898) yang ditujukan kepada presidenRepublik Prancis Zola menulis: Betapasebercaklurnpurtelah menodainarna Anda-kasusDreyfusyang memalukan itu! ... Saya akan menyatakan kebenaran, sejak saya mengangkat sumpah bahwa saya akan membeberkan kasus ini jika pengadilan yang menangani kasus ini tidak membeberkan kebenaran seluruhnya.Adalah tugassaya untuk berbicara, karenasaya tidak ingin ..... ... ... .,- --- - ..-.u-..... 365 1 menjadi salah seorang dari mereka yang bersalah melakukan kejahatan ini. Bayangan seorang yang tidak bersalah, yang menderita siksaan mahaberat ataskejahatanyang tidak ia lakukan, akan menghantuisaya di malam hari. Zola berpihak pada seorang yang menderita padahal tak bersalah; pada kebenaran;pada gagasansuatu negara yang toleran; danpada nama baik tanah airnya, Prancis. Zola menjadikan Peristiwa Dreyfus sebagai standar opini publik. Sikap Prancis yang kemarin terhadap kasus ini: konservatif, tradisionalis, monarkis, Katolik, dan tertutup bag orang asing. Tapi dalam perjuangan untuk menyatakanDreyfustidak bersalah,suara Prancis yangesok hariterdengar:demokratis,sekuler,republikan, dan toleran.Adalah Zola yang memenangkan Prancis yang esok hari itu. Zola merumuskan standar dan moral bagi penulis dan intelektual untuk seluruhabad itu.Inilah sebabnyamengapa penulis,kritikus,atau jurnalishams menatap wajah Zola jika mereka ingin memahami profesinya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar mencari nafkah. Berkat Zola,selama abad berikutnya seorang jurnalis intelektual secara moral wajib terlibat dalam politik sebagai tanda kepedulian akan kebaikan bersama dan bukan sebagai pertarungan merebut kekuasaan. Dan baik atau buruk ha1 itu akan tetap demikian. Keberhasilan Zola menjadi sumber keberanian bagi para penulis, tapi juga menjadisurnberkeangkuhan. lamematrikancitra seorangintelektual, pembela hak asasimanusia,tapi jugaseorangpengkhotbah yangmenyatakan mana yang baik dan mana yang buruk di muka publik. Inilah sebabnya mengapa selama abad ke-20 ini kita menyaksikan intelektual bukan hanya di garis depan perjuanganmelawansistemtotaliter, tapi juga melawankalangan yangmemuji rezimyangberkuasa. SetelahZola,intelektualmerasabanggadengankeyakinan bahwa mereka ditugaskan merobek topeng kepalsuan itu dari wajah masyarakat. Namunkecongkakanyanglahirdari kebanggaan inimenyebabkan merekaterpesonaolehfasismeatau komunisme,yangmenjanjikanpenghapusan semua kejahatan dari muka bumi. Keagungan dan kemunduran intelektual pada abad ke-20ini bersumber dari gerak isyarat agungyang sama,dariEmile Zola. Setelah ambruknya rezim komunis ketika pers bebas mulai bangkit di Polandia,sayasering teringat Zola karenasaya ingat pengalaman jurnalisabad ke-20 ini yang telah menjadi bagian yang perkasa dan tak terpisahkan dari demokrasi. Namun saya juga ingat pengalaman jurnalis yang, pada saat yang sama, menjadibagian dari mereka yang mengorupsidemokrasimodern. Juni 1992 dikenang dalam sejarah Polandia sebagai "MalamBerkas yang Panjang", yang dalam uraian bahasa Polandia ibarat "Malam Pisau yang Panjang"yangtersohoritu,ketikaAdolf Hitlermenyingkirkanlawanpolitlknya. Untunglah, di Polandia sejarah berjalan lebih lembut. Pemerintah yang kehilangan dukungan parlemen menuduh bahwa selama masa kediktatoran yang lalu presiden, ketua parlemen, menteri luar negeri, menteri keuangan, danbanyak anggotaparlemen,antara lain,adalahagenpolisirahasia komunis. Negara berada di jurang keruntuhan. Ini juga momen percobaan bagi media, danmenjadi jelasbahwa kitaterikat olehtanggung jawabsebagaiwarganegara. Inilah sebabnyakami dengansuara hampir bulat menolak menerbitkan daftar nama mereka yang dituduh sebagai agen itu, yang telah dibuat oleh menteri dalam negeri pemerintah yang lalu berdasarkan berkas yang disimpan polisi rahasia komunis. Kami memutuskan, berkas yang dibuat oleh musuh yang ganas untuk menylngkirkanseseorangdalamartimoralataufisiktidakbisa menjadi sumber informasi yangbisa diandalkan mengenaiseorangpegiatgerakan oposisi yang demokratis. Saya belajar dari skandal ini, untuk pertama kalinya, bahwa sungguh mudah menjadi alat di tangan seseorang, dan bahwa perlawanan terhadap manipulasi rahasia harus menjadi persoalan martabat dalam jurnalisme.Perlawananinimerupakankepedulianmenyangkutekologiprofesi jurnalis dan bersihnya lingkungan debat publik. Lagi,saya ingatiniketika pada November1995seorangmenteridalamnegeri lainnyamenuduhperdana menteripernahbekerjasebagaimata-mata intelijen Soviet. Perdana menteri itu adalah mantan fungsionaris Partai Komunis di masa kediktatoran yang lalu. Sedangkan menteri dalam negeri ini adalah seorang pegiat Solidaritas yang terkemuka, yang kemudian menjadi tahanan politik, dan kemudian lagi menjadi salah seorang pemimpin dalam struktur bawah tanah oposisi demokratis. Siapa yang hams saya percayai? Perdana menteripascakomunis,yangmenyatakanbahwaia tidak pernahmenjadimata- mata?Atau,menteridalam negeriyangsaya kenal baiksejak masa perjuangan bawah tanah menentangkediktatoran? Dalam skandal paling spektakuler pada tahun-tahun terakhir ini media terpecahbelahsecarasangatkarakteristik.Adayang-hampir membabibuta- percaya pada ucapan menteri dalam negeri. Ada juga-pun dengan hampir membabibuta-percaya pada perkataan perdanamenteri.Dankemudianmulai bermunculan bocoran dari dinas rahasia pemerintah. Media pascakomunis menerima informasi yang menunjukkan tidak terlibatnya perdana menteri. Media pasca-antikomunis menerima informasi yang membenarkan tuduhan menteridalamnegeri.Skandalyanguntungnyatidakmenggoyahkandemokrasi di Polandiaini merupakancobaanberat bagimedia.Ia juga menjadi pelajaran mengenaisikapcuriga dinasrahasia pemerintahyangterlibat dalamperebutan kekuasaan. Ternyata tuduhan mata-mata yang ditujukan terhadap perdana menterididasarkan atas bukti yang sama sekali tidak meyakinkan. Sejak itu saya yakin bahwa musuh utama media bebas adalah keyakinan ideologis yang mengalahkan keandalan informasi. Musuh lainnya adalah kemembabi-butaan yang menyebabkan seseorang hanya bisa melakukan pengamatan yang ambar. Dan ada lagi satu pelajaran yang bisa dipetik dari skandal ini: dalam negara yang demokratis, media tergoda menggunakan informasi eksklusif yang dibocorkanagen rahasia sepertiitu, tapi bocoran ini tidak lebih dari upaya untuk menyetir media dari luar, untuk memanipulasi opini publik. Berdasarkankejadianini,orangbertanyakepadasaya:"DipihakmanaAnda berdiri?Partai atau aliansimana yangAnda dukung?"Kamitidak melihat ada tempat bagi kami sendiri dalam perpecahan yang dipahami seperti itu. Kami menghargaiPolandiasebagainegara yangberdaulat danmenghormatihukum, negarademokrasiparlementer,danekonomipasar;negarayangkonsistendalam upayanyauntukbernaungdalamstruktur peradaban Eropa-Atlantikdansetia padaidentitassejarahnya.HanyaRepublikPolandiasemacamitu yangmampu melawansemuabentuksikapekstrem,apa punnamanya:fasisme "hitam"atau "merah," bolshevisme "merah" atau "putih". Inilah sebabnya mengapa kami tidak mengidentifikasidiridengansuatupartaipolitik,sementarakamibersedia membicarakanmerekasebagaikomponennormalpluralismePolandia,asalkan mereka melaksanakantujuan demokrasiPolandia.Kami inginmenjadi bagian demokrasi Polandia, menjadi salah satu lembaganya. Inilah bagaimana kami memandang peran kami dalam kehidupan publik Polandia. Kami juga ingin berpegang teguh pada prinsip dasar kami: 10 perintah (plus1) dari seorang jurnalis yang baik pascakomunisme. Perintah 1: "Dan Tuhan berfirman: 'Aku adalah Tuhan kalian, yang membawakamukeluardari tanahMesir,keluardariperbudakan.Kaliantidak punya Tuhan lainnya selain Aku'." Tuhan kami, yang memimpin keluar dari perbudakan, punya dua nama: kebebasan dan kebenaran. Kepada Tuhan ini'kita harus berserah diri sepenuhnya.Tuhaninitidakcemburu.Ia menuntutkesetiaanmutlak.Jika kami menyembah Tuhan lainnya-negara, bangsa, keluarga, keamanan publik- dengan mengorbankan kebebasan dan kebenaran, kami akan kehilangan keandalan. Tanpa keandalan orang tidak bisa menjadiseorang jurnalis. Kebebasanberarti kebebasanyangsama bagisemuaorang,bukansaja bagi saya, tapi juga lawan saya, bagi setiap orang yang berbeda pendapat. Kami hams membela kebebasan untuk semua, karena inilah esensi profesi dan kejuruankita.Satu-satunyabatasan terhadap kebebasaniniadalahkebenaran. Kamibolehmenerbitkanapa sajayangkamitulis,tapidilarangberdusta.Dusta seorang jurnalis bukan saja dosa terhadap prinsip profesinya, dusta itu juga satu penghinaan terhadap Tuhan kami. Dusta selalu membawa perbudakan. Hanya kebenaran punya kekuasaan pembebasan. Namun demikian, tidak berarti bahwa kami boleh merasa superior, dan bahwa kami boleh, atas nama kebenaran, membungkam orang lain. Sederhananya,kamitidak bolehberdusta,bahkankalaudustainimengenakkan bag kami dan teman-temankami. Perintah2: "Kaliantidak bolehmenyia-nyiakannamaTuhankalian;karena Tuhan tidak akan membebaskan dari hukumanmereka yangmenyia-nyiakan namanya." Kebebasandan kebenaran adalah kata-kata yang berharga dan terhormat. Orang hams menggunakannya dengan hati-hati dan serius. Penyalahgunaan kata-kata suciini membuatnyamurah dan dangkal.Kamimenyaksikansemua ini di Polandia.Denganslogan "Tuhan-Kehormatan-TanahAir" partai politik bersaingdalampemilihanparlemen,pemogokandilakukan, dan jalan diblokir oleh petaniyangmenuntuttunjanganpajak.Menghabiskandengansia-siakata- kata agunginidalam pertarungan pemilihanataukampanyepolitikyangkotor sebenarnya sama dengan mencemooh kata-kata itu. Ketika mendengar kata- kata agung ini diubah menjadi kata-kata politik yang hampa, kami merasa, hampir secara fisik,seperti yang diucapkan penyair Polandia yang dihormati pada abad ke-19,AdamMickiewicz: "Kata berdustaterhadapsuara,dansuara berdusta terhadap pikiran." Kami juga merasa bahwa kata-kata itu sudah kehilangan arti. Bahasa tidak lagi menjadi wahana komunikasi manusia tapi menjadiwahana pemerasan.Jika sikap merendahkandiri disebut keberanian, persesuaiandisebut aka1sehat,fanatisme disebut kesetiaan pada prinsip, dan nihilisme moral disebut toleransi maka kata menjadi wahana memalsukan realita. Begitulah "newspeak" terciptakan. Menggunakan newspeak adalah seperti bermain dengan uang palsu. Kami dilarang melakukannya. Perintah 3: "Ingatlah hari Sabat, jagalah kesuciannya. Enam hari kalian bekerja dan menyelesaikan semua pekerjaankalian,tapi hari ketujuh adalah hari Sabat kepada Tuhan kalian. Pada hari itu kalian beristirahatlah." KerjaAnda adalah keberantakan yangtidak henti-hentinya, yangdilakukan dalam keadaan terburu-bum. Anda tahu bahwa koran hams diserahkan ke kios sebelum matahari terbit, bahwa Anda harus menyelaraskan berita, komentar,feature, dan foto dan meletakkan semuanya dalam kolornnya.Anda melakukan ini terbum-bum, di bawah tekanan. Ini semua sering mempakan kegiatan yang mtin dan mekanis. Anda sering lupa arti pekerjaan yang Anda lakukan. Inilah sebabnya mengapa Anda hams ingat hari Sabat, hari di mana Anda punya waktu untuk merenung.Jaga jarak antara Anda sendiridandunia. Santai danpikirkan hal-hal yangAnda anggap palingpenting.Pikirkan:karena kita semua pendosa, mungkin Anda harus lebih moderat dalam mengutuk pendosa yang lain. Pikirkan: mungkin nalar lawan ada benarnya, walaupun tidak seluruhnya.Mungkinmerekadidorongolehnalar,emosi,atau kepentingan yang tidak Anda'pahami. Jaga jarak dari perspektif profesiAnda.Anda bukansaja seorangjurnalis, tapi anak dari orang tua Anda,orangtua dari anak Anda,sahabat dari sahabat Anda, tetangga dari tetangga Anda. Lihatlah dunia dengan cara lain: dari bawah, dari atas,darisamping.Dan kernudianlihatdiriAndasendiri,kedegdanAnda dan rasa takut Anda,pola hidup santai Anda, dan dendarn tersembunyiAnda. Introspeksi perludan tanpa introspeksiAnda tidak akan bisa melakukansemua ini. Perintah 4: Hormati ayah dan ibu Anda, sehingga usia Anda panjang di negeri yang dianugerahkanTuhan Anda kepada Anda." Hormati apa yang diwariskan kepada Anda. Anda tidak bekerja di lahan perawanataulahan gersang.Orang-oranglain telah mengolahnyasebelumnya, Anda adalah turunan mereka, pewaris, dan murid. Tidak berarti Anda tidak boleh kntis.Perintah ini berarti bahwa rasa honnat dan pengetahuan itu perlu sehinggaAndabisa membuat penilaianyangadilmengenaisejarah negeriAnda, kota Anda, lingkungan Anda, keluarga Anda. Lantas, sejarah ini sebenarnya seperti apa? Inilah sejarah yang penuh kemuliaan dan kecurangan, kompromi dan revolusi, kepahlawanan dan kebanalan, tragedi dan harapan, konspirasi dan kolaborasi, kekolotan dan klenik. Pilih benang sejarah masing-masingdan bangun tradisi sendiri, rantai manusia, gagasan,perbuatan yang Anda ingin tens kerjakan. Tapi jika Anda tidak ingin jadi korban idealisasi diri Anda hams ingat warisan ini. Musuh- musuhAnda juga berpegangpada Perintahiniuntuk menghormatiayahmereka. Pahamilah mereka. Idealisasi diri langsung menyebabkan delusi-diri; kebodohan; dan ketidaktoleranan ideologis, etnis, atau religi. Fondasi masyarakat manusia adalah memori dan hormat pada ibu dan ayah, pada keyakinan, cinta, dan harapan, tapi juga pada ibu dan ayah orang lain. Jika tidak, pikiran manusia akan jatuh terperangkap dusta dan kecintaan pada diri sendiri atau terperangkap amnesia yang membuat orang percaya bahwa masa lalu tidak pantas diberikan penilaian moral. Czeslaw Milosz menulis tentang dunia di mana tidak ada yang eksis dan tidak ada yang benar, tidak ada yang final, tidak ada yang pantas dicintai atau dilawan. Lalu apa makna yang dimiliki hidup atau pekerjaan bila demikian? Dengan yang bukan kebenaran yang sungguh Dan seni yang sangat. Dan hukum yang hukum Dan ilmu pengetahuan yang jauh, Di bawah surga yang palsu, Di muka bumi yang bukan Yang paling tanpa kesalahan Dan yang tak benar-benar direndahkan Perintah 5: Yesus berkata: "Cintailah saudaramu sebagaimana kalian mencintai dirimu sendiri." Cintailah dirimu sendiri. Hargaidan olahlahmartabatmu.Pertajamlah hati nuranimu. Ajukan pertanyaan yang sulit pada dirimu sendiri dan jawablah pertanyaan itu dengan jujur. Pandanglah dirimu sebagai subyek dan bukan obyek.Andahamsmemahamitanggung jawabAnda terhadapsesamamanusia. Sesama manusia ini mungkin orang yang tidak Anda kenal, ia mungkin dari keluarga lain, bangsa lain, tapi tetap Anda hams memperlakukannya sama seperti Anda memperlakukan diri Anda sendiri Tolak nasionalisme. George Orwellmenulis: Dengan "nasionalisme" saya maksudkan, pertama, adalah kebiasaan menganggap manusia itu bisa diklasifikasi sepertiserangga,dan bahwa kurnpulan jutaan atau puluhan juta manusia dapat dengan yakin diberi label "baik" atau "bun.&". Kedua--dan ini jauh lebih penting-yang saya maksudkan dengan "nasionalisme" adalah kebiasaan meng- identifikasi diri dengan satu bangsa atau satuan lainnya, dan menempatkannya di luar yang baik dan yang jahat dan tidak mengakui tugas lain selain kewajiban memajukan kepentingannya. Nasionalisme jangan dikacaukan dengan patriotisme ... Patriotisme sifatnya defensif, . baik secara militer maupun secara budaya. Nasionalisme, sebaliknya, tidak terpisahkan dari hasrat berkuasa. Tujuan abadi setiap nasionalis adalah memperolehkekuasaan yang lebih dan prestise yang lebih besar, bukan untukdirinya sendiri tapiuntuk anggotaatausatuanlainnya yang telah dipilihnya untuk membenamkan individualitasnya sendiri. Orwellorang bijaksana. Dan RomoJanuszPasierb, sejarawan seni,pendeta, penulis dan penyair zaman kini, ketika berbicara mengenai cinta bagi sesama manusia dan berkata iakepada sesama manusia ini: "Bagussekali Andaeksis," dan kemudian menambahkan, "Bagussekali Anda berbeda." Karena sesama manusia itu berbeda. Ia punya riwayat hidup, nasionalisme, agama yang berbeda. Sangat sering ia bersengketa dengan riwayat hidup, bangsa, dan keyakinannya sendiri. Tapi bagaimanapun, cintailah dia sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Hormati haknya untuk berbeda, untuk punya budaya yang berbeda,memoriyangberbeda,walaupunia musuh Anda.Dengan kata lain, jangan pukul rata. Bedakan dosa dari pendosanya. Cobalah lihat dalam diri lawan Anda seorang mitra yang dengannya Anda harus berkomunikasi, bukan musuh yang harus Anda hancurkan. Perintah6: "Kalian janganmembunuh." Andabisa membunuh dengankata-kata;inilah jimat beracunkaryaseorang jurnalis, tapi orang bisa juga berbuat baik dengan kata-kata: orang bisa menghapus pesona totaliter, orang bisa menjangkau toleransi, orang bisa memberikan kesaksian membela kebebasan dan kebenaran. Orang bisa menganalisiskata-kata.Inilah yangdilakukan jurnalisterbaikPolandia.Michal Glowinski,StanislawBaranczak,Jakub Karpinski,danTeresaBoguckaadalah pelopor analisisnewspeak yang mendalam, analisis tentang pidato pembunuh kata-kata, analisis tentang pidato kebencian. Berjuanglah dengan penamu, tapi berjuanglah dengan terhormat, tanpa kebencian. Jangan menyerang lebih dari seperlunya.Jangan berpikir bahwa Anda punya sebuah resep untuk berlaku adil. Dan, terutama sekali, jangan berpikir bahwa Anda bisa bertindak sebagai "tangan Tuhan" ketika Anda melepaskan pukulan yang mematikan terhadap lawan Anda. Ketika Anda menuduhnya tidak patriotik, korup, khianat, ingat selalu bahwa Anda sudah membunuhnya.Dan bagaimanapun juga kebenaran akan terungkap dan nanti Anda akan menerima hukuman atas perbuatan Anda, walaupun hukuman hanyamenyentuhhatinuraniAnda.Janganmembunuh.Jangan berbuatkepada oranglain apa yang Anda tidak mau oranglain berbuat kepada Anda. Perintah 7: "Kalian tidak boleh menyeleweng." Setialah, setidak-tidaknya pada beberapa prinsip yang Anda anggap berhargadan pada orang-orangyangAnda berutangbudi karena kesetiaannya kepada Anda. Jangan berkhianat. Jangan merendahkan profesi hanya untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan uang, untuk kedudukan yang tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Hanya kebebasan yang bisa membuatAnda bisasetia.Lagipula,kemampuanuntuksetia-kepadaprinsip, nilai, orang-merupakanbukti kemampuanuntuk bebas. Pengkhianatan dan kebencian merupakan gejala kekosongan internal, awal penyerahdirian dan perbudakan. Tidak ada yang lebih memalukandaripada pengkhianatan. Perintah8: "Kaliantidak boleh mencuri." Tidakada yanglebihmerusakreputasiseorang jurnalisdaripada menjiplak. Menjiplak bukan saja pukulan terhadap orang lain-perbuatan ini memukul rasa kolektif keadilan dan kebenaran. Plagiarismememungkinkankorupsi dalam kehidupan publik. Penjiplakan merupakantindak ketidakjujuranyangditerapkansebagaimetode.Plagiarisme menghancurkan etos jurnalisme. Memanipulasikebenaran, membius orang- ini adalahgejalaspesifik pencurian,korupsiprofesi jurnalistik.Kita membaca kata-kata agung:Tuhan,kehormatan, tanah air.Jika kata-kata itu diucapkan oleh seorang jurnalis yang korup, ia telah mencuri kata-kata ini dan menghilangkan arti sebenarnya.Nilaiyangdiubah menjadiemblemhilangtak berarti.Inilahsebabnyamengapa jurnalishamsberkata kepadadirinyasendiri, janganmencuri.Dengankatalain, janganmenjiplaklebihdaripadayangmutlak diperlukan. Perintah 9: "Kalian tidak boleh memberikan kesaksian palsu terhadap tetangga kalian." Konflik itu normal dalam suatu negara dan masyarakat demokrasi. Itulah sebabnya mengapagayakonflik ini,budayanya,dan bahasanya begitu penting. Kita jurnalis bertanggung jawab, dalam batas tertentu,akan adanya gaya ini. Ada hal-ha1 tertentu yang perlu disadari sekali lagi. Perintah untuk menolak dusta ("kesaksianpalsu") misalnya, tidak berarti bahwa Anda hams menjadi orang yang bebas berbicara tentangsemua ha1yangAnda ketahui untuksemua orang. Tidak setiap kebenaran hams hutarakan dengan seketika setiap hari, apa pun alasannya. Penyair Mickiewiczmenulis: Ada kebenaran yang diceritakan orang bijak kepada semua orang, Ada beberapa yang ia bisikkan kepada bangsanya, Ada yang dititipkannya kepada teman-temannya, Dan ada yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapa pun. Kebenaran apa yang tidak bisa diungkapkan? Itulah kebenaran yang berkaitan dengan rahasia hati nurani yang paling dalam, kebenaran yang diucapkan di waktu pengakuan,diketahui hanya oleh Tuhandan pendeta,dan tidak untuk khalayak pembaca. Ini adalah kebenaran mengenai keintiman manusia, yang pengungkapannya akan menjadi luka yang membebani sesama manusia. Pada saat yang sama, pengungkapan hanya sepotong kebenaran mengenai seorang bisa menjadi dusta yang khianat mengenai kehidupannya. Misalnya menulis riwayat hidup Santo Paulus dan hanya memperhitungkan periode ketika ia menjadi pelayan Caesar dan memburu kaum Kristen. Kemampuan memberikan kesaksian yang benar, terutama bila sesama manusia itu lawan kita, merupakan ujian dasar profesionalismedan kemanusiaan kita. Seseorang yang takut berhadapan dengan orang lain dalam kebenaran dan kebebasan, mengenakan kepalsuan. Kesaksian palsu selalu merupakan gejala kelemahan dan tidak adanya keyakinan pada nalar sendiri. Sepertikebebasan timbuldarikebenaran,kekerasantimbuldarikepalsuan.Memberikankesaksian palsu punya logikanya sendiri yang kejam: itu timbul dari debat demokratis yang berujung perang saudara;itu mengubah mitra menjadi lawan dan lawan menjadi musuh yang mematikan. Bahasa kesaksian palsu merupakan cara membuat lawan menjadi turun derajatnya sebagai manusia. Jika Anda menentang aborsi, Anda menjadi serupa dengan pelaku pembunuhan dari Auschwitzdan gulag.JikaAndapropemisahangerejadan negara,Andamenjadi musuh Tuhan, musuh kebaikan, dan kebenaran Injil. Jika Anda menolak melakukan diskriminasi terhadap orang yang punya riwayat hidup yang berbeda, Anda menjadi pengkhianat bangsa Anda sendiri. Kesaksian palsu bisa membahayakan atau bahkan membunuh sesama manusia dan menghina Tuhan. Ini juga dosa besar terhadap standar profesi kita. Perintah10:"Kaliantidakbolehberniatmerebutrumahtetanggamu,kalian tidak boleh berniat merebutisteri tetanggamu." Anda tidak boleh berniat merebut apa pun, kecuali kehormatan dan popularitas. Jika ambisi Anda adalah untuk menjadi populer dan dihormati, capailah itu dengan kerja, bakat, dan keberanian Anda sendiri, dan bukan dengan memsak diri orang lain. Ambisi itu baik dan memperkaya, sedangkan irihatimemsakdirisendiri.Inhatimembiusdanmerendahkan,bisamembunuh keagungan dan kemampuan mengalami perasaan yang lebih tinggi. Iri akan milik orang lain menyebabkan kepengecutan, menyebabkan seseorang memuji yang berkuasa dan mengutuk yang lemah, memuji massa danlarutdalamkampanyemelawanmerekayangmenyendiri.Iri hatimelanggar kode kepantasan profesi yang normal, melanggar kesetiaan normal terhadap orang lain. Perintah11: Janganmencampur aduk. Saya mendengar tentangperintahtambahan nomor 11ini dariseorangyang suka minumalkohol(bahkan dalam dosisyangsedang).Merekaberkata: jangan mencampurminuman.Jangancarnpurkan anggurdenganvodka,konyakdengan bir, brandi dengan sampanye. Percampuran semacam itu bisa menimbulkan hangover, rasa sakit waktu bangun tidur, setelahbanyak minum alkohol. Saya sudah bemsaha untuk tidak mencampur berbagai aliran. Jurnalisme bukan politik dan bukan upacara agama. Jurnalisme tidak berdagang bunga atau memberikan kuliah di perguman tinggi; bukan kompilasi buku telepon atau pertandingan sepak bola,walaupun jurnalismemengandungsedikit darisemua itu. Setiap wilayah kehidupan punya kekhususannya sendiri, peraturannya sendiri, kode etiknya sendiri. Politikus jangan berpura-pura menjadi pendeta, jurnalis jangan berpura-pura menjadi politikus. Pengusaha harus berusaha memperolehkeuntungan yangpantas,dan jurnalishamstetap berpegangpada kebenaran dan kebebasan. Kompsi bisa menjangkiti semua wilayah kehidupan publik. Kita tahu politikus yang menjadi kaya saat ia tidak seharusnya menjadi kaya; kita tahu pendeta yang menghasut kebencian; kita tahu pengusaha yang mencuri dan menyogok.Kita jugatahu jurnalisyang korup yangmenggunakanpropaganda, bukan informasi; iklan terselubung, bukan deskripsi yang andal; kampanye kotor,bukan diskusi yang sehat. Apakah saya, karena itu, naif dalam menyajikan pikiran yang penuh keinginan ini yang dialamatkan kepada diri saya sendiri, kepada kolega saya dalampersaudaraan jurnalis?Mungkinsaja.Tapibilasaya kehilangankenaifan ini, saya akan berganti profesi. Meskipun demikian, hingga kini, saya tidak tahu profesiapa yang akan saya pilih. 1Dicetakulangdengan izin Media Studies Journal (Spring/Summerhlrn.104-13) Kelanjutan Hidup Stasiun Televisi Daerah di Era Perubahan Viktor Muchnik dan Yulia Muchnik P ada 1990 selama berlangsungnya gelombang demokratisasi di Rusia, sebuah undang-undangbaru akhirnya mematahkanmonopolisiaranoleh pemerintah dan melegalisasikepemilikan media olehswasta. Di seluruh negeri,puluhan wartawan,pengusaha dan teknisi setempat yangbekerja tanpa salingmenyadari keberadaan masing-masingmenemukan jalanuntuk memulai siarantelevisiswasta untuk melayanimasyarakat setempat. Salahsatustasiun swasta yang pertama ini adalah TV-2, stasiun televisi independen yang beroperasi di Tomsk,sebuah kota universitas berpenduduk sekitar 700.000,di Siberia timur. Seperti kebanyakan stasiun televisipada tahun-tahun awal itu,TV-2 boleh dikatakan dibangun darinol.TV-2survivekarena stasiuninilah yangpertama- tama memenuhipermintaan layanan baru yang kala itu begitu besar. Dan TV- 2berbeda denganstasiun awallainnya pada waktuitu karena obsesinya untuk -- -- - --- --- - - --- --, 377 menyajikan jurnalismeyang berkualitas. Hal ini terungkapkan jauhkemudian ketika para profesional media lokal mulai mengadakan perjumpaan dengan koleganya dari daerah lain dan bertukar pengalaman. Perbedaan yang ditunjukkan TV-2 ini akhirnya mendapat pengakuan dan dihargai secara nasional. Dewasa ini di Rusia terdapat 600 stasiun televisi swasta dan lokal, sementara itu kondisi ekonomi negeri ini telah berubah dramatis. TV-2 tens berkembang walaupun menghadapi tantangan-tantangan baru. Penulis artikel ini, yang ikut serta dalam upaya ini sejak awal, kini masih bekerja di TV-2. Bermulanya Kisah Bennulapada1990 ketika seorang jurnalisyang bekerjapada stasiun televisi pemerintah di Tomsk, Arkadii Maiofis, tiba-tiba mengundurkan diri dan mengatakankepada teman-temannya bahwaia bermaksud mendirikan televisi yang baru, stasiun televisi nonpemerintah, stasiun yang independen. Untuk memahami keberanian Maiofis, kita harus ingat keadaan pada waktu itu. Perestroika (reformasi) dan glasnost (keterbukaan) jelas sudah mulai pudar dan pejabat pemerintah mulai dengan keras berbicara mengenai perlunya menegakkan ketertiban, sementara itu orang-orang dengan murung mulai memperjualbelikan kupon jatah bahan makanan, dan tidak ada yang mengharapkan akan terjadi sesuatu yang mengubah semua ini. Proyek yang direncanakan Maiofistarnpaknyaakanmenjadiimpian belaka.Lagipula,selain Maiofis praktis tidak ada teman-temannya yang punya pengalaman praktik televisi. Namun gagasan yang diajukan Maiofis memang menarik. Orang mau tak mau pasti berpikir: "Ya,sudah tentu, rezim ini pada akhirnya akan m t u h . Pada akhirnya kita mungkin bisa bebas bersuara." Pada waktu kami mulai proyekini praktistidakada pembicaraan mengenai uang atau kepemilikan. Sudah tentu kami tahu bahwa kami harus membeli peralatandan kamimembelinya dengankredit.Penjaminpinjaman kamiadalah, pada waktu itu, ketua Dewan Kota Tomsk (waktu itu belum ada wali kota) yang kenal baik dengan Maiofis sebagai jurnalis. Punya koneksi seperti ini jelasmembantu. Pinjaman sebenarnya datang dari bank umum (yangbarn saja dibuka di Tomsk) bernama Finist (Phoenix),nama yang jelas disengaja untuk menunjukkan pada kemampuan bangkit dan bangkit lagi apa pun kesulitan yang dihadapi, persis seperti burung phoenix, yang terbakar jadi abu dan lahir kembali. Kenyataannya, setelah memberi pinjaman kepada kami Finist bangkrut. Bank itu terbakar dan tidak seperti b u m g phoenix, Finist tidak lahir kembali. Dengan pinjaman sekitar US$15.000 kami membeli peralatan, dua buah videotapeplayer,dua buah pesawat televisi,dansebuah kameravideo (semuanya,sudah tentu, peralatan yang dibuat untuk dipakai di rumah). RencananyaMaiofisakan membayarkembalipinjamandari uanglangganan sewa dekoder. Dekoder adalah sebuah alat yang digunakan untuk menerima dan mengurai sinyal dari televisi independen yang akan didirikan itu. Maiofis memperhitungkan bahwa orang yang ingin menonton programnya akan membelidekoder itu dari TV-2.Arkadii,yang tidak punya pengalaman tekmk, tampaknya yakindapat menguraikansinyal denganbantuan kotak kecilhitam yangdari dalamnyamencuat dua kabelitu,danwarga kota jugapercayabegitu. Warga kota antre untuk membelidekoder,dan dekoder itu habis terjual dalam sekejap. Untuk memahami mengapa ini terjadi, orang perlu memahami kebiasaan belanja masyarakat pada waktu itu. Dalam ekonomi Soviet, yang kelangkaan merupakan ha1biasa, kata kuncinya adalah, "Itu sudah muncul." Setiap orang percaya bahwa barang yang dibutuhkan-minyakgoreng,celana dalam, peralatan ledeng, apa saja yang mungkin-muncul dalam jumlah terbatas. Itu sebabnya yang muncul pasti segera habis, apakah dua hari kemudian,dua jam kemudian,atau15menit kemudian.Pada 1991,orangyakin masih ada sisa barang yang ditumpuk di toko-toko pada saat-saat terakhir. Dansegerasesudahitusemuanyaakanhabis.Dekoderitu jelasdianggapsebagai barang yangakansegeralenyap sepertiyanglain itu;orang yakin hanya dalam satu-dua hari dekoder ini juga akan terjual habis. Seluruh warga Tomsk mungkin tidak begitu terpesona oleh gambaran kemerdekaan seperti mereka yang bermaksud mendirikan stasiun televisi itu, tapi mulai 15Mei1991,harisiaran pertama TV-2,setiap haristasiuntelevisiini menayangkanfilm-filmbaru Amerika,kadang-kadang bahkan hanya terlambat dua pekan setelah tayangan pertamanya di Hollywood. Jelas, semuanya film bajakan. Pada waktu itu tidak seorang pun di Rusia peduli dengan undang- undanghak cipta. Karenanyawarga Tomskberduyun-duyun membelidekoder untuk bisa terus nonton film bajakan pada saluran baru itu,danTV-2 pun bisa mengangsurpinjamanitusedikit demisedikit.Soalnya,selamamasa percobaan itu warga diberi tahu bahwa tes akhir dekoder sedang dilakukan, dan karena itu warga perlu memilikidekoder selekas mungkin untuk bisa terus menikmati siaran TV-2. Pengumurnan inilah yang juga merangsang orang segera membeli dekoder. Ternyata kemudian, setelah disambungkan ke pesawat televisi, bagaimanapun caranyadekoder itu disambungkan,kotak kecilhitamitu tidak bisa menguraikan sinyal yang dipancarkan dari TV-2. Ketika itu, karena keterbatasan pengetahuan akan hal-ha1 yang bersifat teknis, apa pun masalahnya, TV-2 tidak mampu mengirimkan sinyalnya. Orang mungkin berpikir bahwa setelah peristiwa ini warga akan kehilangan antusias dengan kehadiran televisiindependendiantara mereka.Tapiterjadilahsuatu peristiwa pada Agustus 1991. i Di Moskow sedang berlangsung percobaan perebutan kekuasaan, puluhan tank berkeliaran di jalan-jalan, tapi televisi pemerintah cuma menayangkan "Swan Lake" dan orang-orang di daerah tidak tahu yang sedang terjadi. Di Tomsk,dari hari pertama percobaanperebutan kekuasaan,satu-satunya tempat orang bisa mengetahuiyang terjadi di Moskow adalah lewat TV-2. Dari siaran pertamanya dan bahkan sebelum percobaan perebutan kekuasaan,stasiun ini sudah menjadipusat antikomunisme.Programyangpertama,yangditayangkan pada15Mei,merupakanbagiandariserialyangberjudul"BajinganBesardalam Sejarah". Program ini berkisah mengenai kaisar Cina Bin Shi Huandi, dan menekankanbahwa pada akhirnyasemua kekaisaran pastiruntuhkarena berat bebannya sendiri,dan bahwa kehancurannya membawa berkah. Dengan kata lain, TV-2 "memosisikan"dirinya (padawaktu itu, sudah tentu, tidak seorang di antara kami tahu istilah pseudo-ilmiah "memosisikan"itu)sebagai stasiun televisioposisi.Maskot yangkamipilih untuk TV-2 adalah kucinghitamdalam cerita Just So Stories karya Rudyard Kipling, hewan paling liar dan paling independenyang"berjalan seorangdiri."Pada Agustus1991kucinginidengan alamiahnaik kebarikade bersama kaurndemokrat,dan berjalandenganbangga di bawah bendera Rusia yang barn. Selama percobaanperebutan kekuasaan bulanAgustusituTV-2 mempunyai crew yang melakukan syuting di Moskow, dan crew itu mengirimkan rekaman peristiwakeTomsklewat penerbanganAeroflotsetiap hari.Saat itu merupakan saat yang penuh gairah,nyarissebuah mimpibila kami melihatnya kembali ke belakang. Tapi saat itu kami jujur ketika berseru: "Mereka pasti gagal, kemenangan ada di pihak kita." Di Tomsk selama tiga hari itu setiap orang tampaknya nonton TV-2. Veteran perang Afganistan datang ke stasiun menawarkan diri untuk menjagagedungstasiun darisetiap upaya mengganggu siaran kami. Perusahaan ini, waktu itu, penuh sesak, terbagi dalam beberapa kamar sewaan. Orang yang mendengar siaran radio luar negeri menelepon ke stasiun dan berbagi inforrnasiyang langsung kami siarkan. Dan yang paling menyentuh adalah bahwa banyak orangmembawa makanan, dan,kalau tidak salah, ada juga bir, sebagai tanda setia kawan. Ada kebersamaan yang menyentuh antara jurnalis dan warga. Sebagaimana kita ketahui, percobaan perebutan kekuasaan itu gagal; tapi bagaimanapun warga kota Tomsk telah menaruh kepercayaan pada para wartawan TV-2. Belajar Bagaimana Sebenarnya Kerja Televisi Selama itu bagi karni sebenarnya memproduksi televisi dan bagaimana menghasilkan uang darinya merupakan konsep yang belum jelas.Sebenarnya tidak ada orang yang mengajarkan semua ini kepada kami. Pada tahun-tahun itu baik Fakultas JurnalismeUniversitasTomskmaupun TelevisiNegaraTomsk seluruhnya merupakan bagian dari keseluruhan Uni Soviet yang memberikan contohnegatif."KamiinginmembuatTVyangsamasekaliberbeda,"kata semua orang di TV-2. Tapi apa yang dimaksudkan dengan berbeda?Dalam dua tahun pertama itu TV-2 memproduksi lusinan program. Ada program untuk anak- anak dan penggemar kebun, program penggemar otomotif, dan untuk penggemaranjing,untuk penggemarfilmalternatif danuntukpenggemarmusik metal. Ruang penyuntingan pertama kami merupakan tempat bereksperimen, tempat kami secara intuitif akhirnya berhasil menguasai teori mengedit film. Kami tidak punya uang, baik untuk pengembangan teknis maupun untuk menggajikaryawan.Sementara itu kamimembuat rencana demi rencana,yang satu lebih hebat daripada yang lainnya. Dalam sebuah wawancara di surat kabar,Maiofismengumumkan bahwa TV-2 telah membuka biro diJerman dan segera akan membuka biro di Moskow, di Amerika Serikat, dan juga di kota- kota lainnya di Siberia. Dengan rencana yang begitu banyak dan tidak adanya manajemen keuangan, krisis pasti tidak terhindarkan. Baru dua-tiga tahun setelahitu kamipunya manajerkeuangan. Sangmanajer,yangmembandingkan pendapatan yang sudah dan mulai kami peroleh dengan biaya yang kami keluarkan pada waktu itu, memberi tahu manajemen bahwa menurut hukum ekonomiperusahaan tidak mug@ bertahan danbahwa dalam beberapa bulan saja keruntuhan tak terelakkan. Tak kuat menahan keabsurdan yang dihadapinya, manajer keuangan kami mengundurkan diri, melepaskan kesempatan menyaksikan angka-angka yang lebih optimistik. Tidaksulitmenerka bahwa andaikata orangyangmendirikanTV-2 inipunya pengetahuan yang lebih banyak mengenai televisi, kisah TV-2 ini pastilah tak pernah ada. Ketidaktahuan mengenai bagaimana seharusnya televisi yang profesionaldankomersialberoperasi,atau bahkan prinsip dasar ekonomipasar, di antara kami dan di antara pengiklan dan khalayak, membebaskan kami dari keharusanmengikuti prinsip-prinsipdasaritu. Stasiun televisiini dengan gagah berani membentuk know-how-nyasendiri, berulang kali terlibat utang, tapi perlahan-lahan membayar kembali pinjaman itu. Ada kreditor yang bangkrut dan melupakan kami sebelum kami pernah membayar cicilan kreditnya. Menengok ke belakang, pada waktu itu kami tidak tahu bahwa perusahaan harus punya "misi";kami tidak pernah mendengar kata itu, tapi kenyataannya adalah jika ada satu ha1yang dilakukan oleh TV2 pada tahun- tahun itu, itulah misi; kami disatukan oleh satu gagasan. Karena kami tidak tahu banyak mengenai yang "jangan" dilakukan, kami pun mengira banyak yang "kami bisa." Setelah beberapa waktu, sedikit demi sedikit, bagaimanapun kami belajar menguasai prinsip bisnis profesi di televisi.TV-2 memperolehpemasang iklan. Pada awalnyamerekahanyalahtoko-tokokecil,kios-kioskecil yangpada waktu itu banyak bermunculan di Rusia seperti jamur di musim hujan. Untuk sementara waktu kami pun bahkan menerima iklan dari escort agency, biro wanita pendamping (bagian dari pasar yang kala itu tumbuh sangat pesat). Kami juga mendapat banyak iklan yang semacam iklan baris. Ada orang mau menjual mesin jahit, membeli ubin kamar mandi, tukar apartemen. Pengiklan kami yang pertama adalah seorang warga Uzbekistan dari Lembah Fergana yang membawa beberapa karung kenari ke kota Tomsk dan ingin menjualnya dengan cepat. Iklankecil penjualankenariitu merupakan iklan komersialkami yang pertama. Berkat Internews, yang telah berdiri di Rusia pada awal 1990an,konsultan dari Amerika mulai berdatangan ke Tomsk. Robert Campbell membantu membentuk program berita TV-2 "Chas Pik" ("Jam Sibuk"). Meg Gaydosik menjelaskan prinsip dasar cara kerja penjualan iklan. Kami berterima kasih kepada keduanya. Konsultan kami ini mungkin menemui banyak masalah bekerja dengan kami,tapi yangdengan bijaksana mereka sembunylkan.Jurang pengetahuan antara kami dan para profesional ini sangat besar, namun "perbedaanbudaya"yangluarbiasa itusepertinya tidak hadir.Konsultan kami juga punya misi:merekasenang membangun televisiindependen dari nol.Dan begitu juga kami. Selama tahun-tahun inilah muncul mitos yanggencar di Tomsk bahwa TV- 2dibiayai dana dari Amerika.Mitosinitidak berdasarsama sekali.Kamihidup dari pendapatan iklan, dan hidup sederhana, bukan dari dolar tapi dari rube1 dalam negeri. Namun mitos ini ada juga gunanya. Orang berpikir kami kuat dan bahwa lebih baik tidak mencampuri urusan kami. Jika tidak, siapa tahu, mungkin Armada Keenam Amerika terpaksa masuk Sungai Ushaka. Televisi Gaya-Tomsk Selama beberapa tahun kamibanyak belajar,misalnya, bagaimana meminta reporterstand-up danbagaimana menggunakansuara alami dalam siaran berita. Kami juga belajar bagaimana jangan sampai "cross the line" saat mengambil gambar dan bagaimana sebaiknya waktu melakukan penyuntingan film tidak menempatkan satu mediumshot berdampingan dengan mediumshot yanglain. Kamibelajar bagaimana memperolehmformasi,bagaimana menyusunprogram berita, bagaimana merencanakan anggaran, bagaimana berbicara dengan pengiklan,dan apa artinya "brand" dan bagaimana membangunnya. Kami juga belajar menjaga jarak dengan semua instansi pemerintah dan partai politik. Singkat kata, kami tampaknya cuma belajar satu hal: bagaimana meng- operasikan televisi lebih kurang secara profesional. Kami menghapus lusinan program yang tidak menguntungkan dan memfokuskan pada acara yang mendapat rating yang baik dan menghasilkan uang.Kami membangun gedung kami sendiri, membuka dua stasiun radio,mendirikanbiro iklan,dansekarang menangani Internet.Sejak akhir 1990anprogramTV-2 dan jurnalisyangbekerja untuk TV-2 telah beberapa kali memenangkan habah berbagai lomba televisi nasional yangprestisius ("Berita-WaktuSetempat," "Seluruh Rusia,""Bintang Lazurnaya"). Pada 2000 program berita TV-2 memenangkan hadiah televisi nasional TEFI, semacam Emmy Award versi Rusia. Pada umumnya semua itu prestasi yang patut dibanggakan. Selama tahun-tahun itu kami berpegang teguh pada gagasan semula. Pertama, televisi daerah harus punya cita rasanya sendiri. Televisi di Tomsk jangansepertitelevisidiMoskow,bahkan seperti televisidiEkaterinburg.Hanya kami yang bisa memberi tahu penduduk setempat apa yang terjadi di pusat dan di daerah. Kami bisa memberi tahu mereka dalam bahasa yang mereka pahami, tanpa agitasi atau melankoli, dan dengan sedikit ironi karena nada ironi yang ringan berguna untuk berbicara mengenai realita beraneka-segi di Rusia dalam masa perubahan yang begitu besar. Kedua, setelah belajar menjaga jarak dengan politikus, kami tidak pernah menyembunyikan kenyataan bahwa seperti sebelumnya, pada awal 1990an7 kami setia pada gagasan televisi bebas, tidak tergantung pada siapa pun. Jurnalismeyang"dipesan"(olehkepentinganpolitik)yangmenjadi begitu biasa diRusia tidak berakar diTV-2.Kami harus akui bahwa kamibelajar bagaimana menjaga jarakdengan politikus tidaksecara langsung.Sepertisemua pers bebas di Rusia pada awal1990an, kami menentang kaum komunis dan mendukung kaum "demokrat." Kami dengan aktif ikut serta dalam politik dan kami butuh waktu cukuplama untuk belajar bahwa setia pada gagasanituadalah satu hal, dan membentuk aliansi politik dengan orang-orang tertentu adalah ha1 lain lagi. Ketiga,dalam artiekonomikita semua penganut setia Juche(falsafahberdiri sendiriRepublikRakyatDemokratikKorea):ketika Andamemukul,Andahams bergantung pada kekuatan sendiri. Kami belajar membelanjakan hanya yang kami perolehdari iklanlokaldan bukanmeletakkan harapan pada pemasukan uang dari pihak luar. Pada Mei 2001kami merayakan ulang tahun ke-10 TV-2. Kami merayakannya dengan mewah, menurut ukuran TV-2. Pada waktu itu kami sudah mampu berbuat begitu. Hari Ini Pada 2001, tidak lama setelah perayaan itu, saham mayoritas TV-2 dijual kepadaoligarkMoskow,MikhailKhodorkovsky,orangterkaya diRusia,pernilik perusahaan minyak Yukos.Pada waktu itu Yukossudah menghasilkan minyak dari Tomsk selama beberapa tahun dan membiayai hampir separuh anggaran kota itu. Selama persiapan penjualan ini timbul ketidaksepakatan serius di dalam kelompokteman sependirian yang telah mendirikanTV-2. Mereka yang telah mengambil prakarsa penjualan mengatakan, televisi itu adalah bisnis, darisudut pandanginipenjualansaharnmerupakanlangkahyangtepat.Mereka mengatakan bahwa paket investasiyangkamiperolehakan memberikankepada kami peluang melakukan lompatan teknologi yang serius, dan bahwa tidak ada lagi orang lain yang akan melakukan penawaran sebaik Khodorkovsky. Pada saat yang sama kami menyaksikan bangkrutnya NTV yang banyak diberitakan itu. Kesulitan yang dialami NTV menyebabkan setiap orang bertanya, apakah televisi independen bisa eksis di Rusia tanpa "atap", tanpa pelindung. Mereka yang menentang penjualan mengatakan, penjualan ini akan mengubahTV-2 menjadialat politik,bahwa ha1itu bertentangandengansemua gagasan awal didirikannya TV-2. Namun, mereka yang menentang penjualan punya cukup aka1sehat untuk tidak bertindakekstrem,untuktidak melangkahi garis yang akan membuat TV-2 pecah. Salah satu pelajaran penting dari NTV, hancurnya secara permanen dan menyedihkan sekelompok kolega berbakat yang pernah bersatu. Kami ingin menghindarinya. Ketika sudah jelas bahwa penjualan kepada Yukos tidak terelakkan, TV-2 membuat anggaran rumah tangga redaksionalyangmembuat campurtangandalam kebijakan redaksional oleh pemiliksulit dilakukan,dan memilih seorangpemimpin redaksi menurut ketentuan undang-undang media Rusia. Khodorkovskysendiri menemui staf TV-2 dalam upaya meyakinkan mereka bahwa ia tidak bermaksud campur tangan dalam kebijakan redaksi yang ada sekarang dengan cara apa pun, dan bahwa ia sama setianya pada nilai-nilai liberal sebagaimana para jurnalis stasiun TV-2. Akhirnya penjualan saham itu ditandatangani dan stasiun TV-2 memasuki tahap baru sejarahnya. Seperti apa nanti TV-2,begitulah biasanya jurnalis yang belum berpengalaman menutup tulisannya, hanya waktu yang akan menceritakannya. INDEKS A. Allien and Sedition Acts, 54 ABC News, 99 Amandemen Pertama UUD Amerika AC Nielsen, 158 Serikat, 37 Access to Administrative Documents,15 amenity potential, 179 Accuracy in Media, 83 American Convention on Human Rights, Ackerman,Seth, 91 240,244,270 adversarial, 49 Amerika Aeroflot, 380 - Anggaran Pertahanan Militer,87 agama utama,160 - kepernilikan televisi, 59 Agence France-Presse, 257,321 - sensus 1950,128 Agent Orange, 93 - sensus 1960,128 Agora, 268 - Pemilihan Presiden,119 Ahrend, Rudiger, 70 Amnesty International, 340 AIDS,359 Ampaw,Anthony Akoto, 267 akademi keliling, 312 amplop, 295 Akerlof, George, 34 Amsden, Alice, 90 akses analis saham dun obligasi, 151 - dokumen publik,305 analisa asimetri informasi,36 - informasi bagi wartawan, 306 analog coding, 223 - informasi dan dokumen, 362 Anam, Mahfuz, 10,333 - informasi Johannesburg, 245 Anderson, Simon P., 120 - informasi, 235,329,330,362 Angell, Phill, 100 Al Gore, 87,88 anggaran pertahanan militer,88 Al Moalem,Ibrahim, 347 Annenberg, Walter,99 AI-Ahram, 346 Aripaev (HarianBisnis), 295 Alar, 97 Armada Keenam Amerika, 382 Alden, Edward, 79 Armed Force Communication Association, Ali, Muhammad (1805-48),Raja Muda, 343 99 Allied, 141 arms-length reporting, 10 Arthur Ochs Sulbzberger, 99 berita televisi, 129 arus informasi ekonomi, 229 Bertelsmann AG, 294 arus informasi,14,180,193,197,199 Besley,Timothy, 19,25,57,58,62,64, Asec Mimosas, 267 66,68,70-72,75,128,149,157,171,198 Asia Times, 321 biaya produksi, 212,294 Asian Wall Street Journal, 321 Bhopal Asiaweek, 321 - kebocoran gas beracun, 95 asimetri inforrnasi, 34,40 Bickers, Kenneth N, 119 Asosiasi Surat Kabar Estonia, 294 bisnis media, 284,287,293,294 aspek lingkungan hukum, 233 bisnis televisi, 292 Associated Press, 25,268,321 Bladet ll-omsoand Stensaas versus ATNBangla, 335 Norway,242 audience ratings,120 Bogucka, Teresa, 372 Azteca, 219 Bok, S, 37 Bombay Times, 210 Bonner, Raymond, 86 B Bonnier Group, 294,295 Bacon, Francis, 36 boom bisnis penerbitan, 320 Bagdikian, Ben, 77,100 Bouballa, Rose-Marie,357 Baku Boulevard, 266 Bradlee, Ben, 99 bandwidth, 221-223,225 Breed Warren, 86 Bangkok Post, 320 British Broadcasting Corporation (BBC), Bangladesh Scouts, 338 7,78,187,202,322 Bangladesh University of Engineering broadcast, 220 Technology, 338 broadcaster,219 Bank of Credit and Commerce Internatio- Browder, William, 144,145 nal, 145 Brunner, E,127 Bank of Thailand, 325,326 BTV 335 Baranczak,Stanislaw, 372 BUMN,181,195,198 Barnouw, Erik, 82, 122 Brunetti, Aymo, 70 Baron, David, 154 Burgess, Robin, 19,24,25,57,62,68, Barrera, Eduardo, 219 70,128,157,171,198 Barrett, Edward W., 99 Bursa Saham London, 145,146 Barro, Robert, 75,160,168,184 Bush, George W., 87,88 Baron, David, 170 Business Asia, 321 Barrons,116 Business Watch, 283,284,302 Barry,W.T., 37 Bussines Council for Sustainable De- Batra, Ravi, 107 velopment,156 BBCm, 357 BussinessWeek,144,147,152,155,171 Beceren, Mehmet, 135 buta huruf,125,334 Bedie, Henri Konan, Presiden, 267 - dana bantuan hak pilih,131 Belarus buy-out leverage, 111 - Wpenghinaan, 281 Bydlinska, Zofia, 283 Belin, Laura, 299 Bentham,Jeremy, 37,53 Berezovsky, Boris, 188,204,298 C berita keuangan,107 Cadbury Commission,145,154 berita olahraga, 107 Caesar, 374 Cairo Times, 344,348 Commonwealth Press Union, 270 California State Pension Fund for Public Community Right-to-Know Act, 95 Employees (CalPERS),143,144 Compagnie des Agents de Change 40 Camargo, Alberto Lleras, 312 Index,115 Campbell, Robert, 382 content sharing, 220 Canadian International Development Copley,99 Agency, 307 corporate governance, 136-138,140,141, Capital and Success, 294 144,145,147,154,156,167,169,170,171 Capital Radio, 355 Council of Europe, 267 capture media, 58 crash, 107 carcinogenity, 93 crash 1929,147 Carpenter, T.G., 37 crash 1989,111 Carrington,Tim, 10,283 crash pasar modal, 112 Carson, Rachel, 91 Crawford,Gregory, 217 cascades, 113 Croteau, David, 84,85 Case, Anne C., 75 Cutller, David, 110, 112,114 Catledge,Turner, 99 cyberspace, 17,313 Caxton,William, 263 CBS, 83,99 Center for Investigative Journalism di Filipina, 329 Dachan Telecom, 170 Central Intelligence Agency (CIA),81,99 Dae-Whan Chang, 290,291 cetak berwarna,301 Dagayev,Vyacheslav, 216 chaebol, 142 Dahya, Jay,146 Chan Rotana, 262 Daily News, 320,353,357,358 Chang, Jeong-Heon, 12 Daily Star, 338,339 Channel i,335 Dana Veteran Perang, 360 Chasa (Chasa24),294 Database Lexis Nexis, 185 Chavalit Yongchaiyudh, Jenderal, 324 Davis, Deborah, 99 Chavunduka, Mark G . 5,351 daya beli pembaca, 293 checks and balances, 6,8,9,18,19,47,273 DDT, 93 Chemical Manufacturers Association, 142 Delli Carpini, Michael X., 119,129 Chicago Tribune, 99 DeMause, Neil, 91 Choi Jung-Hyun, 170 democratic governance, 237,239,240,242, Chomsky, Noam, 80,84,86 243,252 Choto, Ray, 354,357 Demsetz, Harold, 179,192 Cinemax,322 Deripaska, Oleg, 155 Clinton, Bill, 99 derrivative suits, 142 CNN, 78,322,357 desacato, 259 Coase, Ronald H., 204 Desmond, Robert W.,117 Coate, Stephen, 120 Dewan Pers Nasional, 323 Coen, Rachel, 91,100 Dewey, 112 Coffee,John,140 Dhaka City Corporation, 337 Cohen, Joseph Abby, 109 Diamond, Douglas,150 Commission for Access t o Administrative diferensiasi isi, 209 Documents,15 diferensiasi produk, 209 Committee t o Protect Journalists, 182,197, digital coding, 223 266,268,270,273 digital devide, 290 Direktur Badan Sensor, 348 - penggunaan radio,124 dispositive question, 247 - pers terhadap standar lingkungan, Distribusi 140 - fisik media masa, 217 - pers,138 - media massa, 223 -placebo,39 - multisaluran,224 - radio,123,128,132 - program video, 227 - televisi,128,129 distributor independen, 218 - trade barriers,121 Division of Research Harvard Bussiness Eisenhower, Dwight, Presiden, 99,112,117 School, 135 ekonomi iklan, 213 Djankov, Simon, 8,59,71-73,128,153,160, ekonomi tambal sulam (silly putty 168,177,178,180,228 economy),109 dolphin safe, 136,137 ekspansi televisi, 128,129 Dow Jones, 138,156,158 El Salvador Dow Jones Industrial Average,109,111,115 - UU Desacato, 279,280 Downs, Anthony, 61 Ellerman, David, 33 Dreyfus, Alfred, 365 Ellickson, Robert, 171 Dreze, Jean, 68,123 Emerson,T., 37 DuBoff, Richard, 79 endogenous entry, 66 Dugaan tak bersalah @resumption on Enron, 98,154 innocence), 244 Enterprise Africa, 302 Dunn, Catherine, 125 EntreMed, 117 DuPont, 141 Environmental Defense Fund, 92 Durnil, Gordon, 97 environmental governance, 154,158 Dyck, Alexander, 2,6,14,20,22,24,135,138, Environmental Protection Agency (EPA), 140, 146,169 92,94-96,141 Ersoz, Emre, 267 Easterly, William, 167 --? El ETV,335 EAP, 94 European Bank for Reconstruction and Earth Island Institute,136 Development, 155 Economist, 83 European Court of Human Rights, 239, EcoValue,156,158 241,242,250,251,261,268,271 Editors and Publisher's Association Year European Initiative for Human Rights and Book, 158 Democracy, 286 Edlin, A., 40,53 European Institute for the Media, 185 Efek excess return, 136 - buta huruf,131 expected events, 122 - Castro,197 - cerita dari mulut ke mulut,117 T- - feedback,112 .P - gempa Kobe,114 Fagin, Dan, 92-94 - Granville, 116 Fahmy, Essam, 347 - kehadiran pemilik, 131 Fakultas Jurnalisme Universitas Tomsk, - kepemilikan radio, 132 381 - media,149,169 Faley, 99 - media berita,106 Fama, Eugene F.,138 - melek huruf,131 Far Eastern Economic Reviews, 322 Fasano, Carlos,269 Fasano, Federico,269 G fast-track authoriy,88 Gabdullin, Bigeldy, 266 FDA, 92,100 gado-gad0 laporan, 298 feature, 312 Gamble, 100 Federal Communication Commission,132 Gan, Steven, 303,304 Federal Emergency Relief Administration Gandhi, Mahatma, 62 (FERA),123-125,127 Gans, Herbert, 84,85,86 Feltus, William, 111,112 Garber, Peter, 117 Ferejohn, John, 75 Garnet, 99 Ferguson, Thomas, 87 Gartner, Michael, 154 Financial Gazette, 353,359 Gaydosik, Meg,382 Financial TimesStock Exchange 100 Gazaprom, 10 Index, 115 Gazeta Wyborcza,283,293 Financial Times, 6,143,144,152,155,170, Gazprom, 144,152 185,322 gemar membaca, 140 Finist (Phoenix),378 gempa bumi,114,115 First Amendment, 91 gernpa bumi Jepang1923,113 Fishrnan, Mark, 83 gempa bumi Kobe 1995,113 flak, 83 George Stigler Center,135 focus list, 144 Gergen, David, 99 Forbes, 155 Gitlin,Todd, 91 Ford Foundation, 33 glasnost, 378 format rubrik khusus, 301 Globo Brazil, 78 Fortune,155 Glowinski, Michal, 372 Foundacion Press para un Nuevo Perio- good corporate governance,154 dismo Iberoamericano,316 good governance, 35,52,74,170,305,336, fraksionalisasi etnolinguistik, 160,165,167 337,340,363 Fraser Institue, 180,182,184 good science, 100 free-riding, 61 Goodwinversus United Kingdom,239 Freedman, Paul, 116 Graham, Katherine, 99 Freedom House, 4,59,71,84153,157- Granville, Joseph, 115,116 159,171,184,200,286,287,320 Great Lakes, 97 Freedom Institute, 183 Greenbury, 145,154 Freedom of Information Act, 5,49 Greenpeace, 136 frekuensipelanggaran Greif, Avner, 171 -terhadap media,157 Grenadines - sirkulasi swat kabar, 59 -terhadap media cetak, 157 gross domestic output,180 -terhadap media penyiaran, 157 Grossman, Sanford, 179,180 Freud, Sigmund, 300 Grupo Mitre,187 Fricke, R.F., 127 Guggenheim Museum, 155 Fulmek, Alexej, 301 Gulf & Western,83 Fumulani, Anderson, 283,284,302 gunsmoke, 122 FUUD ('fear, uncertainty,doubt,and Gusinsky,Vladimir, 298 despair), 109 H Hadiah Nobel 2001,34 Hagerty,James, 99 HBO, 322 Haider,Georg,261,271,274 Hearst, 99 hak akses hedge fund,110 - atas dengar pendapat, 236 Heinz,137,138 - atasrancangan UU, 236 Heo, Chul,12, - dokumenlegislatif, 236 Herald Online, 25 - kebebasan informasi, 236 Herman, Edwards, 6,77,78,80,81,84,86, - publik, 235 93,94,97 hak asasi manusia, 340 Herman, Steven, 96 hak bicara investor, 143 Hersant, 11,295 hak cipta intelektual, 209 Hirschrnan,A.O., 38 hak dan Kebebasan Rakyat dan Media, Hitler,Adolf, 367 330 HIV, 348 hak individu, 240 Hollifield,C. Ann,215 hak jawab, 253 Holmes, Hakim Agung, 44 hak jurnalis, 235,254 Holmstrom,Bengt,149 hak kebebasan Hongkong - berbicara untuk diam, 95 - sirMasiswatkabar,59 - menyatakanpendapat, 241 Huberman, Gur,117 - pers,243 hukum ganti rugi (tortlaw),252 hak kekayaan intelektual, 215 hukuman denda, 274 hak kolektif, 240 hukuman pascapublikasi, 243 hak konsumen,96 Human Dimension Implementation hak menuntut, 253 Meeting,270 hak milik frekuensi siaran, 204 human interest, 106 hak monopoli, 90 Human Society,136 hak organisasi media berita, 242,243 Hume,Ellen, 153 hak paten, 90 Hun Sen, 262 hak pengalihan, 186 Hungaria hak publik - Intervensitentara Rusia,llO - memperoleh/menerimainforma- si, 242,254 - untuk tahu, 96 I - untuk tidak tahu,95 iklan pemerintah, 335,340 hak sipil, 197 iklan swasta, 335 hak suara,186,204 iklan gang efisien, 214 hak terdakwa pidana, 249 I1 Carriere della Sera, 148 hak tersangka, 249 Imia, 266 hak wartawan, 198 Indeks Kesinambungan Lingkungan, hak-hak politik, 183 158,159 Halberstam, David, 99 indeks rezim otoriter, 182 Hampel,146,154 Independensi Hanson, Dalle,144 - dun kebebasan media cetak, 334 hari berita besar,110 - finansial dun politik, 298 Harris, Milton,149 - media,335 Hart, Oliver,179,180 Independent, 353 Harvard Bussiness Review,155 India Halevy,E., 53 - industri surat kabar, 68,69 individu kreatif, 217 T industri distribusi, 216 industri kimia, 91,93,95 jaminan hukum, 235 industri percetakan komersial, 216 Jang Ha-Sung, 142 industri simpan pinjam, 98 Janjic, Dragan, 285 inertia, 275 jaringan interaktif, 221 informasi eksklusif,368 Jensen, Michael, 138 informasi lingkungan,159 Joe, Alexander, 357 iniuria,263 juche, 384 injury (merugikan),263 junk science, 94 Innovest,156 jurnalis independen,316 inovasi radio dan televisi,131 jurnalisme,313,317 insider dealing, 6 - efektif dun profesional, 235 insult (penghinaan),261,263 - cetak, 311 integritas tanpa kompromi, 315 Justinian, Maharaja, 263 intellectual property right, 79 Juventus, 300 intellectualproperty, 14,49 Inter American Commission on Human I< Rights, 240,270 ,273 Inter American Press Association, 12,270 Kaiser, Robert, G.,215 International Association of Broadcasting, kampanye boikot tuna, 136 270 Kantor Berita Beta, 285 International Center Against Censorship, Kantor Komisi Informasi (OIC),326,327 20 kapasitas media low-tech, 290 International Center for Journalists, 285 kapasitas produksi media massa, 220 International County Risk Guide, 73 karikatur politik, 216 International Federation of the Periodical Karpinski, Jakub, 372 Press, 270 kasino besar,106 International Joint Commission, 97 Kassem, Hisham, 5,12,343 International Monetary Fund (IMF),45, Katznelson, Ira,84 47,54,88 Kaufmann,Daniel, 184,305 International Press Institute, 270 Kavi Chongkitavorn, 5,15,319 International Telecommnications Union, keamanan 226 - hak milik pribadi,184 Internet, 225,290 - hak milik,183,200 - dampak,131 - nasional, 237,246 Internews, 307, 382 Kebebasan investigasi media, 337 - arus informasi,153 investor -berbicara, 355 - asing, 71 - berekspresi, 207 - institusional,143 - dan keterbukaan media, 297 - internasional, 144 - informasi,235 -lokal,294 - media berita, 243,249,252,253 - luar negeri, 293 - media, 6,197,289,334 Islam, Roumeen, 1,33 - menyatakan pendapat,229,331 isu lingkungan, 138,154,156,161,162 - menyatakan pendapat dun kritik, ITV,322 245 izin siaran, 226 - pers,3,157,159,160,164,166,171, . .~ ~ ~ : 392 179, 196,251,254,287,357 Khodorkovsky, Mikhail, 384 - politik dan ekonomi, 200 Khrushchev, Nikita, Perdana Menteri, 110 - politik pers,153 Khurana,Rakhesh, 135 - sipil, 183 Kibiriti, Iraki, 302,303 kebijakan kimiawisasi lingkungan, 97 - by default, 82 Kindlberger, Charles I?,116 - informasi pemerintah,305 Kipling, Rudyard, 380 - korporat, 136,138,143,144,169 Knight-Ridder, 99 - lingkungan,167 Knowland,William, 99 -pareto, 47 kode etik, 295 Keeter, Scott, 119,129 Komisi Nasional Anti-Korupsi,324 kekerasan, 286 Kornite Hukum Parlemen Zimbabwe,356 kekuasaan industri, 91,92 Komite Kebebasan Pers, 346 kekuatan media, 289 Komite Menteri-menteri Dewan Eropa, kenaikan harga surat kabar, 293 250,255,256 Kenya Times, 188 komunitas bisnis, 91,92,96 Kenyan African NationalUnion, 188 komunitas korporat,91 Kenyan Broadcasting Co?poration, 188 Konferensi Lancaster House, 354 Kepemilikan konferensi pers (official information),86 -industri media,179 konsensus korporat, 87 - media, 7,179,180,228,229,330 konsensus pasar, 87 - media oleh negara, 179-181,188,194, konsep kebebasan media, 3 200,202,203 kontrol hukum dan regulasi terhadap - media oleh partai politik,188 media, 286 - media oleh privat, 194 kontrol pemerintah atas impor kertas - media oleh swasta, 377 koran, 230 - pers,229 konvensi nasional Partai Demokrat 1952, - pers oleh pemerintah,198 110 - silang media, 226 koran pedesaan, 335 - swasta, 179 korupsi profesi jurnalistik, 373 - televisi,129 korupsi, 183 - televisi oleh negara, 181,192,193, Kraay, Aart, 184,305 194 kredibilitas informasi, 152 - televisi oleh pemerintah,193,197, kredibilitas media, 153 198 Krug, Peter, 16,233 keragaman sajian, 211 Krungthep Thurakij, 320,330 keragaman sumber,211 Kuba kerahasiaan perusahaan, 237 - blokade senjata 1962, 110 kerahasiaan umum,237 - krisis 1961,110 kertas koran, 335 Kull, Steven, 87 kesaksian palsu, 374,375 Kuwait - UU Penghinaan, 280 Kesselman, Mark, 84 Keterampilan menulis, 314 T" ketersediaan informasi, 177 12 ketersediaan informasi komersial, 208 La Nacion, 186,187 khalayak elit, 98 La Porta Rafael,142,160,186,192 Khalip, Irina, 266 La Republican 269 Khao Sod, 320 La Voie, 267 . . Lada,116 manajer sadar lingkungan, 150 Lagos,Ricardo,271 Mandela, Nelson, 62 Zaissez faire, 74 Mander,Michael,121 Lamiem, Jean, 154 mania bunga tulip Belanda,105,117 Landis,James,146 mania spekulatif, 116 Larcinese,Valentino,119 Manin,Bernard, 75 lese majeste, 259 Maofis,Arkadii, 378-380 Lavelle,Marianne, 92-94 marginal cost, 214,215 Lebanon-pengiriman pasukan AS,110 Maria Luisa, 136 Lee,Jong-Wha,160,168,184 Market and Fact Book 2000,180 Lehrnan,Gubemur New York,124 Marquez,Gabriel Garcia, 6,18,311 Lehn,179,192 Marsh,Peter,79 Zelang spektrum, 227 Mass Communication Organization of lembaga media, 233 Thailand, 322 Levine,Ross,167 Mass Media Trz~st,9 Liachko, Oleg, 266 Masson,Robert,120 Libel (pencemarannama baik secara Mater,Nadire, 266 tertulis),260 Matichon, 320 Lies of Our Times,100 Matthews,79 Limpaovart, Sumalee,324 Maxwell Group,145 Lingers versus Austria, 242 Mazowiecki,Tadeusz,295 lingkungan hukum, 234 McArthur,John, 99 liputan investigatif yang efektif, 361 McChesney,Robert, 77,78,81 listing, 145 McConnell,John,146 logaritma pencapaian sekolah,160 McConnicxk,Robert,99 Long Term Capital Management,98 McLiesh,Caralee,177 Lopez-de-Silanes,Florenzio,186 McMillan,John, 171 Lorsch,Jay,135 media Los AngeZes Times, 99 -elektronik, 218 Low, Kevin,147 - hiburan,180 Luce,Henry,99 - iklan, 213 Lucifer, 267 - in the CIS,185 LUKoil,299 - independen, 298 Luther,Martin, 166 - mainstream, 78-81,95-98,100 Lyons, Eugene, 99 - milik keluarga,188 - multi saluran, 220 - pasca-antikomunis, 368 "M - pascakomunis, 367 macan Asia, 90 - penyiaran, 158,171,298 MacArthurFoundation, 33 - siaran, 285 MacNeil/Lehrer News Hour,107 -swasta,8 Madison,James, 37,54 - yang ditutup,182 Maeil Business Newspaper,290 media berita, 106,284,304 Mahkamah Agung Amerika Serikat, 230 - independen, 287,288 mahkamah Arbitrase, 249 - mainstream, 303 majalah, 209 media cetak, 158,171,221,292,320 Malaysiakini, 303,304 - milik pemerintah, 160 Malone,John,100 Media Development Loan Fund, 301,307 .. ----..... - . ..... -.- -..- . .- - -- .. - - media massa Nasar, Sylvia, 90 - elektronik, 227 Nation, 188 - mutakhir, 225 National Broadcasting Commission, 323 - penyiaran, 221 National Broadcasting Services of - swasta (pers),229 Thailand, 322 - tradisional,290 National Lawyers Guild, 100 - video, 227 National Research Council, 92 melek huruf, 140,166,209,233,288 National ToxicologyProgram, 92 mesin percetakan pertama, 319 National Wildlife Federation,141 mesin perekam, 315 Natural Resource Defense Council, 141 Mesir Nazarbayev, Presiden,188,266 - Badan Sensor, 345 NBC, 99,154 - Dewan Tertimggip a ,343,344,347 Nelson, Mark,11,283,305 - industri informasi, 349 Nenova, Tatiana, 177 - perizinan Pers, 344 Nepos,117 - pers alternatif, 345 Nepsabadzag,293 Mexican Televisa,78 Netherlands United Pan-Europe Com- Miami Herald, 306 munications SV Netherlands (UPC),187 Michnik, Adam,18,365 New Deal, 70,123 Mickiewicz, Adam, 369,374 New Democratic Movement, 267 Mill, John Stuart, 37,53,54 New York Stock Exchange (NYSE),146 Milosz, Czeslaw, 371 New York Times, 80,87,88,90,96,98-100, Minow, Nell, 136,137,142 107,110,117,144,153,155 Mlada fronta DNES, 293 News Corporation, 78 model kompetisi media, 120 Newsletter, 225 model kompetisi politik, 120 newspeak, 369,372 Mongkut (Rama IV), Raja, 319 newsroom, 313,314,317 Mongolia-siaran televisi multi bahasa, 210 Newsweek, 99,266 Monks, Robert, 135,136,137,141,142 Niederhoffer, 110,112 monopoli siaran oleh pemerintah, 377 Nikkei, 114,115 Monsanto, 94,100 nilai entertainmen berita, 153 Moon, 99 Nilsen and Johnsen versus Norway, 241 moral hazard, 61 NipponlHosolHykai, 322 Morgan, Edward P,91 Niyazov, Presiden, 188 Moto, 353,359 Noir Silence,268 Mswati III,Raja, 268 norma sosial,155 Muchnik, Victor, 11,18,377 North American Broadcasters Associa- Muchnik, Yulia, 11,18,377 tion, 270 Muda, Pliny,117 North American Free Trade Agreement Mudambi, Ram,120 (NAFTA),79,80 Murdoch, Rupert, 99,100 Musa, Nabi, 115 0 Oakland Tribune, 99 N obat kanker, 117 Nader, Ralph, 87, 88,90 Obeschlick, Gerhard, 261,271 NAFTA, 88,90,99 OECD,229 Nanova, Tatiana, 8, Official Secrets Act, 4 ............ ............................................................. .. .. I organisasi industri media, 178 pencemaran nama baik, 346,347,357 Organization for Economic Cooperation pendapatan iklan, 213,214,225,296 and Development, 22 penerbitan Organization for Security and Coopera- - majalah, 216 tion in Europe (OSCE),270 - swatkabar, 216 Organization of American States, 270,271 - surat kabar mingguan, 216 Orlando Sentinel, 306 penetrasi media, 22 Orwell, George, 371,372 penggunaan televisi, 129 Owen, Bruce M., 10,13,26,120,207,208,211, pengiklan, 212 223,228 pengumpul berita, 234 Pentagon, 83 penyebaran informasi komersial, 208 P penyebaran informasi, 171,178 Padover, S., 37 penyebaran pers, 138,139,157,171 Pakta Warsawa, 293 penyedia komunikasi bergerak, 224 Panyaracun, Anand, 323,324 penyedia komunikasi massa, 221 Paper Lewis J., 99 People's Solidarity for Participatory Parade, 353,359 Democracy (PSPD),142,143 Pasal Penyebaran Kebencian, 264 peran rasa malu, 170 pasar iklan, 334,340,299 peran watchdog media berita, 238 pasar iklan swasta,335 Perang Dingin, 99 pasar periklanan, 288 Perang Korea 1950,110 Pasierb, Janusz, Romo, 372 Perang Vietnam, 91,99 Passel, Peter,100 perangkat lembaga hukum, 233 Pathania-Jain, Geetika, 228 perangkat undang-undang, 233 Paulus, Santo, 374 peraturan tingkah laku (codeof conduct),4 PBB, 270 percetakan, 222 PCB, 93 perdagangan bebas, 88,90 peduli lingkungan, 150 perennial lead, 107 peduli pemegang saham,150 perestroika, 378 pelabelan produk rekayasa biologis,96 pergerakan harga saham, 112,113 pelaku hukum, 234 pergeseran minat ke arah televisi, 294 pelanggaran etika, 313 perilaku media, 122 pelanggaran hak asasi manusia, 340 Peristiwa Dreyfus, 366 pelanggaran terhadap media cetak, 157, perizinan untuk jurnalis, 239 159,162,164,166 perkembangan bisnis periklanan, 287 pelanggaran terhadap media penyiaran, perlindungan jurnalis, 234 157,159,164,166 perlindungan hak individu, 251 pelatihan jurnalistik, 340 perlindungan keamanan publik, 250 pelecehan terhadap wartawan, 197 pers Independen, 295,354,356 pelecehan wartawan, 357,358 pers oposisi, 349 pemegang saham dan pers, 142 pers pemerintah,349 pernilihan umum, 247,248 pers pinggiran, 346 pemilik radio, 125 pers privat, 199 pemirsa televisi swasta, 8 persaingan media, 211 penangkapan, 286 Persatuan Wartawan Thailand, 328 pencemar lingkungan, 141,142 Persson, Torsten, 75 pencemaran air, 339 Philadelphia Inquire?;99 , - -- - ~ ' 396 picketing, 83 Prototsani, 261 plagiarisme, 373 p r o q battle,142 PNB, 195 p r o q contest,144 Polandia proxy fight, 152 - intervensi tentara Rusia,110 p r o q votes, 143,144 political agency, 57,59,61,68,74 Przeworski, Adam, 75 Political Risk Services, 183,200 public domain,51 political watchdog, 75 public governance, 38 politik warga negara, 197 public record, 52 Pollack, Andrew, 100 public watchdog, 242 Pollan, Michael, 100 Pusat Renovasi Industri Kansai, 114 Pollution Prevention Act, 141 Putin, Presiden, 249 Poon, Wai Ching 147 Putnam,Robert D.,130 pork barrel, 130 pornografi, 216 Potanin, Vladimir,155 (2 Poterba, James, 110,112,114 quid pro quo,151 Powerhouse, 94 quizotic,113 Prachachart Thurakit, 326,330 praktik insider lending, 336 Prancis a - UU tahun 1881,275,278 radio,123,124,129,210,211,292 Prat, Andrea, 19,24,57,62,66,71,72,128, - dan buta huruf, 125 149,171 - dan isolasi pedesaan, 127 Pravda, 293 - bantuan perkapita, 131 Price, Monroe, E.,16,130,233 - kampanye politik, 124 privasi individu, 44 - kepemilikan,125,126 private agent, 35 - penggunaan,125,126,128 privatisasi siaran radio, 10 Rafailidis, Vassilis, 261 privileged information, 58 Ranariddh, Pangeran, 262 Procter, 100 Ratchakitja (LembaranIstana),319 product bundling, 217 RCA, 99 Produk Domestik Bmto (PDB),156 Reader's Digest, 99 Produk Nasional Bmto, 22 Reagan, Ronald, Presiden 36,87,99 produk rekayasa, 100 record overload, 109 produksi isi media massa, 209 reformasi hukurn korporat, 137 profesionalisme pers, 323 Regev,Tomer,117 profesor torpedo,l49 registrasi media, 243 profit oriented,8 regulasi berbasis isi (content-based),234 Profit, 294 regulasi ekonomi, 225 program pelatihan regulasi perizinan,12 - manajemen pers, 349 regulasi sajian siaran radio, 230 - untuk wartawan, 349 regulasi televisi, 204 program promosi, 217 regulasi yang tidak menyentuh isi propaganda pemerintah, 342 (content-neutral),234 propaganda politik, 216 Reinhardt, Forest, 135-137 proses digital, 222 Reisner,Jeff, 94,95 protokol biosafety,100 rent extraction activity, 66 Repkova,Tatiana, 293,294 Schneider, 187 Reporter's Sans Frontieres,182,197 Schorr, Daniel, 99 reputasi, 137 Schumpeter, Joseph, 79 reputasi integritas, 152 Sears, 137,138,141,148 reputation building, 149 sebaran pers, 150,161,162,164,167 responsiveness, 58 sebaran surat kabar,158 return to scale, 120,130,209 Securities and Exchange Commission, 34 Reuters Foundation,293 Sedition Act dun Internal Secutiry Act, 303 Reuters, 321 seditious libel, 247,259,264,363 Revolusi Beludm Cekoslovakia, 300 Seetharaman, Arumugan, 147 Reynolds, Robert, J., 120 Sen, Amartya, 35,68,123 Ringier AG, 294 sensor,265,286,331,348 Robinson, Michael J., 130 Sertifikat IS0 14001, 156 Rockefeller Foundation, 33 Shiller, Robert J., 14,19,105,112 Roebuck, Sears, 135 Shleifer,Andrei, 8, 177,186 Rogers, Joel, 87 Shrikandhe, Seema, 228 Roosevelt, ED., Presiden, 70,123 Siam Ruth, 321 Rosenberg, Hilary, 137 siaran satelit,224 Rosenthal, A.M., 99 siaran televisi swasta, 377 rubrik otomotif, 301 Simons, Henry, 177 Rusia Sin Sian Yzt Pao, 321 - media independen,298 sindikat pers Mesir, 346 - perkembangan media,297 sirkulasi surat kabar, 128,138,166,185,209, - sirkulasi swat kabar, 298 296,298 Rwanda sirkdasi surat kabar harian, 157,158 - kepemilikantelevisi,59 sisipan lowongan kerja, 301 Rzeczpospolita,11,293,296 sistem distribusi terestial, 224 sistem ekonomi berbasis pengetahuan, 307 sistem siaran terestrial, 224 S sistem televisi kabel,220,226 Sach, Goldman,109 situs internet, 256 Sadat, Anwar, 345 SK Group Dachan Telecom, 170 Saguier,187 SK Telecom, 143,152,170 sajian non-real-time, 225 skandal Kazakhgate, 265 Saluran 11,322 skandal Pemmahan, 360 Saluran 3, 322 skandal Willowgate, 359 Saluran 7,322 Skeel, David, 170 saluran komunikasi massa, 220 slander,260 saluran media ganda, 211 Sloan, Harry, 187 Samsung,143 Slovak Pen Club, 300 Sandu, Dumitry, 305 SME, 299-302 Santogard, 94 Smena, 300 Santos, Aguiar dos, 268 Smith, Ian, 352 Santry, David, 115 Soeharto, Presiden, 190 Sarnoff,David, 99 SolDat, 265 Scandinavian Broadcasting System Soros, George, 301 (SBS),187 sound science, 94 Schibsted ASA, 294 sound-bite-driven, 109 __ r._._...^ ...-._-_ .... ..__......_~...-.........I_.--~...-.._....--...- - ... -. ... . .- .. ....... ^^ South African Broadcasting Corporation, - bisnis, 321 357 - harian,218 Southeast Asian Press Alliance, 303 - independen,153 speculative bubbles, 105 - internet,303 Spence, Michael, 34,120 - milik keluarga,187 Steingraber, Susan, 94,95 - milik privat, 192 St. Petersburg Times, 306 - nasional, 210 standar siaran televisi digital, 223 - nonkomersial, 210 Standard and Poors Composite Index, - pertama, 116 110,114 - regional,210 stasiun AM, 322 Sustainable Asset Management, 156,158 stasiun FM, 322 Swedish Agency for Development stasiun Corporation, 33 - penyiaran swasta,226 - radio, 226 - siaran,248 T stasiun televisi, 179,180,226 T'yden, 294 - milik negara,188 tajuk rencana, 312 - oposisi,380 Tarnrnerk,Tarmu,294,295 status quo caveat emptor, 94 teknologi frekuensi siaran, 204 Stein, Robert M., 119 teknologi komunikasi dun informasi, 307 Steiner, Peter O.,120 teknologi percetakan, 222 Stigler, George, 177 telaah prapublikasi, 243 Stiglitz, Joseph, 2,5,11,33,39,40,44, 53,177 telecenter,24 Stokes, Susan C., 75 telepon nirkabel, 227 Straits Times, 322 telepon seluler, 227 Straubhar, Joseph, 78 Televisa, 219 Stromberg, David, 8,23,70,119,120,123, Televisi, 123,129,130,154,177,178, 203, 127,128,130 210,211 Stroup, Richard L., 70 Televisi Meksiko-kebijakan pemerintah, struktur industri surat kabar, 209 219 struktur kepemilikan media, 152 televisi milik keluarga,187 Stulz, Renee, 160 televisi milik privat,l92 suara pemilih, 128 televisi negara, 199 subsequent punishment, 244,245 Televisi Negara Tomsk,381 Sukthana, Rakkiart, 324 televisi siaran satelit, 226 Sulzberger, Arthur Hays, 99 tenggat waktu, 314 sumber informasi ketiga, 151 Tentara Pembebasan Rakyat Zimbabwe, sumber informasi rahasia jurnalis, 239 351 sumber jurnalis, 238 tetraethyl lead, 93 Summers, Lawrence, 110,114 teve kabel (narrowcast),220 Sunkyung Distribution, 170 Thai Ruth, 320 sunshine Act, 362 Thailand sunshine law,306 - Dewan Pers Nasional, 323 supercode, 146 - Komisi Informasi(OIC),326 suplai informasi, 199 - Komisi Nasional Anti Korupsi,324 Swat kabar, 123,177-180,209,210,222, -Undang-undang informasi,324,325, 285,295,311 327 -UU Penghinaan, 280 - antipers, 323 Thailand Times, 321 - desacato Amerika Latin,264,269, Thaksin Shinawatra, 328 271,272 The Center for Media and Public AEairs, 84 -food disparagement, 96 the fourth estate, 57 - informasi, 324,326,328,330 The Independent, 358 - iniuria Romawi, 263 The Media Institute, 84 - Keamanan Negara, 271 The Nation, 320 - Kebebasan InformasidanPri The Standard, 353,357,358 vasi, 353,361 The Times, 99 - Kebebasan Informasi,235 Thornton, John, 92,93,97 - Kekuasaan,Privilese,dan Keke Time-Life-Fortune, 99 balan Parlemen, 352-355 Time, 115 - Kepenjaraan,352 Times of Swaziland, 268 - Kerahasian Pejabat,352 Times series variation, 128 - Ketertiban Hukum dan Per Times, 121 aturan, 352,353 tindakan represif, 286 - Ketertiban Umum dan Keaman Tokai Research and Consulting, Inc., 114 an, 353,355,356,361 Toxic Release Inventory, 95 - media,233,247 Toxic Subtances Control Act, 94 - pelabelan, 96 Trade barriers, 121,130 - pencemaran nama baik,152,153, trade off anggaran pertahanan, 88 260,261,252,253,264,269,273,274 transaksi internal (insider dealing),143 - penghasutan, 264 Transparency International, 340 - penghinaan, 259-261,263-264,266, Travlos, Nickolaos, 146 269-274 Trud, 294,298 - Pengungkapan Informasi oleh Truman, 112 Badan Publik, 329 Tsin Shi Huandi, Kaisa?;380 - Pertahanan,352 Tuchman,Gaye, 86 UNDP, 184 Tudjman, Franjo, Presiden, 273 UNESCO, 158,184,240 TV Norse (TVN),187 Uni Nasional Afrika Zimbabwe (Front TV Tomsk, 18 Patriotik),357,358 TV2,11,377-385 United Airlines, 111 United Broadcasting Company, 322 United Democratic Front, 188 j--JT United Global Com, 187 U.S. Agency for International Develop- United Nations Chileen's Fund, 339 ment, 286 Universal Daily,321 U.S. Environmental Protection Agency, 70 University of Chicago, 135 U.S. News and World Report, 99,148,152 USAToday,98 UAL, 111,112 Uganda -UU Penghasutan, 278,279 -v Uhm, Ki-Yul, 12 Vajiravudh (RamaVI),Raja, 319 Ulanbaatar, 210 validitas informasi, 152 Ulanbator, 13 Verbitsky, Horacio, 271 undang-undang Verschave, Francois-Xavier, 268 - akses publik, 238 video multisaluran - distribusi, 223 video multisaluran - efek bundling, 223 Worldcom, 154 Vietor,Richard, 135-137,141,142 ' Worldscope,185 Vincent - sirkulasi surat kabar, 59 Wrinston,Walter, 98 Vishny, R.W., 40 Voice of Khmer Youth, 262 voting stake, 186,204 Y Vremua Po, 266 Yale Center forEnvironmental law and Polisy, 161 T7J Yates, Andrew, 70 Yeltsin, Boris, Presiden, 188,204 Wade, Robert, 90 Yomiuri Shimbun, 322 Wagstyl, Stefan,155 Walden, Ruth,16,259,262,264,269 Wall Street Journal, 98-100,116,135,141, Z 144,155,170,266 Zaller, John, 130 wartawan yang dipenjara,182 Zaret, David, 116 Washington Post, 80,99,144,153 Zassoursky, Ivan, 299 Washington Times,99 Zelleke, Andy, 135 Wasmosy, Juan Carlos, 269 Zenith Media,180,185,286 watchdog publik, 323 Zimbabwe Broadcasting Corporation and Wealth of Nations Triangle Index, 289 Television, 353,355 website, 16 Zimbabwe Newspaper Group (ZNG),353 Webster, David, 12 Zimbabwe Weder, Beatrice, 70 - akses Informasidan Perlindung- welfare loss, 215 an Privasi, 355,356 West Virginia - kebocoran bahan kimia, 95 - diskriminasi rasial,352 Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 294 - Kebebasan Bicara,354,355 Wildman,S., 211 - pers independen, 354,353 Williams, JohnW., 210 - sanksi internasional,351 Williamson, Rohan, 160 -sensor,352 Winfrey,Oprah, 96 - tingkat melek huruf,351 WNET, 83 - undang-undang arus informa- Wolfe,Zachary, 100 si, 352 Woodruff,Christopher, 171 - undang-undang Penyiaran, 353, World Association of Newspapers (WAN), 355 22,185,200,270, 286,293,307 Zimpapers, 9 World Bank Institute, 293,307 Zingales, Luigi, 2,6,14,20,22,24,135,138, World Bank,88, 184,185,200,229,286,339 140,146,156,169,170 World Bussiness Council for Sustainable Zoido-Lobatan, Pablo,184, 305 Development,158 Zola, Emile, 365,366 World Economic Forum, 155,156 World Health Organization, 339 World Press Freedom Commitee, 270 World Press Freedom Review 2000 (International Press Institute),357 World Press Trends 2000, 185 World Trade Organization (WTO),80, 88