Penulls Glanle Budstam Dwit yo Akoro Soer~tnto Sri Murni Ed I Kusumanlngrum Editor Elkana Catur H, Ullk M Hidayat Erwin Adhl Setyadi Diana Kusumastutl Dlterbltkan oleh Central ProJect Management Unit USORP Dlrektorat Jenderal Clpta Karya ,_ TimDiskusi Yayat Djatnika, Elkana Catur H, Kementerlan Pekerjaan Umum, Tahun 2012 LObtl .P•~«~ ~MionThas.r.d Shima Ohananjaya, Finda Septiawati, RaiWayan d.nhurnhlyan Llndu S.. R. Joelianto S.. Agus Nefo, Sentot Pambudi P . ~oolcti : StntotPVflbud!P. 0::.::: SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA 0::.::: KATA PENGANTAR DIREKTUR BINA PROGRAM, DITJEN CIPTA KARYA Melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan diikuti oleh peningkatan Pembangunan perkotaan sa at ini menghadapi berbagai tantangan yang t idak ditemui kapasitas aparat Pemerintah merupakan kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) di 10 tahun yang lalu. Kenaikan jumlah penduduk, desentralisasi, perubahan iklim, Cipta Karya sejak era 80+an. Kebijakan ini didasari oleh sebuah kesadaran dan demokratisasi menghadirkan batasan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah bahwasanya pembangunan infrastrukt ur yang berkualitas tidak akan maksimal dalam mewujudkan pembangunan kota yang layak huni dan berkelanjutan. manfaatnya tanpa d ikelola o leh SDM yang andal dan kelembagaan yang profesional. Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adala~program bersama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dalam rangka mewujudkan pembangunan Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Urban Sector Devefopment Reform kota yang berkemandirian, berkelanjutan dan layak huni. Program ini diinisiasi Project (USDRP) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan dan prinsip untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menghadapi tantangan tersebut. membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi lokal USDRP mendukung Pemda dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur yang diikuti oleh bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menghasilkan pendapatan sendiri (revenue generating) dan meningkatkan kualitas melaksanakan reformasi tata pemerintahan. Pendekatan tersebut dimaksudkan reformasi tata pemerintahan. untuk mewujudkan manajemen pembangunan yang mampu mewujudkan kota yang layak huni dan berdaya saing. Di akhir masa proyek, USDRP menghadapi dua tantangan ut ama yaitu; (i) keberlanjut an inisiatif-inisiatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Oaerah dengan dukungan USDRP Pelaksanaan program yang telah berlangsung sejak tahun 2006, menghasilkan dapat tetap berjalan paska berakhirnya proyek di tahun 2013; dan (ii) infrastruktur yang berbagai pembelajaran bagi manajemen pembangunan baik di internal Ditjen dibangun tetap memiliki kua litas yang prima minimallS tahun {sama dengan periode Cipta Karya maupun bagi Pemerintah Daerah. Pembelajaran tersebut sedianya pinjaman), sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang akan dibagikan melalui penerbitan buku ini, sehingga dapat menjadi masukan akan dipergunakan untuk membiayai pengembalian dana pinjaman. yang konstruktif dalam pengembangan program serupa di masa mendatang. Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai media dokumentasi dan Berakhirnya USORP di tahun 2013 tidak berarti dihentikannya usaha Oitjen Cipta pembelajaran terhadap pelaksanaan USDRP dari 2006-2013. Melalui Karya dalam mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendokumentasian ini, maka diharapkan para pengambil kebijakan dapat manaj emen pembangunan kota yang balk. Oukungan terhadap penguatan menjadikan pengalaman pelaksanaan USDRP sebagai referensi dalam kapasit as Pemerintah Oaerah dalam melaksanakan pembangunan perkotaan merancang program pembangunan perkotaan di masa mendatang. merupakan komitmen Ditjen Cipta Karya sa at ini dan di masa mendatang. Jakarta, November 2012 Jakarta, November 2012 -- ~ Antoniu s Budion o Direktur Bina Program USORP 5 ~ SEKAPUR SIRIH KE"'"UACPMUl!SDRP Urban Sector Development Reform Project (USDRP) sa at ini memasuki fase akhir pelaksanaannya, yang berakhir di tahun 2013. Dalam mempersiapkan tahap akhir proyek, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai bag ian dari exit strategy untuk menjaga keberlanjutan, baik di t ingkat pusat maupun di daerah, paska berakhirnya proyek. Penerbitan buku "Membangun Kemandirian Perkotaan, Refleksi Pelaksanaan USDRP" merupakan bag ian dari upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mendokumentasikan pembelajaran dan pengalaman pelaksanaan USDRP selama 7 tahun. Kami yakin pengalaman yang be rasa I dari berbagai pihak di pusat dan di daerah merupakan informasi konstruktif yang dapat digunakan di masa mendatang. Buku ini disusun dalam bahasa yang komunikatif dan tidak menggunakan terlalu banyak istilah teknis. Hal ini bertujuan agar buku ini dapat menjangkau pembaca yang luas dari sekedar para birokrat. Proses penulisan buku ini meliputi pengamatan dan wawancara langsung dari para pelaku dan penerima manfaat dari program ini baik di t ingkat p usat maupun di daerah. Hal yang kami harapkan tentunya agar pembaca dapat merasakan pengalaman langsung tentang pelaksanaan USDRP tanpa melupakan aspek teoritik dan regulasi yang menyertai program ini. Dengan hadirnya buku ini, ka mi harap dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan reformasi pembangunan perkotaan d i masa mendatang. Jakarta, November 2012 ~:~ Ketua CPMU USDRP Pu~ot perd 15 di daerah karena masa jabatan walikota atau bupati rata-rata lima t ahun. Sementara pengembalian pinjaman dana Bank Ounia mencapai 20 tahun. Oi daerah, persoalannya lain lagi. Pinjaman atas dana Bank Dunia harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini pun tidak mudah karena harus menjelaskan betul bahwa pengembalian pinjaman tidak akan membebani anggaran daerah. Oleh karena itulah, target investasi yang ditetapkan dalam komponen 8 bersifat cost recovery. Sehingga pemasukan yang diperoleh dari investasi bisa untuk mengembalikan pinjaman. Meskipun pada praktiknya, pengembalian pinjaman ada juga yang dari anggaran daerah. Saat pelaksanaan, pembangunan investasi juga ada yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dikombinasikan dengan dana dari Bank Dunia. Hal itu tergantung pad a jumlah pinjaman yang didapat. Jika pemerintah daerah juga memiliki anggaran sendiri yang memadai, akan lebih baik karena lingkup pembangunan fisik akan lebih luas. Pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sa ma dan sinergi. Yang terpenting, jelas mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mana yang menjadi tanggung jawab USDRP. dan keduanya bisa berfungsi den gan baik. Sehingga, dengan demikian investasi benar·benar t ergantung pada kapasitas pinj am dan kapasitas Iiska I daerah. Hal lain yang juga potensial menjadi persoalan Pada praktiknya, perlu juga memikirkan mekanisme lnvestasi USDRP yang dikoordinasikan oleh Ada proteksi jika t erjadi bencana seperti kebakaran dan perlu dipikirkan ke depannya terkait dengan untuk daerah yang ingin lebih cepat mengembalikan Kementerian PU ini bukan proyek main-main. Selain atau gempa. Terhadap ancaman kebakaran, kuncinya pengembalian dana pinjaman selama 20 tahun. pinjaman sebelum masa 20 tahun berakhir. Kota fasilitas dan dukungan yang diberikan bagi daerah adalah asuransi terhadap bangunan. Harus disadari betul bahwa pinjaman ini adalah Cimahi, misalnya, yang karena kapasitas fiskalnya yang sudah berani meminjam dana asing dengan tanggung jawab daerah secara institusional, bukan berkeinginan mengembalikan semua pinjamannya komitmennya, pembinaan bangunan gedung USDRP Mengingat program USDRP sudah akan berakhir, tanggung jawab wallkota/bupati atau OPRD secara pada tahun 2013. Apakah jika pinjaman bisa (pasar atau terminal) harus mengikuti standar teknis kegiatan monitoring harus dijalankan terus menerus pribadi. Pengelolaan pinjaman tidak tergantung dikembalikan lebih cepat Bank Dunia bersedia yang ditetapkan sesuai undang-un dang. Desain untuk memastikan daerah bisa mengembalikan pada kepala daerah yang menandatangani menerimanya kembali at aukah dananya bisa teknls semua bangunan USORP, terutama yang berada pinjaman dari operasional bangunan investasi. pinjaman. Komit mennya ada di DPRD. Sehingga, dipakai untuk proyek di daerah lain. lni yang perlu di wilayah cinein api (ring of fire} seperti Kota Banda Terkait kegiatan pengembangan perekonomian saat memutuskan untuk meminjam, siapa pun dipiki rkan Kementerian Keuangan, karena kebijakan Aceh, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Morowali, lokal, kita meminta kepada walikota/bupati untuk kepala daerah se/ama 20 tahun tersebut harus ikut pengembalian utang berada di institusi terse but. menggunakan standar bangunan tahan gempa. menetapkan kawasan ekonomi unggulan agar bisa bertanggung jawab mengembalikan pinjaman. Sehingga diharapkan kekuatan gedung sangat baik. ber/anj ut sehingga kementerian apa pun (seperti USDRP 5 •A,-.:: ..n Jo.·.;.l ~ Kementerian Keuangan atau Bappenas) bisa masuk untk melanjutkan program melalui dana APBN. Selain itu, karena program USDRP ini merupakan progra m yang baik dan baru berjalan di 10 kabupaten/kota, program ini perlu direplikasi ke kota- kota lain. Apa yang telah diberikan ke 10 daerah tadi, bisa menjadi dorongan bagi kota-kota lain untuk menerapkan program semacam ini. Mungkin bisa dengan pinjaman lain atau dana dari APBN dan APBD. Kementerian PU pun memiliki program-program reguler keciptakaryaan yang sejalan dengan USDRP seperti fasilitas air minum, sanitasi, atau bangunan - bangunan lain. lni yang menjadi harapan ke depan. Kalau melihat hasilnya, terlepas pendanaannya dari pinjaman atau tidak, program semacam ini harus dilanjutka n. Pemerint ah pusat (Kementerian PU) akan mengawal, memonitor, dan j ika kekurangan dana bisa ditambah dari APBN. Para walikota/bupa ti atau aparat pemerintah kota lainnya harus melihat program USDRP ini sebagai tantangan bahwa dengan pola seperti ini bisa membangun tidak hanya fisik kota, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu seharusnya disadari oleh paling tidak 10 kepala daerah yang menjadi peserta program USDRP kali ini. Yang paling sederhana ya ng dapat dilakukan adalah melakukan proses reformasi tata pemerintahan seperti pelelangan, pengadaan barang dan jasa, tidak saja pada saat proyek USDRP t etapi pada kegiatan - kegiatan lain yang memungkinkan karena adanya transfer ilmu/pengetahuan. Sedangkan bagi daerah lain, pemerintah daerahnya bisa mencon toh tanpa mengantungkan pendanaan pada pinjaman atau dana dari pusat. Kalau pemerintah daerah bisa memulai mereplikasi pola ini di wilayahnya , Kementerian PU tidak akan segan- segan untuk membantu dan berbagi pengalaman. Semuanya adalah untukmembangun daerah menjadi lebih besar. 19 ~ ' Dunia senilai total 4 5 juta dollar AS. Dari jumlah te rsebut yang diteruspinjamkan dari Pemerintah membangu n pasar dengan tota! b iaya sebesar Rp Pusat ke Pemerintan Daerah sekitar 39 juta dollar 70 miliar. Namun, Pemerintah Kota hanya memiliki AS. Oari jumlah ini, berapa yang bisa diteruskan ke kapasitas untuk meminjam senilai Rp 45 miliar. Dana daerah tergantung pada usulan masing-masing dari Bank Ounia tersedia, tetapi Kota Parepare tidak kepala daerah. Pada awalnya, proyek ini ditujukan bisa meminjam lebih karena keuan gannya mebatasi untuk 13 kabupaten/kota. Banyak daerah yang akibat daerah tersebu t masih mempunyai utang dalam perjalanan pengajuan pinjamannya kemudian lain. Ba tas pinjaman hanya Rp 45 miliar, sehingga berguguran, karena tidak memenihi persyaratan. kekurangan dana untuk membiayai pasar dit utupi Kota Yogyakarta, misalnya. Semula kota ini ingin dari sumber pembiayaan yang lain, yakni APSD. membangun PasarUmbulharjo, tetapi kemudian pihak Kombinasi dana pembiayaan dalam proyek USDRP DPRD tidak setuju dan pad a akhirnya proyek tersebut ini dimungkinkan terjadi, sejauh ada pemisahan cukup dibiayai melalui APBD. Karena persetujuan tanggung jaw ab. Ada komponen pasar yang menjadi DPRD merupakan salah satu persyaratannya. Selain tanggung jawab USDRP, yaitu pada bangunan utama itu terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang pasar. Sedangkan komp onen bangunan lain menjadi tidak sependapat dengan mekanisme penyaluran tanggung jawab APBO. dana yang tidak melalui kas daerah, sehingga mengundurkan diri di tengah perjalanannya. Dana Ada satu keuntungan (advantage) bagi daerah kegiatan USDRP disalurkan melalui Rekening Khusus. dalam proyek USORP. Selain memperoleh pinjaman untuk infrastruktur, Bank Dunia juga memberi Besarnya dana yang diteruspinjamkan ke daerah hibah sebesar 5 juta dollar AS untuk mendukung tergantung pada kapasitas pinjam daerah tersebut. peningkatan layanan perkotaan oleh Pemerintah Misalnya Kot a Parepare yang berkeinginan Daerah. Keuntungan inilah yang membedakannya USORP 21 dengan skema pembiayaan lainnya, misalnya melalui dari USORP adalah usaha mendorong inisiatif Pemda prosedur Bank Ounia. Beberapa Pemerintah Daerah pinjaman ke perbankan swasta. Selama lebih kurang untuk meningkatkan tata kelola pembangunan kota. seperti Kota Palopo, Kabupaten Morowali dan Kota 5 tahun, pemerintah pusat mendukung Pemerintah Pembangunan infrastruktur merupakan sti mul an Sawahlunto tidak memiliki pengalaman dalam Oaerah dengan bantuan teknis berupa reformasi awal yang diberikan agar program dapat masuk ke melakukan proses lelang dengan aturan Bank Ounia. tata pemerintahan dasar, yang ditempatkan di daerah. Situasi ini yang akhirnya menyebabkan proses daerah untuk mengembangkan perekonomian pelelangan memakan waktu yang lama sehingga lokal, menjalankan transparansi yang tepat. atau Perjalanan USORP yang sudah memasuki tahun pelaksanaan proyeknya pun tertunda. CPMU USDRP pengadaan barang dan jasa yang benar. ke delapan menunjukkan bagaimana dinamika melakukan pengawalan penuh bersama tenaga ahli sebuah proyek dipengaruhi oleh berbagai yang kompeten untuk memastikan proses pelelangan USORP memlliki dua buah komponen yaitu komponen regulasi yang muncul sejak era desentralisasi. berjalan sesuai jadwal yang disepakati melalui A (reformasl tata pemerintahan) dan komponen B Selama pelaksanaannya banyak terjadi perubahan train ing pengadaan, penugasan staf pusat sebagai (investasi perkotaan). USDRP banyak diartika n oleh regulasi yang kemudian membuat proyek harus panitia dan lain sebagainya. banyak plhak sebagai program membangun pasar menyesuaikan pendekatan pelaksanaannya dalam saja. lni salah satu tantangan yang dihadapi oleh usahanya mencapai tujuan yang dikehendaki, baik Permasalahan lain adalah seputa r proses administasi CPMU dalam memperkenalkan program ini, baik kepada Pemerlntah Oaerah ataupun instansi Pusat bahwa tujuan besar dari USDRP adalah mew ujudkan dalam pelaksanaan komponen A atau B. Sebagaimana layaknya proyek-proyek lain, maka terkalt pinjaman daerah. Masalah penerusan pinjaman adalah masalah yang berlarut-larut yang kadang·kadang menunda proses lislk di lapangan. ....j_ l· .. ,. tata kelola pembangunan kota yang baik. Untuk USDRP menghadapl beberapa permasalahan yang Bahkan tela h dilakukan perpanjangan pinjaman ..• ,..#, .,,. ,,... ,.,.,. . ~·~ ·~ itu, komponen A memegang peranan kunci dalam dihadapi oleh Oitj en Cipta Karya sebagai executing (loan extension) untuk program ini sampai dua kali. menlngkatkan ka pasitas Pemerintah Oaerah untuk agency dari program lni. Permasalahan pertama Proses persetujuan pinjaman bisa memakan waktu mewujudkan kemandirian pembangunan kota. Inti adalah seputar pelelangan yang menggunakan 10 bulan, bahkan lebih, karena pinjaman harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Ptnmar:: c::::D Rt'/t('k'!.*Pet;.l GE::::) Apabila melihat komponen reformasi tata ternyata tidak bisa berjalan linier dan seragam. Pemerintahan, maka model pembangunan seperti ini Pengalaman USDRP menunjukkan kemampuan harus tetap di!anjutkan tentunya dengan beberapa adaptasi proyek terhadap ka rakter masing-masing penyesuaian. Salah satu penyesuaian yang perlu Pemerintah Daerah sekaligus perubahan regu!asi dilakukan adalah mendorong Pemerintah Daerah yang terjadi di pusat menjadi faktor strategis untuk mengoptimalkan unit kerja yang telah ada pencapaian program. USDRP melaksanakan hingga dengan muatan·muatan yang reformatif sehingga 2 kali amendment Loan Agreement sebagai bagian tidak mengakibatkan munculnya unit baru. Memang antisipasi dari dinamika yang terjadL Perubahan KPI di banyak proyek, kehadiran Unit ad·hoc seperti PAU (Key Performance Indicator), dilakukan oleh USDRP (Procurement Anchor Unit), sebuah unit di pemerintah bukan untuk menyederhanakan pencapaian, akan daerah yang memantau proses pengadaan barang tetapi untuk merespon perubahan regulasi at aupun dan jasa, menjadi pemicu gelombang reformasi yang inovasi yang dikemba"ikan oleh masing-masing terjadi di daerah. Akan tetapi seringkali kewajiban Pemerintah Daerah. membentuk lembaga baru membuat Pemerintah Daerah resisten karena berkaitan dengan personel Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menyiapkan dan biaya operasional. Di masa mendatang format exit strategy berupa hal·hal yang perlu ditindaklanjuti kelembagaan ad hoc menjadi salah satu titik kunci dari proyek USDRP yang sudah selesai masa kesuksesan proyek sejenis. pelaksanaannya. Misalnya ¥ang terkait dengan pelelangan. Direktorat Jenderal Cipta Karya Proses pendampingan dalam bentuk konsu ltansi mengarahkan semua daerah untuk melaksanakan ataupun pelatihan kepada Pemerintah Daerah evaluasi terhadap kinerja rekanan sebagai bentuk Penttapon kmwson ~konotm unggv!an dmgan mtlakukan prmbekalon rerhodap 5DM '1~~ lnl IQ' ~I ·~ sistem tersebut. Melalui serangkaian bantuan teknis dana, masukan sudah didapatkan dari Kementerian dan diseminasi informasi, baru kemudian Pemerintah Keuangan, seperti untuk masa yang akan datang, \., Daerah mulai mengimplementasikan model tersebut. tidak semua kabupaten/kota akan memperoleh Tiap sumber daya yang dikeluarkan untuk dana yang bersifat penerusan pinjaman. Tetapi bisa mendukung reformasi tata Pemerintahan tidak lain saja ada yang dihibahkan ke daerah tergantung ada\ah upaya Ditjen Cipta Karya mempersiapkan pada kapasitas pinjam dan jenis infrastruktur yang ruh dari pembangunan kota, yaitu Sumber Daya akan dibangun. Bisa jadi pada infrastruktur yang Manusia (SDM) dan Kelembagaan yang profesional. tidak cost recovery secara penuh, seperti drainase, Tanpa penyiapan yang matang terhadap dua atau pembuangan air limbah karena akan kesulitan elemen tersebut, maka pembangunan infrastruktur j ika harus mengembalikan. Tetapi pada pasar yang yang dibangun hanya menjadi monumen tanpa menghasilkan uang ke kas daerah bisa mengikuti memberikan nilai tambah kesejahteraan bagi skema penerusan pinjaman. lnilah pendekatan ke masyarakat kota. depan yang dipertimbangkan, sehingga tidak pukul rata semua pinjam. Tetapi melihat kemampuan Yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah daerah dan kebutuhan infrastuktur. Ada infrastruktu r bagaimana kelanjutan dari proyek USDRP? Bagaimana yang cost recovery, tapi ada pula yang public obligation model pembangunan perkotaan yang perlu dimana memang menjadi kewajiban pemerintah didorong di masa mendatang. Dari sisi penyaluran daerah untuk menyediakannya. Pc:mbangunan posar di pusat kolaikabupaten dapot menjad1 motor penmgkaran per tumbuhan donomi penduduknya 27 mekanisme pengendalian proses pengadaan Masalah reformasi, menjadi core business kementerian barang dan jasa. Supaya ada keberlanj utannya, yang lain. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai tidak bisa hanya sekadar selesai. Pasar, misalnya, "sopirnya" juga harus cakap, punya panduan cara nanti di dalam exit strategy Direktorat Jenderal Cipta Executing Agency memiliki tugas merangkum dan selama 20 tahun harus dipastikan menghasilkan uang mengemudi yang benar, dan punya catatan-catatan Karya akan merekomendasi LKPP untuk menyusun mendorong partisipasi semua pihak kementerian bagi pemerintah daerah dan dapat mengembangkan kapan mobil harus diservis, dan sebagainya. Jadi, peraturan perundangan terkait inisiatif terse but yang terlibat. ekonomi lokal. Untuk komponen A, apa yang sudah mobil (komponen B) dan orangnya (komponen A) dengan merujuk kepada pengalaman dari peserta difasilitasi oleh pemerintah pusat bisa menjadi bekal harus berjalan dengan selamat. USDRP. Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak dapat Keberlanjutan atau sustainability pascakegiatan untukkeberlangsungan tata kelola pemerintahan.Jika mengambil semua tanggung j awab, kecuali yang USDRP menjadi kunci dan harapan ke depan. Ketika komponen B diibaratkan mobil, maka keberlanj utan terkait masalah teknis. selesai, komponen A dan B dalam program USDRP itu bukan hanya berarti mobil sudah tersedia. Tetapi, USORP USORP r z~ M· ·k· ·p:'",~~n;:~·~~o~r:"~~o)OA KunJunJan PESDUKdan Gnya ,,J(Mr:,.,'1f Konsep Program USDRP pinjaman untuk penyesuaian sektor atau 'seccoral Teringat tahun 1987,semasa saya da n diantaranya structural adjustment loan: Forma t pinjaman sektor bersama Bapak Gembong Priyono, menyiapkan ini mempunyai ciri-ciri: jumlahnya besar, tapi mudah dan kemudian melaksanakan pinjaman sektor dicairkan (tidak seperti pinjaman proyek yang Bank Dunia yang bernama 'Urban Seccor Loan: biasanya memerlukan birokrasi bank yang ruwet Pada waktu itu terjadi resesi ekonomi dunia yang untuk mencairkannya), tidak diperlukan persetujuan beri mbas ke Indonesia, sehingga membuat anggaran bank untuk setiap langkah pelaksanaannya, dan departemen·departemen dipangkas habis-habisan dapat dicairkan dalam bentuk mat a uang rupiah yang sampai 85 persen (tinggal 15 persen). Kondisi dapat mengisi anggaran pemerintah. Satu-sat unya tersebut bagi Oirektorat Jenderal Cipta Karya, persyaratan untuk pinj aman itu adalah pemerintah tahun 1987, semasa saya yang sedang giat-giatnya membantu kota-kota membuat komitmen untuk melaksanakan sua tu antaranya bersama Bapak membangun prasarana perkotaannya, merupakan paket kebijakan baru di sektor yang bersangkutan suatu tantangan. Bagaimana mendapatkan sumber yang dapat memperbaiki posisi keuangan dan Gembong Priyono, menyiapkan dan pedanaan di tengah krisis ekonomi dan keuangan kinerja sektor yang menggunakan pinjaman itu, yang Vkemudian melaksanakan pinjaman yang demikian sulitnya. disepakati bersama bank dalam suatu paket program Bank Dunia yang bernama dan proyek yang sudah dipahami oleh bank tanpa Sector Loan'. Pada waktu itu Dalam perbincangan dengan Paul Stott dari Bank memerlukan perni!aian detilnya. resesi ekonomi dunia yang Dunia timbul suatu gagasan untuk menyiapkan !llerimbas ke Indonesia, sehingga suatu paket pinjaman baru bagi Indonesia dalam Pada saat memasuki era reformasi di tahun 1997- bentuk 'pinjaman sektor: Pinjaman sektor ini sedang 1998, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia juga »!vmbuat anggaran departemen- rl))n~rt,men dipangkas habis-habisan rama i dibicarakan, berkembang mengenai perlunya melakukan 'penyesuaian negara struktural' sedang sulit. Di masa semacam itu, masuk aka! jika gagasan untuk mendapa t kan'pinjaman sektor'sepert i 85 persen (tingga/15 persen). ekonominya agar terhindar dari krisis yang menimpa. pernah didapatkan pada tahun 1987 terlin tas kern ball Pinjaman sektor merupakan salah satu ben tuk dalam pikiran kita. Pada masa Bapak Gembong t USDRP 33 yang terbuka untuk membangun j enis prasarana apa Gpta Karya untuk menangani apa yang kita lakukan saja yang menjadi prioritas daerah). Oimulai dengan dalam USORP. Keraguan semacam itu dapat saya lebih dari 20 kota yang berminat. Namun kemudian pahami dan merupakan pertanyaan yang layak untuk banyak kota (seperti Semarang, Yogya, Manokwari, diperoleh kejelasannya. Blitar) yang mengundurkan diri, sehingga tinggal 7 kabupaten atau kota yang menjadi peserta USDRP, Kita perlu memahami mengapa Direktorat Jenderal yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Cipta Karya disepakati, baik secara internal Barru, Kota Pare·Pare, Kota Palopo, Kabupaten Parigi pemerintah maupun dengan Bank Ounia, sebagai Moutong, Kota Palangka Raya, dan Kota Cimahi. Lalu instansi pelaksana (implementing agency) USORP. jumlah peserta akhirnya menjadi 10 kabupaten/ Kepercayaan yang diberikan kepada Oirektora t kota dengan bergabungnya Kota Sawahlunto, Kota Jenderal Cipta Karya pastilah bukan merupakan suatu Banda Aceh dan Kabupaten Morowali. Bapak Patana kebetulan, dan pasti ju~ bukan tanpa alasan. Kita Rantetoding menjabat sebagai Oirektur Jenderal tent u masih in gat, pada suatu kurunwaktu, yaitu ketika Perkotaan Perdesaan (Kotdes), dan beliaulah Departemen Pekerjaan Umum berganti nama dengan yang menggiring agar USORP digunakan untuk Oepartemen Permukiman dan Pengembangan pembangunan prasarana perkotaan yang sifatnya WHayah (Kimbangwil), peran dan fungsi Oirektorat self recovery {dapat menghasilkan pendapat an Jenderal Cipta Karya digan tikan oleh Direktorat sendiri). Sehingga, komponen prasarana yang ban yak Jenderal Pengembangan Perkotaan (kemudian dibangun adalah pasar, kemudian ada juga terminal menjadi Direktorat Jenderal lata Perkotaan lata angkutan umum. Pemerintah Pusat pernah menolak Perdesaan atau Kotdes). Jelas dari perkembangan pembangunansky/ift untuk pariwisa ta yang diusulkan kelembagaan pemerintah di atas, bahwa Direktorat Kota Sawahlunto karena menganggap kegiatan Jenderal Cipta Karya dianggap dan diakui layak untuk Dialog aparat Pemda pesetta USDRP dengan pelaku ekonomi lokol tersebut dapat dibiayai oleh swasta. diberi tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah soot OfT di Chiangrai. Ttwilond yang bertugas dalam melakukan pembinaan Demikianlah asal mulanya USORP. yang berangkat pembangunan perkotaan dan perdesaan. Jalan Priyono menjabat sebagai Oirektur Jenderal Cipta Bank Dunia tersebut. Argumen yang kita kemukakan, dari gagasan awal 'pinjaman sektor' seperti yang Karya dan kemudian Sekretaris Jendera! Oepartemen pemerintah tidak selayaknya menggunakan pernah digunakan untuk sektor perkotaan di masa wajar apabila beliau menjadi salah sat u pendorong pinjaman bank hanya untuk memperbaiki 'tata lalu. Namun, pinjaman ini akhirnya menjadi suatu kuat un t uk mengajukan usulan mendapat kan kelola pemerintah an daerah' saja. Kalau pemerintah 'pinjaman proyek biasa' yang besarannya relatif plnjaman sektor semacam Urban Sector Loan lagi. meminjam dari bank pastilah untuk suat u proyek kecil, dan sebagaimana lazimnya pinjaman proyek, Di tahun 1999, saya mulai membantu Direktorat yang mempunyai nilai penting dari segi ekonomi, banyak proses birokrasi dan beban administrasi Jenderal lagi, yang saat itu sudah menjadi Direktorat seperti pembangunan prasarana perkotaan yang yang diperlukan dalam proses persiapan hingga Jenderal Pengembangan Perkotaan dari Departemen dapat menciptakan pendapatan masyarakat untuk pelaksanaan sebuah kegiatan yang melibatkan Bank Permukiman dan Pengembangan Wilayah. lbu Dr. !r. membayar pinjaman itu kembali. Dunia sebagai pemberi pinjaman. Budhi ljahyati menjabat sebagai Direktur Jenderal pada saat itu. Saat saya bergabung kembali, entah Bapak Andreas Suhono, Kabsudit Kebijakan dan bagaimana perkembangan sebelumnya. Namun, Strategi Direktorat Bina Program, dit ugaskan untuk c;::3 Bapak Budi Yuwono, Oirektur Jenderal Cipta Karya pernah menyatakan pandangannya tentang USDRP akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa Bank Dunia mengusulkan suatu bentuk pinj aman yang mengawal persiapan proyek it u dalam pembahasan dengan Bank Ounia kemudian menyepakati untuk .:::. dengan mempertanyakan, apakah yang kita lakukan dalam USDRP tidak terlampau 'besar' dan 'melampaui' dinamakan Urban Local Government Reform Project mengubah pinj aman yang diusulkan menjadi Urban Sector Development Reform Project (USDRP). Mulailah e:::t kewenangan dan kemampuan aparat Direktorat (ULGRP). Menanggapi usulan Bank Ounia itu, saya Jenderal Cipta Karya? Bahkan dalam pertemuan membuat konsep surat dari Bapak Widjanarko USDRP ditawarkan kepada pemerintah daerah kota c:::::3 yang pernah saya hadiri, ada wakil instansi lain yang Posor Senrrol Sidemeng Rappang yang I< ian d1padalt sebagai Direkt ur Bina Program, yang menolak usulan dan kabupaten dengan 'open menu' (komponen juga meragukan kewenanga n Direktorat Jenderal pedogang korena meningkatnyo dayo befi masyorokar e::3 ~ USORP USORP 35 ~ n.!Jtld, ~ : ,n Pl'r~11.&an Ml~t ~~; 1\.lanUSDRP Memb.JngunKt'm.tn' ReUelt~Qeta '·' .::::::. berpikir yang demikian tentunya tidak timbul dengan sendirinya, tetapi dilandasi oleh rekam jejak yang panjang Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diakui se Hari itu, 17 Februari 2012, merupakan hari pertama Pelaksana Tugas Wali Kota Parepare, Sjamsu Alam, Pasar Semi Moderen lakessi dibuka dan dimasuki memang mengatakan setelah Pasar lakessi selesai masyarakat yang penasaran untuk melihat bagian dibangun menjadi pasar semi modern, ia melihat Antusiasme wa rga Kota dalam gedung. Hari it u merupakan hari peresmian masyarakat sangat antusias untuk cepat menempat i Kota Parepare Pasar Semi Modern Lakessi yang dibare ngkan dengan gedung yang baru itu. Menurut wali kota, sejak pasar Parepare mengamati maket bu Kota Parep(lrt- perayaan Hari Ulang Tahun Kota Pare pare ke -52. baru belum dibangun maupun setelah pindah ke ltMS •Nil ayah 99. :~: kil01 +ctl persE ~-l: gedung Pasar Semi Modern pasar darurat , omzet pedagang menurun. Hal itu Lakessi dan melihat-lihat Masyarakat yang masih bergerombol di sekeliling diduga karena masyarakat banyak yang malas datang Bat as Wilayah kondi si bagian dalam pasar maket terlihat asyik menunjuk-nunjuk bagian gedung ke pasar yang pen gap dan becek. Utara Kabupah•n Pinrang Se!atan Kabupaten Barru masih menggebu-gebu. mini berukuran 2x2 meter yang memperlihatkan bagian keseluruhan pasar. Sebagian besar dari "Oieh karena itu, saya sudah sampa ikan kepada T1mur Kdbupaten Sidenreng Rappang Padahal, Gubernur Sulawesi gerombolan itu tak lain adalah ibu-ibu pedagang panitia supaya secepat mungkin pindah, jangan Baral S~ldt Malc.as:;ar Selatan, Syahrul Yasin Li mpo, yang mengaku memiliki hak penawara n pertama d it unda-tunda, meskipun saat ini masih ada Jumlah Kecamatan 4 kecamaran beserta rombongan ya ng menempati pasar baru karena berbekal surat resmi perbedaan pendapat dari segi harga sewa; ujarnya. urrlah Kelurahzm 22 kelurahan sebelumnya meresmikan dan sebagai tanda menempati kios pasar tersebut sejak Menurut Sjamsu Alam, semakin tertunda bangunan Jumlah Pendudvk • 118.266 j1wa (sensus 200'~) sebelum direnovasi. Rupanya mereka mencoba itu ditempati akan menyebabkan kondisi fisiknya meninjau pasar baru tersebut .ggulan PerdJgangan. Hmel dan Rcstoran (35,3) pers· ~n) mengira-ngira bagian kios mana yang akan mereka rusak. "Bangunan itu rohnya adalah manusia. Jika website · www.parcparekota.qo.id sudah beranjak m eninggalkan tempati nanti. Mereka tidak sabar menunggu hari tidak cepat dihuni, nanti cepat lapuk. Apalagi lokasi. pengundian tiba dan ingin segera menempati kebersihannya t idak terjamin. Diharapkan awal Maret kios pasar baru, meninggalkan pasar darurat yang sudah berfungsi," t egasnya. sudah mereka tempati sekitar empat tahun selama pembangunan berlangsung. USDRP 91 ~:~~~.~r~~~;;,~;~!~~~~~O~~·atJJn namanya, memberi ketidaknyamanan bagi pembeli. dengan Parepare. Dari segi geografis, Kota Parepare lbu Ira (23) mengaku menunggu-nunggu kapan pasar merupakan wilayah strategis yang menjadi kota Lakessi yang baru beroperasi. "Saya lebih senang persinggahan masyarakat dari bagian utara Sulawesi berbelanja di pasar Lakessi lama daripada di pasar Selatan, bahkan dari Sulawesi Barat, ketika hendak darurat. Soalnya tidak becek," ujarnya. Pernyataan menuju Kota Makassar yang memiliki bandar udara. senada juga disampaikan konsumen yang lain. Kota Parepare merupakan pusat perdagangan hasil bumi dari wilayah sekitarnya seperti Kota Palopo, Sumiati (40), yang mengaku datang dari Desa Bojo, Kabupaten Enrekang, Wajo, Sidenre ng Rappang Kabupaten Barru, suka berbelanja ke Parepare untuk (Sidrap), dan daerah !ainnya. membeli keperluan dapur dan sekolah anak·anaknya. "Saya sesekali datang ke Parepare untuk belanja apa Letak yang strategis dan menjadi pusat kegiatan saja, kalau punya uang lebih. Ja di kapan pasar ini ekonomi sejumlah dae~ memang menjadi daya mulai dibuka, biar tidak ke pasar darurat lagi yang tarik tersendiri bagi Kota Parepare. Hal itu pu!alah yang masuk ke dalam, kumuh, dan becek," tanyanya. kemudian menjadi salah satu alasan di tingkatkannya Kondisi pasar darurat yang sering ka!i becek dan kapasitas bangunan fisik Pasar lakessi yang lama. tergenang memang menjadi keluhan utama para Seperti yang dikemukakan oleh Asisten Dua pembeli. Tak heran, penampilan Sumiati terlihat Sekretaris Daerah Kota Parepa re bagian Ekonomi dengan bag ian bawah celana panjangnya yang masih dan Pembangunan, Andi Ahtnad Faisat setidaknya Ungkungan Posar Senrrol Lakessi Koto Porepore tergulung.la berdiri menunggu kendaraan pete-pete terdapat dua alasan mengapa Pasar Semi Modern untuk membawa d ia dan anaknya kembali ke Barru. lakessi dibangun. Pertama, kondisi Pasar Lakessi lama Harapan wali kota ini sejalan dengan harapan sekitar harga yang ditawarkan pemerintah daerah asal tidak yang sudah semrawut di mana pedagang bertambah 2.000 pedagang pasar lama lakessi yang mengungsi te r/alu tinggi. Kembali berdagang di pasar baru yang Pengunjung yang berbelanja ke pasar di Parepare begitu banyak hingga memenuhi emperan-emperan berdagang di pasar darurat se!ama pembangunan selesai d ibangun menjadi pilihan yang menurutnya memang bukan penduduk setempat saja. Tetapi P"teJmmn Pasar Sf lttn/1 Jlo: pasar baru berlangsung. Pedagang pasar lama lebih baik ketimban g bertahan berjualan di pasar juga masyarakat dari kabupaten yang berdekatan Sulawc s~ It' n, ..yohn, memang untuk sementara, terhitung 17 Februari darurat di atas tanah milik p ihak swasta yang sudah 2008, ditempatkan di lokasi yang tidakjauh dari pasar mendekati habis masa pakainya. Tidak jauh berbeda baru yang dibangun untu k melanjutkan aktivitas dengan Faizah, H. Gaffar (52) yang juga pedagang berdagangnya. sembako dan campuran yang menempati lapa k semen tara di pasar darurat menyatakan in gin kern bali "'Kami ingin cepat-cepat kembali ke pasar ini ke pasaryang selesai dibangun tahun 2011 itu. Hanya daripada di pasar darurat. Enak, tidak kena hujan," saja kepastian harga sewa kios baru yang terjangkau kata Faizah (45) yang hari itu datang ke acara menjadi persyaratan utama bagi pedagang ini, juga peresmian. Ia bersama sejumla h ibu-ibu pedagang bagi ratusan pedagang lainnya. la innya mengaku memiliki tempat jualan di kios pasar lama dan sudah berdagang barang-barang Banyak harapan yang tersemat pada Pasar Semi kelontong lebih dari 20 tahun. Ia berharap di pasar Modern lakessi yang selesai dibangun atas bantuan yang baru ini dagangannya lebih maju sehingga bisa dana dari Bank Dunia dan Pemerintah Kota Parepare mengumpulkan dana untuk menunaikan ibadah melalui biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja ke tanah sud dan menyekolahkan dua orang anak Daerah (APBD). Tidak saja dari pedagang yang sehari- angkatnya hingga ke perguruan tinggi. hari bergantung pada kegiatan jual beli, tetapi juga dari masyarakat setempat terutama yang selama Mesklpun Fa izah belum mengetahui berapa harga ini berbelanja ke pasar darurat sejak pasar baru sew a kios di pasar baru, ia mengatakan blsa menerima dibangun. Keberadaan pasar darurat, sesuai dengan 93 dan ruang kosong pasar, sementara pengelolaannya Pembangunan pasar baru Lakessi menjadi pasar tan gga, hydrant dan warer sprinkle, bahkan eskalator. t idak memadai. Kedua, Parepare yang berada di semi m odern berlangsung dari Februari 2008 hingga Wali Kota Sjamsu Alam berkelakar, "sekarang Parepare jalur pores Trans Sulawesi mempunyai keunggulan Desember 2011 di bawah pengawasan langsung dari memlliki eskalator pertama, jadi ayo dicoba -coba," strategis sebagai Kota Pelabuhan dan pusat Oinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Kompleks pasar candanya. Sjamsu Alam optimistis perekonomian perdagangan hasi!· hasil bumi dari wilayah tetangga. semi modern ini terdiri dari bangunan utama dan Kota Parepare akan semakin berkembang. Daya bangunan sayap di sisi kiri dan kanan. Pembangunan tarik kota ini tidak saj a ditentukan oleh keberadaan Untuk mengelola pasar menjadi lebih baik dan gedung utama sebagian besar menggunakan dana pasar semi modern lakessi, tetapi juga lembaga mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki dari pinjaman Bank Dun ia d itambah dengan alokasi keuangan penunjang allran uang seperti perbankan. itulah d iperlukan dana yang cukup besar. Oleh dari APBD Kota Parepare sebesar Rp 5 miliar. Ada Saat ini, perekonomian Parepare sudah didukung karena itu, ibarat pucuk d icinta ulam tiba, pada akhir pun bangunan sayap dibiayai dari alokasi APBD Kota oleh keberadaan 14 bank baik swasta maupun millk tahun 2005 Pemerintah Kota Parepare diundang Parepare sebesar Rp 22.386.710.750. pemerintah. Minat usahawan untuk berbisnis di oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti kota ini pun meningkat ~ngan masuknya investasi program Urban Sector Development Reform Project Dengan diresmikan dan dioperasikannya Pasar Semi di sektor perdagangan, terutama bisnis ritel dengan (USDRP). Proposal proyek yang dilengkapi dengan Modern Lakessi, Wali Kota Sjamsu Alam berharap akan sistem franchise. Posisi Kota Parepare sebagai kota studi kelayakan (feasibility study) dan desain lebih meningkatka n semangat para pedagang untuk kedua tertua setelah Kota Makassar, kondisi politik pelaksanaan teknis detail (derail engineering design) melakukan usaha dan menarik gairah masyarakat yang kondusif, serta kesejahteraan pend uduk pasar pun disiapkan. Beberapa kendala muncul khususnya di Parepare untuk kembali berbelanja yang terus meningkat membuka peluang untuk sebelum proposal d isetujui. Secara eksternal, masalah d i Pasar Lakessi, pasar yang tertua di Parepare. Juga berkembangnya investasi di .kota yang berbatasan muncul dalam hal pemenuhan persyaratan dari berharap agar pengusaha· pengusaha hasil bumi di lang sung dengan Selat Makassar ini. USDRP. Proposal sempat tertahan selama hampir daerah sekitar, seperti Sidrap, Wajo, Enrekang, dan satu tahun d i Oepartemen Keuangan Rl (sekarang lain-lain dapat kembali berusaha di Pasar Lakessi. Pengelolaan Pasar Lakessi ditangani oleh Unit Kementerian Keuangan Rl) karena p ihak Pemerintah Dengan demikian pendapatan masyarakat akan Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Khusus. Unit in i tidak Kota Parepare terganjal pinjaman daerah yang harus meningkat, begitu juga dengan pendapatan daerah. h anya menangani retribusi toko atau ki os atau lods dijadwal ulang terlebih dahulu. Salah satu syarat pasar, tetapi j uga menangani masalah keamanan, menerima pinjaman adalah tidak memiliki tunggakan Keberadaan Pasar Semi Modern Lakessi ini kebersihan,dan perparkiran pasar. UPTD Khusus diberi p injaman dengan Kementerian Keuangan. menjadikan Kota Pare pare memiliki ikon baru sebagai otoritas untuk menerima pendapatan yang diperoleh lokomotif penggerak perekonomian rakyat Parepare. dari pengoperasian pasar dan mengelola pendapatan Sementara secara internal, Pemerintah Kota Parepare Kemodernan Pasar lakessi ini d itandai dengan tersebut untuk operasional dan pemeliharaan pasar. d ihadapkan pada upaya meyakinkan Dewan kelengkapan bangunan sepert i roll up door, railing Perwakilan Rakyat Kota Parepare untuk mendapatkan p injaman daerah yang baru dan mekanisme memindahkan pedagang. Pedagang pasar Lakessi Profil Pasar Semi Moderen Lakessi lama pun harus berkali·kali d isosialisasi mengenai pembangunan pasar baru sehingga akhirnya Pembiayaan o Dana Pinjaman Bank Dunia Rp 41.102.867.460. semua pihak sepakat untuk pindah dan memulai o Dana APBD Rp 27.386.710.750. pembangunan. Pada 2008, akhirnya Pemerintah Kontraktor Pelaksana PT. Hu1ama Karya Kora Parepare terpilih menjadi salah satu kota yang Projec1 Implementation Unit Dinas Pekerjaan Umum. Kota Parepare Fasililas Bangunan Bangunan Utama dan Bangunan Sayap yang terdiri dari mendapat bantua n pinjama n dana pembangunan 212 toko, 1.620 kios dengan ukuran bervariasi, dan 206 los pasar dari Bank Dunia sebesar Rp 41,2 miliar dengan serta 590 meter persegi ruang terbuka. sistem cosr recovery. Penandatanganan Subsidiary Fasilitas pendukung Eskalator.lilt barang, lavatory, areal parkir, sistem loan Agreement (SLAJ dilakukan pada 10 Agustus penanggulangan kebakaran. air bersih, dan instalasi Suo sana datam pengund,an Klos d1 Pat Sem1Modr:.wn la4essi 2006. pengolahan air limbah. USORP 1'95 ia kontrakpu n ia beli. '"Kepercayaan dari ternan kinl Dinas Perindustrlan Perdagangan Koperasi dan berbuah u ntung;bebernya. UKM Parepare, Syahwarman mengatakan, potensi lt\tlMs.Wi fMt"t\i-1-Mn, p()\~()\n,, Suddin, pengrajin lalnnya mengakul, prospek lndustri mebel dl Parepare cukup menjanjikan. Hanya saja, perindustrian, khususnya mebel atau furniture kayu sudah menjadi ikon Parepare. Terkait perkembangan industri rumah tangga, menurut Syahwarman, akan -seK"rohA\s-i s~"~i v~()\J"()\ kata dia, kendala yang dlhadapi pengrajln adalah kurangnya bahan baku untuk industri. Khususnya kayu. Di Parepare, selain di Jalan lndustri Kecil yang dllakukan pengembangan desain produk melalui pelatihan teknis. Salah satu cara dengan dilakukan magang. memang dirancang Pemkot Parepare sebagai kawasan home industry. masih banyak tempat pengrajin me bel '"'Magang di Jepara sudah tiga kali dan satu kall di lainnya. Terpisah, Kepala Bidang Perindustrian, Pasuruan. Diikuti oleh pengusaha industri,'" katanya. I ndustri mebel Kota Parepare memang belum setenar industri mebel Jepara, Jawa tengah. Namun, lndustri rumah khususnya mebel berpusat di Jalan lndustri Kecil, Kelurahan Lembah Harapan, Soreang, cukup pesat. Saat pelanggannya dari pelbagai daerah. Termasuk dari ini, mebel yang diproduksi Nunukan, Kaltlm. Harapan telah merambah pasar sampai ke luar Sulsel. Untuk setiap set kursi jati, dlhargai paling rendah Rp. 2 juta. Termahal yakni sekira Rp. 3,5 juta per set. Untuk Kalimantan Timur, khususnya Nunukan, tidak asing setiap pemesanan ia antar ke tempat yang diminta lagi dengan produksi mebel dari Kota Parepare. pelanggannya. Ada puluhan pengrajln yang terllbat pada industri tersebut. Salah satu pengusaha yang terbllang Muhammad Bakri dalam menjalani usahanya sukses adalah Muhammad Bakri. Bakri adalah warga memegang teguh kepercayaan dari pelanggannya. a sal Sengkang, Kabupaten Wajo yang hijrah ke Kota Seperti saat pertama kala ia merintis usahanya. Ia Parepare sejak 1970-an. hanya bermodal kepercayaan oleh temannya yang warga Pinrang. Saat itu, ia dititipi satu set alat some! Bakri yang kini mempekerjakan puluhan pengrajin tanpa dimintai bayaran tunai. '"Waktu itu satu sen mengatakan, produksl mebel tidak berjalan setiap pun saya t idak punya uang. Saya nekat berjanji untuk saat. Produksi dilakukan hanya pada Mei hingga membayar some! tersebut dalam jangka t 0 bulan Desember. Untuk Januari hingga April, kata dia. tidak dan Alhamdulilah bisa; katanya. ada kegiatan produksi. Di masa seperti itu, biasanya sisa memasarkan produksi yang maslh terslsa. Bakrl mengatakan, sejak saat itu Ia bekerja mati~ mat ian untuk membayar clellan some! dan tanah Apalagi, kata dia, permintaan mebel memang tidak yang Ia tempati. seiring berjalannya waktu. akhirnya pernah berhenti. Karenanya, ia dan anak buahnya ia melunasi utangnya. Tidak hanya itu, tanah yang USORP USDRP Memb.lngl..n K~mand ·er 0..~\d.;o;; Relltksl Ptl.t~ , USORP ~:~~t!~~~r~~~~!:~·u~~~r:~~cta"" Pasar Besar Palopo Terbesar dan Termoderen ' di Palopo ''' ' • '' ~ Sua sana kegrnmt Pasar Besar Palopo yang ~ d1 P-:~sar i'oJopo terlihat dari jalan utama ~ Masuk ke area bangunan pasar, terdapat dua memiliki toke tekstil dan pakaian di Pasar Sentral % poros yang menghubungkan eskalator di dekat pintu masuk untuk mengantarkan Palopo, juga berkeinginan membuka cabang di • Sulawesi Selatan dengan pengunjung ke lantai dua. Tangga berjalan ini Pasar Besar Palopo ini. "Saya serin g berhenti sebentar Sulawesi Tengah dan Sulawesi menjanjikan pengunjung untuk betah berbelanj a menengok lokasi Pasar Be sar Palopo, untuk melihat dan sering-sering datang. Ada supermarket, restoran apakah ada informasi atau selebaran comacr person Tenggara terlihat berdiri waralaba, dan pujasera yang menunggu untuk agar dapat mempunyai ki os di sana. Saya sekarang Kota Palopo f megah. Bangunan tiga lantai itu dicat warna oranye dan .:.1.:. didatangi. Tersedia pula halaman parkir yang cukup masih bingung harus mencari informasi ke mana. merah. Letaknya di lokasi yang le::::t:::a luas di bagian depan untuk memudahkan arus mobilitas. Sejak pembangunan Pasar Besar Palopo Masih menunggu informasi dari pemerintah, namun terkadang khawatir j uga j ika tidak kebagian kios," strategis, seo lah mengundang J · d imulai pada April 2010, banyak warga yang antusias u ngkapnya. n dak sedikit pihak yang menanyakan Batas Wilayah para pelintas di jalan tersebut c::::a -, . menunggu waktu penyelesaian konstruksi pasar. lbu kapa n pasar akan beroperasi dan bagaimana Rina {55 tahun), misalnya. pedagang yang tinggal di m ekanisme mendapatkan hak berdagang. Kini, untuk mampir barang sejenak. * samping Pasar Besar Palopo berharap pasar modern bangunan Pasar Besar Palopo telah selesai dikerjakan Target yang disasar sebenarnya ini segera beroperasi karena akan meningkatkan dan siap dioperasikan. bukan saja penduduk yang pendapatannya yang berdagang makanan di :t tinggal di tempat yang tidak samping lokasi pasar. Diakui oleh Pemerintah Kota Palopo, memang terjad i kete rlambatan dalam pemban gunan dan jauh dari lokasi, tetapi juga HSaya senang jika pasar modern ini cep at beroperasi. penyelesaian konst ruksi pasar yang menggunakan penduduk pelintas dari wi layah Sering pula calon pedagang yang me nanyakan dana pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 44 miliar ini. ·-~· tetangga. ke saya, bagaimana cara mendaftar untuk bisa Semula direncanakan konst ruksi d imulai pad a kuartal .:::. berjualan d i pasar ini. Tempat ini memang sangat terakhir 2006, namun baru d irealisasikan pada kuartal strategis," paparnya. Calon pedagang yang lain, ibu kedua 2010. Hal ini d ikarenakan realisasi Subsidiary Mardinah (40 tahun), juga antusias. Meski sudah LoanAgreement(SlA) dan pengadaanjuga mengalami ~ .. * USORP M, Kj·manlJ>r,aiP•rkol,iiliktld- ~M 1~i~/A+ bic..~A.,J_A S ebagian orang mungkin belum mengena! ikan jelawat. Maklum, ikan bernama latin leptobarbus hoevani itu belum sepopuler ikan nila dan ikan mas. Di Kota Palangkaraya, ikan jelawat menjadi salah satu makanan favorit dan tetap dicari orang terut ama mereka yang sudah pernah merasakan dagingnya. Maklum, dagingnya enak dan gurih, seperti ikan air tawar lainnya. Namun, ada sebagian orang tidak Meski demikian, ikan asli dari beberapa sungai di Pulau menyukainya karena durinya sang at banyak. Sumatera dan Kalimantan itu memiliki kandungan protein dan vitamin yang sangat dibutuhkan tubuh. Salah satu rumah makan yang menyajikan menu ikan Selain sebagai ikan konsumsi, jelawat juga dapat jelawat adalah Rumah Makan Matahari. Tinggal pillh dijadikan lkan hias. menu jelawat tim tauco, jelawat goreng, jelawat asam man is, atau jelawat masak kecap. Wajar jika ikan jelawat tidak setenar lkan air tawar (Sumber:daliberbagaisumber) lainnya. Maklum ikan jenis hanya dijumpai df daerah asalnya, seperti Sumatera (Jambi dan sekitarnya) dan Jii6JT,'QJ Kalimantan. _ _ QQ (W~ lkan jelawat, yang mempunyai nama lain ikan kelemek dan jelejar (Jambi), memlliki nilai ekonomis cukup tinggi. Di Pasar Besar Palangkaraya Kalimantan Tengah, misalnya, harganya mencapai Rp. 35.000 - Rp 38.000 per kilogramnya. Pasokan ikan berasal dari Kabupaten Pulang Pisau, Seruyan, Katingan, dan Kotawaringin Timur. Pembangunan posar di Kora Polangkaraya d•ilwti dengan pembongunon infrowuktur jolon SORP -· 137 - Pelaksanaan Reformasi USDRP Upaya Vlewujudkan Reformasi Tata Pemerintahan Dasar PEL Ctmoht Grtya Po,ong hos•l pMdomprngon btdong Pengembangon fkonomi Lokaf USDRP Urban Sector Development Di tingkat pusat. USDRP membantu pemerintah Di b idang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas, Reform Project (USDRP) untuk melaksanakan Urban Institutional Development reformasi antara lain menekankan pada peningkatan memiliki d ua komponen Program (UIOP) dan merumuskan kebijakan akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen pembangunan perkotaan khususnnya yang terkait publik, penanganan keluhan secara sistematis, kegiatan, yaitu komponen dengan pembiayaan pembangunan perkotaan, dan keterlibatan masyarakat da!am pen gambilan reformasi tata pemerintahan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan keputusan publik. Untuk itu, pen ge!o laan website dasar dan komponen investasi ekonomi lokal (local economic development/LED) pemerintah daerah menjadi saran a yang penting. pembangunan perkotaan . dan peningkatan pelayanan umum. Sementara Komponen reformasi menjadi di tingkat daerah, USDRP membantu pemerintah Oalam pengelolaan keuangan daerah, reforma si kabupaten atau kota peserta program untuk antara lain menekankan pada perencanaan dan jantung program USDRP untuk melaksanakan reformasi tata pemerintahan dasar, pelaksanaan anggaran daerah yang mendu kung mewujudkan kemandirian perum usan strategi pembangunan kapasitas, dan usulan program pembangunan yang d ii dentifikasi daerah dan menjadi landasan pengembangan kelembagaan. secara partisipatif melalui Musrembang. Pengawasan yang kuat untuk keberlanjutan keuangan atas manajemen dana public haru s l ingkup re formasi tata pemerintahan da sar men cakup ditingkatkan, begitu juga dengan pelaksanaan pengelolaan investasi tiga haL Yaitu menyangkut transparansi, partisipasi, transparansi keuangan daerah. Pemerintah daerah pembangunan perkotaan. dan akuntabilitas, menyangkut pengelolaan keuanga n dituntut menye!esaikan dan mempublikasikan daerah serta pengadaan barang dan jasa. Pelaksana mengenai penggunaan keuangan secara cepat. Detail USORP di tingkat pusat berperan dalam monitoring, anggaran, informasi program, realisasi anggaran, evaluasi, dan supervisi terhadap pelaksanaan proyek laporan audit tahunan dan laporan tindak lanjut hasil dan kegiatan reformasi oleh peserta USDRP di daerah. audit dapat diakses o leh masyarakat luas dan dewan perwakilan rakyat daerah. USDRP 1'-'embang Lin Kc m..1nd •.U5 ~.~P {141 Relleok$1Pe1Jk or dilakukan di dalam negeri di tingkat pusat, me!akukan rencana tindak untuk meningkatkan kinerja reformasj kunjungan lapangan ke daerah yang dianggap di setiap bidang. Dengan penyusunan rencana tindak berhasil dalam reformasi, maupun on the job training ini diharapkan pemerintah kabupaten/ kota mampu ke luar negeri. Kegiatan ini menjadi penting agar mencapai indikator kinerja kunci (key performance fokus supervisi kegiatan USDRP tidak hanya pada indicator) USORP pad a akhir pelaksanaan proyek. kondisi fisik, tetapi juga pada aspek reformasi tata pemerintahan. Beberapa w orkshop ya ng telah diselenggarakan antara lain: Kegiatan workshop mengundang peserta dari 10 Peningkatan kapasitas kinerja komponen kabupaten/kota yang menerima dana penerusan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas, di pinjaman dari Bank Dunia dan menghadirkan Yogyakarta pad a 21 -22 November2011.Sekaligus narasumber ahli atau praktisi dari berbagai institusi, kunjungan ke Peme~tah Kota Yogyakarta untuk baik pemerintahan maupun akademisi. Oi dalam mellhat dari dekat mekanisme pelaksanaan workshop juga dilakukan kegiatan diskusi kelompok penanganan keluhan di Kota Yogyakarta yang untuk membahas lebih detail !ingkup reformasi tata dikenal dengan nama UPIK, serta pada bagian pemerintahan dasar yang menjadi pembahasan, pe!ayanan website yang berada pada bidang termasuk juga mencari solusi atas permasalahan- Teknologi lnformatika dan Telematika. permasalahan yang terjadi selama masa kegiatan Pelat ihan Ekonomi Lokal di Bandung pada 12-16 USDRP berlangsung. ndak ketinggalan juga menyusun Desember 2011. Pelatihan Ekonomi lokal di Jakarta pada 27-29 Pengadaan barang dan j asa pemerint ah harus efisien, Kunjungotl li.e pcremok dombo Februari 2012. Dilanjutkan dengan kunjungan Pmjeloson do" soloh seorong srof pengefola Kabupoten Gowl penJPel.l' Penutup USDRP merupakan program yang dirancang bersama keterpanduan dalam pelaksanaan khususnya Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia sebagai komponen reformasi yang melibatkan beberapa upaya dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam kementerian, pendekatan reformasi tidak hanya mewujudkan tata kelola pembangunan kota yang top down, tetapi juga memberi kesempatan pada mandlri, berdaya saing dan berkelanjutan. Selama 7 daerah untuk melakukan inovasl, serta perlunya exit tahun pelaksanaannya, USDRP mengalami pasang sttategy untuk keberlanjutan atau sustainability pasca surut yang disebabkan oleh berbagai t antangan yang kegiatan yang merupakan kuncl dan dana harapan dlhadapi balk internal ataupun eksternal. ke depan, adalah beberapa pembelajaran yang dapat dipetik dalam buku ini. Berbagai kemajuan atau inovasi yang dicapai oleh Pemerintah Oaerah tidak hanya terwujud berkat Penyusunan buku ini bukan merupakan akhir kerja keras satu pihak melainkan kerja bersama dari inisiatif pembangunan perkotaan yang akan berbagai pihak sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Buku mewujudkan tata kelola pembangunan perkotaan ini diharapkan memunculkan ide·ide baru bagi yang baik. Buku inI sejatinya merupakan apresiasi dari pembangunan kota di masa mendatang terutama Oirektorat Jenderal Cipta Karya kepada pihak-pihak upaya mendorong reformasi tatakelola pembangunan yang telah berperan besar dalam menyukseskan kota. programini. Sebagai kata penutup pada kesempatan ini. kami Oalam penyusunannya buku ini, kami telah merekam menyampaikan apresiasi kepada pihak·pihak berbagai pengalaman dan pengetahuan yang yang telah membantu penyusunan buku ini datang dari para pelaksana program di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan program ini sebagai upaya hingga paripurna, diantaranya : Direktur Perkotaan dan Perdesaan - Bappenas, Direktur Pinjaman dan Kapasitas Daerah • Kementerian Keuangan, Hendropranoto Suselo, Task Team Leader USDRP -' ~ ' ~oor -.!"- ' -.....s. ... CD mendiseminasikan leblh luas kepada pihak-pihak - World Bonk Office Jakarta, Walikota/Bupati, PMU ff:, yang memilikl kepedulian besar terhadap proses USDRP dan PIU USDRP di 10 Daerah Peserta USDRP. :1:.. pembangunan perkotaan. masyarakat, pedagang dan kelompok masyarakat lainnya, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami Perlunya kejelian dalam memilih proyek dan sebutkan satu persatu yang telah menjadi sumber \\. sumber pendanaannya, koordinasi yang baik dan informasi berharga dalam penyusunan buku ini. \\' ~\ .J SORP Profil Proyek »W Reformasi tata Pemerintahan Dasar Peningkatan kapasitas Kelembagaan • Bantuan Manajemen Keberhasilan desentralisasi di Indonesia akan di t ingkat daerah guna mendukung pengembangan Proyek tergantung pada ke mampuan pemda untuk ekonomi lokal dan pengurangan kemiski nan, meningkatkan kualitas kehidupan baik di kawasan melalui pembaruan tata pemerintahan dasar, perkotaan maupun perdesaan. Di sektor perkotaan, pengembangan kapasitas dan investasi di bidang tujuan jangka panjang yang hendak dicapai infrastruktur di tingkat kota/kabupa ten secara Pembiayaan Proyek Pemerintah Indonesia adalah mengembangkan terintegrasi. Oiharapkan pemerintah kabupaten/ kota lnvestasi sifat kota-kota yang mandiri yang dapa t menyediakan strategis danvya k peserta USDRP dapat m eningkatkan day a saing yang Proyek digolongkan pelayanan perkotaan, mendukung pengembangan tentunya akan berdampak pada peningkatan aktivitas ke dalam kategori ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan secara ekonomi dan kesejah teraan masyarakat. Revenue Generating berkelanjutan. d an Domain Ditjen Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Cipta karya lsu sektoral yang diangkat dalam USDRP adalah adalah proyek yang d isiapkan Pemerintah Indonesia penyediaan pelayanan perkotaan yang berkelanjutan (GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank) dengan pendekatan pembangunan secara Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka USDRP USDRP dalam Perspektif Kebijakan reformis mewujud kan kemandirian daerah dalam m emberikan ban tuan te knis dan pembiayaan Pembangunan Perkotaan Nasional penyelengg araan pembangunan kawasan perkotaan al ternat if kepada beberapa kegiatan. Kegiatan · dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, kegiat an tersebut secara garis besar \ terdiri dari dua RPJPN 2005-2025 berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta saling komponen, yaitu : memperkuat dalam mendukung keseimbangan 1. Komponen A. Urban Reform dan Institutional Pembangunan Perkotaan pengembangan wilayah . Pendekatan pembangu nan Support, yang mencakup: Urban Institutional secara reformis merupakan wuju d program reformasi Development Program (UIDP), yang melipu ti Penyelmbangan Pengendalian Percepatan Penlngkatan nasion aI sa at ini yang masih perlu d iimplemen tasikan pelaksanaan Core Reform, mend orong pertumbuhan antar pertumbuhan pembangunan keterkaltan keglatan Pengembangan Ekonomi Lokal. Penyusunan pada semua lapisan pemerintahan, dari pusat sampai kota metropolitan· kota-kota besar dan kota·kota kecll dan ekonomi di wilayah ke da erah. Kebijakan Strat egi Pembangunan Perkotaan di besar·menengah· kecil metropolitan menengah terutama di perkotaan·perdesaan Sesuai dengan Loan Agreement perubahannya level pusat dan di daerah dan Pengembangan luar Pulau Jawa • • tuj uan dari proyek (Project Development Objectives) Kapasitas bagi Pemerintah Daerah untuk - Urban Sector Development Reform Project ad alah mendukun g kegiatan kegiatan diatas dan (i} memfasilitasi mewujudkan kema nd irian daerah komponen B. Komponen A hampir semuanya dalam pembangunan infrastruktur perkotaan sesuai dibiayai oleh granr. kebutuhan masyarakat (demand) (ii) Menyediakan 2. Kompon en B. Urban Jnve5tment, berupa investasi pelayanan publik dan pelayanan prasarana dan bagi pembanguna n fisik sarana dan prasarana sarana perkotaan yang berkelanju tan. (iii) Mendorong perkotaan termasuk rencana pengelolaannya. pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan Komponen B dibiayai oleh Loan. t ingkat kemiski nan (sebagai multiplier effect) melalui peningkatan pelayanan prasarana dan sarana Dalam mendukung kemandirian Pemerintah Daerah, perkotaan. USDRP memberikan bantuan teknis konsultansi di USDRP M• 1b ~ io<•'mandor,an Pl!'rkolilat\ F?• ~ 1n; an USORP bidang reformasi tat a Pemerintahan Dasar, Reformasi Cipta Karya akan memanfaatkan Pusat lnformasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Penyusunan Pengembangan Pemukiman & Sangunan (PIP2BJ Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah. Bantuan sebagai pusat diseminasi tata kelola pembangunan teknis tersebut akan diikuti oleh pembiayaan perkotaan yang baik. (IBRD Loan) 45.000.000 38.435.000 terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang Sub project Loan, secara ekonomis bersifat fufl re'lf!nue generating. Untuk mendukung tujuan dan kegiatan yang Consultant services(include Oiharapkan keseluruhan paket bantuan teknis dilaksanakan maka USDRP mendapatkan pembiayaan Capacity Building), front and tersebut akan mendukung usaha Pemerintah Daerah ya ng berasal dari pinjaman dan hibah. Alokasi fee and un allocated dalam mewujudkan manajemen pembangunan kota dana untuk komponen pinjaman diperuntukkan yang baik. Oi akhir pelaksanaan proyek, keseluruhan untuk kegiatan pembangunan infastruktur yang (PHRD grant) 5.000.000 5,000.000 catatan pelaksanaan proyek diharap kan dapat mendukung tujuan pembangunan kota dan untuk menjadi model bagi pelaksanaan pembangunan kot a yang baik di kota lain di Indonesia. Untuk itu, Ditjen kegiatan bantuan teknis manajemen proyek serta dukungan kepada pelaksanaan reformasi tata Consul tant Services (include Capacity Building), under part A 1 except for t he civic - ... parti cipations transparency activities under Part A.1 SUMBER PENDANAAN PROYEK {0JIJm USOJ Local Economic ... Development Tujuan USDRP Peningkatan Peningkat an Urban Pendapatan Oaya Saing ottvelopment Daerah Strategy Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Kualitas 3,450 4.450 Masyarakat lnfrastruktur 0,22S 0,225 Unallocated 2,000 1,050 0.500 Good Governance Jumlah 45,000 45,000 38.435 Strategis Diset sil R t asi Replikasi!Transfer of Knowledge t pemerintahan daerah. Sedangkan pendanaan yang berasaldarihibah PHROdiperuntukka nuntuk bantuan Peserta USDRP terdlrl darl l 0 Pemerintah Daerah yang mengajukan diri untuk iku t serta dalam program Urb.n Institution Development Fadlitles teknis kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung ini. Usulan tersebu t kemudian diverifikasi oleh Inter PIP2B " pelaksanaan reformasi tata Pemerintah serta kegiatan pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk Ministriaf Steering Committee (IMSC) t erutama terkait dengan ketentuan kelembagaan dan ketentuan ± meningkatkan kompetensi kelembagaan dan SDM ekonomi sub·proyek. Prosedur kepersertaan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. penetapan sub proyek secara sederhana digambarkan dalam tabel berikut: ~ :t M ;~ dalam pe mbangunan perkotaan dan 3. Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa ~J! penyelenggaraan pelayanan publik: (PPBJ) atau Procurement Reform. Pembaruan ~ c ,:~ peningkatan akses masyarakat kepad a dl b idang pen gadaan ini bertujuan [2] - mlna;~;:;iko";;;;t;~;;~;n~i~ll2J !i dokumen-dokumen dan informasi publik, upaya penanganan keluhan secara lebih untuk memperkuat/memperbarui sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan ~~~ ---vertf'ikasfldri\lnlitriUf sistematis, pelibatan masyarakat di dalam prinsip kompetisi dan non-diskriminatif, • Poputn.~~SO.OOO)tt¥~ • • ~Wnt~pSur~t ~ny~u.anMm.lt K.i~~SMM\iti~M . . . pengambilan keputusan pub lik, serta mendorong terciptanya akuntabilitas pada efisiensi, dan t ransparansi. Tantangan utama yang d ihad api dalam upaya semua institusi publik. mentransformasika n ta ta pemerintahan yang baik 0 f 11 P!..I.,... R .&JA.bu,..lon ~n tMUNI.ind.tk~ t;at;af'emtfmtaNin j 0 r PfniLIIAn 11 §.I.&IJI.w••;•• renu.M~\; ~ltt.li ~;: 2. Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam peningkatan pe nyediaan pelayanan umum perkotaan adalah peningkatan kapasitas (PPKDJ atau Local Finandal Management ~w {SK atau Dt.lft SI( Rt-nc.lrwTtnd.aok,) ~~DIW1'9SI<..It.lu DI'Mt SK E:: ~ ~ ~~n}Mnf'not..:hprmbil~tl.lt.Mrenc:M'ol • ~Wnt.lrw nnd.l\;1 $· t: ';: ~~ ~ Reform. Pembaruan sistem pengelolaan pemda. kebutuhan unNk meningkat kan kapasitas pemda, terutama d i bid;ng penyed iaa n pelayanan ~ pemblnguNn J)HkQtund.lnRPJMOY'f'9dluwbna.l.tm • ! USOflp f'ttlil.tl.lo)erwsptk)t'Usptmblngun.An ~renc:aN ~UNnpffl.otaan ~a keuangan termasuk penganggaran, akun tansi I ~tuk.n n m Tri:nd USOfW dan ~n angg.Jranny.l l publik, perencanaan perkotaan, ma najemen > d..ln RPJM0ya119 dtuw!Un daWn USOftP ,B_ dan pemeriksaan (auditing) sehingga dana __ :: :· ~:":::::: ~ ~ ~ ::': :: ::~ :::::::::::::_____~·~ ~ ~ ~~ • K.l ~ ~~n~T6M~ pou$1'1 k.lnhmda - publik dapat d ikelola secara lebih efisien dan keuangan, pengadaan dan man aj emen aset - merupakah salah satu isu pe nting dalam efektif. ~ ._ I -----"-:.:;..:;_;_;~'=" i~ ~f c _,. U$U In nvH IS [2] [!] rsUltnlrWHt:aS ~ ~ ~. ~ ::-~ TerjallnnyakerjaS<~makotektlfantara 1 • Penlal.ln jeM nwst.tJ ~ ~r\trtl.ly.wog d.te1apkan n Pembaruan • ~nan FS(ff'asfblotyStudy) auu ~ ~~~ ~ d.Lim USORP pemerintah, dunia uwha serta sektor ! Studll(day.lk4n ~ • Prf:Kflt.lt.l FS f~aS!bil~ ••••• [ --pjnet•p•n koti1k•bUplttn Piiiit1 Pemerintahan [!] 0 • "~~~,~~ ~~~AM~w~.lnl.~:n~w:~.~r-'11~ Pembaruan • Pembcrion ''"" y>ng S<'IUO<·Iu» nyo Guna Mencapai r ~l Transparansi dan rn»Y'"'" un 10% (sub proyek > Rp. 5 M ilyar). Toboli di Parigi Moutong; (vi) Pasar Besar Palopo di using the facilities d. at least 30% # that more than 50% built through consumers express traders satisfy to the iv. MenghasilkanNetPresentValue(NPV) ~ tingkat Kota Palopo; dan (vii) Pasar Sentral Lakesi d i Kota project investments increased satisfaction facilities provided suku bunga SLA yang disepakati ((LIBOR Base Parepare of using the facilities and the use of Rate+ LIBOR Total Spread)+ 5,02% per tahun). Satu daerah sedang menyempurnakan pekerjaan infrastructure h. Subproyek memenuhi persyarat an pengamanan fisiknya dengan sumber dana APBD yaitu Pasar sosial dan lingkungan (social and environmental Sentral Parigi Moutong dan diperkirakan selesai safeguards). s/ d 2013, hal ini dikarenakan dana APBD yang At least 80% of a. 90%ULGs a. 100% ULGs published digunakan untuk menunjang pasar tersebut per Percent of ULGs that participating ULGs post published local local development Dana USDRP yang bersifa t pinjaman lunak diteruskan tahunnya terbatas post semi·annual the specified information development activities/programs on ke daerah dialokasikan sebesar US$ 33,7 juta dalam Tiga Daerah yaitu Sawahlunto, Banda Aceh dan updates on websites at six-months intervals at activities/programs the website or printed or in printed media least during the last 18 on the website or media bentuk dana pinjaman daerah melalui mekanisme Kab Morowali sedang melaksanakan kegiatan providing information months prior to proj ect printed media b. 80 % ULGs published SLA (Subsidiary Loan Agreement) untuk membiayai konstruksi di Japangan. Diperkirakan ketiga closing date. b. 80 % ULGs summary RPJMD on pembangunan infrastruktur masing-masing daerah a. local development published the website or printed daerah tersebut dapat menyelesaikan tahap ~ activities/programs summary RPJMD media yang bersifat full cost recoverable (revenuenya pembangunan pada bula n Februari 2013 atau 3 b. Mid-term on the website or c. 70% ULGs published d igunakan untuk mengembalikan pinjaman). bulan sebelum proyek berakhir, Development Plan printed media summary of local (RPJMD) c. 60%ULGs budget of the ongoing c. Summary of Local published FY, and 70% published Budget (APBD) summary of local summary of budget d. Annual Audited budget of the realization of previous Financial Report ongoing FY, and FY e. Planned contract 50% published d. 50 % ULGs published -=- ~ packages to be bid during the year Contracts awarded in past six months d. summary of budget realization of previous FY 40 % ULGs published annual annual audited financial report, although 70 % ULGs have regulated the publication T aud ited financial e. 80% ULGs published a::::. report, although 70 % ULGs have procurement plan (announcement) of c:b. ~ -I USDRP " • d•tianPe:ko!< 11'1 r JJn USORP Kl!.,;u: "-~·~rT'banqtJn Rclll'k.S•Prt•' ,. ~~H!':_P (16J regulated the 70 % ULGs published publication list of contract awards a. Issuance of local At least 8096 of a. 100 % ULGshave a. 100 % ULGshavelocal e. 80%ULGs regulation (PERDA participating ULGs local regulation regulation concerning published or De<:ree or achieve (a) and (b), and at concerning the Principle of procurement plan Perbup/Perwal) least 60%of participating the Principle of Regional Finance of the on·going FY on Principle of ULGs achieve (c) Regional Finance b. 80% ULGs have local 70 % ULGs Regional Financial b. 80% ULGs have regulation concerning published li st of Management local regulation Policies, Systems, contract awards b. lssuanceoflocal concerning and Procedures for Participating ULGs have public fe-edback I At least 80% of participating ULGs have in a. 60 % ULGs have a systematic a. 70 % ULGs have a systematic use- of regulation (PERDA or Decree or Perbup/Perwal) on Policies, Systems, and Procedures for the Preparation c. the Preparation and Execution of APBD 50 % ULGs published mechanisms in place place (a}, (b), and (c) use of media media for managing Policies, Systems, and Execution of annual audited including: for managing complaints and and PrO